DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 5 Mei 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Klasifikasi Arsip LPSK meliputi arsip substantif, dan arsip fasilitatif. Arsip substantif meliputi bidang: a. perumusan kebijakan; b. penelaahan permohonan; c. persidangan dan administrasi putusan; dan d. pemenuhan hak saksi dan korban. Klasifikasi Arsip di lingkungan LPSK menggunakan kode Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka. Kode Klasifikasi Arsip menjadi tanda pengenal urutan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip. Peraturan ini mencantumkan Lampiran mengenai Kode Klasifikasi Arsip di lingkungan LPSK.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan arsip di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu memenuhi unsur autentisitas dan reabilitas arsip dalam penciptaan arsip;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, klasifikasi arsip di masing-masing kementerian/lembaga ditetapkan oleh Pimpinan Pencipta Arsip sebagai acuan dalam pengelolaan arsip dinamis;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; SALINAN LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255);
5.Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
3.Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan.
4.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang- Undang.
5.Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan Arsip.
6.Pemberkasan adalah penempatan naskah ke dalam suatu himpunan yang tersusun secara sistematis dan logis sesuai LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN dengan konteksi kegiatannya sehingga menjadi satu berkas karena memiliki hubungan informasi, kesamaan jenis atau kesamaan masalah dari suatu unit kerja.
7.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggungjawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.
8.Unit Kerja adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
9.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
10.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 2

(1)Klasifikasi Arsip LPSK meliputi:
1. a.substantif; dan
2. b.fasilitatif.
(2)Arsip substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi bidang:
1. a.perumusan kebijakan;
2. b.penelaahan permohonan;
3. c.persidangan dan administrasi putusan; dan
4. d.pemenuhan hak saksi dan korban.
(3)Arsip fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi bidang:
1. a.perencanaan;
2. b.keuangan; LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
3. c.kerumahtanggaan;
4. d.pengelolaan barang milik negara;
5. e.teknologi informasi dan komunikasi;
6. f.pengadaan barang dan jasa;
7. g.pengawasan;
8. h.hukum;
9. i.organisasi dan tata laksana;
10. j.kerjasama;
11. k.informasi dan hubungan masyarakat;
12. l.kearsipan;
13. m.kepustakaan; dan
14. n.kepegawaian.

Pasal 3

(1)Klasifikasi Arsip di lingkungan LPSK menggunakan kode Arsip dalam bentuk gabungan huruf dan angka.
(2)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urutan sesuai fungsi dan tugas unit kerja serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.
(3)Ketentuan mengenai Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan LPSK ini.

Pasal 4

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN LAMPIRAN PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ARSIP SUBSTANTIF PK PERUMUSAN KEBIJAKAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan pengusulan perlindungan saksi dan korban. 01 Penyiapan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan kebijakan perlindungan saksi dan korban. 02 Perumusan dan Penyusunan Bahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan perlindungan saksi dan korban. 03 Pemberian Masukan (Hearing) dan Dukungan Dalam Penyusunan Kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian masukan (hearing) dan dukungan dalam penyusunan kebijakan perlindungan saksi dan korban. 04 Penetapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kebijakan perlindungan saksi dan korban. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PP PENELAHAAN PERMOHONAN 00 Sumber Informasi Penerimaan dan Penelahaan Permohonan 00.00 Penerimaan dan penelaahan permohonan datang langsung Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan permohonan, pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum, pemberian perlindungan darurat , dan penanganan cepat yang melalui datang langsung. 00.01 Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui surat elektronik (email) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan permohonan, pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum, pemberian perlindungan darurat, dan penanganan cepat yang melalui surat elektronik (email). 00.02 Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui aplikasi daring Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan permohonan, pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum, pemberian perlindungan darurat, dan penanganan cepat yang melalui aplikasi daring. 00.03 Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui call center 148 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan permohonan, pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum, pemberian perlindungan darurat, dan penanganan cepat yang melalui call center 148. 00.04 Penerimaan dan penelaahan permohonan melalui layanan pro aktif Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan permohonan, pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum, pemberian perlindungan darurat, dan penanganan cepat yang melalui layanan pro aktif (tindakan proaktif). LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 00.05 Penerimaan dan penelaahan permohonan perlindungan darurat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan permohonan, pemberian dukungan analisis dan pendapat permasalahan hukum, pemberian perlindungan darurat, dan penanganan cepat yang melalui layanan perlindungan darurat. 01 Hasil dan Tindak Lanjut Hasil Telaahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan hasil dan tindak lanjut penelaahan. 02 Investigasi dan Penilaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan awal permohonan pengajuan kompensasi dan restitusi serta seluruh proses investigasi mulai dari pengajuan kegiatan sampai dengan laporan kegiatan. PA PERSIDANGAN DAN ADMINISTRASI PUTUSAN 00 Penyiapan persidangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyiapan bahan dukungan persidangan sampai dengan hasil putusan. 01 Administrasi Putusan Rapat Paripurna 01.00 Putusan diterima Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan putusan rapat paripurna diterima. 01.01 Putusan ditolak Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan putusan rapat paripurna ditolak. 01.02 Putusan ditolak dan diberikan rekomendasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan putusan rapat paripurna ditolak dan diberikan rekomendasi. 01.03 Putusan dihentikan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan putusan rapat paripurna dihentikan. 01.04 Putusan diperpanjang LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan putusan rapat paripurna diperpanjang. 01.05 Putusan penambahan layanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan putusan penambahan layanan. HS PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN 00 Penyiapan Layanan 00.00 Penelaahan Layanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses kegiatan persiapan penelaahan layanan mulai dari berita acara serah terima berkas permohonan dari biro yang memiliki fungsi penelaahan permohonan kepada biro yang memiliki fungsi pemenuhan hak saksi dan korban, berkas - berkas yang muncul dari hasil investigasi dan penilaian Terlindung, hasil rapat paripurna, surat pemberitahuan diterimanya perlindungan, rencana proses pemberian layanan, hingga pengajuan kegiatan dan analisis kasus. 00.01 Laporan Hasil Penelahaan Layanan dan Risalah Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses penyusunan laporan hasil penelahaan layanan dan risalah pelaksanaan layanan perlindungan antara lain terdiri dari: - Laporan hasil penelahaan sifat pentingnya keterangan saksi / korban. - Laporan hasil penelaahan resiko ancaman. - Laporan pelaksanaan perlindungan darurat. - Laporan hasil investigasi, dll 01 Pelaksanaan Pemberian Layanan 01.00 Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukungan lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya / audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll. 01.01 Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukungan lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya / audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll. 01.02 Tindak Pidana Terorisme Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Tindak Pidana Terorisme, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukungan lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya/audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 01.03 Tindak Pidana Perdagangan Orang Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukungan lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya/audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 01.04 Narkotika dan Psikotropika Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Narkotika dan Psikotropika, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukungan lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya/audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 01.05 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukungan lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya/audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 01.06 Tindak Pidana Penyiksaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Tindak Pidana Penyiksaan, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukungan lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya/audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 01.07 Tindak Pidana Penganiayaan Berat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Tindak Pidana Penganiayaan Berat, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukungan lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya/audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 01.08 Tindak Pidana Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan pemberian layanan kepada saksi dan korban untuk kasus Tindak Pidana Lainnya yang ditentukan oleh Rapat Paripurna, diantaranya yaitu: - Pernyataan kesediaan masuk dalam program perlindungan yang ditandatangani Terlindung. - Perjanjian perlindungan. - Surat-surat koordinasi kepada instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Surat permohonan perpanjangan perlindungan/permohonan penghentian perlindungan/permohonan penambahan atau pengurangan layanan. - Surat-surat dari instansi yang terkait dan berwenang atau perorangan selama layanan perlindungan. - Dokumen pendukungan lainnya yang didapatkan selama masa layanan perlindungan berjalan (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya / audio dan visual). - Surat pemberitahuan selesainya layanan perlindungan atau dihentikannya layanan perlindungan, dll. 02 Laporan Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan dan risalah pelaksanaan layanan perlindungan, antara lain terdiri dari: - Laporan bulanan pelaksanaan layanan yang diberikan oleh LPSK. - Risalah perpanjangan perlindungan. - Risalah penambahan jenis layanan atau risalah pengurangan / peghentian salah satu layanan. - Risalah penghentian layanan perlindungan, dll. 03 Paska Pemenuhan Hak Saksi dan Korban 03.00 Paska Layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan paska layanan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, antara lain terdiri dari: - Surat-surat dari pihak eksternal yang diterima setelah layanan perlindungan berakhir. - Dokumen pendukung lainnya yang diperoleh setelah masa layanan perlindungan berakhir (baik hard copy, soft copy, atau dokumen elektronik lainnya termasuk audio dan visual). 03.01 Laporan Pemantauan Paska Layanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan laporan pemantauan paska pelaksanaan layanan perlindungan antara lain: - Laporan monitoring evaluasi pelaksanaan layanan perlindungan. - Laporan perkembangan kondisi dan situasi Terlindung setelah layanan perlindungan dihentikan. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ARSIP FASILITATIF PR PERENCANAAN 00 Pokok-Pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan 00.00 Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang / Master Plan (RPJP). 00.01 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). 00.02 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan musyawarah perencanaan pembangunan. 00.03 Rencana Strategis Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategis (Renstra) diantaranya yaitu Renstra Lembaga, Renstra Eselon I dan Restra Eselon II. 01 Rencana dan Program Kerja Tahunan (PKT) 01.00 Rencana Kerja LPSK Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja LPSK. 01.01 Usulan unit kerja beserta data pendukung Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan unit kerja beserta data pendukung. 01.02 Usulan LPSK ke Instansi terkait Naskah-naskah yang berkaitan dengan usulan LPSK ke instansi terkait yang menjadi mitra strategis LPSK. 01.03 Program Kerja Tahunan Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan program kerja tahunan unit kerja. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 01.04 Program Kerja Tahunan LPSK Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan program kerja tahunan LPSK. 01.05 Hasil Rapat Dengar Pendapat DPR Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari hasil Rapat Dengar Pendapat DPR. 01.06 Rapat Pimpinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari hasil Rapat Pimpinan. 01.07 Rakor Internal LPSK Naskah-naskah yang berkaitan dengan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari hasil Rapat Koordinasi Internal LPSK. 01.08 Usulan Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan Usulan Khusus. 02 Penetapan Kontrak Kinerja 02.00 Penetapan Kinerja Eselon I dengan Ketua LPSK Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja antara Eselon I dengan Ketua LPSK. 02.01 Penetapan Kinerja Unit Kerja (Eselon II, III, dan IV) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penetapan kinerja dengan atasan langsung seperti Eselon IV dengan Eselon III, Eselon III dengan Eselon II, dan Eselon II dengan Eselon I. 02.02 Indikator Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Indikator Kinerja IKU dan IK. 03 Penyusunan Laporan 03.00 Laporan Berkala Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan berkala diantaranya yaitu Laporan Harian Unit Kerja, Laporan Mingguan Unit Kerja, Laporan Bulanan Unit Kerja, Laporan Triwulan Unit Kerja, Laporan Semesteran Unit Kerja, Laporan LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Tahunan Unit Kerja, Laporan Tahunan LPSK (termasuk diantaranya yaitu Laptah LPSK, Laporan Monev dll). 03.01 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Laporan Kinerja (LAKIN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) / Laporan Kinerja (LAKIN) unit kerja dan LPSK. 03.02 Laporan Insidental / Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pemantauan prioritas, laporan pelaksanaan kegiatan atas permintaan eksternal, laporan pelaksanaan kegiatan / program tertentu, dan laporan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI atau laporan Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI. 04 Evaluasi Program 04.00 Evaluasi Program Unit Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi program unit kerja. 04.01 Evaluasi Program LPSK Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan evaluasi program LPSK. 04.02 Rekomendasi Kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rekomendasi kinerja. 05 Penyusunan Anggaran 05.00 Kebijakan / Peraturan Penganggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan / peraturan penganggaran. 05.01 Ketetapan Pagu Indikatif / sementara Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan ketetapan pagu indikatif / sementara. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 05.02 Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) LPSK dengan pihak eksternal (Komisi III DPR dan lainnya) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) LPSK dengan pihak eksternal (Komisi III DPR dan lainnya). 05.03 Ketetapan Pagu Definitif Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Ketetapan Pagu Definitif. 05.04 Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) LPSK Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen rencana kerja anggaran (RKA) LPSK. 05.05 Dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Rencana Anggaran Kerja Instansi Pemerintah (RAKIP) dan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA- K/L). 05.06 Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja Instansi Pemerintah (RASKIP). 05.07 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 05.08 Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Anggaran Biaya Tambahan (ABT). 05.09 Standar Biaya Keluaran (SBK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Standar Biaya Keluaran (SBK). KU KEUANGAN 00 Pelaksanaan Anggaran 00.00 Peraturan, Pedoman, dan Kebijakan LPSK terkait Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan, Pedoman, dan Kebijakan LPSK terkait Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran. 01 Dokumen Realisasi Pendapatan 01.00 Surat Setoran Pajak (SSP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Surat Setoran Pajak (SSP). 01.01 Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) atau Bukti Setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). 01.02 Bukti Setor Pengembalian Belanja Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Bukti Setor Pengembalian Belanja. 01.03 Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Bukti Setor Bunga dan atau Jasa Giro Bank. 01.04 Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari Satuan Kerja LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Laporan Realisasi Pendapatan Negara dari Satuan Kerja. 01.05 Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Laporan Pengelolaan Barang Milik Negara. 02 Belanja 02.00 Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang habis pakai Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang habis pakai diantaranya seperti: Pengumuman lelang, Dokumen prakualifikasi, Dokumen Peninjauan Lapangan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Pelelangan, Usulan Calon Pemenang, Penetapan Pemenang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak/Addendum Kontrak, dan Serah terima barang dan jasa. 02.01 Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang Bergerak/Barang Inventaris Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Barang Bergerak/Barang Inventaris diantaranya seperti: Pengumuman lelang, Dokumen prakualifikasi, Dokumen Peninjauan Lapangan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Pelelangan, Usulan Calon Pemenang, Penetapan Pemenang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak/Addendum Kontrak, dan Serah terima barang dan jasa. 02.02 Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Bangunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Bangunan diantaranya seperti: Pengumuman lelang, Dokumen prakualifikasi, Dokumen Peninjauan Lapangan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Pelelangan, Usulan Calon Pemenang, Penetapan Pemenang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak/Addendum Kontrak, dan Serah terima barang dan jasa. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 02.03 Dokumen Pelaksanaan Pengadaaan Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Pelaksanaan Pengadaaan Jasa, diantaranya seperti: Pengumuman lelang, Dokumen prakualifikasi, Dokumen Peninjauan Lapangan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Pelelangan, Usulan Calon Pemenang, Penetapan Pemenang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak/Addendum Kontrak, dan Serah terima barang dan jasa. 02.04 Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Software Komputer Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Software Komputer diantaranya seperti: Pengumuman lelang, Dokumen prakualifikasi, Dokumen Peninjauan Lapangan, Berita Acara Penjelasan Pekerjaan, Berita Acara Pelelangan, Usulan Calon Pemenang, Penetapan Pemenang, Surat Perintah Kerja (SPK), Kontrak/Addendum Kontrak, dan Serah terima barang dan jasa. 02.05 Dokumen Pembayaran Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Pembayaran Keuangan, diantaranya yaitu: Pengajuan Kebutuhan Penarikan Kas, Bukti-Bukti Tagihan dari Pihak Ketiga, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan (SP3). 