DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan JDIH LPSK yang terdiri atas a. pusat JDIH LPSK; dan b. anggota JDIH LPSK; pemantauan dan evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

2.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 255); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum LPSK yang selanjutnya disingkat JDIH LPSK adalah wadah pendayagunaan atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan LPSK.
3.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4.Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
5.Sistem Informasi Hukum adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
6.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
7.Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh Lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
8.Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya di singkat Pusat JDIHN adalah badan yang menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan hukum nasional bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada Anggota JDIHN.
9.Pengelola JDIH LPSK adalah sekumpulan orang yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mendistribusikan, dan mendayagunakan informasi dokumen hukum di LPSK.

Pasal 2

Pengelolaan JDIH LPSK dilakukan untuk:

a.menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan LPSK;
b.menjamin ketersediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
c.mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH LPSK dengan anggota JDIH LPSK dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

BAB II

PENGELOLAAN JDIH LPSK

Pasal 3

LPSK dalam melaksanakan pengelolaan JDIH LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 membentuk Pengelola JDIH LPSK.

Pasal 4

(1)Pengelola JDIH LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
1. a.pusat JDIH LPSK; dan
2. b.anggota JDIH LPSK.
(2)Pusat JDIH LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum.
(3)Anggota JDIH LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.unit kerja yang menangani urusan di bidang penelaahan permohonan;
2. b.unit kerja yang menangani urusan di bidang umum dan kepegawaianan;
3. c.unit kerja yang menangani urusan di bidang pemenuhan hak saksi dan korban;
4. d.unit kerja yang menangani urusan di bidang pengawasan; dan
5. e.unit kerja perwakilan LPSK di daerah.
(4)Pimpinan unit kerja yang menjadi anggota JDIH LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk salah satu pegawai di lingkungan unit kerjanya untuk menjadi anggota JDIH LPSK.
(5)Unit kerja yang menangani urusan di bidang hukum dalam menyelenggarakan pengelolaan JDIH LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan unit kerja terkait.
(6)Pengelola JDIH LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK.

Pasal 5

(1)Pusat JDIH LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bertugas melakukan perumusan kebijakan dan pengelolaan JDIH LPSK.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH LPSK menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpan, penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh dan berkaitan dengan tugas dan fungsi LPSK;
2. b.penataan sistem Informasi Hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
3. c.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH LPSK;
4. d.koordinasi dan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH LPSK;
5. e.koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan pusat JDIH LPSK dengan pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN;
6. f.pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan JDIH di lingkungan LPSK;
7. g.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH LPSK;
8. h.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH LPSK; dan
9. i.penyampaian laporan setiap tahun kepada sekretaris jenderal LPSK, pimpinan LPSK, dan pusat JDIHN.

Pasal 6

(1)Anggota JDIH LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas sebagai pendukung kelengkapan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang dibutuhkan pusat JDIH LPSK.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota JDIH LPSK menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, penyimpanan, pelestarian, dan/atau pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan unit kerjanya; dan
2. b.menyampaikan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada pusat JDIH LPSK.

Pasal 7

Pusat JDIH LPSK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dibantu oleh tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPSK.

Pasal 8

(1)Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pusat JDIH LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibentuk tim teknis JDIH LPSK.
(2)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
1. a.pusat JDIH LPSK;
2. b.unit kerja yang menangani urusan di bidang teknologi dan informasi; dan/atau
3. c.unit kerja yang terkait dengan proses penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan LPSK.
(3)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal LPSK.

Pasal 9

(1)JDIH LPSK mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan LPSK.
(2)Dalam pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum, JDIH LPSK mengacu pada standar pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), meliputi:
1. a.TAP MPR;
2. b.Undang-Undang Republik Indonesia;
3. c.Peraturan Pemerintah;
4. d.Peraturan Presiden;
5. e.Peraturan LPSK;
6. f.peraturan Sekretaris Jenderal LPSK
7. g.surat edaran Ketua LPSK;
8. h.surat edaran Sekretaris Jenderal LPSK;
9. i.nota kesepahaman LPSK;
10. j.nota kesepakatan LPSK;
11. k.rancangan produk hukum;
12. l.artikel hukum; dan/atau
13. m.produk hukum lain.
(2)Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d merupakan produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…