DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan penyelesaian kerugian negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4150);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
16.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1208), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Tim Penyelesaian Kerugian Negara dalam lingkungan Mahkamah Agung terdiri dari :
1. a.Ketua : Sekretaris Mahkamah Agung.
2. b.Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
  1. 2.Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
3. c.Sekretaris : Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
4. d.Anggota : 1. Para Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung.
  1. 2.Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Adminstrasi Mahkamah Agung.
5. e.Sekretariat : Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
(2)Tim Penyelesaian Kerugian Negara bertugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menangani Penyelesaian Kerugian Negara. Dalam melaksanakan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara menyelenggarakan fungsi untuk :
1. a.menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
2. b.mengumpulkan dan melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti pendukung bahwa Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
3. c.menginventarisasi harta kekayaan milik Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Tenaga Honorer yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
4. d.menyelesaikan kasus kerugian negara atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung serta hasil laporan satuan kerja melalui Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak, Surat Kesanggupan Membayar, Surat Keputusan Pembebanan;
5. e.menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
6. f.apabila diperlukan dapat meminta kelengkapan data dan informasi tambahan pada Satuan Kerja;
7. g.apabila diperlukan dapat menyelenggarakan rapat/pertemuan ke lokasi kasus dalam rangka tindak lanjut penyelesaian kerugian negara;
8. h.memberikan saran terhadap penjatuhan hukuman/sanksi kepada pelaku kerugian negara;
9. i.apabila dari hasil penelitian ternyata kerugian negara menyangkut beberapa Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya, Ketua Mahkamah Agung melalui Sekretaris Mahkamah Agung dapat membentuk Tim Gabungan dengan Instansi/ Lembaga Pemerintah terkait untuk melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan kerugian negara; dan
10. j.Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Ketua Mahkamah Agung dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
  1. 2.Diantara Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Tuntutan Ganti Rugi dilakukan terhadap Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara, dan Pihak ketiga yang pada waktu menjalankan kewajiban tugas dan jabatannya, secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian negara.
(1a)Apabila kerugian negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) setelah diadakan pemeriksaan oleh Tim Ad-Hoc dan telah diklarifikasi oleh Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur tidak ditemukan unsur kelalaian dan kesengajaan, maka yang bersangkutan dibebaskan dari Tuntutan Ganti Rugi.
(2)Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
1. a.penyalahgunaan wewenang;
2. b.korupsi;
3. c.pencurian;
4. d.penggelapan;
5. e.penipuan;
6. f.menaikan harga;
7. g.merubah kwalitas atau mutu tidak sesuai dengan spesifikasi;
8. h.tidak memberikan pertanggungjawaban keuangan pada waktunya;
9. i.merusak barang milik negara; dan
10. j.menghilangkan uang atau barang milik negara.
  1. 3.Ketentuan BAB VIII dan Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diubah, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

ORGANISASI DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 41

Organisasi yang melaksanakan proses penyelesaian kerugian negara adalah satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Unit Eselon I membantu proses penyelesaian kerugian negara sampai dengan pembuatan Surat Pernyataan Bertanggungjawab, Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak dan pelaksanaan tagihan, kemudian melaporkannya kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara.

Pasal 42

Penataan arsip kasus kerugian negara:

