Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Lembaga negara yang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana.
2 pejabat aktifDiperbarui 4 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan manifestasi kehadiran negara untuk menjamin hak-hak saksi dan korban dalam praktik peradilan pidana. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan diperkuat melalui revisi UU PSDK pada 21 April 2026, LPSK menegaskan posisinya sebagai lembaga negara independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kehadirannya sangat penting untuk memastikan saksi dan korban dapat bersuara tanpa rasa takut, sehingga proses penegakan hukum berjalan efektif dan berkeadilan.
Ruang lingkup LPSK mencakup pemberian perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi, korban, saksi pelaku (justice collaborator), pelapor, informan, hingga ahli yang rentan terhadap ancaman. Secara pelayanan, LPSK terlibat langsung dari tahap permohonan hingga proses hukum selesai, meliputi penilaian kelayakan dan pemberian perlindungan komprehensif. Programnya meliputi pengamanan fisik, penyediaan rumah aman, pendampingan hukum, rehabilitasi medis dan psikologis, serta pengajuan kompensasi dan restitusi.
Intervensi program strategis LPSK berfokus pada perlindungan fisik dan keamanan, pendampingan hukum, serta rehabilitasi bagi saksi dan korban. LPSK juga memfasilitasi pengajuan kompensasi dan restitusi, termasuk melalui pengaturan dana abadi korban yang diperkenalkan pada revisi UU PSDK 2026. Ke depan, LPSK berencana membentuk perwakilan di daerah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan aksesibilitas perlindungan bagi masyarakat.
LPSK telah menunjukkan peran signifikan dalam berbagai isu nasional, memberikan perlindungan krusial pada kasus-kasus besar seperti pembunuhan Brigadir J dengan melindungi Richard Eliezer sebagai justice collaborator, penganiayaan David Ozora, dan Tragedi Kanjuruhan. Selain itu, LPSK juga aktif melindungi whistleblower dalam kasus korupsi e-KTP dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kontribusi ini menegaskan komitmen LPSK dalam mendukung penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
Warga negara harus berurusan dengan LPSK ketika mereka menjadi saksi atau korban tindak pidana, atau termasuk dalam kategori yang berhak mendapatkan perlindungan dan menghadapi ancaman atau tekanan. LPSK menyediakan berbagai bentuk bantuan, mulai dari pengamanan fisik dan rumah aman, hingga pendampingan hukum serta rehabilitasi medis dan psikologis. Kantor pusat LPSK berlokasi di Jl. Raya Bogor KM 24 No. 47–49, Susukan, Ciracas, Jakarta Timur, siap menerima permohonan perlindungan.
Sebagai lembaga negara yang krusial, LPSK menjamin hak-hak saksi dan korban serta mendukung penegakan hukum di Indonesia. Dengan penguatan melalui revisi UU PSDK 2026, LPSK kini memiliki mandat yang lebih luas, independensi yang lebih kuat, dan kewenangan yang diperluas, termasuk perlindungan bagi justice collaborator, pelapor, informan, dan ahli. Dipimpin oleh Brigjen Pol (Purn) Achmadi, LPSK terus berperan aktif dalam kasus-kasus besar nasional, menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan JDIH LPSK yang terdiri atas a. pusat JDIH LPSK; dan b. anggota JDIH LPSK; pemantauan dan evaluasi
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK yang terdiri atas: a. penyiapan; dan b. pelaksanaan; hasil Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK; sistem informasi perlindungan saksi dan korban
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur mengenai Fungsi dan Standar Rumah Aman, Pelaksanaan Pengelolaan Perlindungan di Rumah Aman, dan Pengurus Rumah Aman. Pengelolaan Rumah Aman dilaksanakan untuk memberikan Perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Selain kepada Saksi dan/atau Korban, Perlindungan di Rumah Aman dapat diberikan kepada Saksi pelaku, pelapor, dan ahli, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun orang tersebut tidak mendengar sendiri, tidak melihat sendiri, dan/atau tidak mengalami sendiri, sepanjang keterangannya berhubungan dengan tindak pidana.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2026
Peraturan ini mengatur mengenai penghimpunan sumber pendanaan; peruntukan dan pemanfaatan DBK; pengawasan dan pelaporan DBK
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Strategis Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2025-2029 yang memuat: a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis; b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan; dan c. target kinerja dan kerangka pendanaan; serta Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Lembaga yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRA
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur mengenai persiapan dan tata cara pengajuan investigasi, pelaksanaan investigasi, penyusunan laporan, larangan dan sanksi. Investigasi adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi atau keterangan seseorang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK mengenai kondisi pribadi, keadaan maupun peristiwa hukum yang berkaitan erat dengan pemohon. Peraturan ini bertujuan untuk: a. mengatur tata cara pelaksanaan investigasi LPSK; b. menjadi acuan Satgas UPP LPSK dalam melaksanakan investigasi; dan c. mengoptimalkan kualitas pelayanan perlindungan agar dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur mengenai kelengkapan rapat; sifat rapat; mekanisme rapat; dan tata tertib rapat
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan ini mengatur mengenai Pengajuan Permohonan dan pemeriksaan permohonan kompensasi, bantuan medis, rehabilitasi korban Tindak Pidanan Terorisme Masa Lalu