DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 24 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mengatur mengenai pengajuan keberatan pihak yang berhak kepada Pengadilan Negeri untuk memutus bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian dalam ha! musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan dan tata cara penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang . Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dalam Pasal 123mengubah ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan dengan mengatur bahwa Pengadilan Negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima penitipan ganti kerugian, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan .untuk Kepentingan Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; c. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan permohonan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk KepentinganUmum, maka Mahkamah Agung perlu mengatur kembaliTata Cara Permohonan dan Pemeriksaan Penitipan GantiKerugian ke PengadilanNegeri; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah. Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan danPenitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk KepentinganUmum; Mengingat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubaban Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 ten tang Peradilan Umum (Lembaran Neg~a Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631); 7. Peraturan Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia; 8. Peraturan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia; 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:1. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 2. Instansi yang Memerlukan Tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah 1. Ketentuan angka 13 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatandan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor595), diubah sebagai berikut: MEMUTUSKAN: PERATURANMAHKAMAH AGUNG TENTANG PERU BAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANGTATACARAPENGAJUANKEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILANNEGERI DALAMPENGADAAN TANAHBAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 ter:tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 t.entang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Be rita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916); Menetapkan Kerugian. 6. Pemohon Keberatan adalah pihak yang berhak yangmengajukan Keberatan ke pengadilan negeri yangterdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan;' atau instansi pemerintahyang menguasai atau memiliki objek pengadaan Ganti Penetapan Musyawarah berdasarkannonkementerian, pemerintah provmsi, pemerintah kabupatenjkota, dan Badan Hukum Milik NegarajBadan Usaha Milik Negara yang mendapatpenugasan khusus pemerintah atau badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari leinbaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provmsi, pemerintah kabupatenjkota, dan Badan Hukum Milik NegarajBadan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentinganumum. 3. Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak danadil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. 4. Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian adalah musyawarah yang dilakukan oleh lembaga pertanahan selaku pelaksana pengadaan tanah dengan pihak yang berhak atau kuasanya dan mengikutsertakan Instansi yang MemerlukanTanahuntuk memperoleh kesepakatan mengenai bentuk danj atau besar ganti kerugian berdasarkan hasil penilaian Ganti Kerugian dari penilai atau penilai publik yang hasilnya dituangkan dalam berita acarahasil musyawarah penetapan ganti kerugian. 5. Keberatan adalah permohonan yang diajukan secaratertulis ke pengadilan oleh pihak yang berhak terhadap bentuk danjatau besarnya Ganti Kerugian g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; darr/atau h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. 7. Termohon Keberatan adalah lembaga pertanahan sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakanurusan pernerintahan di bidang pertanahan yang terdiri atas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan hierarkinya yang secara nyata menjadi ketua pelaksana pengadaan tanah dan Instansi yang memerlukan tanah. 8. Pelaksana Pengadaan Tanah adalah tim yang dibentuk dan diketuai oleh Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan hierarkinya untuk melaksanakan pengadaan pertanahan. 9. Hakim adalah hakim tunggal atau majelis hakim yang memeriksa dan memutus Keberatan. 10. Penitipan Ganti Kerugian adalah penyimpanan GantiKerugian berupa uang kepada pengadilan oleh Instansi yang memerlukan tanah dalam hal pihak yang berhak menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke pengadilan, menolak putusan pengadilan yang telah peraturan tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang meliputi:a. pemeganghak atas tanah; b. pemeganghak pengelolaan; c. nadzir un tuk tanah wakaf; d. pemiliktanah bekas milik adat; e. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad baik;

Pasal 24

(1)Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukanpermohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:a. pihak yang berhak menolak bentuk dan / ataubesarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapitidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan; b. pihak yang berhak menolak bentuk darr/ataubesarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan 3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah tanggal dilaksanakannya Musyawarah Penetapan GantiKerugian. 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: berdasarkan tahapan persidangan secara berurutanmulai dari sidang pertama hingga pengucapan putusan yang ditetapkan oleh Hakim. 12. Pengadilanadalah PengadilanNegeri. 13. Hari adalah hari kalender, dengan ketentuan jikahari terakhir jatuh pada hari libur maka berlaku pada hari kerja berikutnya. waktu memperoleh kekuatan hukum tetap, atau dalam keadaan tertentu yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11.Jadwal Sidang adalah pembagian Pasa125

