Dalam Peraturan Mahkamah Agung In! yang dimaksud dengan:
1.Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan Zatau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan BAB I KETENTUANUMUM PEMILIHANUMUM.
DANPEMILIHANPIDANATINDAKPENYELESAIAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG TATA CARA
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Menetapkan https: / /jdih. mahkamahagung. go.id / Pasa12 Pengadilan negen dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus:
a.Tindak pidana pemilihan yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaterr/Kota kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaterr/Kota dan Zatau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilihan;
b.Tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan zatau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, BABII KEWENANGAN Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang.
2.Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/ atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3.Hari adalah hari kerja.
https:/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasal 3
(1)Pengadilan negen memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pe1impahan berkas perkara.
(2)Hakim harus berupaya agar batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlewati, apabila dipandang perlu dapat bersidang pada malam hari agar batas waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tan pa hadirnya terdakwa.
(4)Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir.
(5)Pengadilan negen melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga)hari setelah permohonan banding diterima.
(6)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lamb at 3 (tiga) hari sete1ah putusan dibacakan.
(7)Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari sete1ah permohonan banding diterima.
BAB III TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM Bawaslu Kabupateri/Kota dan/ atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. httpsr/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasal 4
(1)Majelis khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu yaitu hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang BABIV MAJELIS KHUSUSTINDAKPIDANAPEMILIHANDAN PEMILIHANUMUM
(8)Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.
(9)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disampaikan kepada penuntut umum melalui pengadilan negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
(10)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (9) harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa.
(11)Putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan dan pemilu harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU, KPU Provinsi dan Zatau KPU Kabupaten /Kota menetapkan hasil pemilihan dan pemilu secara nasional.
(12)Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus diterima KPU, KPU Provinsi darr/atau KPU Kabupaten /Kota dan peserta pemilihan atau pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.
(13)KPU, KPU Provinsi dan Zatau KPU Kabupaterr/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
(14)Salinan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi disampaikan secara manual dan/ atau secara elektronik.
https:/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasa17 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tang gal diundangkan.