Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
masyarakat untuk memperoleh keadilan terrna'-~llk.··.' akses untuk memperoleh keadilan \:)agi' - - :; .............:',:
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tala Usaha Menimbang ...... KETUAMAHKAMAHAGUNGREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA . ." PEDOMANPEMBERIANLAYANANHUKUM BAGI MASYARAKATTIDAKMAMPUDI PENGADILAN TENTANG PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 1 TABUN2014 KETUA MAHKAMAH AGUNG '.' ." . L-I _S_AL_I_NA..;._N_· __.l - .
Mengingat C. bahwa untuk memberikan akses yang seluas- luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu maka Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya bermaksud menyelenggarakan kegiatan Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. ,ril~ ',j'.~ Rapat Pleno Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2014 Memperhatikan _ _ _ _ . _
5248);
Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara; -. _: _ Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:
BAB I KETENTUANUMUM PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAKMAMPUDI PENGADILAN Menetapkan MEMUTUSKAN:
Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah untuk:
Pasa13 Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan:
Pasa12 BABII ASAS, TUJUANDANRUANGLINGKUP Umum BABIII LAYANANPEMBEBASANBIAYAPERKARA
BAB I
Penyelenggara pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Ketua Pengadilan, Panitera/ Sekretaris, Petugas Posbakum Pengadilan dan staf Pengadilan yang terkait lainnya. Pasa15
Ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari:
Pasa14 Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Pasal 9 Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Pasa18 Bagian Dua Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara
Prosedur Layanan Pernbebasan Biaya Perkara pada Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali
Komponen Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Bagian Tiga Pembiayaan dan Penganggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara
Mekanisme Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara
J. Penggandaan salinan putusan;
Mekanisme Penggunaan Anggaran Layanan Pernbebasan Biaya Perkara Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara.
kepadaLayanan Pembebasan Biaya Perkara diserahkan Panitera/ Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
Pasa115 Prosedur Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Bagian Dua Prosedur Sidang di Luar Gedung Pengadilan Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.
Penerima Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Umum BABIV SIDANGDr LUARGEDUNGPENGADILAN Bendahara Pengeluaran menghitung dan mempertanggungjawabkan biaya perkara yang sudah terealisasi pada tahun anggaran tersebut.
Lokasi Sidang di Luar Gedung Pengadilan
Membuka PDF…