(1)Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian negara, setiap satuan kerja baik tingkat pertama, tingkat banding maupun Unit Eselon I, wajib melaksanakan penatausahaan berkas kasus kerugian negara secara sistimatis, tertib, teratur dan kronologis.
(2)Berkas-berkas dimaksud dalam kasus Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut :
1. a.surat pemberitahuan terjadinya kehilangan kepada Sekretaris Mahkamah Agung;
2. b.surat Pernyataan Bertanggungjawab;
3. c.informasi taksiran harga/nilai jual Barang Milik Negara dari Showroom/Internet/koran;
4. d.Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak, Surat Keputusan Pembebanan dan Surat Kesanggupan Membayar;
5. e.Surat Kuasa Pengalihan Hak;
6. f.Surat Penyerahan jaminan;
7. g.Surat Kuasa untuk Melelang;
8. h.Surat Kuasa Pemotongan gaji;
9. i.daftar kerugian negara Mahkamah Agung;
10. j.surat penunjukan pemegang barang;
11. k.surat tanda penerimaan laporan dari Kepolisian;
12. l.Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
13. m.gambar/denah tempat kejadian;
14. n.Surat Penunjukan/Pembentukan Tim Pemeriksa dari satuan kerja;
15. o.Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari satuan kerja;
16. p.fotocopy STNK dan BPKB khusus kendaraan dinas; dan
17. q.fotocopy surat pembayaran kerugian negara berupa Bukti Penerimaan Negara dan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikeluarkan oleh Bank, dengan akun 423921 pendapatan pelunasan piutang non bendahara atau bukti pemotongan angsuran melalui SPM yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran melalui pemotongan gaji bila sudah ada pembayaran angsuran.
(3)Kepala satuan kerja tempat terjadinya Kerugian negara wajib :
1. a.membuat laporan Daftar Kerugian Negara dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi atau Aplikasi Komdanas; dan
2. b.menyimpan dan mengamankan semua berkas/ buku, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian negara.
(4)Penatausahaan dalam hal pegawai pindah domisili/ pindah tempat kerja, Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara wajib :
1. a.memberitahukan kepindahan tersebut kepada Kepala Satuan Kerja domisili yang baru dengan menggunakan Surat Pemberitahuan dan berkas- berkas lainnya dengan tembusan kepada : 1) Sekretaris Mahkamah Agung; 2) Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; 3) Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung; dan 4) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
2. b.mencatat kepindahan dimaksud pada butir a diatas dalam lajur keterangan pada Daftar Kerugian Negara.
(5)Kewajiban Kepala Satuan Kerja domisili yang baru :
1. a.membuat Daftar Kerugian Negara atas nama pegawai yang bersangkutan;
2. b.mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian negara;
3. c.melaporkan tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara kepada : 1) Sekretaris Mahkamah Agung; 2) Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; 3) Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung; 4) Kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara; dan 5) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

Pasal 43

(1)Apabila dipandang perlu Kepala Satuan Kerja dapat membentuk Tim Ad-Hoc untuk melakukan pemeriksaan dalam menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan.
(2)Tim Ad-Hoc terdiri dari :

1.Ketua;
2.Sekretaris; dan
3.Anggota.

(3)Tim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat juga dibentuk oleh unit atasannya.
(4)Tugas Tim Ad-Hoc yaitu memeriksa Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Negara serta Pihak Ketiga yang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kerugian negara serta menuangkan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam Berita Acara.