03 Pembukuan Anggaran 03.00 Buku Kas Umum (BKU) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Buku Kas Umum (BKU). 03.01 Buku Kas Pembantu (BKP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Buku Kas Pembantu (BKP). 03.02 Buku / Kartu Pengawasan Kredit Anggaran LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Buku / Kartu Pengawasan Kredit Anggaran. 03.03 Rekening Koran Bank Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Rekening Koran Bank. 03.04 Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara. 03.05 Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Daftar Rekapitulasi Keuangan. 03.06 Daftar Rekapitulasi Pihak Ketiga Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Daftar Rekapitulasi Pihak Ketiga. 03.07 Daftar Rekapitulasi PNBP Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Daftar Rekapitulasi PNBP 03.08 Izin Penggunaan Kas Besi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan Izin Penggunaan Kas Besi. 04 Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/ Honorarium/Uang Makan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Daftar Gaji/Tunjangan/Lembur/ Honorarium/Uang Makan. 05 Kartu Gaji Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Kartu Gaji. 06 Dokumen Akuntansi Keuangan 06.00 Berita Acara Pemeriksaan Kas Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas. 06.01 Kas/ Register Penutupan Kas LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Kas/ Register Penutupan Kas. 06.02 Arsip Data Komputer (ADK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Arsip Data Komputer (ADK). 06.03 Laporan Pendapatan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen laporan Pendapatan Negara. 06.04 Laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) bulanan/triwulanan/semesteran Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen laporan Keadaan Kredit Anggaran (LKKA) bulanan/triwulanan/semesteran. 06.05 Berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan KPPN Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen berita Acara Rekonsiliasi antara Satuan Kerja dan KPPN. 07 Laporan perkembangan realisasi penerimaan, realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Laporan perkembangan realisasi penerimaan, realisasi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. 08 Laporan Keuangan Tahunan 08.00 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). 08.01 Neraca Keuangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Neraca Keuangan. 08.02 Laporan Arus Kas Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Laporan Arus Kas. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 08.03 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 08.04 Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA). 08.05 Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). 08.06 Monev Pelaksanaan Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Monev Pelaksanaan Anggaran. 09 Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 09.00 Manual Implementasi dan Kebijakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Manual Implementasi dan Kebijakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 09.01 Kebijakan Akuntansi Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Kebijakan Akuntansi. 09.02 Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). 09.03 Laporan Realisasi Bulanan /Triwulan/Semester SAI Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Laporan Realisasi Bulanan /Triwulan/Semester SAI. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 10 Pertanggungjawaban Keuangan Negara 10.00 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 10.01 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh inspektorat atau unit pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal oleh inspektorat atau unit pengawasan. 10.02 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional, diantaranya yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Memorandum Hasil Pemeriksaan (MHP), dan Tindak Lanjut/ Tanggapan LHP. 10.03 Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Dokumen Penyelesaian Kerugian Keuangan Negara, diantaranya yaitu Tuntutan Perbendaharaan / TP, dan Tuntutan Ganti Rugi / TGR. 11 Bantuan/Pinjaman Luar Negeri 11.00 Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Blue Book) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen dan Daftar Proyek-Proyek yang akan dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri (Blue Book). 11.01 Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green book) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green book). 11.02 Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Sejenisnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan Dokumen Sejenisnya. 11.03 Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal Opinion, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender Naskah-naskah yang berkaitan dengan Dokumen Loan Agreement Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Legal Opinion, Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Surat Menyurat dengan Lender. 11.04 Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana Naskah-naskah yang berkaitan dengan Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri, antara lain: usulan luncuran dana. 11.05 Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Aplikasi Penarikan Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berikut lampirannya: Reimbursement, Direct Payment/Transfer Procedure, Special Commitment/ L/C Opening, Special Account/Imprest Fund, Dokumen Pengesahan atas Penerimaan Hibah Luar Negeri, Notice Of Disbursement. 11.06 Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice). 11.07 Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/ Hibah Luar negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan SPM Naskah-naskah yang berkaitan dengan Realisasi Pencairan Dana Pinjaman/ Hibah Luar negeri, yaitu: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM beserta lampirannya, antara lain: SPP, Kontrak, BA, dan Data Pendukung lainnya. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 11.08 Replenisment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor) Naskah-naskah yang berkaitan dengan Replenisment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor meliputi antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA), Statement of Expenditure (SE). 11.09 Staff Appraisal Report Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Staff Appraisal Report. 11.10 Report /Laporan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Report /Laporan yang terdiri dari Progress Report, Monthly Report, Quarterly Report, dan Final Report/Completion Report. 11.11 Laporan Hutang Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Laporan Hutang Negara yang terdiri dari Laporan Pembayaran Hutang Negara, dan Laporan Posisi Hutang Negara. 11.12 Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Ketentuan/Peraturan yang Menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 12 Pengelolaan APBN/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) 12.00 Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penetapan yang terdiri dari: Kuasa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Barang / Jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pembuat Daftar Gaji, Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Penerimaan / Pengeluaran, Pengelola Barang termasuk Berita Acara Serah Terima Jabatan. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 13 Verifikasi Anggaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan perbendaharaan yang berkaitan dengan pengujian/penelitian kebenaran pertanggungjawaban pengeluaran disertasi dengan dokumen pertanggungjawaban penerimaan/pengeluaran anggaran. Termasuk di dalamnya Nota hasil verifikasi dan jawaban nota hasil verifikasi. RT KERUMAHTANGGAAN 00 Pengadaan 00.00 Analisa Kebutuhan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen usulan dan Analisa Kebutuhan Pengadaan. 00.01 Pertimbangan Pelaksanaan Pengadaan (Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung/Lelang) Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen penyusunan Pertimbangan Pelaksanaan Pengadaan (Penunjukan Langsung/Pemilihan Langsung/Lelang) pada kegiatan pengadaan. 00.02 Daftar Rekanan Mampu Naskah-naskah yang berkaitan dengan perkenalan dan penawaran untuk menjadi rekanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 00.03 Serah Terima Barang Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen Serah Terima Barang. 01 Pendistribusian Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan dokumen penyimpanan dan pendistribusian barang yang terdiri dari: Daftar barang masuk / keluar, Surat Bukti Barang masuk / keluar, Daftar inventaris barang Milik Negara (BMN), dan Surat Jalan. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 02 Telekomunikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Administrasi penggunaan langganan peralatan telkomunikasi meliputi: telepon,radio, fax, TV Kabel dan Internet. 03 Administrasi Penyediaan Konsumsi, Ruang Rapat dan Akomodasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Administrasi Penyediaan Konsumsi, Ruang Rapat dan Akomodasi. 04 Pengurusan Kendaraan Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen pengelolaan kendaraan dinas diantaranya yaitu Pengurusan surat surat kendaraan dinas, Pemeliharaan dan perbaikan, dan Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan. 05 Pengelolaan Bangunan Gedung dan Taman Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Pengelolaan Bangunan Gedung dan Taman diantaranya seperti Pertamanan / landscaping, Perbaikan dan pemeliharaan bangunan Gedung, Perbaikan dan pemeliharaan bangunan Rumah aman, Kebersihan gedung dan taman. 