menetapkan Peraturan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7179);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2025 tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7116);
4.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
5.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.