DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tingkat a. lembaga; b. sekretariat jenderal LPSK; c. unit eselon II; dan d. perwakilan LPSK yang meliputi a. rencana strategis; b. Perjanjian Kinerja; c. pengukuran Kinerja; d. pengelolaan data Kinerja; e. pelaporan Kinerja; dan f. reviu dan evaluasi Kinerja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5286);
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1078); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
2.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
3.Program adalah penjabaran kebijakan kementerian negara/lembaga dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai Hasil yang terukur sesuai dengan misi kementerian negara/lembaga.
4.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja pada kementerian negara/lembaga sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
5.Kinerja adalah keluaran/Hasil dari Kegiatan/Program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
6.Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.
7.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari Kinerja Program dan Kegiatan yang telah direncanakan.
8.Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
9.Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
10.Penilaian Kinerja Organisasi, selanjutnya disingkat PKO, adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan Program atau Kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan Sasaran organisasi.
11.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perlindungan saksi dan korban.
12.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENYELENGGARAAN SAKIP

Pasal 2

Penyelenggaraan SAKIP dilakukan secara berjenjang pada tingkat:

a.lembaga;
b.sekretariat jenderal LPSK;
c.unit eselon II; dan
d.perwakilan LPSK.

Pasal 3

Penyelenggaraan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.rencana strategis;
b.Perjanjian Kinerja;
c.pengukuran Kinerja;
d.pengelolaan data Kinerja;
e.pelaporan Kinerja; dan
f.reviu dan evaluasi Kinerja.

Pasal 4

(1)Ketua LPSK bertanggung jawab atas penyelenggaraan SAKIP lembaga.
(2)Sekretaris Jenderal LPSK bertanggung jawab atas penyelenggaraan SAKIP Sekretariat Jenderal LPSK.
(3)Setiap kepala unit eselon II bertanggung jawab atas penyelenggaraan SAKIP unit eselon II dan eselon III yang berada di bawah tanggung jawabnya.
(4)Setiap kepala Perwakilan bertanggung jawab atas penyelenggaraan SAKIP perwakilan LPSK.

Pasal 5

(1)Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan.
(2)Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan sebagai acuan dalam:
1. a.penyusunan rencana kerja tahunan;
2. b.penyusunan rencana kerja dan anggaran lembaga;
3. c.penyusunan perjanjian kinerja; dan
4. d.pelaksanaan Program, Kegiatan, dan anggaran.
(2)Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan:
1. a.rencana strategis lembaga ditetapkan oleh Ketua LPSK; dan
2. b.rencana strategis Sekretariat Jenderal LPSK ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal LPSK.
(3)Rencana strategis Sekretariat Jenderal LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah rencana strategis lembaga ditetapkan.
(4)Dokumen rencana strategis lembaga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta dipublikasikan pada laman resmi LPSK.

Pasal 7

(1)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibuat berdasarkan:
1. a.rencana strategis Lembaga;
2. b.rencana kerja pemerintah; dan
3. c.rencana kerja dan anggaran lembaga.
(2)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat pada setiap tahun anggaran berjalan.
(3)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Perjanjian Kinerja Pimpinan LPSK berdasarkan rencana strategis lembaga;
2. b.Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal LPSK berdasarkan rencana strategis Sekretariat Jenderal LPSK;
3. c.Perjanjian Kinerja kepala unit eselon II dan kepala unit eselon III berdasarkan rencana strategis Sekretariat Jenderal LPSK sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
4. d.Perjanjian Kinerja kepala perwakilan berdasarkan rencana strategis Sekretariat Jenderal LPSK.
(4)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
1. a.nama dan jabatan pembuat Perjanjian Kinerja;
2. b.Sasaran Kinerja;
3. c.Indikator Kinerja;
4. d.target Kinerja;
5. e.alokasi anggaran;
6. f.deskripsi Perjanjian Kinerja; dan
7. g.rencana aksi Perjanjian Kinerja.
(5)Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c disusun dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:
1. a.spesifik;
2. b.terukur;
3. c.dapat dicapai;
4. d.relevan;
5. e.terdapat target waktu penyelesaian; dan
6. f.berorientasi Hasil.
(6)Rencana aksi Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g memuat target setiap triwulan pada tahun berjalan.
(7)Format Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 8

(1)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dan ditandatangani pada bulan pertama tahun berjalan.
(2)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
1. a.Ketua LPSK untuk Perjanjian Kinerja lembaga;
2. b.Ketua LPSK dan Sekretaris Jenderal LPSK untuk Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal LPSK;
3. c.Sekretaris Jenderal LPSK dan kepala unit eselon II untuk Perjanjian Kinerja kepala unit eselon II;
4. d.Sekretaris Jenderal LPSK dan kepala unit eselon III yang menangani urusan di bidang pengawasan internal untuk Perjanjian Kinerja kepala unit eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. e.Sekretaris Jenderal LPSK dan kepala perwakilan LPSK untuk Perjanjian Kinerja kepala perwakilan LPSK; dan
6. f.Kepala unit eselon II yang menangani urusan di bidang umum dan kepegawaian dan kepala unit eselon III yang menangani urusan kerumahtanggaan untuk Perjanjian Kinerja kepala unit eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui forum dialog Kinerja untuk menyusun strategi dan rencana aksi yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja.
(4)Forum dialog Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan oleh:
1. a.Pimpinan LPSK dan Sekretaris Jenderal LPSK untuk Perjanjian Kinerja Pimpinan LPSK;
2. b.Pimpinan LPSK, Sekretaris Jenderal LPSK dan para kepala unit eselon II untuk Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal LPSK;
3. c.Sekretaris Jenderal, para kepala unit eselon II dan para kepala unit eselon III untuk Perjanjian Kinerja kepala unit eselon II;
4. d.Sekretaris Jenderal LPSK dan kepala unit eselon III yang menangani urusan di bidang pengawasan internal untuk Perjanjian Kinerja kepala unit eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya;
5. e.Sekretaris Jenderal LPSK dan kepala perwakilan LPSK untuk Perjanjian Kinerja kepala perwakilan LPSK; dan
6. f.Kepala unit eselon II yang menangani urusan di bidang umum dan kepegawaian dan kepala unit eselon III yang menangani urusan kerumahtanggaan untuk Perjanjian Kinerja kepala unit eselon III sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(5)Pelaksanaan forum dialog Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikoordinasikan oleh unit kerja yang menangani urusan di bidang umum dan kepegawaian serta unit kerja yang menangani urusan di bidang pengawasan.
(6)Dokumen Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan selanjutnya disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi serta dipublikasikan pada laman resmi LPSK.

Pasal 9

(1)Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan perubahan dalam hal terdapat:
1. a.pergantian atau mutasi pejabat;
2. b.perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan Sasaran berupa perubahan Program, Kegiatan dan alokasi anggaran;
3. c.perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan Sasaran lembaga; dan/atau
4. d.perubahan target dan capaian Indikator Kinerja.
(2)Perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.perubahan target dan capaian indikator kinerja dilakukan berdasarkan analisis mendalam serta mendapat persetujuan dari kepala unit yang menangani urusan di bidang umum dan kepegawian;
2. b.dilakukan reviu dan ditetapkan oleh atasan pemilik Kinerja; dan
3. c.dilaksanakan pada tahun berjalan.

Pasal 10

Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan perubahan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ditetapkan oleh:

a.Ketua LPSK untuk Perjanjian Kinerja Pimpinan LPSK dan Sekretaris Jenderal LPSK; dan
b.Sekretaris Jenderal LPSK untuk Perjanjian Kinerja kepala unit eselon II, kepala unit eselon III dan kepala perwakilan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…