DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan

Mengingat

Pasal 148 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan;

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 481 ayat (1) dan Pasal 482 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengadilan Negeri dan KETUAMAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATACARAPENYELESAIANTINDAKPIDANA PEMILIHANDAN PEMILIHANUMUM KETUA MAHKAMAH AGUNG SALINAN) Menimbang https:j jjdih.rnahkamahagung.go.id/
1. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. 3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Pengadilan Tinggi diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu;
c.bahwa dengan berlakunya ketentuan undang-undang tersebut maka Mahkamah Agung, perlu untuk mengatur tata cara penye1esaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum; Mengingat https:/ / jdih.mahkamahagung.go.id/

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung In! yang dimaksud dengan:

1.Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan Zatau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan DANPEMILIHANPIDANATINDAKPENYELESAIAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG TATA CARA
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Menetapkan https: / /jdih. mahkamahagung. go.id / Pasa12 Pengadilan negen dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus:

a.Tindak pidana pemilihan yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaterr/Kota kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaterr/Kota dan Zatau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilihan;
b.Tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan zatau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, BABII KEWENANGAN Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang.
1. 2.Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/ atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. 3.Hari adalah hari kerja. https:/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasal 3

(1)Pengadilan negen memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pe1impahan berkas perkara.
(2)Hakim harus berupaya agar batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlewati, apabila dipandang perlu dapat bersidang pada malam hari agar batas waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tan pa hadirnya terdakwa.
(4)Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir.
(5)Pengadilan negen melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga)hari setelah permohonan banding diterima.
(6)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lamb at 3 (tiga) hari sete1ah putusan dibacakan.
(7)Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari sete1ah permohonan banding diterima. httpsr/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasal 4
(1)Majelis khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu yaitu hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang BABIV MAJELIS KHUSUSTINDAKPIDANAPEMILIHANDAN PEMILIHANUMUM
(8)Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.
(9)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disampaikan kepada penuntut umum melalui pengadilan negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
(10)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (9) harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa.
(11)Putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan dan pemilu harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU, KPU Provinsi dan Zatau KPU Kabupaten /Kota menetapkan hasil pemilihan dan pemilu secara nasional.
(12)Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus diterima KPU, KPU Provinsi darr/atau KPU Kabupaten /Kota dan peserta pemilihan atau pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.
(13)KPU, KPU Provinsi dan Zatau KPU Kabupaterr/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
(14)Salinan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi disampaikan secara manual dan/ atau secara elektronik. https:/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasa17 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tang gal diundangkan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM Bawaslu Kabupateri/Kota dan/ atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 874) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasa15 Dalam hal tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, secara mutatis mutandis berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BABV KETENTUANLAIN ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

(2)Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengusulkan hakim khusus kepada Ketua Mahkamah Agung.
(3)Dalam hal hakim khusus tidak menangani perkara tindak pidana pemilihan dan pemilu, maka hakim khusus tersebut dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara lainnya. https.j' /jdih.mahkamahagung.go.id/ SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 452 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal4 April 2018 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HATTA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan

Mengingat

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 481 ayat (1) dan Pasal 482 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pengadilan Negeri dan KETUAMAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATACARAPENYELESAIANTINDAKPIDANA PEMILIHANDAN PEMILIHANUMUM KETUA MAHKAMAH AGUNG SALINAN) Menimbang https:j jjdih.rnahkamahagung.go.id/
1. 1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2. 2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3. 3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Pengadilan Tinggi diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilu;
c.bahwa dengan berlakunya ketentuan undang-undang tersebut maka Mahkamah Agung, perlu untuk mengatur tata cara penye1esaian tindak pidana pemilihan dan pemilihan umum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum; Mengingat https:/ / jdih.mahkamahagung.go.id/

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung In! yang dimaksud dengan:

1.Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan Zatau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pemilihan DANPEMILIHANPIDANATINDAKPENYELESAIAN MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG TATA CARA
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Menetapkan https: / /jdih. mahkamahagung. go.id / Pasa12 Pengadilan negen dan pengadilan tinggi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus:

a.Tindak pidana pemilihan yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaterr/Kota kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaterr/Kota dan Zatau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilihan;
b.Tindak pidana pemilu yang timbul karena laporan dugaan tindak pidana pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan zatau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam), sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, BABII KEWENANGAN Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang.
1. 2.Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/ atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. 3.Hari adalah hari kerja. https:/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasal 3

(1)Pengadilan negen memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pe1impahan berkas perkara.
(2)Hakim harus berupaya agar batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terlewati, apabila dipandang perlu dapat bersidang pada malam hari agar batas waktu penyelesaian perkara dapat berjalan sebagaimana mestinya.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tan pa hadirnya terdakwa.
(4)Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari sejak putusan disampaikan kepada pihak yang tidak hadir.
(5)Pengadilan negen melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga)hari setelah permohonan banding diterima.
(6)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disampaikan kepada penuntut umum paling lamb at 3 (tiga) hari sete1ah putusan dibacakan.
(7)Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari sete1ah permohonan banding diterima. httpsr/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasal 4
(1)Majelis khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu yaitu hakim khusus yang merupakan hakim karier pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang BABIV MAJELIS KHUSUSTINDAKPIDANAPEMILIHANDAN PEMILIHANUMUM
(8)Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.
(9)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus disampaikan kepada penuntut umum melalui pengadilan negeri paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
(10)Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (9) harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diterima oleh Jaksa.
(11)Putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana pemilihan dan tindak pidana pemilu yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilihan dan pemilu harus selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU, KPU Provinsi dan Zatau KPU Kabupaten /Kota menetapkan hasil pemilihan dan pemilu secara nasional.
(12)Salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) harus diterima KPU, KPU Provinsi darr/atau KPU Kabupaten /Kota dan peserta pemilihan atau pemilu pada hari putusan pengadilan tersebut dibacakan.
(13)KPU, KPU Provinsi dan Zatau KPU Kabupaterr/Kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
(14)Salinan putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi disampaikan secara manual dan/ atau secara elektronik. https:/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasa17 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tang gal diundangkan.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM Bawaslu Kabupateri/Kota dan/ atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.

Pasal 6

(2)Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi berwenang mengusulkan hakim khusus kepada Ketua Mahkamah Agung.
(3)Dalam hal hakim khusus tidak menangani perkara tindak pidana pemilihan dan pemilu, maka hakim khusus tersebut dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara lainnya. https.j' /jdih.mahkamahagung.go.id/ SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 452 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal4 April 2018 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HATTA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Maret 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM Bawaslu Kabupateri/Kota dan/ atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.

Pasal 6

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

TATA CARA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN DAN PEMILIHAN UMUM Bawaslu Kabupateri/Kota dan/ atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu.

Pasal 6

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2016

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2014