Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri SipiljPegawai Negeri SipiljCalon Hakim ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung. Pasa15 Pelaksanaan seleksi Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
a.seleksi administrasi;
b.seleksi kompetensi dasar;
c.seleksi kompetensi bidang;
d.seleksi substansi hukum;
e.psikotes;
f.wawancara; dan
g.baca kitab, khusus untuk Calon Hakim Pengadilan Agama.
Pasa14 Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.
c.pelamaran;
d.pelaksanaan seleksi;
e.pengumuman hasil seleksi;
f.pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri SipiljCalon Hakim;
g.pengangkatan sebagai Pegawai Negeri SipiljCalon Hakim;
h.pendidikan Calon Hakim; dan
1.pengangkatan sebagai Hakim.
Pasa19 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa18 Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 762), dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Bagi Calon Hakim yang dinyatakan tidak lulus Pendidikan Calon Hakim diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 527 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2017 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HATTA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 20 17 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.