06 Pengelolaan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Pengelolaan (termasuk perbaikan / pemeliharaan/ pemasangan) jaringan listrik, air, telepon, dan sarana prasarana lainnya. 07 Penghematan Energi Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kegiatan Penghematan energi. 08 Ketertiban dan Keamanan 08.00 Pengamanan, penjagaan, dan pengawalan terhadap pejabat, kantor dan rumah dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kegiatan pengamanan, penjagaan, dan pengawalan terhadap pejabat, kantor, dan rumah dinas. Diantaranya meliputi daftar nama satuan pengamanan, daftar jaga/daftar piket, catatan gangguan/pelanggaran/kejadian, dan surat ijin keluar masuk LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN orang atau barang. 08.01 Laporan Ketertiban dan Keamanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen laporan ketertiban dan keamanan yang terdiri dari kehilangan, kerusakan, kecelakaan, dan gangguan. 09 Administrasi Pengelolaan Parkir Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kegiatan administrasi pengelolaan parker. 10 Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kegiatan Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya. 11 Pengadaan Outsourcing Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen Pengadaan Outsourcing. 12 Ijin Peminjaman Sarana dan Prasarana Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen kegiatan ijin peminjaman sarana dan prasarana berupa alat - alat, ruangan, lapangan, lahan parkir, mobil, dll). 13 Sumbangan dan Bantuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen sumbangan dan bantuan. BM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) 00 Simak BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengisian dan penginputan pada aplikasi simak BMN. 01 Pembukuan BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembukuan BMN seperti daftar barang kuasa / pengguna, kartu identitas barang, dan buku penerimaan BNBP. 02 Daftar Barang Ruangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan daftar barang LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN ruangan. 03 Inventaris BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan inventarisasi BMN, diantaranya seperti: keputusan pembentukan tim, rencana kerja pelaksaan inventarisasi, kertas kerja inventarisasi, berita acara inventarisasi, daftar inventarisasi/buku barang/daftar barang lainnya, penilaian BMN, laporan hasil inventarisasi, dan laporan tindak lanjut inventarisasi. 04 Laporan BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan BMN, diantaranya seperti laporan kondisi barang, laporan barang kuasa pengguna, berita acara rekonsiliasi internal dan eksternal, laporan persediaan barang habis pakai, dan laporan persediaan barang tidak habis pakai. 05 Rumah Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan rumah negara diantaranya seperti Surat Ijin penghunian (SIP), Pembaharuan Status Rumah Negara (sewa, sewa beli, hak milik), rekonsiliasi rumah negara dengan instansi lain, alih status rumah, dan BAST rumah negara. 06 Tanah Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan tanah, diantaranya seperti pengurusan sertifikat baru, penggantian sertifikat yang hilang, pemecahan sertifikat induk, dan balik nama. 07 Penggunaan BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penggunaan BMN diantaranya seperti penetapan status pengguna (PSP), penggunaan sementara BMN, alih status BMN di lingkungan LPSK, Laporan penggunaan dan pemanfaatan BMN, dan pengadaan perlengkapan/barang persediaan. 08 Pemanfaatan BMN 08.00 Sewa Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan BMN berupa sewa. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 08.01 Pinjam Pakai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemanfaatan BMN berupa pinjam pakai. 08.02 Kerjasama pemanfaatan BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama pemanfaatan BMN. 08.03 Bangun guna serah / Bangun serah guna Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bangun guna serah / bangun serah guna. 08.04 Kerjasama penyediaan infrastruktur Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kerjasama penyediaan infrastruktur. 09 Pemindahtanganan BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahtanganan BMN diantaranya seperti penjualan / pemusnahan BMN, tukar menukar BMN, hibah, dan penyertaan modal pemerintah Pusat / Daerah. 10 Pengamanan dan Pemeliharaan BMN 10.00 Pemeliharaan BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan BMN diantaranya seperti kegiatan pelaporan kerusakan, perawatan bangunan kantor, perawatan inventaris kantor, pemeliharaan alat telekomuinikasi dan server / hosting, perbaikan / service kendaraan dinas serta kebersihan taman dan lingkungan kantor. 10.01 Laporan Pengamanan dan/atau pemeliharan BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan pengamanan dan/atau pemeliharaan BMN. 11 Pengawasan dan pengendalian BMN 11.00 Pemantauan dan penertiban BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan dan penertiban BMN. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 11.01 Laporan pengawasan dan pengendalian BMN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan laporan pengawasan dan pengendalian BMN. 12 Penghapusan dan Pemusnahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penghapusan dan pemusnahan BMN diantaranya seperti persiapan / pembentukan panitia penghapusan, usul penghapusan, penilaian, risalah lelang berita acara serah terima sampai dengan laporan penghapusan termasuk usul pemusnahan. TI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 00 Rencana Strategis /Master Plan Pembangunan Sistem Infromasi Manajemen (SIM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan rencana strategis / master plan pembangunan Sistem Informasi Manajemen (SIM). 01 Dokumen Arsitektur Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi arsitektur diantaranya yaitu sistem informasi, sistem aplikasi, dan infrastruktur. 02 Dokumentasi Implementasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumentasi implementasi diantaranya yaitu sistem informasi, sistem aplikasi, dan infrastruktur. 03 Perekaman dan Pemutakhiran Data Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perekaman dan pemutakhiran data diantaranya yaitu formulir isian, daftar petugas perekaman, jadwal pelaksanaan, dan laporan hasil perekaman dan pemutakhiran data. 04 Migrasi Sistem Aplikasi dan Data Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan migrasi sistem aplikasi dan data diantaranya yaitu perencanaan dan pelaksanaan migrasi, pembuatan Berita Acara Kegiatan Migrasi, daftar sistem aplikasi dan data yang di imigrasi, dan laporan hasil imigrasi. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 05 Dokumen hosting Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dokumen hosting dianataranya yaitu formulir permintaan hosting, laporan hasil uji kelayakan, laporan pelaksanaan hosting. 06 Pengamanan Jaringan dan Layanan back up data digital Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengamanan jaringan dan layanan back up data digital. 07 Lisensi Perangkat TIK dan Sistem Informasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan lisensi perangkat TIK dan sistem informasi. 08 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 08.00 Administrasi LPSE Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi LPSE. 08.01 Aplikasi LPSE Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan aplikasi LPSE. 08.02 Verifikasi Penyedia Naskah-naskah yang berkaitan dengam kegiatan verifikasi penyedia LPSE. 08.03 Akun Naskah-naskah yang berkaitan dengan akun LPSE diantaranya yaitu (pejabat pengadaan, panitia pengadaan /ULP, penyedia, auditor, dan helpdesk. 08.04 Pelatihan SPSE Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dan keikutsertaan dalam pelatihan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). 08.05 Standart LPSE Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar LPSE. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 08.06 Laporan LPSE Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan LPSE. BJ PENGADAAN BARANG DAN JASA 00 Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa 00.00 Rencana Umum Pengadaan (RUP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Rencana Umum Pengadaan (RUP). 00.01 Rencana dan Analisis Kebutuhan Barang Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan analisis kebutuhan barang diantaranya yaitu di unit kerja dan lembaga. 01 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 01.00 Lelang umum / Lelang terbatas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan lelang umum atau lelang terbatas 01.01 Swakelola /Pengadaan Langsung/e-Purchasing/ e-catalogue Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan swakelola/pengadaan langsung/e- purchasing/e-catalogue. 01.02 Penunjukan Langsung Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan penunjukan langsung. 01.03 Telaah pelaksanaan lelang/pemilikan/penunjukan langsung Naskah-naskah yang berkaitan dengan telaah atau analisasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan lelang/pemilikan/penunjukan langsung. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 01.04 Dokumen lelang Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumen lelang, diantaranya yaitu barang Inventaris Kantor/barang bergerak (Penawaran pengumuman pemenang,daftar rekanan, sampai dengan kontrak dan serah terima barang, dan barang Investasi (penawaran pengumuman pemenang, daftar rekanan sampai dengan kontrak dan serah terima barang. 02 Monev Pengadaan Barang dan Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa. PW PENGAWASAN 00 Rencana Pengawasan 00.00 Rencana Strategi Pengawasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana strategi pengawasan. 00.01 Rencana Kerja Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tahunan pengawasan. 