Pasal 44

(1)Pembentukan Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara guna membantu Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(2)Organisasi dan Keanggotaan Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara :
1. a.Ketua : Kepala Biro Keuangan.
2. b.Wakil : Kepala Biro Perlengkapan.
3. c.Sekretaris : Kepala Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi Biro Keuangan.
4. d.Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi.
  1. 2.Auditor Badan Pengawasan.
  2. 3.Pejabat lain yang ditunjuk (sesuai kebutuhan).
  3. 4.Staf bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi
(3)Tugas Pokok Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara adalah:
1. a.melakukan koordinasi mengenai kasus kerugian negara berdasarkan ketentuan Tuntutan Ganti Rugi;
2. b.memberikan pertimbangan mengenai jangka waktu dan besarnya angsuran kerugian negara; dan
3. c.menetapkan nilai kerugian negara.
  1. 4.Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1)Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan dikoordinasikan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tata cara penetapan nilai taksiran kerugian negara sebagai berikut :
1. a.Tim Penyelesaian Kerugian Negara dalam menetapkan nilai Barang Milik Negara yang hilang, nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harga pasar; dan
2. b.harga pasar yang dimaksud dalam huruf a yang menjadi bahan pertimbangan Tim Penyelesaian Kerugian Negara untuk menentukan nilai taksiran kerugian negara berasal dari harga showroom/internet/koran.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan penyelesaian kerugian negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4150);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
16.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1208), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Tim Penyelesaian Kerugian Negara dalam lingkungan Mahkamah Agung terdiri dari :
1. a.Ketua : Sekretaris Mahkamah Agung.
2. b.Wakil Ketua : 1. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
  1. 2.Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.
3. c.Sekretaris : Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
4. d.Anggota : 1. Para Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung.
  1. 2.Para Kepala Biro di Lingkungan Badan Urusan Adminstrasi Mahkamah Agung.
5. e.Sekretariat : Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.
(2)Tim Penyelesaian Kerugian Negara bertugas membantu Ketua Mahkamah Agung dalam menangani Penyelesaian Kerugian Negara. Dalam melaksanakan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara menyelenggarakan fungsi untuk :
1. a.menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;
2. b.mengumpulkan dan melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti pendukung bahwa Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara;
3. c.menginventarisasi harta kekayaan milik Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Tenaga Honorer yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian negara;
4. d.menyelesaikan kasus kerugian negara atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung serta hasil laporan satuan kerja melalui Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak, Surat Kesanggupan Membayar, Surat Keputusan Pembebanan;
5. e.menatausahakan penyelesaian kerugian negara;
6. f.apabila diperlukan dapat meminta kelengkapan data dan informasi tambahan pada Satuan Kerja;
7. g.apabila diperlukan dapat menyelenggarakan rapat/pertemuan ke lokasi kasus dalam rangka tindak lanjut penyelesaian kerugian negara;
8. h.memberikan saran terhadap penjatuhan hukuman/sanksi kepada pelaku kerugian negara;
9. i.apabila dari hasil penelitian ternyata kerugian negara menyangkut beberapa Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya, Ketua Mahkamah Agung melalui Sekretaris Mahkamah Agung dapat membentuk Tim Gabungan dengan Instansi/ Lembaga Pemerintah terkait untuk melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan kerugian negara; dan
10. j.Sekretaris Mahkamah Agung menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Ketua Mahkamah Agung dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
  1. 2.Diantara Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Tuntutan Ganti Rugi dilakukan terhadap Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara, dan Pihak ketiga yang pada waktu menjalankan kewajiban tugas dan jabatannya, secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian negara.
(1a)Apabila kerugian negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) setelah diadakan pemeriksaan oleh Tim Ad-Hoc dan telah diklarifikasi oleh Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang mengacu pada Standar Operasional Prosedur tidak ditemukan unsur kelalaian dan kesengajaan, maka yang bersangkutan dibebaskan dari Tuntutan Ganti Rugi.
(2)Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
1. a.penyalahgunaan wewenang;
2. b.korupsi;
3. c.pencurian;
4. d.penggelapan;
5. e.penipuan;
6. f.menaikan harga;
7. g.merubah kwalitas atau mutu tidak sesuai dengan spesifikasi;
8. h.tidak memberikan pertanggungjawaban keuangan pada waktunya;
9. i.merusak barang milik negara; dan
10. j.menghilangkan uang atau barang milik negara.
  1. 3.Ketentuan BAB VIII dan Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 diubah, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII

ORGANISASI DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 41

Pasal 42

Penataan arsip kasus kerugian negara:

