DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 9 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Mahkamah Agung RI dan ~adan~bcicla.'n Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada. masyarakat untuk memperoleh keadilan terrna'-~llk.··.' akses untuk memperoleh keadilan \:)agi' - - :; .............:',:
a.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan: 68 C, Undang-Undang Nomor 50 Tab-Lin2009 ~j:)~saL- 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomoi 51Tahtih ..' 2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang te:rsangkufp6fkara untuk memperoleh bantuan hukum dan_' n~gara' menanggung biaya perkara bagi pencari keadiian yang tidak mampu serta .pembentukan. pos bantuan hukum pada setiap :Pengadilan ~~g~ri,... Pengadilan Agama dan Pengadilan Tala Usaha Menimbang ...... KETUAMAHKAMAHAGUNGREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA . ." PEDOMANPEMBERIANLAYANANHUKUM BAGI MASYARAKATTIDAKMAMPUDI PENGADILAN TENTANG PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 1 TABUN2014 KETUA MAHKAMAH AGUNG '.' ." . L-I _S_AL_I_NA..;._N_· __.l - .
1. 1.Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
2. 2.Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282)
5.Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Mengingat C. bahwa untuk memberikan akses yang seluas- luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu maka Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya bermaksud menyelenggarakan kegiatan Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. ,ril~ ',j'.~ Rapat Pleno Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 Januari 2014 Memperhatikan _ _ _ _ . _

6.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
7.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
8.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
9.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
10.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
11.Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis . Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara; -. _: _ Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

(1)Pernberian layanan hukum bagi rnasyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
(2)Layanan Pernbebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertarna, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kern bali, semen tara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama.
(3)Pengadilan adalah Pengadilan pada lingkungan Peradilan Urnum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
(4)Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.
(5)Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar ternpat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

(6)Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa inforrnasi, konsultasi, dan advis hukurn, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umurn, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
(7)Petugas Posbakurn Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakurn Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.
(8)Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum danj atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat danjatau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi.
(9)Pencatatan dan Pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah proses pencatatan setiap bentuk Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam register dan perekaman yang dilakukan oleh petugas pengadilan pada setiap Pengadilan berisi segala informasi dan data yang berhubungan dengan permintaan dan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
(10)Sistem Data Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah kumpulan informasi terpusat dan terpadu mengenai permintaan dan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal pada masing-masing lingkungan Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara dibawah Mahkamah Agung secara manual maupun elektronik. Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah untuk:
1. a.Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
2. b.Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
3. c.Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
4. d.Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hale dan kewajibannya; dan
5. e.Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Pasa13 Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan:
  1. 1.Keadilan;
  2. 2.Sederhana, cepat, dan biaya ringan;
  3. 3.Non diskriminatif;
  4. 4.Transparansi;
  5. 5.Akuntabilitas;
  6. 6.Efektivitas dan efisiensi;
  7. 7.Bertanggung jawab; dan
  8. 8.Profesional. Pasa12 BABII ASAS, TUJUANDANRUANGLINGKUP Umum BABIII LAYANANPEMBEBASANBIAYAPERKARA
(1)Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.
(2)Mahkamah Agung dapat melaksanakan kegiatan layanan bagi masyarakat tidak mampu yang sumber anggarannya berasal dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Hal-hal teknis menyangkut pengelolaan kegiatan layanan bagi masyarakat tidak mampu yang sumber anggarannya berasal dari pihak lain akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAKMAMPUDI PENGADILAN Menetapkan

Pasal 6

Penyelenggara pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah Ketua Pengadilan, Panitera/ Sekretaris, Petugas Posbakum Pengadilan dan staf Pengadilan yang terkait lainnya. Pasa15

2.Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan; dan
3.Penyediaan Posbakum Pengadilan. Ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari:
1.Layanan Pembebasan Biaya Perkara; Pasa14 Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Pasal 9 Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Pasa18

(1)Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
(2)Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
1. a.Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)yang dikeluarkan oleh Kepala DesajLurahjKepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. b.Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
(3)Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Pasal 7

(1)Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan mernori banding atau kontra memori banding untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertarna.