00.02 Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan penetapan kinerja tahunan pengawasan. 00.03 Penetapan Kinerja Tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan penetapan kinerja tahunan pengawasan. 00.04 Rakor Pengawasan Tingkat Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rakor pengawasan tingkat nasional. 01 Pelaksanaan Pengawasan 01.00 Laporan yang memerlukan tindak lanjut LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang memerlukan tindak lanjut diantaranya seperti Kertas Kerja Audit (KKA), Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntasi (LA), Laporan Auditor Independen (LAI). 01.01 Laporan yang tidak memerlukan tindak lanjut Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang tidak memerlukan tindak lanjut diantaranya seperti Kertas Kerja Audit (KKA), Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntasi (LA), Laporan Auditor Independen (LAI). 01.02 Laporan yang mengandung unsur pidana dan memerlukan tindak lanjut Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan yang mengandung unsur pidana dan memerlukan tindak lanjut diantaranya seperti Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan laporan audit lainnya. 01.03 Laporan Perkembangan Penanganan Pengaduan Masyarakat Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat baik yang datang dari internal maupun eksternal LPSK diantaranya seperti gratifikasi dan WBS. 01.04 Laporan Pemutakihiran Data Tindak Lanjut Temuan Naskah-naskah yang berkaitan dengan laporan pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan. 01.05 Laporan LPHPN dan LHKASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengisian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) dan Laporan Hasil LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). 01.06 Laporan Perkembangan Barang Milik Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan laporan perkembangan Barang Milik Negara. 01.07 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Semesteran LPSK Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengawasan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan semesteran LPSK. 01.08 Good Corporate Governance (GCG) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Good Corporate Governance (GCG). 01.09 Laporan Hasil Evaluasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi atas suatu kegiatan seperti evaluasi diantaranya seperti Akuntabilutas Instansi Pemerintah (LAKIP), wilayah bebas korupsi, evaluasi reformasi birokrasi serta e valuasi kegiatan lainnya meliputi surat penugasan, surat pemberitahuan, sampai dengan pelaporan. 01.10 Pemantauan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemantauan pengawasan diantaranya yaitu: Laporan Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan / Program (proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Pemantauan terhadap kerugian negara yang meliputi Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) seperti Laporan kehilangan, Berita Acara kehilangan barang / uang, SK tanggung jawab mutlak/surat kesanggupan untuk mengganti ke kas negara, SK penghapusan uang dan barang sampai laporan penyeselaian TP - TGR, kemudian Pemantauan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLLHP), penerapan LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN early warning system dan pemantauan disiplin pegawai. 01.11 Pembangunan Pakta Integritas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan pakta integritas. 01.12 Manajemen Risiko Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan manajemen risiko. 01.13 Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP). 01.14 Pengawasan bidang kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan bidang kearsipan. HK HUKUM 00 Program Legislasi 00.00 Bahan/materi program legislasi nasional dari LPSK Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan bahan/materi program legislasi LPSK maupun program legislasi nasional. 00.01 Program legislasi lembaga / instansi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan program legislasi LPSK maupun program legislasi nasional. 01 Rancangan Peraturan Perundang-undangan 01.00 Berkas rancangan proses penyusunan peraturan perundang- undangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rancangan proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Perlinudngan Saksi dan Korban meliputi naskah akademik, rancangan/draft, telaah/pertimbangan hukum, administrasi penyusunan rancangan, dokumen LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN pembahasan dan pengesahan peraturan perundang-undangan. 01.01 Berkas rancangan proses penyusunan produk hukum LPSK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan rancangan proses penyusunan peraturan produk hukum LPSK diantaranya seperti Peraturan, instruksi, keputusan, surat edaran, dan pedoman yang dikeluarkan oleh Pimpinan LPSK atau pejabat setingkat Eselon I. 01.02 Standar / Pedoman / Prosedur kerja / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Standar / Pedoman / Prosedur kerja / petunjuk pelaksanaan / petunjuk teknis yang bersifat nasional / regional / instansional termasuk rancangan awal sampai dengan rancangan akhir. 01.03 Surat Perintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerbitan surat perintah baik dari Pimpinan LPSK maupun dari pejabat setingkat Eselon I dan II. 02 Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama dalam Negeri dan Luar Negeri. 03 Dokumentasi Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan jaringan dokumentasi informasi hukum dan penyebarluasan informasi hukum baik eksternal maupun internal LPSK. 04 Soislisasi / Penyuluhan / Pembinaan Hukum 04.00 Bahan Materi kegiatan sosialisasi/penyulusan/pembinaan hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan bahan materi dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi / penyuluhan / LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN pembinaan hukum. 04.01 Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi / Penyuluhan/ Pembinaan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi / Penyuluhan / Pembinaan Hukum. 05 Bantuan/Konsultasi Hukum/Advokasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, dan advokasi yang termasuk di dalamnya yaitu berkas tentang pemberian bantuan / konsultasi hukum yaitu pidana, perdata, tata usaha negara, arbitrase, dan agama. 06 Kasus / Sengketa Hukum 06.00 Pidana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus atau sengketa hukum pidana yang dimulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis. Diantaranya terdiri dari berkas tentang kasus atau sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, berkas pembelaan dan bantuan hukum, serta telaah hukum dan opini hukum. 06.01 Perdata Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus atau sengketa hukum perdata yang dimulai dari proses penyeldiikan, penyidikan sampai dengan vonis. Diantaranya terdiri dari berkas tentang kasus atau sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, berkas pembelaan dan bantuan hukum, serta telaah hukum dan opini hukum. 06.02 Tata Usaha Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus atau sengketa hukum Tata Usaha Negara yang dimulai dari proses penyeldiikan, penyidikan sampai dengan vonis. Diantaranya terdiri dari berkas tentang kasus atau sengketa pidana, baik kejahatan maupun LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN pelanggaran, berkas pembelaan dan bantuan hukum, serta telaah hukum dan opini hukum. 06.03 Arbitrase Naskah-naskah yang berkaitan dengan kasus atau sengketa hukum Arbitrase yang dimulai dari proses penyeldiikan, penyidikan sampai dengan vonis. Diantaranya terdiri dari berkas tentang kasus atau sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran, berkas pembelaan dan bantuan hukum, serta telaah hukum dan opini hukum. 07 Telaah Hukum 07.00 Telaah Hukum Regulasi Internal LPSK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan peraturan dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat berwenang yang ada di internal LPSK. 07.01 Telaah Hukum Eksternal yang berkaitan dengan LPSK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penelaahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum yang ditetapkan oleh pejabat berwenang instansi selain LPSK. 08 Perizinan 08.00 Pemberian/ Persetujuan/ Kewenangan/ Rekomendasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian persetujuan, kewenangan atau rekomendasi perizinan kepada pihak internal maupun eksternal LPSK. 08.01 Penolakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penolakan perizinan kepada pihak internal maupun eksternal LPSK. 08.02 Peringatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberian peringatan kegiatan perizinan. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 08.03 Pencabutan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pencabutan kegiatan perizinan. 08.04 Perpanjangan Izin Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian persetujuan perpanjangan izin. 08.05 Dispensasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian dispensasi perizinan. 09 Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 09.00 Hak Cipta Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerbitan hak cipta. 09.01 Hak Paten Biasa dan Sederhana Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerbitan hak paten biasa dan sederhana. 09.02 Hak Merek Naskah-naskah yang berkaitan dengan penerbitan hak merek. 10 Surat Kuasa 10.00 Surat Kuasa Khusus Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan yang menerbitkan surat kuasa khusus. 10.01 Surat Kuasa dengan Hak Substitusi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan yang menerbitkan surat kuasa dengan hak substitusi. 10.02 Surat Kuasa Lainnya Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan yang menerbitkan surat kuasa lainnya. OT ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 00 Struktur Organisasi LPSK 00.00 Pembentukan LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembentukan LPSK mulai dari tahap pengusulan hingga tahap pengesahan pembentukan. 