DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa penyelesaian perkara perdata sebagairilana· diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR), Staaisblaad Nomor 44 Talrun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblaad Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pernbuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama; .. _- . : :.... _".:' ," - ....:
a.bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan as as sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang 1uas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan;
b.bahwa perkembangan hubungan hukurn di bida.ng·· ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana; Menimbang KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLlK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TENTANG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 lCE'fUA MAHI{Al\IAlI AGUNG REI)UBLIK INDONESIA

Mengingat

1.Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);
2.Reglement op de Burqerlijke Rechtuorderinq (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);
3.Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten. Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
4.Het Herziene Indonesisch. Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
6.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158,

d.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur pennasalahan yang berkaitan dengan ekonorni melalui penyelesaian sengketa acara cepat (small claim court);
e.bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ten tang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Mengingat .' ::.' - ...'_ Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dirnaksud dengan:

1.Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pernbuktiannya sederhana.
2.Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3.Hakim adalah Hakim tunggal.
4.Hari adalah hari kerja.

Pasal 1

._.: Menetapkan MEMUTUSKAN: Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

7.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pemben tukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ',.'.' . "" .

(1)Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang rnasing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sarna.
(2)Terhadap tergugat yang tidak diketahui ternpat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
(3)Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukurn Pengadilan yang sama.
(4)Penggugat dan tergugat wajib rnenghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Pasa14
(1)Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji danjatau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2)Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
1. a.perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
2. b.sengketa hak atas tanah. Pasa13 Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan clalam lingkup kewenangan peradilan umum. Pasa12
(1)Penggugat meridaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.
(2)Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
(3)Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:
1. a.identitas penggugat dan tergugat;
2. b.penjelasan ringkas duduk perkara; dan
3. c.tuntutan penggugat.
(4)Penggugat wajib melarnpirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Pasa16
(1)Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan:
(2)Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi
1. a.pendaftaran;
2. b.pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
3. c.penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
4. d.pemeriksaan pendahuluan;
5. e.penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
6. f.perneriksaan sidang dan perclamaian;
7. g.pembuktian;dan
8. h.putusan.
(3)Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) had sejak hari sidang pertama. Pasa15

BAB III

HUKUM ACARA DAN TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari

Pasal 10

. ", "

(1)Ketua pengadilan merietapkan Hakim untuk merneriksa gugatan sederhana.
(2)Panitera menunjuk panitera pengganti untuk mernbantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederharia.

Pasal 9

(1)Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara,
(2)Penggugat wajib mernbayar panjar biaya perkara.
(3)Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo. Pasa18
(1)Panitera melakukan pemeriksaan syarat penclaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
(2)Panitera mengembalikan gugatan yang tidak rnemenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Pasal 7

" - . " .. :":'..: --." .: ..... -: :. . _- ......: ; .. . ,," ,'; : . .':~.... -.' ,,:' _- .... ',. -_- .,' . '. .' ,. .: ,,- . ' .. _':','-- .. ,'

(1)Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa • alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
(2)Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.. rnaka dilakukan pemanggilan kedua secara patu t.

Pasal 13

pertama.

Pasal 12

(1)Hakim merneriksa mated gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini,
(2)Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
(3)Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan". tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat.
(4)Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak· dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Pasal 11

(1)Pada hari sidang pertarna, Hakim wajib mengupayakan perdarnaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 15

(1)Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut ;
1. a.mernberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
2. b.mengupayakan penyelesaian perkara secara darnai termasuk menyarankan kepada para pihak urituk melakukan perdamaian di luar persidangan;
3. c.menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
4. d.menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
(2)Peran aktif Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak,

Pasal 14

(3)Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut.
(4)Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari siclang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir.
(5)Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat rnengajukan keberatan. . . :.... : ',' ..... ... . ; " ".::.:: . " ..... Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa penyelesaian perkara perdata sebagairilana· diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbarui (HIR), Staaisblaad Nomor 44 Talrun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblaad Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pernbuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama; .. _- . : :.... _".:' ," - ....:
a.bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan as as sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang 1uas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan;
b.bahwa perkembangan hubungan hukurn di bida.ng·· ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana; Menimbang KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLlK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TENTANG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 lCE'fUA MAHI{Al\IAlI AGUNG REI)UBLIK INDONESIA

Mengingat

1.Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);
2.Reglement op de Burqerlijke Rechtuorderinq (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);
3.Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten. Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);
4.Het Herziene Indonesisch. Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44);
5.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
6.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158,

d.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur pennasalahan yang berkaitan dengan ekonorni melalui penyelesaian sengketa acara cepat (small claim court);
e.bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ten tang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Mengingat .' ::.' - ...'_ Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dirnaksud dengan:

1.Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pernbuktiannya sederhana.
2.Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3.Hakim adalah Hakim tunggal.
4.Hari adalah hari kerja.

Pasal 1

._.: Menetapkan MEMUTUSKAN: Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

7.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pemben tukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ',.'.' . "" .

(1)Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang rnasing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sarna.
(2)Terhadap tergugat yang tidak diketahui ternpat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
(3)Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukurn Pengadilan yang sama.
(4)Penggugat dan tergugat wajib rnenghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Pasa14
(1)Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji danjatau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2)Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
1. a.perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
2. b.sengketa hak atas tanah. Pasa13 Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan clalam lingkup kewenangan peradilan umum. Pasa12
(1)Penggugat meridaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.
(2)Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.
(3)Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:
1. a.identitas penggugat dan tergugat;
2. b.penjelasan ringkas duduk perkara; dan
3. c.tuntutan penggugat.
(4)Penggugat wajib melarnpirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana. Pasa16
(1)Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan:
(2)Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi
1. a.pendaftaran;
2. b.pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
3. c.penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
4. d.pemeriksaan pendahuluan;
5. e.penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
6. f.perneriksaan sidang dan perclamaian;
7. g.pembuktian;dan
8. h.putusan.
(3)Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) had sejak hari sidang pertama. Pasa15

BAB III

HUKUM ACARA DAN TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari

Pasal 10

. ", "

(1)Ketua pengadilan merietapkan Hakim untuk merneriksa gugatan sederhana.
(2)Panitera menunjuk panitera pengganti untuk mernbantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederharia.

Pasal 9

(1)Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara,
(2)Penggugat wajib mernbayar panjar biaya perkara.
(3)Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo. Pasa18
(1)Panitera melakukan pemeriksaan syarat penclaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
(2)Panitera mengembalikan gugatan yang tidak rnemenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Pasal 7

" - . " .. :":'..: --." .: ..... -: :. . _- ......: ; .. . ,," ,'; : . .':~.... -.' ,,:' _- .... ',. -_- .,' . '. .' ,. .: ,,- . ' .. _':','-- .. ,'

(1)Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa • alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
(2)Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.. rnaka dilakukan pemanggilan kedua secara patu t.

Pasal 13

pertama.

Pasal 12

(1)Hakim merneriksa mated gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini,
(2)Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
(3)Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan". tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada pengugat.
(4)Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak· dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Pasal 11

(1)Pada hari sidang pertarna, Hakim wajib mengupayakan perdarnaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 15

(1)Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut ;
1. a.mernberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
2. b.mengupayakan penyelesaian perkara secara darnai termasuk menyarankan kepada para pihak urituk melakukan perdamaian di luar persidangan;
3. c.menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
4. d.menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
(2)Peran aktif Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak,

Pasal 14

(3)Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut.
(4)Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari siclang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir.
(5)Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat rnengajukan keberatan. . . :.... : ',' ..... ... . ; " ".::.:: . " ..... Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.