Pasal 10

Prosedur Layanan Pernbebasan Biaya Perkara pada Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

(1)Dalarn hal perkara perdata, perdata agarna dan tata usaha negara, Penggugat/Pernohon mengajukan permohonan Pernbebasan Biaya Perkara sebelurn sidang pertama secara tertulis atau sebelurn sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.
(2)Apabila Tergugat/Termohon rnengajukan perrnohonan Pernbebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelurn menyarn paikan jawaban atas gugatan Penggugat/ Pernohon.
(3)Permohonan Pernbebasan Biaya Perkara sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada Ketua Pengadilan rnelalui Kepaniteraan dengan melarnpirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (2).
(4)PaniterafSekretaris rnemeriksa kelayakan pernbebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
(5)Ketua Pengadilan berwenang untuk rnelakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertirnbangan PaniterafSekretaris sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
(6)Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
(7)Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan / atau peninjauan kernbali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
1. a.Materai;
(1)Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari:

Pasal 11

Komponen Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara

(2)Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori kasasi atau kontra memori kasasi untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
(3)Dalam hal perkara te1ah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
(4)Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, maka permohonan dilakukan segera setelah putusan tingkat sebelumnya diterima dan sebelum memori atau kontra memon diajukan.
(5)Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(6)Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai pertimbangan dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
(1)Apabila permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), salinan Penetapan

Pasal 12

Mekanisme Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara

b.Biaya Pemanggilan para pihak;
c.Biaya Pemberitahuan lsi Putusan;
d.Biaya Sita Jaminan;
e.Biaya Pemeriksaan setempat;
f.Biaya Saksi/ Ahli;
g.Biaya eksekusi;
h.Alat Tulis Kantor (ATK);
1. 1.Penggandaan/ foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara; J. Penggandaan salinan putusan;
k.Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu;
1. 1.Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi; dan
m.Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

(2)Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan, penerima layanan pembebasan biaya perkara tidak akan dipungut Biaya Pendaftaran Perkara, Biaya Redaksi dan Leges dan penerimaan negara bukan pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
(3)Pemegang kas biaya perkara mencatatkan Biaya Pendaftaran Perkara, Biaya Redaksi dan Leges sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sebagai nihil.
(4)Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibebankan pada pihak yang berperkara.
(1)Untuk kepentingan perencanaan dan penganggaran, setiap Pengadilan rnenentukan anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara berdasarkan perkiraan satuan biaya dan perkiraan jumlah perkara, disesuaikan dengan proses perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
(2)Ketua Pengadilan berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing,
(3)Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara berdasarkan biaya aktual setiap perkara selama tidak kurang dari target jumlah perkara dan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan- ketentuannya.
(4)Sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk Layanan Pembebasan Biaya Perkara lainnya.
(5)Dalam hal tahun anggaran berakhir, namun perkara yang dibebaskan biayanya belum diputus oleh Pengadilan, maka

Pasal 13

Mekanisme Penggunaan Anggaran Layanan Pernbebasan Biaya Perkara Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara.

(3)Berdasarkan Surat Keputusan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan.
(4)Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan, rnaka PaniterafSekretaris dapat membuat Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya pada perkara yang sarna. kepadaLayanan Pembebasan Biaya Perkara diserahkan Panitera/ Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)Panitera/Bekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran mernbuat
(1)Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah. Pasa115 Prosedur Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Pasal 14

Penerima Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Umum BABIV SIDANGDr LUARGEDUNGPENGADILAN Bendahara Pengeluaran menghitung dan mempertanggungjawabkan biaya perkara yang sudah terealisasi pada tahun anggaran tersebut.

(6)Bantuan biaya perkara untuk perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan anggaran dari tahun berikutnya tersebut.
(7)Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.
(8)Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk Layanan Pembebasan Biaya Perkara dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.

Pasal 18

Lokasi Sidang di Luar Gedung Pengadilan

(1)Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan di daerah yang rnerniliki risiko kearnanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengarnanan.
(2)Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan rnelakukan kerja sarna dengan instansi kepolisian dan/ atau unit keamanan setempat.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Mahkamah Agung RI dan ~adan~bcicla.'n Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada. masyarakat untuk memperoleh keadilan terrna'-~llk.··.' akses untuk memperoleh keadilan \:)agi' - - :; .............:',:
a.bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 56 dan 57, Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 68 B dan: 68 C, Undang-Undang Nomor 50 Tab-Lin2009 ~j:)~saL- 60 B dan 60 C, Undang-Undang Nomoi 51Tahtih ..' 2009 Pasal 144 C dan 144 D yang mengatur tentang hak setiap orang yang te:rsangkufp6fkara untuk memperoleh bantuan hukum dan_' n~gara' menanggung biaya perkara bagi pencari keadiian yang tidak mampu serta .pembentukan. pos bantuan hukum pada setiap :Pengadilan ~~g~ri,... Pengadilan Agama dan Pengadilan Tala Usaha Menimbang ...... KETUAMAHKAMAHAGUNGREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA . ." PEDOMANPEMBERIANLAYANANHUKUM BAGI MASYARAKATTIDAKMAMPUDI PENGADILAN TENTANG PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 1 TABUN2014 KETUA MAHKAMAH AGUNG '.' ." . L-I _S_AL_I_NA..;._N_· __.l - .
1. 1.Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
2. 2.Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282)
5.Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Mengingat C. bahwa untuk memberikan akses yang seluas- luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu maka Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya bermaksud menyelenggarakan kegiatan Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

6.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
7.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
8.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
9.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
10.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya;
11.Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis . Peradilan Umum, Agama, dan Tata Usaha Negara; -. _: _ Dalam Pedoman ini, yang dimaksud dengan:

(1)Pernberian layanan hukum bagi rnasyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Urnum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
(2)Layanan Pernbebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertarna, tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kern bali, semen tara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada tingkat pertama.
(3)Pengadilan adalah Pengadilan pada lingkungan Peradilan Urnum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
(4)Layanan Pembebasan Biaya Perkara adalah negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara cuma-cuma.
(5)Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tetapi di luar ternpat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

(6)Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa inforrnasi, konsultasi, dan advis hukurn, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umurn, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
(7)Petugas Posbakurn Pengadilan adalah Pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syari'ah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakurn Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan Posbakum Pengadilan di dalam perjanjian kerjasama tersebut.
(8)Lembaga Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum danj atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat danjatau lembaga konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi.
(9)Pencatatan dan Pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah proses pencatatan setiap bentuk Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu dalam register dan perekaman yang dilakukan oleh petugas pengadilan pada setiap Pengadilan berisi segala informasi dan data yang berhubungan dengan permintaan dan pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
(10)Sistem Data Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu adalah kumpulan informasi terpusat dan terpadu mengenai permintaan dan pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan Pencatatan dan Pelaporan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu, yang dikelola dan dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal pada masing-masing lingkungan Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara dibawah Mahkamah Agung secara manual maupun elektronik. Tujuan Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah untuk:
1. a.Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan;
2. b.Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik atau geografis;
3. c.Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di Pengadilan;
4. d.Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hale dan kewajibannya; dan
5. e.Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan. Pasa13 Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu berasaskan:
  1. 1.Keadilan;
  2. 2.Sederhana, cepat, dan biaya ringan;
  3. 3.Non diskriminatif;
  4. 4.Transparansi;
  5. 5.Akuntabilitas;
  6. 6.Efektivitas dan efisiensi;
  7. 7.Bertanggung jawab; dan
  8. 8.Profesional. Pasa12 BABII ASAS, TUJUANDANRUANGLINGKUP Umum BABIII LAYANANPEMBEBASANBIAYAPERKARA
(1)Seluruh biaya untuk melaksanakan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan dibebankan pada negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI.
(2)Mahkamah Agung dapat melaksanakan kegiatan layanan bagi masyarakat tidak mampu yang sumber anggarannya berasal dari pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Hal-hal teknis menyangkut pengelolaan kegiatan layanan bagi masyarakat tidak mampu yang sumber anggarannya berasal dari pihak lain akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAKMAMPUDI PENGADILAN Menetapkan

Pasal 6

2.Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan; dan
3.Penyediaan Posbakum Pengadilan. Ruang lingkup Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan terdiri dari:
1.Layanan Pembebasan Biaya Perkara; Pasa14 Prosedur Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama Pasal 9 Layanan Pembebasan Biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Pasa18

(1)Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.
(2)Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
1. a.Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)yang dikeluarkan oleh Kepala DesajLurahjKepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
2. b.Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
(3)Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan di setiap tahun anggaran.

Pasal 7

(1)Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagairnana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan mernori banding atau kontra memori banding untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertarna.