00.01 Perubahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perubahan organiasi LPSK mulai dari tahap pengusulan hingga tahap pengesahan perubahan. 00.02 Pembubaran Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembubaran LPSK mulai dari tahap awal hingga akhir persetujuan pembubaran. 01 Organisasi 01.00 Standar Kompetensi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan standar kompetensi jabatan, Analisis Jabatan, dan Analisis Beban Kerja terhadap Pejabat struktural, fungsional tertentu, dan fungsional umum. Termasuk didalamnya mengenai evaluasi jabatan dan kelas jabatan. 01.01 Evaluasi Kelembagaan/Organisasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan proses perubahan dan penyempurnaan organisasi. 01.02 Uraian Jabatan dan Tata Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan evaluasi jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan LPSK. 02 Tata Laksana Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan, penyelarasan dan pengembangan proses bisnis dam tata laksana LPSK. Termasuk di dalamnya yaitu kegiatan evaluasi proses bisnis, kegiatan penyusunan dan penyelarasan, dan monitoring serta evaluasi dari SOP AP dan mekanisme serta LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN tata hubungan kerja. 03 Reformasi Birokrasi 03.00 Implementasi Reformasi Birokrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan implementasi Reformasi Birokrasi yang terdiri dari kegiatan perumusan, persiapan, dan pelaksanaan pada 8 (delapan) area perubahan di lingkungan LPSK. 03.01 Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan di lingkungan LPSK. KS KERJASAMA 00 Perencanaan Kerjasama antara LPSK dengan Kementerian, Lembaga, Swasta, Organisasi Masyarakat baik nasional maupun internasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan Perencanaan Kerjasama antara LPSK dengan Kementerian, Lembaga, Swasta, Organisasi Masyarakat baik nasional maupun internasional 01 Nota Kesepahaman / Memorandum of Understanding (MoU) 01.00 Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan nota kesepahaman / memorandum of understanding (MoU) antara LPSK dengan pihak eksternal di dalam negeri. 01.01 Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan nota kesepahaman / memorandum of understanding (MoU) antara LPSK dengan pihak eksternal di luar negeri. 02 Perjanjian Kerjasama / Petunjuk Teknis Kerjasama/ Pedoman Kerja 01.00 Dalam Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan nota Perjanjian Kerjasama / Petunjuk Teknis Kerjasama/ Pedoman LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Kerja antara LPSK dengan pihak eksternal di dalam negeri. 01.01 Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan Perjanjian Kerjasama / Petunjuk Teknis Kerjasama/ Pedoman Kerja antara LPSK dengan pihak eksternal di luar negeri. 03 Evaluasi Jaringan Kerjasama Penguatan dan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penguatan dan evaluasi jaringan kerjasama LPSK. HM INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 00 Keprotokolan 00.00 Penyelenggaraan Acara Kedinasan Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyelenggaraan acara kedinasan diantaranya seperti upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari - hari besar dan hari nasional. 00.01 Buku Tamu Naskah-naskah yang berkaitan dengan buku tamu / daftar hadir tamu pejabat negara / penyelenggara negara / pejabat eselon I lainnya yang datang ke LPSK. 00.02 Agenda Kegiatan Pimpinan Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar agenda kegiatan pimpinan LPSK (Ketua dan Wakil Ketua LPSK, serta Pejabat Eselon I dan II). 00.03 Kunjungan Dinas Dalam dan Luar Negeri Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan kunjungan dinas dalam dan luar negeri Pimpinan dan Pejabat Eselon I LPSK mulai dari koordinasi persiapan keberangkatan hingga laporan pelaksanaan. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 00.04 Kunjungan Dinas Eksternal Naskah-naskah yang berkaitan dengan kunjungan dinas pihak eksternal ke LPSK baik dari dalam negeri (kunjungan Presiden, Wakil Presiden, Pejabat Negara dan lainnya) atau dari luar negeri. 00.05 Daftar nama / alamat kantor / Pejabat Naskah-naskah yang berkaitan dengan daftar nama, alamat kantor, kontak dan jabatan dari pejabat - pejabat yang menjadi mitra strategis LPSK. 01 Dokumentasi / Peliputan Naskah-naskah yang berkaitan dengan dokumentasi / liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa penting dalam berbagai media seperti kertas, foto, video, rekaman suara, dan multi media. 02 Pengumpulan, pengelolaan, dan Penyajian Informasi 02.01 Kliping Koran Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumpulan berita mengenai LPSK yang ada di media cetak maupun elektronik. 02.02 Brosur/leaflet/poster/plakat Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pencetakan atau pembuatan brosur / leaflet / poster / plakat. 02.03 Pengumuman/pemberitaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengumuman / pemberitaan resmi dari LPSK baik dari tahap konsep hingga tahap pengumuman. 03 Hubungan antar Lembaga Negara dan Badan Pemerintah/Instansi 03.00 Hubungan Antar Lembaga Pemerintah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan Kementerian / Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah. 03.01 Hubungan dengan Organisasi Sosial (LSM) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 03.02 Hubungan dengan perusahaan atau pihak swasta Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan perusahaan atau pihak swasta. 03.03 Hubungan dengan perguruan tinggi / sekolah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan hubungan dengan perguruan tinggi / sekolah termasuk orientasi lapangan dan praktek kerja lapangan (PKL). 03.04 Forum Kehumasan (Bakohumas / Perhumas) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Forum Kehumasan (Bakohumas dan Perhumas). 03.05 Hubungan dengan media massa Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan membangun atau penguatan hubungan dengan media massa, diantaranya yaitu siaran pers / konferensi pers/ press release, kunjungan wartawab/peliputan, dan wawancara. 04 Bahan Materi Sidang atau Musyawarah Nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan materi sidang DPR dan musyawarah nasional. 05 Penerbitan Cetakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan majalah, koran, kliping dari media cetak dan online, jurnal, buletin, booklet, dan leaflet. 06 Publikasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan publikasi baik melalui media cetak, elektronik, atau online. 07 Pameran, Sayembara, Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan Pameran, Sayembara, Lomba, Festival, Pembuatan Spanduk dan Iklan. 08 Pemberian penghargaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan, tanda kenang - kenangan, administrasi pemberian penghargaan, tanda kenang - kenangan kepada masyarakat atau tokoh yang memiliki jasa di bidang LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN perlindungan saksi dan korban. 10 Pemberian Ucapan Naskah-naskah yang berhubungan dengan pemberian ucapan terima kasih, ucapan selamat, bela sungkawa, dan permohonan maaf. 11 Pidato atau Sambutan Pimpinan 11.00 Sambutan Pimpinan LPSK Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan naskah pidato atau sambutan Pimpinan LPSK mulai dari pengumpulan bahan hingga konsep naskah pidato atau sambutan. 11.01 Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan naskah pidato atau sambutan Pejabat Eselon I dan Eselon II mulai dari pengumpulan bahan hingga konsep naskah pidato atau sambutan. 12 Pelayanan PPID 12.00 Permintaan Informasi Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan pengajuan permohonan informasi publik yang ada di LPSK. 12.01 Tanda Bukti Penerimaan Permintaan Informasi Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik yang ada di LPSK. 12.02 Pemberitahuan Tertulis Permintaan Informasi masih dalam proses Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberitahuan tertulis kepada pemohon mengenai Permintaan Informasi Publik yang masih dalam proses. 12.03 Tanda Bukti Penyerahan Permintaan Informasi Publik Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian tanda bukti penyerahan permintaan informasi publik ketika informasi yang sudah tersedia sudah ada / siap diberikan. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 12.04 Pernyataan Keberatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan pernyataan keberatan atas permohonan informasi termasuk dengan penyiapan bahan- bahan pendukungnya. AR KEARSIPAN 00 Administrasi Persuratan 00.00 Kartu Kendali Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan administrasi persuratan (pengelolaan surat masuk dan surat keluar) yaitu kartu kendali. 00.01 Buku Agenda Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan administrasi persuratan (pengelolaan surat masuk dan surat keluar) yaitu buku agenda. 00.02 Lembar Pengantar / buku Ekspedisi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan administrasi persuratan (pengelolaan surat masuk dan surat keluar) yaitu lembar pengantar atau buku ekspedisi. 00.03 Formulir / catatan permintaan dan layanan penggandaan dokumen / arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan permintaan dan layanan penggandaan dokumen / arsip. 01 Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip 01.00 Daftar Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan daftar arsip yang ada di Unit Kearsipan LPSK. 01.01 Daftar Pencarian Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan penyusunan daftar pencarian arsip yang ada di Unit Kearsipan LPSK. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 01.02 Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan arsip seperti kegiatan pembersihan dan fumigasi ruangan. 02 Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA). 03 Layanan Arsip (Peminjaman dan Penggunaan Arsip) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan arsip termasuk didalamnya kegiatan peminjaman dan penggunaan arsip. 04 Penyusutan Arsip 04.00 Pemindahan Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan arsip dari unit kerja ke unit kearsipan diantaranya yaitu berita acara pemindahan dan daftar arsip yang dipindahkan. 