DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013

Nomor: 2
Tahun: 2013
Ditetapkan: 21 Juni 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 266 Ayat (6) Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umurn Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus Tindak Pidana Pemilu diatur dengan Peraturan Mahkarnah Agung;
c.bahwa hingga saat ini juga belum ada ketentuan yang mengatur ten tang Tata Cara Periyelesaian Tindak Pidana Pemilu;
d.bahwa tidak adanya pengaturan tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu tersebut akan
a.bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1), ayat (4), Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Menimbang KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU PERATURAN MAHKAMAHAGUNG NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG KETUA MAHKAMAH AGUNG INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TINDAKPIDANAPEMILU REPUBLIKAGUNGMAHKAMAH

Menetapkan

MENETAPKAN PERATURAN MEMUTUSKAN

1.Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah derigan perubahan keempat tahun 2002;
2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4.Undang-Undang No.2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahuri 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; mempersulit pihak-pihak yang akan mernpergunakan upaya hukum Tindak Pidana Pemilu;

e.bahwa untuk membuka akses serta demi kelancaran penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, maka Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dengan Peraturan Mahkamah Agung; Mengingat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa.mengadili dan memutus Tindak Pidana Pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung ini. Pasa12

BAB II

TENTANGKEWENANGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

(1)Tindak Pidana Pemilu adalah Tindak Pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
(2)Tindak Pidana Pemilu merupakan Tindak Pidana yang timbul karena Bawaslu menerima laporan dugaan adanya Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU KabupatenjKota, Sekretaris Jenderal KPU Provinsi, Sekretaris KPU KabupatenjKota dan pegawai Sekretaris KPU KabupatenjKota, pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu, Bawaslu me1aporkan dugaan adanya Tindak Pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negeri Republik Indonesia.
(3)Hari adalah hari kerja. . .... .
(4)Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaterr/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi partai politik Calon Peserta . . Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dart KPU kabupatenjKota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. BABI KETENTUANUMUM permohonan banding diterima. . .". ..
(4)Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara ..banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh] had setelah permohonan banding diterima.
(5)Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pacta ayat (4) ... merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak : dapat ..' . . . ... ". dilakukan upaya hukum lain. ..
(6)Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) ..•... dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 harus sudah disampaikan kepada Penuntut Umum paling larnbat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
(7)Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sudah dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima Jaksa.
(8)Putusan Pengadilan terhadap kasus Tindak Pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang Nomor8 Tahun 2012 dapat mempengaruhi Pasa13
(1)Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara, hakim harus berusaha dengan keras agar batasan waktu tersebut tidak terlewati menurut Pasal 263 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pengadilan Negeri dapat bersidang maroton dan bilamana perlu hakim dapat bersidang pada maJam hari agar supaya batas waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
(2)Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana disebut pada ayat (1), diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (t.igk} hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dikirimkan kepada pihak yang tidak hadir.
(3)Pengadilan Negerimelimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah ": .. BABIII TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU ........

Pasal 4

(1)Majelis khusus yang memeriksa, mengadili, dan memutus·: Tihdak Pidana Pemilu adalah Hakim khusus yang merupakan hakim karir pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang •ditetapkan . berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.
(2)Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi berwenarig .: mengusulkan hakim -hakim khusus kepada Ketua Mahkamah Agun.g RI.
(3)Dalam hal pada saat bersamaan, hakim khusus tidak menangani perkara Tindak Pidana Pemilu, maka hakim khusus tersebut dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara Iainnya <: ..... .....• .'. " BABIV HAKIMKHUSUS perolehan Suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
(9)KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10)Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaterr/Kota dan peserta pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut diucapkan.
(11)Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu Bawaslu, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
(12)Untuk pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Luar Negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
(13)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu; diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI dan Ketua Bawaslu. BERITA NEGARA REPUBLlK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 874 AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di .Jakarra pada tanggal 28 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN l-iAKASASI MANUSIA REPUBLlK INDONESIA, Ditetapkan di Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia KETENTUAN PENUTUP Pasa15 Dalam hal tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, maka secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Mahkamah Agung RI BABV KETENTUAN LAIN

