DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 6 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Menimbang PERATURANMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIANOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATACARA PENYELESAIANGUGATANSEDERHANA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SALINAN 1. Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (StaatsbladTahun 1847 Nomor 52); 2. Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227); 3. Het Herziene Indonesisch Reglement (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ten tang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Mengingat Pasall 1. Penye1esaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. 2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini. 3. Hakim adalah Hakim tunggal. 4. Hari adalah hari kerja. 1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172), diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN MAHKAMAHAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA. Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); tentang Republik Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 7. Menetapkan Pasal 4

(1)Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sarna.
(2)Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
(3)Penggugat dan tergugat dalarn gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sarna.
(3a)Dalarn hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralarnat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
(4)Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa 3. Di an tara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan ayat
(4)Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan I atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak RpSOO.OOO.OOO,OO (lima ratus juta rupiah).
(2)Tidak termasuk dalarn gugatan sederhana adalah: a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalarn peraturan perundang-undangan; atau b. sengketa hak atas tanah. 2. Ketentuan ayat
(1)Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alas an yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
(2)Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secarapatut.
(3)Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek.
(3a)Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.
(4)Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alas an yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir. 5. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Di antara

Pasal 6

dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Pasal 31

(1)Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), makaputusan berkekuatan hukum tetap.
(2)Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. 8. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni, ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.
(2)Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku. 7. Ketentuan ayat
(1)Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan Z atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat. 6. Di antara

Pasal 17

dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17Asehingga berbunyi sebagai berikut:(5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat

(4), tergugat dapat mengajukan keberatan. KETUAMAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA,ttdMUHAMMAD HATIAALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2a)Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.
(2b)Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning.
(2c)Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b).
(3)Dalam hal ketentuan pada ayat
(2)tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY ABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 942 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttdWIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal20 Agustus 2019

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

(1)Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sarna.
(2)Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
(3)Penggugat dan tergugat dalarn gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sarna.
(3a)Dalarn hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralarnat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
(4)Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa 3. Di an tara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan ayat
(4)Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan I atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak RpSOO.OOO.OOO,OO (lima ratus juta rupiah).
(2)Tidak termasuk dalarn gugatan sederhana adalah: a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalarn peraturan perundang-undangan; atau b. sengketa hak atas tanah. 2. Ketentuan ayat
(1)Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alas an yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
(2)Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secarapatut.
(3)Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara verstek.
(3a)Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.
(4)Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alas an yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir. 5. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat
(5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Di antara

Pasal 6

dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut: didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

Pasal 31

(1)Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), makaputusan berkekuatan hukum tetap.
(2)Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela. 8. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni, ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.
(2)Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku. 7. Ketentuan ayat
(1)Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan Z atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat. 6. Di antara

Pasal 17

dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17Asehingga berbunyi sebagai berikut:(5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat

(4), tergugat dapat mengajukan keberatan. KETUAMAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA,ttdMUHAMMAD HATIAALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal II Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
(2a)Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.
(2b)Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning.
(2c)Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b).
(3)Dalam hal ketentuan pada ayat
(2)tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY ABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 942 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttdWIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal20 Agustus 2019