(1)Dalam rangka menunjang kelancaran penyelesaian Kerugian negara, setiap satuan kerja baik tingkat pertama, tingkat banding maupun Unit Eselon I, wajib melaksanakan penatausahaan berkas kasus kerugian negara secara sistimatis, tertib, teratur dan kronologis.
(2)Berkas-berkas dimaksud dalam kasus Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut :
1. a.surat pemberitahuan terjadinya kehilangan kepada Sekretaris Mahkamah Agung;
2. b.surat Pernyataan Bertanggungjawab;
3. c.informasi taksiran harga/nilai jual Barang Milik Negara dari Showroom/Internet/koran;
4. d.Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak, Surat Keputusan Pembebanan dan Surat Kesanggupan Membayar;
5. e.Surat Kuasa Pengalihan Hak;
6. f.Surat Penyerahan jaminan;
7. g.Surat Kuasa untuk Melelang;
8. h.Surat Kuasa Pemotongan gaji;
9. i.daftar kerugian negara Mahkamah Agung;
10. j.surat penunjukan pemegang barang;
11. k.surat tanda penerimaan laporan dari Kepolisian;
12. l.Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian;
13. m.gambar/denah tempat kejadian;
14. n.Surat Penunjukan/Pembentukan Tim Pemeriksa dari satuan kerja;
15. o.Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa dari satuan kerja;
16. p.fotocopy STNK dan BPKB khusus kendaraan dinas; dan
17. q.fotocopy surat pembayaran kerugian negara berupa Bukti Penerimaan Negara dan Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dikeluarkan oleh Bank, dengan akun 423921 pendapatan pelunasan piutang non bendahara atau bukti pemotongan angsuran melalui SPM yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran melalui pemotongan gaji bila sudah ada pembayaran angsuran.
(3)Kepala satuan kerja tempat terjadinya Kerugian negara wajib :
1. a.membuat laporan Daftar Kerugian Negara dan melaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung cq Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi atau Aplikasi Komdanas; dan
2. b.menyimpan dan mengamankan semua berkas/ buku, dokumen/surat dan alat bukti lainnya yang terkait dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian negara.
(4)Penatausahaan dalam hal pegawai pindah domisili/ pindah tempat kerja, Kepala Satuan Kerja tempat terjadinya kerugian negara wajib :
1. a.memberitahukan kepindahan tersebut kepada Kepala Satuan Kerja domisili yang baru dengan menggunakan Surat Pemberitahuan dan berkas- berkas lainnya dengan tembusan kepada : 1) Sekretaris Mahkamah Agung; 2) Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; 3) Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung; dan 4) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.
2. b.mencatat kepindahan dimaksud pada butir a diatas dalam lajur keterangan pada Daftar Kerugian Negara.
(5)Kewajiban Kepala Satuan Kerja domisili yang baru :
1. a.membuat Daftar Kerugian Negara atas nama pegawai yang bersangkutan;
2. b.mencatat tindak lanjut penyelesaian kerugian negara;
3. c.melaporkan tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara kepada : 1) Sekretaris Mahkamah Agung; 2) Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung; 3) Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung; 4) Kepala satuan kerja tempat terjadinya kerugian negara; dan 5) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

Pasal 43

(1)Apabila dipandang perlu Kepala Satuan Kerja dapat membentuk Tim Ad-Hoc untuk melakukan pemeriksaan dalam menyelesaikan kerugian negara yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan.
(2)Tim Ad-Hoc terdiri dari :

1.Ketua;
2.Sekretaris; dan
3.Anggota.

(3)Tim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat juga dibentuk oleh unit atasannya.
(4)Tugas Tim Ad-Hoc yaitu memeriksa Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Negara serta Pihak Ketiga yang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan kerugian negara serta menuangkan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam Berita Acara.

Pasal 44

(1)Pembentukan Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara guna membantu Sekretaris Mahkamah Agung selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(2)Organisasi dan Keanggotaan Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara :
1. a.Ketua : Kepala Biro Keuangan.
2. b.Wakil : Kepala Biro Perlengkapan.
3. c.Sekretaris : Kepala Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi Biro Keuangan.
4. d.Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi.
  1. 2.Auditor Badan Pengawasan.
  2. 3.Pejabat lain yang ditunjuk (sesuai kebutuhan).
  3. 4.Staf bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi
(3)Tugas Pokok Tim Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara adalah:
1. a.melakukan koordinasi mengenai kasus kerugian negara berdasarkan ketentuan Tuntutan Ganti Rugi;
2. b.memberikan pertimbangan mengenai jangka waktu dan besarnya angsuran kerugian negara; dan
3. c.menetapkan nilai kerugian negara.
  1. 4.Ketentuan Pasal 49 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

(1)Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung dengan dikoordinasikan oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tata cara penetapan nilai taksiran kerugian negara sebagai berikut :
1. a.Tim Penyelesaian Kerugian Negara dalam menetapkan nilai Barang Milik Negara yang hilang, nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harga pasar; dan
2. b.harga pasar yang dimaksud dalam huruf a yang menjadi bahan pertimbangan Tim Penyelesaian Kerugian Negara untuk menentukan nilai taksiran kerugian negara berasal dari harga showroom/internet/koran.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 22

ORGANISASI DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 49

Dasar hukum (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 7

Pasal 22

ORGANISASI DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 49

Dasar hukum (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013