DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pengelola pengaduan; mekanisme dan tata cara penanganan pengaduan; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pengaduan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan layanan whistleblowing system dibutuhkan pedoman penanganan pengaduan layanan dan whistleblowing system di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Whistleblowing System di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh unit kerja Pelayanan Publik di LPSK.
2.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3.Whistleblowing System yang selanjutnya disingkat WBS adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
4.Pelaksana Pelayanan Publik di lingkungan LPSK yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik pada unit kerja pelayanan publik di lingkungan LPSK.
5.Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan LPSK yang selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat, pegawai, atau orang yang ditugaskan oleh pimpinan unit kerja Pelayanan Publik di LPSK.
6.Pengadu adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk baik orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan kepada Pengelola.
7.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
8.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Jenis Pengaduan di LPSK meliputi:
1. a.Pengaduan berkadar pengawasan; dan
2. b.Pengaduan tidak berkadar pengawasan.
(2)Pengaduan berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pengaduan yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana yang berpotensi mengakibatkan kerugian masyarakat atau negara.
(3)Dalam hal Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung unsur penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara, Pengaduan diteruskan melalui Whistleblowing System yang dimiliki oleh LPSK atau yang terintegerasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
(4)Pengaduan tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pengaduan yang isinya mengandung sumbang saran, kritik yang konstruktif, permintaan atau pemberian informasi mengenai Pelayanan Publik, sehingga bermanfaat bagi perbaikan penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan LPSK.

BAB II

PENGELOLA PENGADUAN

Pasal 3

Pengadu mempunyai hak untuk menyampaikan Pengaduan atas Pelayanan Publik Pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Pelaksana.

Pasal 4

(1)Dalam pengelolaan Pengaduan, Pengelola wajib:
1. a.mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelola Pengaduan;
2. b.mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan Pengaduan;
3. c.menerima, menanggapi, memproses, dan menyelesaikan setiap Pengaduan;
4. d.menyalurkan Pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang;
5. e.melakukan pencatatan, penanganan dan pelaporan pengelolaan Pengaduan; dan
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Pengaduan.
(2)Dalam memberikan pelayanan Pengaduan, Pengelola wajib memberikan pelayanan dengan:
1. a.empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;
2. b.cepat, tepat, terbuka, adil, tidak diskriminatif, dan tidak memungut biaya;
3. c.menjamin kerahasiaan identitas Pengadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.memberikan penjelasan secara transparan tentang perkembangan proses Pengaduan yang ditangani;
5. e.mengedepankan prinsip profesionalitas dan independensi dalam mengelola Pengaduan; dan
6. f.memperhatikan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus.

Pasal 5

Pengelola dilarang:

a.memanfaatkan materi Pengaduan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
b.menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk kegiatan yang berkaitan dengan penanganan Pengaduan;
c.menyampaikan informasi/dokumen kepada pihak manapun selain pejabat yang diberi kewenangan;
d.menangani kasus yang menimbulkan terjadinya konflik kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan; dan
e.menghentikan proses Pengaduan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 6

(1)Pengaduan dapat disampaikan melalui sarana:
1. a.langsung; dan/atau
2. b.tidak langsung.
(2)Pengaduan yang disampaikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat disampaikan melalui:
1. a.surat tertulis; dan/atau
2. b.datang langsung dengan mengisi formulir isian yang disampaikan kepada Ketua LPSK dan/atau Pengelola.
(3)Pengaduan yang disampaikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat disampaikan melalui:
1. a.laman resmi LPSK;
2. b.surat elektronik;
3. c.saluran telepon;
4. d.Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat melalui website www.lapor.go.id; dan/atau
5. f.saluran pengaduan lainnya yang dimiliki LPSK.
(4)Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d juga melingkupi saluran Pengaduan untuk Whistleblowing System di lingkungan LPSK.

Pasal 7

Penyediaan sarana pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memperhatikan kepentingan kelompok rentan atau berkebutuhan khusus.

Pasal 8

Sarana Pengaduan disediakan informasi tentang mekanisme atau tata cara Pengaduan secara langsung atau tidak langsung, yang mudah diperoleh dan dipahami oleh penerima pelayanan.

Pasal 9

(1)Setiap unit kerja Pelayanan Publik di LPSK wajib memberi tugas kepada pegawai yang kompeten untuk menjadi Pengelola.
(2)Selain Pengelola yang ditunjuk dari unit kerja Pelayanan Publik di LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola juga ditunjuk dari unsur:
1. a.unit kerja yang menangani di bidang hubungan masyarakat;
2. b.unit kerja yang melaksanakan urusan pengawasan internal; dan
3. c.unit kerja yang menangani di bidang sistem informasi teknologi dan data.
(3)Pengelola dari masing-masing unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal LPSK.

BAB III

MEKANISME DAN TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 10

(1)Pengaduan disampaikan kepada Ketua LPSK.
(2)Pengaduan juga dapat disampaikan oleh kuasa yang disertai dengan surat kuasa khusus.
(3)Pengelola wajib menyediakan formulir Pengaduan yang memuat paling sedikit:
1. a.identitas Pengadu yang terdiri atas nama, alamat lengkap, tempat dan tanggal lahir;
2. b.nomor kontak Pengadu yang bisa dihubungi;
3. c.uraian keluhan atas Pelayanan Publik;
4. d.permintaan penyelesaian yang diajukan; dan
5. e.tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan.
(4)Selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Pengadu dapat melampirkan bukti dukung atas Pengaduan yang disampaikan.
(5)Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diisi oleh Pengadu dan diberikan tanda terima Pengaduan oleh Pengelola.
(6)Dalam hal Pengadu tidak mampu menulis dan/atau membaca, Pengelola dapat mendampingi Pengadu dalam Pengaduan.
(7)Dalam hal Pengaduan berisi aduan yang berkadar pengawasan, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat mencantumkan uraian yang berisi Pengaduan Pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan/atau uraian kerugian materil atau imateril yang diderita.
(8)Dalam hal Pengaduan yang disampaikan tidak berkadar pengawasan, formulir sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)mencantumkan informasi yang akan disampaikan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…