DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013

Nomor: 3
Tahun: 2013
Ditetapkan: 14 Agustus 2013
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelesaian kerugian Negara merupaxan tugas yang harus dilaksanakan secara cermat, tcliti, penuh rasa tanggung jawab, dengan inenggunakan sistern administrasi yang tertib dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku scrta didukung oleh tenaga pengelola yang profesional guna menghindari timbulnya kerugian Negara:
b.bahwa pengaturan penyelesaian kerugian Negara sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 046/ KMA/SK/Ill/2009 tentang Pedoman Penyelcsaian Kerugian Negara di Mahkamah Agung dan Empai Lingkungan Peradilan yang berada di bawahnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkernbangan saat ini sehingga perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diruaksud pada huruf a dan b, perlu menciapkan Pcraturan ~,~G.hkamahAgung Republik Indonesia yang sesuai dcngan perkem bangan saat ini. Menimbang KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, :!JENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA '. PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA 01 LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA TENTANG KETUA MAHKAMAH AGUNG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2013

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Mengingat 158);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6.Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diu bah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611), dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
7.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 34 Tambahan Lembaran Negara NomorNomor
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang NegaraJ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara./Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13.Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147). penggantian atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam melakukan kewajibannya; untuk menuntutNegara serta pihak ketiga dengan tujuan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan:
1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2.Bendaharawan adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara atau daerah, menerima, menyimpan dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang- barang Negara/ daerah;
3.Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu cara perhitungan dan pertanggungjawaban terhadap Bendaharawan jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan;
4.Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Pasal 1 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG PERATURAN INDONESIA NEGARA DI

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

5.Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar hukum dalam konteks hukum Perdata, Pidana dan Administrasi Negara yang subyeknya adalah setiap Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan bendahara dan Pejabat Negara serta Pihak ketiga karena perbuatannya melanggar hukum atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung maupun tidak langsung merugikan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut;
6.Kekayaan Negara adalah kekayaan yang berasal dan atau dibeli dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari bantuan luar negeri atau kekayaan lainnya yang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku merupakan hak milik Negara;
7.Pembebanan Kerugian Negara adalah tindakan administrasi yang dilakukan oleh Seketaris Mahkamah Agung RI atas nama Ketua Mahkamah Agung RI untuk menjamin kepentingan Negara dari yang bersangkutan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar dapat dilakukan penagihan penyelesaian kerugian Negara;
8.Pegawai Negeri adalah mereka yang memenuhi syarat -syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri at au diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9.Pejabat Negara Mahkamah Agung RI adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
10.Pihak Ketiga adalah Penyedia barang dan jasa baik berupa orang atau badan hukum termasuk tenaga honorer, yang karen a perbuatannya melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan dianggap ikut bertanggungjawab atas kerugian Negara;
11.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan /atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Peraturan ini berlaku untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi terhadap :
1.Calon Pegawai Negeri;
2.Pegawai Negeribukan Bendahara;
3.Pejabat Negara;

Pasal 2

15.Tim Ad hoc adalah tim yang dibentuk oleh pimpihan satuan kerja untuk melakukan pemeriksaan atas kerugian Negara yang terjadi dan membuat Berita Acara Pemeriksaan serta melaporkannya kepada Pimpinan Satuan Kerja dan Sekretaris Mahkaman Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
16.Surat Kesanggupan Membayar (SKM) adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh Penyedia Barang dan Jasa yang merugikan Negara dan merupakan pengakuan serta kesanggupan untuk mengganti besarnya jumlah kerugian Negara ;
17.Force Majeure adalah suatu keadaan yang telah terjadi diluar dugaan dan/ atau kemampuan manusia;
18.Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiaban ke hati-hatian sehingga menyebabkan kerugian Negara. walaupunkerugian Negaraserta kesanggupan untuk mengganti jumlahnya belum dapat dipastikan;
14.Tanggung Jawab Renteng adalah kewajiban bertanggung jawab terhadap kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud;
12.Upaya damai adalah penyelesaian secara musyawarah atau sukarela tanpa melalui proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi atau pengadilan yang dilakukan berdasarkan laporan awal atau laporan hasil pemeriksaan.
13.Surat Pernyataan Bertanggung Jawab (SPB) adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan tenaga honorer yang merugikan Negara dan merupakan pengakuan (I) Verifikasi dilakukan untuk mengungkapkan kerugian Negara yang terjadi pada satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

