DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2003

Nomor: 18
Tahun: 2003
Ditetapkan: 5 April 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam UU ini diatur mengenai pengangkatan, sumpah, status, penindakan, dan pemberhentian advokat; pengawasan; hak dan kewajiban; honorarium; bantuan hukum cuma-cuma; advokat asing; atribut; kode etik dan Dewan Kehormatan Advokat; organisasi advokat; dan ketentuan pidana dalam profesi advokat. Ketentuan pidana yang diatur dalam UU ini menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar, memerlukan profesi Advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab, untuk terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia;
c.bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum;
d.bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Advokat yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Advokat. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1/Drt/1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-pengadilan Sipil (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 81);
3.Undangan …
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316);
6.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400);
9.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
10.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
11.Undangan …
11.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADVOKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2.Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
3.Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.
4.Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.
5.Pengawasan ...
5.Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.
6.Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.
7.Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.
8.Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.
10.Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang hukum dan perundang-undangan.

BAB II

PENGANGKATAN, SUMPAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN PEMBERHENTIAN ADVOKAT

Pasal 2

(1)Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
(2)Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
(3)Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

(1)Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertempat tinggal di Indonesia;
3. c.tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
4. d.berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. e.berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
6. f.lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
7. g.magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
8. h.tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
9. i.berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
(2)Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
(2)Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut : “Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji : - bahwa ... - bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; - bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan; - bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani; - bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat; - bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
(3)Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Pasal 5

(1)Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
(2)Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

a.mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
b.berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
c.bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
d.berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
e.melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
f.melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.

Pasal 7

(1)Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
4. d.pemberhentian tetap dari profesinya.
(2)Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
(3)Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

Pasal 8

(1)Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.
(2)Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

Pasal 9

(1)Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.
(2)Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (14)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 04 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (14)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 04 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sorong No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2019