Pasal 10

Prosedur Layanan Pernbebasan Biaya Perkara pada Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

(1)Dalarn hal perkara perdata, perdata agarna dan tata usaha negara, Penggugat/Pernohon mengajukan permohonan Pernbebasan Biaya Perkara sebelurn sidang pertama secara tertulis atau sebelurn sidang persiapan khusus untuk perkara tata usaha negara.
(2)Apabila Tergugat/Termohon rnengajukan perrnohonan Pernbebasan Biaya Perkara, maka permohonan itu disampaikan secara tertulis sebelurn menyarn paikan jawaban atas gugatan Penggugat/ Pernohon.
(3)Permohonan Pernbebasan Biaya Perkara sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan kepada Ketua Pengadilan rnelalui Kepaniteraan dengan melarnpirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (2).
(4)PaniterafSekretaris rnemeriksa kelayakan pernbebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
(5)Ketua Pengadilan berwenang untuk rnelakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertirnbangan PaniterafSekretaris sebagairnana dimaksud pada ayat (4) dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
(6)Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
(7)Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan / atau peninjauan kernbali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
1. a.Materai;
(1)Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari:

Pasal 11

Komponen Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara

(2)Dalam hal perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori kasasi atau kontra memori kasasi untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
(3)Dalam hal perkara te1ah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), pengajuan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali untuk berperkara secara bebas biaya harus disertai Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama.
(4)Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kali di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, maka permohonan dilakukan segera setelah putusan tingkat sebelumnya diterima dan sebelum memori atau kontra memon diajukan.
(5)Permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
(6)Ketua Pengadilan tingkat pertama berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai pertimbangan dan mengeluarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara apabila permohonan dikabulkan.
(1)Apabila permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5), salinan Penetapan

Pasal 12

Mekanisme Pembiayaan Layanan Pembebasan Biaya Perkara

b.Biaya Pemanggilan para pihak;
c.Biaya Pemberitahuan lsi Putusan;
d.Biaya Sita Jaminan;
e.Biaya Pemeriksaan setempat;
f.Biaya Saksi/ Ahli;
g.Biaya eksekusi;
h.Alat Tulis Kantor (ATK);
1. 1.Penggandaan/ foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara; J. Penggandaan salinan putusan;
k.Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu;
1. 1.Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi; dan
m.Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai.

(2)Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan, penerima layanan pembebasan biaya perkara tidak akan dipungut Biaya Pendaftaran Perkara, Biaya Redaksi dan Leges dan penerimaan negara bukan pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
(3)Pemegang kas biaya perkara mencatatkan Biaya Pendaftaran Perkara, Biaya Redaksi dan Leges sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sebagai nihil.
(4)Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibebankan pada pihak yang berperkara.
(1)Untuk kepentingan perencanaan dan penganggaran, setiap Pengadilan rnenentukan anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara berdasarkan perkiraan satuan biaya dan perkiraan jumlah perkara, disesuaikan dengan proses perencanaan dan penganggaran yang berlaku.
(2)Ketua Pengadilan berwenang menetapkan besaran satuan biaya sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing,
(3)Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Layanan Pembebasan Biaya Perkara berdasarkan biaya aktual setiap perkara selama tidak kurang dari target jumlah perkara dan tidak melewati jumlah anggaran yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan- ketentuannya.
(4)Sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk Layanan Pembebasan Biaya Perkara lainnya.
(5)Dalam hal tahun anggaran berakhir, namun perkara yang dibebaskan biayanya belum diputus oleh Pengadilan, maka

Pasal 13

Mekanisme Penggunaan Anggaran Layanan Pernbebasan Biaya Perkara Surat Keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran negara.

(3)Berdasarkan Surat Keputusan sebagairnana dirnaksud pada ayat (2), Bendahara Pengeluaran menyerahkan biaya Layanan Pembebasan Biaya Perkara kepada kasir sebesar yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan.
(4)Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam Surat Keputusan, rnaka PaniterafSekretaris dapat membuat Surat Keputusan untuk menambah panjar biaya pada perkara yang sarna. kepadaLayanan Pembebasan Biaya Perkara diserahkan Panitera/ Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
(2)Panitera/Bekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran mernbuat
(1)Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah. Pasa115 Prosedur Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Pasal 14

(6)Bantuan biaya perkara untuk perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan anggaran dari tahun berikutnya tersebut.
(7)Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.
(8)Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk Layanan Pembebasan Biaya Perkara dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.

Pasal 18

Lokasi Sidang di Luar Gedung Pengadilan

(1)Penyelenggaraan sidang di luar gedung Pengadilan di daerah yang rnerniliki risiko kearnanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengarnanan.
(2)Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan rnelakukan kerja sarna dengan instansi kepolisian dan/ atau unit keamanan setempat.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 18

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 18

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009