(2)Apabila pada Satuan Kerja diketahui adanya kejadian yang mengakibatkan kerugian Negara yang langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh : Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pihak Ketiga, wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
(3)Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 4

Informasi tentang kerugian Negara, dapat diketahui dari :

(1)Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
(2)Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
(3)Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
(4)Pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Kantor JSatuan Kerja;
(5)Hasil monitoring, evaluasi dan supervisi oleh Tim atau pejabat yang diberi kewenangan melakukan verifikasi;
(6)Perhitungan Ex Officio;
(7)Yang bersangkutan.

Pasal 3

4.Pihak Ketiga. di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
2.Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

c.Sekretaris
b.Wakil Ketua

(1)Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dalam lingkungan Mahkamah Agung RI terdiri dari :
1. a.Ketua Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. l.Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB II

VERIFlKASIDANPELAPORAN

Pasal 7

BAB III TIM PENYELESAIANKERUGIANNEGARA Setiap tindakan, hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)untuk ditindak lanjuti;

BAB III

TIM PENYELESAIANKERUGIANNEGARA Setiap tindakan, hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)untuk ditindak lanjuti;

Pasal 6

(1)Setelah menerima laporan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), apabila diperlukan Sekretaris Mahkamah Agung RI dapat menugaskan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan;
(2)Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI segera melakukan tindakan dalam rangka pengawasan maupun upaya pengembalian kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasa15 Mahkamah Agung RI dalam menangani Penyelesaian Kerugian Negara. Dalam melaksanakan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)menyelenggarakan fungsi untuk :
1. a.Menginventarisasi kasus kerugian Negarayang diterima;
2. b.Mengumpulkan dan melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti pendukung bahwa Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;
3. c.Menginventarisasi harta kekayaan milik Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Tenaga Honorer yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Negara;
4. d.Menyelesaikan kerugian Negara melalui Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM),Surat Kesanggupan Membayar (SKM),Surat Keputusan Pembebanan;
5. e.Menatausahakan penyelesaian kerugian Negara;
6. f.Apabila diperlukan dapat meminta kelengkapan data dan informasi tambahan pada Satuan Kerja;
7. e.Sekretariat
8. d.Anggota 1. Para Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung
  1. 2.Para KepalaBiro di Lingkungan Badan Urusan Adminstrasi Mahkamah Agung Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(2)Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)bertugas membantu Ketua Apabiladari hasil penelitian dan pemeriksaan diduga terdapat :
1. a.Unsur tindak pidana khusus, maka Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)melaporkan Kepada Kejaksaan Agung RI;
2. b.Unsur pidana umum, maka atasan langsung yang bersangkutan melaporkan kepada Kepolisiansetempat; Pasa19 Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), hasil penelitian dan pemeriksaan harus disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI se1aku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)disertai usul/rekomendasi penyelesaian kerugian Negara yang bersangkutan; Pasa18
3. g.Apabila diperlukan dapat menyelenggarakan rapat/ pertemuan ke lokasi kasus dalam rangka tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara;
4. h.Memberikan saran terhadap penjatuhan hukuman /eanksi kepada pelaku kerugian Negara;
  1. 1.Apabila dari hasil penelitian ternyata kerugian Negara menyangkut beberapa Instansi/Lernbaga Pemerintah lainnya, Ketua Mahkamah Agung RI melalui Sekretaris Mahkamah Agung RI dapat membentuk Tim Gabungan dengan Instansi/Lembaga Pemerintah terkait untuk melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan kerugian Negara; J. Sekretaris Mahkamah Agung RI menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Ketua Mahkamah Agung RI dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)RI;
(1)Upaya penyelesaian secara damai hanya dapat dilakukan apabila :

1.Kerugian Negara telah ditetapkan jumlahnya ;
2.Pihak yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan atau kealpaan.