(1)Sebelum mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian, Pemohon wajib terlebih dahulu melakukan penyetoran uang ganti kerugian ke rekening Pengadilan pada waktu yang sama dengan penyetoran panjar biaya perkara yang akan dicatatkan oleh panitera pengadilan ke dalam buku jurnal keuangan konsinyasi dan buku kas bantu pengadilan untuk kemudian dicatatkan pula ke dalam buku induk keuangan pada kolom konsinyasi atau dalam hal tidak terdapat kolom konsinyasi dicatat dalam kolom keterangan sebagai konsinyasi.
(2)Permohonan Penitipan Ganti Kerugian diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya yang paling sedikit memuat: 4. Ketentuan

Pasal 25

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya; d. objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:1) sedang menjadi objek perkara di pengadilan; 2) masih dipersengketakan kepemilikannya; 3) diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau 4) menjadijaminan hak tanggungan.

(2)Bentuk Ganti Kerugian yang dapat dititipkan di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa uang dalam mata uang rupiah. a. Identitas Pemohon; 1) dalam hal Pemohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, pimpman instansi yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah terse but dan identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; atau 2) dalam hal Pemohon Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Daerahj badan hukum perdata lainnya, meliputi nama badan hukum, tempat kedudukan, identitas orang yang berwenang untuk mewakili badan hukum tersebut di Pengadilan, dan identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; b. Identitas Termohon; 1) dalam hal Termohon orang perorangan, meliputi nama, tempat tinggal, dan hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak; 2) dalam hal Termohon badan hukum perdata, meliputi nama badan hukum perdata, tempat kedudukan dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak; 3) dalam hal Termohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak; atau 4) dalam hal Termohon masyarakat hukum adat, meliputi nama masyarakat hukum adat, alamat masyarakat hukum adat, fungsionaris masyarakat hukum adat dan hubungan hukum dengan objek danj'atau besar ganti kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan GantiKerugian atau putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap; 8) besaran nilai Ganti Kerugian yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon secara jelas, lengkap dan rinei;dan 9) waktu, tempat, dan cara pembayaran Ganti Kerugian. d. hal yang dimohonkan untuk ditetapkan:1) mengabulkan permohonan Pemohon; bentuk MusyawarahPenetapan Ganti Kerugian; 6) penyebutan putusan Pengadilan yang telahmemperolehkekuatan hukum tetap, dalamhal terdapat putusan tersebut; 7) penolakan Termohon atas serta berita acara pelaksanaan tempat hasil waktu dan 5) pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak; c. uraian yang menjadi dasar permohonan Penitipan Ganti Kerugian yang paling sedikitmeliputi:1) hubungan hukum Pemohon dengan objekpengadaan tanah; 2) hubungan hukum Termohon dengan objekpengadaan tanah sebagai pihak yang berhak; 3) penyebutan secara lengkap dan jelas suratkeputusan gubernur, bupati, atau walikotatentang penetapan lokasi pembangunan; 4) penyebutan besarnya nilai Ganti Kerugianberdasarkan penilaian penilai atau penilaipublik;penyebutan 2) menyatakan sah dan berharga Penitipan Ganti Kerugian dengan menyebutkan jumlah besarnya ganti kerugian, data fisikdan data yuridis bidang tanah darr/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima;dan 3) pembebanan biaya perkara.
