Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2013
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
MENETAPKAN PERATURAN MEMUTUSKAN
mempersulit pihak-pihak yang akan mernpergunakan upaya hukum Tindak Pidana Pemilu;
Mengingat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa.mengadili dan memutus Tindak Pidana Pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung ini. Pasa12
BAB II
Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan :
Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dart KPU kabupatenjKota sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. BABI KETENTUANUMUM permohonan banding diterima. . .". ..
merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak : dapat ..' . . . ... ". dilakukan upaya hukum lain. ..
dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 harus sudah disampaikan kepada Penuntut Umum paling larnbat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
BABIII TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU ........
berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.
mengusulkan hakim -hakim khusus kepada Ketua Mahkamah Agun.g RI.
..... .....• .'. " BABIV HAKIMKHUSUS perolehan Suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 3 (tiga) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.
diatur berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara RI, Jaksa Agung RI dan Ketua Bawaslu. BERITA NEGARA REPUBLlK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 874 AMIR SYAMSUDIN Diundangkan di .Jakarra pada tanggal 28 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN l-iAKASASI MANUSIA REPUBLlK INDONESIA, Ditetapkan di Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia KETENTUAN PENUTUP Pasa15 Dalam hal tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, maka secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Mahkamah Agung RI BABV KETENTUAN LAIN
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan