Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 47
menetapkan Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi Dan Korban; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahum 4635 ); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65/P Tahun 2008 Tentang Pengangkatan Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan 2 Korban; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.
BAB I
Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan :
3
4
Tujuan dari peraturan ini untuk memenuhi kebutuhan adanya tata cara pemberian perlindungan bagi saksi dan korban dalam rangka mengoptimalkan pelayanan oleh LPSK agar dapat dilaksanakan dengan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Prinsip dari peraturan ini adalah :
BAB II SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN PERLINDUNGAN Bagian Kesatu Permohonan
BAB II
5
1) aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan; 2) instansi yang diberikan kewenangan dalam Undang-undang untuk memberikan perlindungan saksi dan/atau korban; dan 3) lembaga atau komisi, yang mempunyai kewenangan untuk melindungi saksi dan/atau korban;
Bagian Kedua Persyaratan
Bagian Ketiga Tata Cara Mengajukan Permohonan
7
8 Bagian Keempat Investigasi dan/atau Klarifikasi
Data and informasi yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), apabila masih diperlukan pendalaman terhadap pemohon, UP2 LPSK dapat melakukan investigasi dan/atau klarifikasi baik terhadap pemohon maupun kepada pejabat yang menangani perkaranya.
Membuka PDF…
Dokumen