(3)Permohonan Penitipan Ganti Kerugian ditandatangani oleh Pemohonatau kuasanya dengandilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:a. bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon:1) dalam hal Pemohon instansi pemerintah, berupa fotokopi surat keputusan pengangkatanj penunjukan j tugas pimpinan instansi pemerintah tersebut; atau 2) dalam hal Pemohon Badan Hukum MilikNegarajBadan Usaha Milik NegarajDaerahjbadan hukum perdata lainnya, berupa fotokopi surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum, fotokopi keputusan pengangkatan orang yang mewakilibadan hukum di Pengadilanserta fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya yang sah. b. fotokopi surat keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi pembangunan yang menunjukkan Pemohon sebagai Instansi yang memerlukan tanah; c. fotokopi dokumen untuk membuktikan Termohonsebagai pihak yang berhak atas objekpengadaan tanah; menyerahkan bukti pembayaran panjar biaya Pemohon setelah Berkas Terima Tandad. fotokopi dokumen yang menunjukkan tempat tinggal, domisili atau tempat kedudukan Termohon; e. fotokopi surat dari penilai atau penilai publik perihal mlai Ganti Kerugian; f. fotokopi berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian; g. fotokopisalinan putusan Pengadilanyang telahmemperolehkekuatan hukum tetap, dalam halsudah terdapat putusan; h. fotokopisurat penolakan Termohonatas beritukdanj atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika telah ada; 1. fotokopi dokumen surat gugatan atau keterangan dari panitera pengadilan yang bersangkutan dalam hal objek pengadaan tanahyang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadiobjekperkara di pengadilan atau masihdipersengketakankepemilikannya; J. fotokopi surat keputusan peletakan sita atau surat keterangan pejabat yang meletakkan sitadalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita olehpejabat yang berwenang; k. fotokopi surat keterangan bank dan Sertifikat Hak Tanggungan dalam hal objek pengadaantanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadijaminan di bank; 1. fotokopibukti penyetoran uang Ganti Kerugianke rekening Pengadilan.
(4)Dalam hal berkas permohonan penitipan Ganti Kerugian dinilai lengkap, Panitera memberikan Pasa127
(1)Panitera menyampaikan berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada Ketua Pengadilan pada hari yang sarna dengan penyampaian tanda terimaberkas lengkap sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
(2)Dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerirna berkas permohonan dari Panitera, KetuaPengadilan menerbitkan penetapan yang memerintahkan Juru Sita Pengadilan dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penawaran pembayaran kepada Termohon di tempattinggalTermohon. 6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa126
(1)Permohonan penitipan Ganti Kerugian yang sudahIengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(4)dicatat dalam buku register konsinyasi dan diberi nomor.
(2)Dalam hal Pemohon mencabut permohonan yang telah dicatat dalam buku register konsinyasi tetapiberkas permohonan belum disampaikan kepada Ketua Pengadilan, Panitera menerbitkan akta pencabutan permohonan dan diberitahukan kepadaPemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan dan uang konsinyasi. 5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: perkara dan penyetoran uang Ganti Kerugian ke rekening Pengadilanmelalui bank.
(3)Juru Sita disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksudpada ayat
(2)mendatangi Termohon di tempat tinggal Termohon paling lambat 2 (dua) Hari sejakPenetapan Ketua Pengadilan.
