DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 17 Juni 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penghimpunan sumber pendanaan; peruntukan dan pemanfaatan DBK; pengawasan dan pelaporan DBK

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban memiliki tugas dan kewenangan untuk mengelola dana bantuan korban;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7116);
4.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan pelindungan dan hak-hak lain kepada saksi, korban, saksi pelaku, pelapor, informan, dan/atau ahli sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Pelindungan Saksi dan Korban.
2.Dana Bantuan Korban yang selanjutnya disingkat DBK adalah dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.
3.Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang selanjutnya disingkat TPKS adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4.Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial yang diakibatkan TPKS.
5.Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya.
6.Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial Korban.
7.Hibah Pemerintah yang selanjutnya disingkat Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat bergarga yang diperoleh dari pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
8.Hibah Langsung adalah Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.
9.Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung untuk DBK yang selanjutnya disebut Rekening DBK adalah rekening lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang dibuka oleh LPSK dalam rangka pengelolaan Hibah Langsung dalam bentuk uang sebagai pendanaan DBK.
10.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran LPSK yang selanjutnya disingkat DIPA LPSK adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
11.Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh bendahara umum negara untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
12.Pengguna Anggaran LPSK yang selanjutnya disingkat PA LPSK adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di LPSK.
13.Kuasa Pengguna Anggaran LPSK yang selanjutnya disingkat KPA LPSK adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA LPSK untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di LPSK.
14.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

(1)Pengelolaan DBK terdiri atas:
1. a.penghimpunan; dan
2. b.peruntukan dan pemanfaatan.
(2)Pengelolaan DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPSK.
(3)Dalam melakukan pengelolaan DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK mempunyai tugas:
1. a.menyusun kebijakan umum pengelolaan DBK;
2. b.melakukan pencarian sumber DBK;
3. c.menerima DBK;
4. d.menyusun rencana pemberian DBK terhadap dana yang telah dihimpun;
5. e.memberikan DBK kepada Korban sesuai peruntukan dan pemanfaatannya; dan
6. f.menyusun laporan kegiatan dan laporan keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan DBK.
(4)Dalam menyusun kebijakan umum pengelolaan DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
(5)Dalam melakukan pemberian DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, LPSK berkoordinasi dengan kementerian/Iembaga terkait.

BAB II

PENGHIMPUNAN SUMBER PENDANAAN

Pasal 3

(1)Sumber pendanaan DBK dapat diperoleh dari:
1. a.filantropi;
2. b.masyarakat;
3. c.individu;
4. d.tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
5. e.sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
6. f.anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
(3)Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam DIPA LPSK tahun anggaran berjalan.
(4)Penghimpunan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan sesuai dengan mekanisme Hibah Langsung yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN.

Pasal 4

Tata cara penyusunan DIPA LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Hibah Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(4)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penghimpunan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a.mengidentifikasi dan mengklasifikasikan potensi sumber pendanaan;
b.menyusun rencana penghimpunan pendanaan; dan
c.melakukan penghimpunan pendanaan.

Pasal 7

Tahapan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan potensi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui proses pemetaan, penilaian, dan pengelompokan sumber pendanaan yang berpotensi untuk memberikan pendanaan.

Pasal 8

Tahapan menyusun rencana penghimpunan pendaanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara:

a.menyusun strategi penjangkauan kepada sumber pendanaan potensial; dan
b.menyusun rencana kerja penghimpunan DBK.

Pasal 9

(1)Tahapan penghimpunan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan dengan cara:
1. a.penjangkauan kepada sumber pendanaan;
2. b.penerimaan pendanaan ke rekening DBK; dan
3. c.pemutakhiran data DBK.
(2)Penjangkauan kepada sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan kampanye publik melalui media elektronik dan non elektronik;
2. b.penyampaian informasi kepada sumber pendanaan mengenai tata cara pemberian DBK, pemanfaatan DBK, syarat dan ketentuan pemberian DBK, dan Rekening DBK yang digunakan untuk menghimpun DBK; dan
3. c.mengajukan permohonan atau proposal tertulis yang ditujukan kepada sumber pendanaan.
(3)Penerimaan pendanaan ke rekening DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:
1. a.pemberian tautan pengisian formulir elektronik kepada sumber pendanaan; dan
2. b.pemberian pilihan metode pembayaran DBK sesuai asal sumber pendanaan.
(4)Pemutakhiran data DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dalam bentuk permohonan pemutakhiran register Hibah DBK.

Pasal 10

(1)Permohonan pemutakhiran register Hibah DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) memuat informasi mengenai total saldo akhir di Rekening DBK.
(2)Pemutakhiran register Hibah DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
(3)Permohonan pemutakhiran register Hibah DBK ditandatangani oleh PA atau KPA LPSK dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…