DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Berisi tentang pengertian Hakim, CPNS, Calon akim, pengadaan hakim dan pendidikan calon hakim; tahapan pengadaan hakim; pelaksanaan seleksi; pengangkatan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam memenuhi kebutuhan hakim yang berasal dari pegawai negeri sipil perlu mengatur tentang pengadaan hakim;
b.bahwa pengadaan hakim dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan calon pegawai negeri sipi1;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pengadaan Hakim; KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAI-IAESA PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENGADAANHAKIM KETUA MAHKAMAH AGUNG ( SALINAN ) Mengingat Menimbang MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG PENGADAAN HAKIM.

3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4.Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5079);
6.Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5494);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467); Menetapkan

a.perencanaan;
b.pengumuman Pengadaan Hakim; Pasa13 Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

Pasal 2

(1)Mahkamah Agung melaksanakan Pengadaan Hakim.
(2)Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan setelah mend ap atkan penetapan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(3)Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berada di bawah Mahkamah Agung.
2.Calon Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah dinyatakan lolos seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
3.Calon Hakim adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan/ atau Pegawai Negeri Sipil sebelum diangkat menjadi Hakim.
4.Pengadaan Hakim adalah kegiatan untuk mengisi kebutuhan Hakim yang berasal dari pegawai negeri sipil.
5.Pendidikan Calon Hakim adalah suatu proses pembelajaran untuk menghasilkan Hakim yang menguasai bidang teknis dan manajemen peradilan.

Pasal 7

(1)Ketua Mahkamah Agung mengusulkan Pegawai Negeri Sipilj Calon Hakim yang telah lulus Pendidikan Calon Hakim kepada Presiden untuk diangkat menjadi Hakim.

Pasal 6

Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri SipiljPegawai Negeri SipiljCalon Hakim ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung. Pasa15 Pelaksanaan seleksi Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

a.seleksi administrasi;
b.seleksi kompetensi dasar;
c.seleksi kompetensi bidang;
d.seleksi substansi hukum;
e.psikotes;
f.wawancara; dan
g.baca kitab, khusus untuk Calon Hakim Pengadilan Agama. Pasa14 Pengadaan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Sekretaris Mahkamah Agung.
c.pelamaran;
d.pelaksanaan seleksi;
e.pengumuman hasil seleksi;
f.pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri SipiljCalon Hakim;
g.pengangkatan sebagai Pegawai Negeri SipiljCalon Hakim;
h.pendidikan Calon Hakim; dan
1. 1.pengangkatan sebagai Hakim. Pasa19 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa18 Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan serta Pengadaan Tenaga Hakim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 762), dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2)Bagi Calon Hakim yang dinyatakan tidak lulus Pendidikan Calon Hakim diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 527 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2017 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HATTA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 20 17 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…