DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pengusulan, perencanaan, penyusunan dan pembahasan, penetapan, pengundangan, pendokumentasian, dan penyebarluasan peraturan di lingkungan LPSK,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan . . . LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
4.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini, yang dimaksud dengan:

1.Pembentukan . . . LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
1.Pembentukan Peraturan LPSK adalah pembuatan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.
2.Peraturan di lingkungan LPSK adalah peraturan yang mencakup Peraturan LPSK dan Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK.
3.Peraturan LPSK adalah peraturan yang disusun sebagai pelaksanaan atau perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan LPSK dalam memberikan perlindungan kepada Saksi dan Korban sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, yang ditetapkan oleh Ketua LPSK.
4.Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK adalah peraturan yang disusun sebagai pelaksanaan atau perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Sekretariat Jenderal LPSK dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada LPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua LPSK.
6.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal LPSK yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan substantif kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
7.Program Penyusunan Peraturan adalah perencanaan program pembentukan peraturan yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8.Pengusul . . . LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
8.Pengusul adalah pimpinan unit eselon III atau Tenaga Ahli yang mengajukan usul penyusunan rancangan Peraturan LPSK dan Peraturan Sekretaris Jenderal.
9.Pemrakarsa adalah pimpinan unit eselon III yang menangani urusan bidang hukum dan kerjasama.

Pasal 2

Peraturan LPSK ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan kepada unit kerja di LPSK mengenai tata cara dan teknik pembentukan Peraturan di lingkungan LPSK.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan di lingkungan LPSK dilakukan melalui tahapan:

a.pengusulan;
b.perencanaan;
c.penyusunan;
d.pembahasan;
e.penetapan; dan
f.pengundangan.

BAB II

PENGUSULAN

Pasal 4

(1)Pengusulan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diajukan paling lambat pada akhir bulan Maret Tahun berjalan.
(2)Pengusulan . . . LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(2)Pengusulan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada program penyusunan tahun berikutnya.
(3)Pengajuan pengusulan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai:
1. a.kajian yang memuat urgensi dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, serta pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
2. b.konsep peraturan.

Pasal 5

(1)Pengusulan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan atau Kepala Biro untuk mendapat persetujuan.
(2)Pengusulan Peraturan di lingkungan LPSK yang telah mendapat persetujuan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk diteruskan kepada Kepala Biro yang menangani urusan bidang administrasi.
(3)Kepala Biro yang menangani urusan bidang administrasi menyampaikan Pengusulan Peraturan di lingkungan LPSK kepada Pemrakarsa untuk ditindaklanjuti.

Pasal 6

(1)Dalam hal Peraturan di lingkungan LPSK tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebutuhan organisasi, dan kebijakan Pimpinan LPSK, Pengusul dapat mengajukan usulan perubahan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(2)Usulan . . . LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(2)Usulan Perubahan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti prosedur pembentukan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 7

(1)Perencanaan Peraturan di lingkungan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan.
(2)Program Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pembuatan daftar rencana Program Penyusunan Peraturan untuk 1 (satu) tahun ke depan oleh pemrakarsa.
(3)Daftar rencana Program Penyusunan Peraturan dibuat berdasarkan pada pengusulan yang disampaikan oleh pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(4)Daftar rencana Program Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat:
1. a.daftar usulan judul;
2. b.latar belakang;
3. c.tujuan;
4. d.sasaran; dan
5. e.pokok materi muatan rancangan Peraturan.
(5)Daftar rencana Program Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan dalam rapat . . . LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN dalam rapat koordinasi dengan Pimpinan, Sekretaris Jenderal, dan seluruh unit eselon II.
(6)Rapat koordinasi Program Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk mendapat persetujuan Pimpinan.
(7)Hasil persetujuan atas Program Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Ketua dan Sekretaris Jenderal.
(8)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diserahkan paling lambat pada akhir bulan April Tahun berjalan.

Pasal 8

Rancangan Peraturan di lingkungan LPSK yang telah mendapat persetujuan dalam Program Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan proses penyusunan dan pembahasan.

Pasal 9

Rancangan Peraturan di lingkungan LPSK yang tidak masuk dalam Program Penyusunan Peraturan, dapat diusulkan pada tahun berikutnya.

Pasal 10

Rancangan Peraturan di lingkungan LPSK yang belum selesai penyusunannya pada Tahun berjalan, dapat diusulkan kembali maksimal 1 (satu) kali pengusulan pada tahun berikutnya.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…