DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 13 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Tata cara Permohonan Perlindungan, Persyaratan Permohonan Perlindungan (Formil dan Materiel), Pemeriksaan Persyaratan Formil Permohonan, Pemeriksaan Persyaratan Materiel Permohonan, Penyusunan Risalah Permohonan Perlindungan, Perlindungan Darurat kepada Saksi dan/atau Korban termasuk Keluarganya, dan Tindakan Proaktif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia SALINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184);
3.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
4.Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PERMOHONAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN/ATAU KORBAN TINDAK PIDANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
3.Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
4.Pemohon adalah orang yang mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK.
5.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
6.Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Saksi dan/atau Korban untuk mendampinginya selama proses permohonan perlindungan untuk melakukan konseling, terapi, dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri Korban dan/atau Saksi.
7.Pimpinan LPSK adalah 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK dan 6 (enam) orang Wakil Ketua merangkap Anggota LPSK yang membidangi urusan tertentu sesuai dengan keputusan Ketua LPSK.
8.Petugas LPSK adalah pejabat atau pegawai LPSK yang diberi tugas untuk melaksanakan pelayanan penerimaan dan/atau penelaahan permohonan perlindungan. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
9.Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10.Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada Saksi dan/atau Korban oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis, serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.
11.Penelaahan adalah serangkaian kegiatan, tindakan yang dilakukan oleh petugas LPSK guna pengumpulan keterangan, informasi, data, dokumen, fakta dan analisis untuk menyimpulkan kelayakan permohonan Perlindungan.
12.Surat Pemberitahuan Dimulainya Penelaahan Permohonan yang selanjutnya disingkat SPDPP adalah surat yang dikeluarkan oleh LPSK kepada Pemohon sebagai tindaklanjut atas permohonan Perlindungan yang disampaikan.
13.Investigasi adalah serangkaian kegiatan, tindakan untuk mendapatkan data dan informasi atau keterangan atas suatu permohonan terkait sifat pentingnya keterangan, tingkat ancaman yang membahayakan, hasil analisis tim medis atau psikolog, dan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan.
14.Perlindungan Darurat adalah perlindungan yang diberikan sesaat setelah permohonan diajukan yang ditetapkan dengan keputusan LPSK atau perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme sesaat setelah peristiwa.
15.Keputusan LPSK adalah segala putusan yang ditetapkan oleh Pimpinan LPSK yang diambil berdasarkan LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak.
16.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Lembaga ini dimaksudkan untuk memberikan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan/atau Korban.

Pasal 3

Pemberian Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

a.memperoleh Perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
b.ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk Perlindungan dan dukungan keamanan;
c.memberikan keterangan tanpa tekanan;
d.mendapat penerjemah;
e.bebas dari pertanyaan yang menjerat;
f.mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
g.mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
h.mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
i.dirahasiakan identitasnya;
j.mendapat identitas baru;
k.mendapat tempat kediaman sementara;
l.mendapat tempat kediaman baru;
m.memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
n.mendapat nasihat hukum; LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
o.memperoleh Bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir;
p.mendapat pendampingan;
q.Bantuan medis termasuk biaya pemakaman;
r.Bantuan rehabilitasi psikologis;
s.Bantuan rehabilitasi psikososial;
t.Bantuan santunan bagi Keluarga dalam hal Korban meninggal dunia akibat tindak pidana terorisme;
u.fasilitasi kompensasi;
v.fasilitasi restitusi; dan/atau
w.Perlindungan hukum.

BAB II

TATA CARA DAN SYARAT PENGAJUAN PERMOHONAN PERLINDUNGAN

Pasal 4

(1)LPSK dapat memberikan Perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.
(2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan.

Pasal 5

(1)Permohonan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibuat secara tertulis, ditanda tangani dan/atau diajukan oleh Pemohon. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Saksi;
2. b.Korban;
3. c.pelapor;
4. d.Saksi pelaku; atau
5. e.ahli.
(3)Dalam hal Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permohonan Perlindungan dapat diajukan oleh:
1. a.Keluarga;
2. b.Pendamping dan/atau kuasa hukum;
3. c.aparat penegak hukum;
4. d.pejabat atau instansi terkait yang berwenang; atau
5. e.pengampu jika permohonan Perlindungan diajukan untuk anak.

Pasal 6

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)paling sedikit memuat:
1. a.nama lengkap Pemohon;
2. b.nomor telepon dan/atau alamat surat elektronik;
3. c.alamat domisili;
4. d.uraian peristiwa tindak pidana yang dialami, ancaman yang diperoleh Pemohon, dan apakah peristiwa telah dilaporkan/ditangani aparat penegak hukum; dan/atau
5. e.informasi lainnya yang berkaitan dengan permohonan.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua LPSK. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 7

(1)Permohonan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dapat disampaikan secara:
1. a.langsung; atau
2. b.tidak langsung.
(2)Permohonan yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemohon datang langsung ke kantor LPSK.
(3)Permohonan yang disampaikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan melalui:
1. a.jasa pengiriman;
2. b.faksimili;
3. c.surat elektronik;
4. d.laman resmi LPSK; atau
5. e.aplikasi telepon selular.

Pasal 8

(1)Dalam hal permohonan Perlindungan disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) dilakukan oleh:
1. a.perempuan, ibu hamil, dan/atau ibu menyusui;
2. b.anak;
3. c.penyandang disabilitas (berkebutuhan khusus);
4. d.kondisi fisik rentan; dan/atau
5. e.lanjut usia; LPSK dapat memberikan perlakuan khusus.
(2)Perlakuan khusus yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.penyediaan sarana;
2. b.penyediaan prasarana; dan/atau
3. c.memfasilitasi pengajuan permohonan. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 9

Untuk dapat memperoleh Perlindungan, Pemohon harus memenuhi persyaratan:

a.formil; dan
b.materiel.

Pasal 10

(1)Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, meliputi:
1. a.surat permohonan tertulis;
2. b.fotokopi identitas atau kartu Keluarga;
3. c.asli surat kuasa, jika permohonan diajukan melalui kuasa hukum atau Pendamping;
4. d.surat izin dari orang tua atau wali, jika permohonan terkait Perlindungan untuk anak dan permohonan tidak diajukan oleh orang tua atau wali;
5. e.surat keterangan atau dokumen dari instansi terkait yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menerangkan status Saksi, Korban, pelapor, Saksi pelaku, atau ahli dalam kasus tindak pidana;
6. f.surat resmi dari pejabat yang berwenang jika permohonan diajukan oleh aparat penegak hukum dan/atau instansi yang berwenang; dan
7. g.kronologi uraian peristiwa tindak pidana. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(2)Dalam hal alamat tempat tinggal berbeda dengan domisili Pemohon, persyaratan fotokopi identitas atau kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilengkapi dengan surat keterangan atau informasi tentang domisili Pemohon.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…