(2)Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicantumkan dalam usul penyelesaian kasus pada laporan awal atau pada waktu dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

Pasal 11

BABIV UPAYADAMAI

(1)Apabila dalam penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terbukti bahwa kerugian Negara dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku maka kepada yang bersangkutan di kenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan tingkat keterlibatan dan tanggung jawabnya serta tingkat kelalaian atau kesalahannya;
(2)Jika yang bersangkutan dalam hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian maka Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat memberikan rekomendasi pembebasan kepada Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
(3)Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di lakukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

Pasal 10

c.Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) harus disertai upaya pengembalian kepada Negara disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)Terhadap jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dibuat daftar diatas kertas bermaterai yang memuat :
1. a.Semua jenis serta lokasi barang yang dijaminkan;
2. b.Surat-surat pemilikan atau surat bukti hak atas barang;

Pasal 15

(1)Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui Kepala Satuan Kerja serta 2 (dua) orang saksi untuk disampaikan pada :
1. a.Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
2. b.Bendahara, sebagai dasar untuk membuat Surat Kuasa Pemotongan Gaji.

Pasal 14

Pelaksanaan penyelesaian secara damai harus diketahui oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan langsung yang bersangkutan yang sekaligus dapat bertindak sebagai penerima kuasa dari pelaku penyebab kerugian Negara.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penyelesaian kerugian Negara merupaxan tugas yang harus dilaksanakan secara cermat, tcliti, penuh rasa tanggung jawab, dengan inenggunakan sistern administrasi yang tertib dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku scrta didukung oleh tenaga pengelola yang profesional guna menghindari timbulnya kerugian Negara:
b.bahwa pengaturan penyelesaian kerugian Negara sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 046/ KMA/SK/Ill/2009 tentang Pedoman Penyelcsaian Kerugian Negara di Mahkamah Agung dan Empai Lingkungan Peradilan yang berada di bawahnya sudah tidak sesuai lagi dengan perkernbangan saat ini sehingga perlu dicabut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diruaksud pada huruf a dan b, perlu menciapkan Pcraturan ~,~G.hkamahAgung Republik Indonesia yang sesuai dcngan perkem bangan saat ini. Menimbang KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, :!JENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA '. PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA 01 LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA TENTANG KETUA MAHKAMAH AGUNG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2013

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2958), dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan terakhir atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Mengingat 158);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
6.Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diu bah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4611), dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
7.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1997 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 34 Tambahan Lembaran Negara NomorNomor
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang NegaraJ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara./Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 210, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13.Peraturan Pernerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14.Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147). penggantian atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum atau kelalaian dalam melakukan kewajibannya; untuk menuntutNegara serta pihak ketiga dengan tujuan Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan:
1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2.Bendaharawan adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama Negara atau daerah, menerima, menyimpan dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang- barang Negara/ daerah;
3.Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu cara perhitungan dan pertanggungjawaban terhadap Bendaharawan jika dalam pengurusannya terjadi kekurangan perbendaharaan;
4.Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara dan Pejabat Pasal 1 MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG PERATURAN INDONESIA NEGARA DI

