DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur kegiatan keprotokolan untuk memberikan acuan secara teknis bagi pimpinan dan pegawai di lingkungan LPSK dalam penyelenggaraan kegiatan Keprotokolan yang meliputi a. Tata Tempat; b. Tata Upacara; dan c. Tata Penghormatan; penyelenggaraan keprotokolan pada acara kenegaraan dan acara resmi; aturan tamu negara, tamu pemerintah, dan/atau tamu lembaga negara lainnya; jamuan resmi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan keprotokolan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan, sehingga perlu diatur mengenai pedoman teknis keprotokolan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Teknis Keprotokolan di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
5.Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1959 tentang Sumpah Jabatan, Pegawai Negeri Sipil, dan Anggota Angkatan Perang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1915);
6.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian Pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

Ketentuan Umum BAB II Acara Kenegaraan dan Acara Resmi BAB III Tata Tempat BAB IV Tata Upacara BAB V Tata Penghormatan BAB VI Kunjungan Kerja BAB VII Tamu Negara, Tamu Pemerintah, dan /atau Tamu Lembaga Negara Lainnya BAB VIII Jamuan Resmi BAB IX Pemantauan dan Evaluasi BAB X Kekhususan Penyelenggaraan Keprotokolan BAB XI Ketentuan Penutup D. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Keprotokolan Salah satu tahapan dalam penyelenggaraan Keprotokolan yaitu melakukan koordinasi dilakukan sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2.Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
3.Acara Kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh Pimpinan LPSK dan/atau pejabat di lingkungan LPSK.
4.Acara Resmi adalah acara yang diselenggarakan oleh LPSK dan/atau instansi lain, serta dihadiri oleh Pimpinan LPSK, dan/atau pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat eselon I di lingkungan LPSK.
5.Tata Tempat adalah pengaturan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, serta tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
6.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
7.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing dan/atau organisasi internasional, dan tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi.
8.Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pejabat Negara yang secara tegas ditentukan dalam Undang- Undang.
9.Pejabat Pemerintahan adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
10.Tamu Negara adalah pemimpin negara asing yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia.
11.Anggota LPSK adalah 7 (tujuh) orang yang terpilih dalam proses seleksi yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta selanjutnya diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
12.Pimpinan LPSK terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap Anggota LPSK dan 6 (enam) orang wakil ketua masing-masing merangkap sebagai Anggota LPSK.
13.Sekretaris Jenderal LPSK adalah jabatan struktural eselon I.a atau pimpinan tinggi madya yang sekaligus sebagai pejabat pembina kepegawaian di lingkungan LPSK.
14.Tokoh Masyarakat Tertentu adalah tokoh masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan Keprotokolan.

Pasal 2

Kegiatan Keprotokolan bertujuan untuk memberikan acuan secara teknis bagi pimpinan dan pegawai di lingkungan LPSK dalam penyelenggaraan kegiatan Keprotokolan.

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan Keprotokolan dilaksanakan oleh pegawai pada unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan.
(2)Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilaksanakan oleh pegawai di lingkungan LPSK yang mendapatkan penugasan untuk melaksanakan fungsi di bidang Keprotokolan.
(3)Penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan tugas di bawah pembinaan unit kerja yang menangani urusan di bidang Keprotokolan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Keprotokolan dilakukan terhadap:

a.Acara Kenegaraan; dan/atau
b.Acara Resmi.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Keprotokolan untuk acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
1. a.Tata Tempat;
2. b.Tata Upacara; dan
3. c.Tata Penghormatan.
(2)Penyelenggaraan Keprotokolan dilakukan dengan tahapan kegiatan:
1. a.Persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Kegiatan persiapan penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:

a.pembentukan tim dan/atau penugasan petugas Keprotokolan oleh Sekretaris Jenderal LPSK atas usulan pimpinan unit kerja yang membidangi Keprotokolan;
b.melakukan koordinasi dengan penyelenggara Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi; dan
c.mengidentifikasi petugas dan perangkat Acara Kenegaraan dan/atau Acara Resmi.

Pasal 7

Kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b yaitu melaksanakan kegiatan Keprotokolan sesuai dengan persiapan yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta sesuai dengan teknis penyelenggaraan Keprotokolan yang diatur dalam peraturan ini.

BAB II

TATA TEMPAT A. Tata Tempat Acara Kenegaraan dan Acara Resmi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi mendapat tempat sesuai dengan pengaturan Tata Tempat. Jenis pengaturan tata tempat sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan oleh:
1. a.negara dan dilaksanakan oleh panitia negara, untuk Acara Kenegaraan; dan
2. b.LPSK, untuk Acara Kenegaraan yang diselenggarakan oleh LPSK.
(2)Panitia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diketuai oleh menteri yang menangani urusan di bidang sekretariat negara.
(3)Dalam hal Acara Kenegaraan diselenggarakan di lingkungan LPSK, pelaksanaannya dilakukan oleh Sekretariat Jenderal LPSK berkoordinasi dengan panitia negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(4)Penyelenggaraan Acara Kenegaraan dapat dilaksanakan di Ibukota Negara Republik Indonesia atau di luar Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

(1)Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya Acara Kenegaraan, pelaksanaan Acara Kenegaraan diputuskan oleh penanggung jawab acara atau pimpinan yang bertanggung jawab dalam acara.
(2)Situasi dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kondisi yang menyangkut:
1. a.ancaman keamanan;
2. b.ancaman keselamatan;
3. c.ancaman kesehatan seperti kondisi pandemi; atau
4. d.terjadinya bencana alam.

Pasal 10

(1)Acara Resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari:
1. a.acara yang diselenggarakan di dalam kantor LPSK; dan
2. b.acara yang diselenggarakan di luar kantor LPSK.
(2)Acara yang diselenggarakan di dalam kantor LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
1. a.musyawarah Pimpinan LPSK;
2. b.sidang mahkamah Pimpinan LPSK;
3. c.pelantikan di lingkungan LPSK;
4. d.menerima kunjungan tamu yang dihadiri oleh Pimpinan LPSK; dan
5. e.kegiatan resmi lain yang ditentukan.
(3)Acara yang diselenggarakan di luar kantor LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
1. a.kunjungan kerja dalam negeri;
2. b.kunjungan kerja ke luar negeri;
3. c.penandatanganan nota kesepahaman yang bertempat di instansi atau lembaga negara lain; dan/atau
4. d.menghadiri undangan instansi atau lembaga negara lain yang bersifat seremonial kenegaraan.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…