(4)Dalam hal Penitipan Ganti Kerugian diajukan dengan alasan objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 .ayat (1) huruf d angka 3) dan angka 4), Juru Sita memberitahukan adanya permohonan Penitipan Ganti Kerugiankepada pejabat yang meletakkan sitaatau pemegangjaminan hak tanggungan.
(5)Juru Sita menyampaikan langsung kepada Termohon atau kuasanya kehendak untuk menawarkan pembayaran uang sejumlah nilai GantiKerugianyang diajukan Pemohon kepada Termohonberikut segala akibat dari penolakan penawaran pembayaran tersebut.
(6)Juru Sita membuat berita acara tentang pernyataankesediaan untuk menerima atau menolak uang Ganti Kerugian yang ditawarkan tersebut dengan ditandatangani oleh Juru Sita, saksi-saksi dan Termohon paling lambat 1 (satu) Hari sejak pelaksanaan penawaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Tidak ditandatanganinya berita acara oleh Termohonsebagaimana dimaksud pada ayat
(6)tidak mempengaruhikeabsahan berita acara.
(8)Salinan berita acara sebagaimana dimaksud padaayat (6) disampaikan pula kepada Termohon dan pihak sebagaimanadimaksud pada ayat (4). penitipan uang Ganti Kerugian. penanganan proses melanjutkan Pengadilan Pasa128
(1)Juru Sita melaporkan pelaksanaan penawaran pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 kepada Ketua Pengadilan melaluiPanitera dengan melampirkan berita acara pernyataan kesediaan untuk menenma atau menolak uang Ganti Kerugian paling lambat 2 (dua)Hari sejak pelaksanaan penawaran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5).
(2)Dalam hal Termohonmenyatakan kesediaaan untukmenerima uang Ganti Kerugian, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan yang memerintahkan JuruSita melalui Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon yang mernuat perintah kepada Pemohon untuk menyerahkan uang ganti kerugian kepada Termohon.
(3)Dalam hal Pemohon tidak hadir pada panggilan sebagairnana dimaksud pada ayat
(2), penyerahan uang Ganti Kerugian kepada Termohon dilakukan oleh Panitera.
(4)Dalam hal Termohonhadir, Panitera membuat beritaacara penyerahan uang Ganti Kerugian kepada Termohonpada hari yang sarna dengan serah terimauang Ganti Kerugian.
(5)Dalam hal Termohon tidak hadir pada hari dan tanggal sebagairnana dimaksud pada ayat
(2), 7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut: Pasa129
(1)Dalam hal Termohon menolak untuk menerima uang sejumlah nilai Ganti Kerugian yang ditawarkan untuk dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(5)atau Termohon yang semula menyatakan kesediaan menerima pembayaran uang ganti kerugian tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), Ketua Pengadilan menetapkan hari sidang untuk memeriksa permohonan penitipan Ganti Kerugian yang memuat hal sebagai berikut: a. hari, tanggal dan waktu sidang; b. perintah kepada Juru Sita untuk memanggil Pemohon, Termohon dan pihak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4); dan c. pernberitahuan akan dilakukan penyirnpanan terhadap uang Ganti Kerugian di kas Kepaniteraan Pengadilan dalam hal Termohon kernbali menolak penawaran.
(2)Sidang sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan paling larnbat 2 (dua) Hari sejak penetapan hari sidang.
(3)Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan dengan amar:a. mengabulkan permohonan Pemohon; b. menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian dengan menyebutkan jumlah besaran ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dari/ atau bangunan serta pihak yang berhak menerima; c. memerintahkan panitera untuk melakukan penyimpanan uang Ganti Kerugian dan memberitahukannya kepada Termohon; dan d. membebankan biaya perkara kepada Pemohon. 8. Ketentuan