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

5.Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar hukum dalam konteks hukum Perdata, Pidana dan Administrasi Negara yang subyeknya adalah setiap Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan bendahara dan Pejabat Negara serta Pihak ketiga karena perbuatannya melanggar hukum atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya, secara langsung maupun tidak langsung merugikan Negara, wajib mengganti kerugian tersebut;
6.Kekayaan Negara adalah kekayaan yang berasal dan atau dibeli dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dari bantuan luar negeri atau kekayaan lainnya yang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku merupakan hak milik Negara;
7.Pembebanan Kerugian Negara adalah tindakan administrasi yang dilakukan oleh Seketaris Mahkamah Agung RI atas nama Ketua Mahkamah Agung RI untuk menjamin kepentingan Negara dari yang bersangkutan dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku, agar dapat dilakukan penagihan penyelesaian kerugian Negara;
8.Pegawai Negeri adalah mereka yang memenuhi syarat -syarat yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri at au diserahi tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9.Pejabat Negara Mahkamah Agung RI adalah Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
10.Pihak Ketiga adalah Penyedia barang dan jasa baik berupa orang atau badan hukum termasuk tenaga honorer, yang karen a perbuatannya melawan hukum baik sengaja maupun lalai dan dianggap ikut bertanggungjawab atas kerugian Negara;
11.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SKTJM adalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan /atau pengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggung jawab atas Peraturan ini berlaku untuk penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi terhadap :
1.Calon Pegawai Negeri;
2.Pegawai Negeribukan Bendahara;
3.Pejabat Negara;

Pasal 2

15.Tim Ad hoc adalah tim yang dibentuk oleh pimpihan satuan kerja untuk melakukan pemeriksaan atas kerugian Negara yang terjadi dan membuat Berita Acara Pemeriksaan serta melaporkannya kepada Pimpinan Satuan Kerja dan Sekretaris Mahkaman Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
16.Surat Kesanggupan Membayar (SKM) adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh Penyedia Barang dan Jasa yang merugikan Negara dan merupakan pengakuan serta kesanggupan untuk mengganti besarnya jumlah kerugian Negara ;
17.Force Majeure adalah suatu keadaan yang telah terjadi diluar dugaan dan/ atau kemampuan manusia;
18.Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiaban ke hati-hatian sehingga menyebabkan kerugian Negara. walaupunkerugian Negaraserta kesanggupan untuk mengganti jumlahnya belum dapat dipastikan;
14.Tanggung Jawab Renteng adalah kewajiban bertanggung jawab terhadap kerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian Negara dimaksud;
12.Upaya damai adalah penyelesaian secara musyawarah atau sukarela tanpa melalui proses Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi atau pengadilan yang dilakukan berdasarkan laporan awal atau laporan hasil pemeriksaan.
13.Surat Pernyataan Bertanggung Jawab (SPB) adalah pernyataan tertulis yang dibuat oleh Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan tenaga honorer yang merugikan Negara dan merupakan pengakuan (I) Verifikasi dilakukan untuk mengungkapkan kerugian Negara yang terjadi pada satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

(2)Apabila pada Satuan Kerja diketahui adanya kejadian yang mengakibatkan kerugian Negara yang langsung maupun tidak langsung dilakukan oleh : Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pihak Ketiga, wajib dilaporkan oleh Kepala Kantor / Satuan Kerja kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
(3)Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan selambat lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 4

Informasi tentang kerugian Negara, dapat diketahui dari :

(1)Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
(2)Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
(3)Laporan hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
(4)Pemberitahuan atasan langsung atau Kepala Kantor JSatuan Kerja;
(5)Hasil monitoring, evaluasi dan supervisi oleh Tim atau pejabat yang diberi kewenangan melakukan verifikasi;
(6)Perhitungan Ex Officio;
(7)Yang bersangkutan.

Pasal 3

4.Pihak Ketiga. di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
2.Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

c.Sekretaris
b.Wakil Ketua

(1)Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) dalam lingkungan Mahkamah Agung RI terdiri dari :
1. a.Ketua Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. l.Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB II

VERIFlKASIDANPELAPORAN

Pasal 7

BAB III

TIM PENYELESAIANKERUGIANNEGARA Setiap tindakan, hasil penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilaporkan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)untuk ditindak lanjuti;