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 266 Ayat (6) Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umurn Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hakim khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus Tindak Pidana Pemilu diatur dengan Peraturan Mahkarnah Agung;
c.bahwa hingga saat ini juga belum ada ketentuan yang mengatur ten tang Tata Cara Periyelesaian Tindak Pidana Pemilu;
d.bahwa tidak adanya pengaturan tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu tersebut akan
a.bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1), ayat (4), Pasal 263 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Menimbang KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU PERATURAN MAHKAMAHAGUNG NOMOR 02 TAHUN 2013 TENTANG KETUA MAHKAMAH AGUNG INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TINDAKPIDANAPEMILU REPUBLIKAGUNGMAHKAMAH

Menetapkan

MENETAPKAN PERATURAN MEMUTUSKAN

1.Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah derigan perubahan keempat tahun 2002;
2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4.Undang-Undang No.2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahuri 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; mempersulit pihak-pihak yang akan mernpergunakan upaya hukum Tindak Pidana Pemilu;

e.bahwa untuk membuka akses serta demi kelancaran penyelesaian Tindak Pidana Pemilu, maka Mahkamah Agung memandang perlu mengatur tata cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu dengan Peraturan Mahkamah Agung; Mengingat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa.mengadili dan memutus Tindak Pidana Pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung ini. Pasa12

BAB II

TENTANGKEWENANGAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :

(1)Tindak Pidana Pemilu adalah Tindak Pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan Tindak Pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.
(2)Tindak Pidana Pemilu merupakan Tindak Pidana yang timbul karena Bawaslu menerima laporan dugaan adanya Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU KabupatenjKota, Sekretaris Jenderal KPU Provinsi, Sekretaris KPU KabupatenjKota dan pegawai Sekretaris KPU KabupatenjKota, pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (1) dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu, Bawaslu me1aporkan dugaan adanya Tindak Pidana Pemilu dimaksud kepada Kepolisian Negeri Republik Indonesia.
(3)Hari adalah hari kerja. . .... .
(4)Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaterr/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi partai politik Calon Peserta . . Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dart KPU kabupatenjKota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. BABI KETENTUANUMUM permohonan banding diterima. . .". ..
(4)Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara ..banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh] had setelah permohonan banding diterima.
(5)Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pacta ayat (4) ... merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak : dapat ..' . . . ... ". dilakukan upaya hukum lain. ..
(6)Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) ..•... dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 harus sudah disampaikan kepada Penuntut Umum paling larnbat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
(7)Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus sudah dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima Jaksa.
(8)Putusan Pengadilan terhadap kasus Tindak Pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang Nomor8 Tahun 2012 dapat mempengaruhi Pasa13
(1)Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara, hakim harus berusaha dengan keras agar batasan waktu tersebut tidak terlewati menurut Pasal 263 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012, Pengadilan Negeri dapat bersidang maroton dan bilamana perlu hakim dapat bersidang pada maJam hari agar supaya batas waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
(2)Dalam hal putusan Pengadilan sebagaimana disebut pada ayat (1), diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (t.igk} hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dikirimkan kepada pihak yang tidak hadir.
(3)Pengadilan Negerimelimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah ": .. BABIII TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU ........

Pasal 4

(1)Majelis khusus yang memeriksa, mengadili, dan memutus·: Tihdak Pidana Pemilu adalah Hakim khusus yang merupakan hakim karir pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang •ditetapkan . berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.
(2)Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi berwenarig .: mengusulkan hakim -hakim khusus kepada Ketua Mahkamah Agun.g RI.
(3)Dalam hal pada saat bersamaan, hakim khusus tidak menangani perkara Tindak Pidana Pemilu, maka hakim khusus tersebut dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara Iainnya <: ..... .....• .'. " BABIV HAKIMKHUSUS perolehan Suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
(9)KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10)Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus sudah diterima KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaterr/Kota dan peserta pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut diucapkan.
(11)Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu Bawaslu, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu.
(12)Untuk pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Luar Negeri, Bawaslu, Kepolisian Negara RI dan Kejaksaan Agung RI berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
(13)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sentra Penegakan Hukum Terpadu; diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI dan Ketua Bawaslu. BERITA NEGARA REPUBLlK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 874 AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di .Jakarra pada tanggal 28 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN l-iAKASASI MANUSIA REPUBLlK INDONESIA, Ditetapkan di Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia KETENTUAN PENUTUP Pasa15 Dalam hal tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, maka secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Mahkamah Agung RI BABV KETENTUAN LAIN