04.01 Pemusnahan Arsip yang Tidak Bernilai Guna Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna diantaranya yaitu berita acara pemusnahan, daftar arsip yang dimusnahkan, rekomendasi, pertimbangan, dan persetujuan pemusnahan arsip daru unit kerja terkait serta surat keputusan pemusnahan. 04.02 Penyerahan Arsip Statis Naskah-naskah yanng berkaitan dengan kegiatan penyerahan arsip dari LPSK kepada ANRI diantaranya yaitu berita acara serah terima arsip dan daftar arsip yang diserahkan. 05 Berkas Proses Alih Media Arsip Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan proses alih media arsip. 06 Pembinaan Kearsipan 06.00 Apresiasi, Sosialisasi dan Penyuluhan Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan apresiasi, sosialisasi, lokakarya, workshop dan penyuluhan kearsipan LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN diantaranya seperti lomba tertib arsip, dan penilaian pengelolaan di unit kerja. 06.01 Bimbingan teknis kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan bimbingan teknis kearsipan. 06.02 Supervisi, evaluasi dan monitoring Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan supervisi, evaluasi dan monitoring pengelolaan arsip dinamis di lingkungan unit kerja mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan evaluasi sistem kearsipan. 07 Akreditasi Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan akreditasi kearsipan. 08 Audit Kearsipan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan audit kearsipan baik di internal maupun eksternal LPSK. PT KEPUSTAKAAN 00 Penyimpanan Deposit Bahan Pustaka 00.00 Bukti Penerimaan koleksi deposit bahan pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan bukti penerimaan koleksi deposit bahan pustaka. 00.01 Administrasi pengolahan Deposit Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan administrasi pengolahan deposit bahan pustaka. 01 Pengadaan dan Pengolahan Bahan Pustaka 01.00 Buku Induk Koleksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan buku induk koleksi perpustakaan. 01.01 Daftar Buku Terseleksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN pengelolaan daftar buku terseleksi. 01.02 Daftar Buku dalam pemesanan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan daftar buku dalam pemesanan. 01.03 Daftar Buku dalam Permintaan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan daftar buku dalam permintaan. 01.04 Daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah, deposit dan hibah Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan daftar penerimaan bahan pustaka hasil pembelian, hadiah, deposit dan hibah. 01.05 Daftar Penerimaan bahan pustaka surplus Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan daftar penerimaan bahan pustaka surplus. 01.06 Lembar kerja pengolahan BP (buram pengkatalogan) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan lembar kerja BP (buram pengkatalogan). 01.07 Shelf List dan Master List Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan shelf list (Daftar buku di perpustakaan dengan entri yang singkat, ditulis pada kartu atau berkas, dan disusun sesuai dengan tempat buku dalam rak; jika susunannya berkelas, daftar ini merupakan katalog subjek tanpa entri tambahan, entri analitis, dan rujukan silang) dan Master List ( Jajaran berisi informasi yang relatif permanen dan merupakan jajaran utama informasi). 01.08 Daftar tambahan koleksi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan daftar tambahan koleksi yang baru. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 01.09 Daftar jajaran kendali Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan dan pengelolaan daftar jajaran kendali (daftar catatan yang memuat keputusan pengatalogan di perpustakaan tertentu untuk menjamin ketaatasasan dalam praktik) misalnya subjek tertentu atau pengarang. 02 Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi 02.00 Data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan data dan statistik anggota, pengunjung dan peminjaman bahan pustaka. 02.01 Pertanyaan, rujukan, dan jawaban Naskah-naskah yang berkaitan dengan pertanyaan, rujukan, dan jawaban. 03 Preservasi Bahan Pustaka 03.00 Survei Kondisi Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan survey kondisi bahan pustaka termasuk rencana kegiatan perawatan, perbaikan, perlindungan, dan pemeliharaan koleksi. 03.01 Repografi Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan repografi bahan pustaka. 03.02 Fumigasi Bahan Pustaka Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan fumigasi bahan pustaka. KP KEPEGAWAIAN 00 Kebijakan di bidang manajemen kepegawaian 00.00 Pengkajian, Pengusulan Kebijakan, dan Naskah Akademik LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengkajian, pengusulan kebijakan, dan naskah akademik kepegawaian. 00.01 Penyusunan kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan kebijakan manajemen kepegawaian. 00.02 Perumusan kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perumusan kebijakan manajemen kepegawaian. 00.03 Pemberian masukan dan dukungan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian masukan dan dukungan kebijakan manajemen kepegawaian. 00.04 Penetapan kebijakan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kebijakan manajemen kepegawaian. 00.05 Memorandum of Understanding Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan Memorandum of understanding kebijakan manajemen kepegawaian. 01 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 01.00 Perencanaan Kebutuhan ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan kebutuhan ASN diantaranya yaitu bahan penyusunan rencana kebutuhan, analisis kebutuhan PNS dan PPPK, dan pengolahan data kebutuhan ASN. 01.02 Perencanaan Pertimbangan Formasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan pertimbangan formasi diantaranya yaitu pertimbangan teknis penetapan formasi ASN dan formasi ikatan dinas. 01.03 Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penetapan kebutuhan ASN. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 01.04 Standarisasi Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan standarisasi jabatan yaitu informasi jabatan, kompetensi jabatan, dan klasifikasi jabatan. 02 Formasi dan Pengadaan Pegawai 02.00 Formasi ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan formasi ASN diantaranya yaitu usulan formasi yang disertai dengan analisa jabatan dan beban kerja, usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan kepala BKN, persetujuan formasi, penetapan formasi, dan penetapan formasi khusus. 02.01 Pengadaan ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan ASN diantaranya pertama yaitu proses penerimaan atau rekrutmen ASN yang meliputi pengumuman, seleksi administrasi, pemanggilan peserta tes, pelaksanaan ujian tertulis/CAT, keputusan hasil ujian tertulis/CAT, pelaksanaan ujian kesehatan, pelaksanaan tes kemampuan bidang, wawancara dan keputusan kelulusan. Kedua penetapan pengumuman kelulusan, ketiga berkas lamaran yang tidak diterima, keempat nota usul dan kelengkapan penetapan NIP yang terdiri dari surat lamaran, ijazah, SKCK, dan surat keterangan kesehatan, kelima yaitu nota usul pengangkatan CASN menjadi ASN, dan keenam termasuk juga perencanaan dan pelaksanaan pendidikan prajabatan. 02.02 Sistem Rekrutmen ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan sistem rekrutmen ASN diantaranya pertama yaitu pengelolaan sistem rekrutmen yang meliputi standar dan prosedur sistem rekrutmen dan seleksi pegawai, kisi-kisi dan materi soal kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian, evaluasi dan analisis kelayakan materi kompetensi, dan fasilitas penyelenggaraan seleksi. Kedua LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN yaitu pelayanan teknis dan administrasi seleksi kompetensi dasar dan kompetensi kepegawaian, ketiga penyelenggaraan dan pengolahan seleksi, keempat yaitu sertifikat dan pelaporan yang meliputi penyiapan dan pengelolaan sertifikat kelulusan dan pengelolaan laporan dan evaluasi seleksi. 03 Mutasi Pegawai 03.00 Usulan Mutasi Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mutasi pegawai diantaranya yaitu Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, dan Pemindahan Sementara. 03.01 Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan persetujuan atau pertimbangan Kepala BKN. 03.02 Berita Acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan berita acara pelantikan dan serah terima jabatan. 03.03 Mutasi Keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan mutasi keluarga diantaranya yaitu surat izin pernikahan / perceraian, surat penolakan izin pernikahan / perceraian, akta nikah / cerai, akta kelahiran anak, dan surat keterangan meninggal dunia. 03.04 Usulan kenaikan pangkat/golongan/jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan usulan naskah kenaikan pangkat/golongan/jabatan. 03.05 Usul pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dalam jabatan struktural/fungsional Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan usulan pengangkatan, pembebasan sementara dan pembehentian dalam jabatan struktural/fungsional. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 03.06 Usul penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan usulan penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai. 03.07 Usulan Peninjauan Masa Kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan usulan peninjauan masa kerja. 03.08 Berkas badan pertimbangan jabatan dan pangkat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan dari badan pertimbangan jabatan dan pangkat. 04 Pengembangan Karir 04.00 Usulan Pengembangan Karir Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan usulan pengembangan karir diantaranya yaitu usulan tugas belajar, ijin belajar, diklat, kursus, magang, ujian dinas, praktek kerja di instansi lain/pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta. 04.01 Surat tanda tamat pendidikan dan latihan (STTPL) / Sertifikat Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan surat tanda tamat pendidikan/ latihan (STTPL) dan sertifikat. 