Pasal 6

(1)Setelah menerima laporan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), apabila diperlukan Sekretaris Mahkamah Agung RI dapat menugaskan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan;
(2)Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI segera melakukan tindakan dalam rangka pengawasan maupun upaya pengembalian kerugian Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasa15 Mahkamah Agung RI dalam menangani Penyelesaian Kerugian Negara. Dalam melaksanakan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)menyelenggarakan fungsi untuk :
1. a.Menginventarisasi kasus kerugian Negarayang diterima;
2. b.Mengumpulkan dan melakukan Verifikasi terhadap bukti-bukti pendukung bahwa Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum atau lalai dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepadanya baik secara langsung maupun tidak langsung, secara sengaja maupun tidak sengaja yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara;
3. c.Menginventarisasi harta kekayaan milik Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Negara dan Tenaga Honorer yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Negara;
4. d.Menyelesaikan kerugian Negara melalui Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTJM),Surat Kesanggupan Membayar (SKM),Surat Keputusan Pembebanan;
5. e.Menatausahakan penyelesaian kerugian Negara;
6. f.Apabila diperlukan dapat meminta kelengkapan data dan informasi tambahan pada Satuan Kerja;
7. e.Sekretariat
8. d.Anggota 1. Para Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung
  1. 2.Para KepalaBiro di Lingkungan Badan Urusan Adminstrasi Mahkamah Agung Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
(2)Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)bertugas membantu Ketua Apabiladari hasil penelitian dan pemeriksaan diduga terdapat :
1. a.Unsur tindak pidana khusus, maka Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)melaporkan Kepada Kejaksaan Agung RI;
2. b.Unsur pidana umum, maka atasan langsung yang bersangkutan melaporkan kepada Kepolisiansetempat; Pasa19 Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima penugasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1), hasil penelitian dan pemeriksaan harus disampaikan kepada Sekretaris Mahkamah Agung RI se1aku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)disertai usul/rekomendasi penyelesaian kerugian Negara yang bersangkutan; Pasa18
3. g.Apabila diperlukan dapat menyelenggarakan rapat/ pertemuan ke lokasi kasus dalam rangka tindak lanjut penyelesaian kerugian Negara;
4. h.Memberikan saran terhadap penjatuhan hukuman /eanksi kepada pelaku kerugian Negara;
  1. 1.Apabila dari hasil penelitian ternyata kerugian Negara menyangkut beberapa Instansi/Lernbaga Pemerintah lainnya, Ketua Mahkamah Agung RI melalui Sekretaris Mahkamah Agung RI dapat membentuk Tim Gabungan dengan Instansi/Lembaga Pemerintah terkait untuk melakukan pemeriksaan dan menyelesaikan kerugian Negara; J. Sekretaris Mahkamah Agung RI menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Negara kepada Ketua Mahkamah Agung RI dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)RI;
(1)Upaya penyelesaian secara damai hanya dapat dilakukan apabila :

1.Kerugian Negara telah ditetapkan jumlahnya ;
2.Pihak yang bersangkutan tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas dari kesalahan atau kealpaan.

(2)Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicantumkan dalam usul penyelesaian kasus pada laporan awal atau pada waktu dilakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);

Pasal 11

BABIV UPAYADAMAI

(1)Apabila dalam penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terbukti bahwa kerugian Negara dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku maka kepada yang bersangkutan di kenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan tingkat keterlibatan dan tanggung jawabnya serta tingkat kelalaian atau kesalahannya;
(2)Jika yang bersangkutan dalam hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI tidak terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian maka Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dapat memberikan rekomendasi pembebasan kepada Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
(3)Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di lakukan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).

Pasal 10

c.Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) harus disertai upaya pengembalian kepada Negara disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1)Terhadap jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dibuat daftar diatas kertas bermaterai yang memuat :
1. a.Semua jenis serta lokasi barang yang dijaminkan;
2. b.Surat-surat pemilikan atau surat bukti hak atas barang;

Pasal 15

(1)Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)dibuat oleh yang bersangkutan dan diketahui Kepala Satuan Kerja serta 2 (dua) orang saksi untuk disampaikan pada :
1. a.Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Ketua Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN);
2. b.Bendahara, sebagai dasar untuk membuat Surat Kuasa Pemotongan Gaji.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2013

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

VERIFlKASIDANPELAPORAN

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 3

VERIFlKASIDANPELAPORAN

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2016