04.02 Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP) bagi ASN. 04.03 Pakta Integritas Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan pakta integritas pegawai. 04.04 Laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 04.05 Daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK). 04.06 Disiplin pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan disiplin pegawai diantaranya seperti daftar hadir dan rekapitulasi daftar hadir. 04.07 Berkas Hukuman Disiplin Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas hukuman disiplin. 04.08 Penghargaan dan Tanda Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian penghargaan dan tanda jasa. 05 Kinerja 05.00 Hasil Penilaian kinerja dan standar kerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil penilaian kinerja dan standar kerja diantaranya yaitu sistem penilaian kinerja ASN, standar kinerja jabatan pegawai ASN, dan penilaian kinerja pegawai ASN. 05.01 Pengelolaan database dan analisis sistem informasi kinerja pegawai ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan database penilaian kinerja pegawai ASN, diantaranya yaitu mulai dari pengelolaan database, analisis sistem informasi kinerja pegawai, dan teknis penilaian kinerja ASN. 05.02 Hasil Evaluasi dan Pemantauan KInerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan hasil evaluasi dan pemantaun Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja ASN. 06 Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN 06.00 Kode etik pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penegakan kode etik pegawai. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 06.01 Disiplin Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penegakan dan peningkatan disiplin pegawai. 06.02 Pemberhentian Naskah-naskah yang berkaitan dengan pemberhentian pegawai diantaranya yaitu pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara. Baik atas permintaan sendiri atau bukan atas permintaan sendiri, baik dengan pensiun atau tidak, mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan dikeluarkannya SK pensiun termasuk didalamnya pensiun duda/janda/anak dan Taspen. 06.03 Pensiun Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pensiun diantaranya yaitu pertama administrasi pensiun ASN dan pejabat negara termasuk didalamnya perekaman dan pemeliharaan data pensiun, kedua penetapan pensiun ASN, ketiga penetapan pertimbangan teknis pensiun ASN, keempat yaitu pensiun ASN dan janda/duda/anaknya. 07 Bantuan Hukum 07.00 Pemberian Bantuan Hukum Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pemberian bantuan hukum pada pegawai. 07.01 Bantuan Hukum Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum pegawai. 08 Status dan Kedudukan Pegawai 08.00 Pertimbangan Status Kepegawaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertimbangan status kepegawaian diantaranya yaitu analisis status kepegawaian dan penyusunan pertimbangan status kepegawaian. LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 08.01 Pertimbangan Kedudukan Kepegawaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pertimbangan kedudukan kepegawaian diantaranya yaitu analisis kedudukan kepegawaian dan penyusunan pertimbangan kedudukan kepegawaian. 08.02 Penyelesiaian pengelolaan keberatan kepegawaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian pengelolaan keberatan kepegawaian. 08.03 Perselisihan / sengketa kepegawaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyelesaian perselisihan/ sengketa kepegawaian. 09 Sistem Informasi Kepegawaian 09.00 Pengolahan data dan informasi kepegawaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengolahan data dan informasi kepegawaian diantaranya yaitu pertama kegiatan pengolahan data yang meliputi pengelolaan database kepegawaian ASN dan penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN, kedua kegiatan informasi kepegawaian meliputi penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN, penyajian infromasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian non ASN, dan pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik. 09.01 Pengembangan sistem informasi kepegawaian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengembangan sistem informasi kepegawaian diantaranya yaitu pertama kegiatan arsip kepegawaian elektronik yang meliputi verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian, perekaman dan arsip kepegawaian, dan pengelolaan arsip kepegawaian elektronik, dan yang kedua yaitu kegiatan arsip kepegawaian fisik. 10 Pengawasan dan Pengendalian 10.00 Formasi, pengadaan dan pasca diklat LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan formasi, dan pelaksanaan pengadaan dan pasca diklat diantaranya yaitu pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi, dan rekomendasi, evaluasi, dan pelaporan. 10.01 Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan Kepangkatan, pengangkatan, dan pemberhentian dalam jabatan diantaranya meliputi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi, serta rekomendasi, evaluasi dan pelaporan. 10.02 Gaji, tunjangan, kesejahteraan dan kinerja Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembayaran gaji, tunjangan, kesejahteraan, dan kinerja diantaranya yaitu pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi serta rekomendasi, evaluasi dan pelaporan. 10.03 Kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penegakan kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun ASN diantaranya meliputi pelaksanaan peraturan perundang-undangan, monitoring dan evaluasi serta rekomendasi, evaluasi dan pelaporan. 10.04 Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penyusunan laporan hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian. 10.05 Berkas sanggahan terhadap Permasalahan tenaga Honorer Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan berkas sanggaran terhadap Permasalahan tenaga honorer. 11 Administrasi Pegawai 11.00 Surat Perintah Dinas / Surat Tugas LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pembuatan surat perintah dinas / surat tugas. 11.01 Cuti Sakit, cuti bersalin, dan cuti tahunan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan dan pengurusan cuti sakit, cuti bersalin, dan cuti tahunan. 11.02 Cuti Alasan Penting Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan dan pengurusan cuti karena alasan penting. 11.03 Cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengajuan dan pengurusan cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara. 11.04 Dokumentasi identitas pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan dokumentasi identitas pegawai diantaranya yaitu usul penetapan karpeg, KPE, karis, dan karsu, keanggotaan organisasi profesi/kedinasan, lapiran pajak penghasilan pribadi (LP2P), keterangan penerimaan pembayaran penghasilan pegawai (KP4). 11.05 Berkas kepegawaian dan daftar urut kepangkatan (DUK) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan berkas kepegawaian dan daftar urut kepangkatan (DUK). 11.06 Berkas pengurusan kenaikan gaji berkala, mutasi gaji/tunjangan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan berkas pengurusan kenaikan gaji berkala. Mutasi gaji/tunjangan. 11.07 Berkas Kehadiran Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan berkas kehadiran pegawai. 11.08 Berkas status pegawai dan pendaftaran keluarga Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan berkas status pegawai dan pendaftaran keluarga. 11.09 Penghargaan pegawai LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengurusan pengharagaan bagi pegawai. 12 Kesejahteraan Pegawai 12.00 Berkas tentang Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan pemeliharaan kesehatan pegawai. 12.01 Berkas tentang Layanan Asuransi Pegawai/BPJS Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanna asuransi pegawai / BPJS. 12.02 Berkas tentang Layanan Tabungan Perumahan Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan tabungan perumahan. 12.03 Berkas tentang Layanan Bantuan Sosial Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan bantuan social. 12.04 Berkas tentang Layanan Pakaian Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan pakaian dinas. 12.05 Berkas tentang Layanan Pegawai yang meninggal Karena Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan pegawai yang meninggal karena dinas. 12.06 Berkas tentang Pemberian Tali Kasih Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan pemberian tali kasih. 12.07 Berkas tentang Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan pemberian piagam penghargaan dan tanda jasa. 12.08 Berkas tentang Layanan Olahraga dan Rekreasi Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan layanan olahraga dan rekreasi. 12.09 Berkas tentang Medical Record LEM BAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan medical record. 13 Administrasi Perseorangan 13.00 Berkas Perseorangan Pegawai Negeri Sipil Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Pegawai Negeri Sipil. 13.01 Berkas Perseorangan PPPK Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan PPPK. 13.02 Berkas Perseorangan Anggota LPSK Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan Anggota LPSK. 13.03 Berkas Perseorangan ASN yang berjasa atau terlibat dalam peristiwa berskala nasional Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas perseorangan ASN yang berjasa atau terlibat dalam peristiwa berskala nasional. 14 Penilaian Kompetensi 14.00 Berkas Penilaian Kompetensi Naskah-naskah yang berkaitan dengan berkas penilaian kompetensi mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi. 14.01 Hasil Penilaian Kompetensi Naskah-naskah yang berkaitan dengan hasil penilaian kompetensi. 15 Pendelegasian wewenang 15.00 Pelaksana Tugas (Plt.) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan dan penerbitan surat perintah Pelaksana Tugas (Plt.). 15.01 Pelaksana Harian (Plh.) Naskah-naskah yang berkaitan dengan kegiatan penunjukan dan penerbitan surat perintah Pelaksana Harian (Plh.).

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…