Pasal 29

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa129A

(1)Penyelesaian perrnohonan penitipan ganti kerugiansebagaimana diatur di dalam

Pasal 26

sampai dengan Pasal 29 wajib diselesaikan dalam tenggangwaktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan teregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan hingga penyampaian salinan Penetapan Ketua Pengadilantentang Penerimaan Permohonan.

(2)Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal atauberkedudukan di luar yurisdiksi pengadilan yang menangani permohonan, proses pemanggilanjpemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi, penanganan delegasi 9. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A,yang berbunyi sebagai berikut:(4) Panitera rnernbuat Berita Acara Penyirnpanan Penitipan Uang Ganti Kerugianyang ditandatanganioleh panitera dan 2 (dua) orang saksi serta Pemohondalam hal Pemohon hadir dengan rnenyebutkan jurnlah dan rinciannya untuk dicatat dalarn buku kas Kepaniteraan Pengadilan sebagai uang penitipanganti kerugian pada Hari yang sarna dengan pengucapan Penetapan Ketua Pengadilan.
(5)Dalam hal Pernohon, Terrnohon dan I atau pihak sebagairnana dirnaksud dalam

Pasal 27

ayat

(4)tidak hadir pada sidang sebagairnana dirnaksud pada ayat
(2)tidak rnenghalangi dilakukannya penyirnpananUang Ganti Kerugian.
(6)Oalam hal dikemudian hari Termohon bersedia rnenerima isi penetapan sebagaimana dirnaksud pada ayat
(3), Panitera Pengadilan menyerahkan uang ganti kerugian sesuai dengan isi penetapan kepada Terrnohon. Pasal II Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Pasa136 PermohonanPenitipan Ganti Kerugianyang telah didaftardan diregistrasi di Pengadilan sebelum diundangkannyaPeraturan Mahkamah Agungini dan berkas permohonanbelum diperiksa oleh Hakim, berlaku ketentuan dalam Peraturan MahkamahAgungini. 10. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut: panggilanjpemberitahuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung tentang penanganan ·bantuan panggilanjpemberitahuan dengan tetap berpedoman pada jangka waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat
(1).
(3)Hasil cetak (print out) dokumen elektronik relaas panggilan j pemberitahuan yang dikirimkan melalui surat elektronik atau faksimile merupakan relaas panggilan yang sah dan dapat dijadikan dasar bagiKetua Pengadilan untuk melangsungkan proses pemeriksaan. ~~EPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS RUSAN ADMINISTRASI HAGUNG ~~~~~. NDONESIA,-c-», SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 836 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTDBENNY RIYANTODiundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2021 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, TIDMUHAMMAD SYARIFUDDINDitetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2021 pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mengatur mengenai pengajuan keberatan pihak yang berhak kepada Pengadilan Negeri untuk memutus bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian dalam ha! musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan dan tata cara penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang . Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dalam Pasal 123mengubah ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan dengan mengatur bahwa Pengadilan Negeri paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari wajib menerima penitipan ganti kerugian, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan .untuk Kepentingan Umum tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum; c. bahwa untuk kelancaran pemeriksaan permohonan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk KepentinganUmum, maka Mahkamah Agung perlu mengatur kembaliTata Cara Permohonan dan Pemeriksaan Penitipan GantiKerugian ke PengadilanNegeri; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 24

(1)Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukanpermohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:a. pihak yang berhak menolak bentuk dan / ataubesarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapitidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan; b. pihak yang berhak menolak bentuk darr/ataubesarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan 3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

11.Jadwal Sidang adalah pembagian Pasa125

(1)Sebelum mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian, Pemohon wajib terlebih dahulu melakukan penyetoran uang ganti kerugian ke rekening Pengadilan pada waktu yang sama dengan penyetoran panjar biaya perkara yang akan dicatatkan oleh panitera pengadilan ke dalam buku jurnal keuangan konsinyasi dan buku kas bantu pengadilan untuk kemudian dicatatkan pula ke dalam buku induk keuangan pada kolom konsinyasi atau dalam hal tidak terdapat kolom konsinyasi dicatat dalam kolom keterangan sebagai konsinyasi.
(2)Permohonan Penitipan Ganti Kerugian diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya yang paling sedikit memuat: 4. Ketentuan

Pasal 25

(2)Bentuk Ganti Kerugian yang dapat dititipkan di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa uang dalam mata uang rupiah. a. Identitas Pemohon; 1) dalam hal Pemohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, pimpman instansi yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah terse but dan identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; atau 2) dalam hal Pemohon Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara/Daerahj badan hukum perdata lainnya, meliputi nama badan hukum, tempat kedudukan, identitas orang yang berwenang untuk mewakili badan hukum tersebut di Pengadilan, dan identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; b. Identitas Termohon; 1) dalam hal Termohon orang perorangan, meliputi nama, tempat tinggal, dan hubungan hukum dengan objek pengadaan tanah sebagai pihak yang berhak; 2) dalam hal Termohon badan hukum perdata, meliputi nama badan hukum perdata, tempat kedudukan dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak; 3) dalam hal Termohon instansi pemerintah, meliputi nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, dan hubungan hukum dengan objek pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak; atau 4) dalam hal Termohon masyarakat hukum adat, meliputi nama masyarakat hukum adat, alamat masyarakat hukum adat, fungsionaris masyarakat hukum adat dan hubungan hukum dengan objek danj'atau besar ganti kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan GantiKerugian atau putusan Pengadilan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap; 8) besaran nilai Ganti Kerugian yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon secara jelas, lengkap dan rinei;dan 9) waktu, tempat, dan cara pembayaran Ganti Kerugian. d. hal yang dimohonkan untuk ditetapkan:1) mengabulkan permohonan Pemohon; bentuk MusyawarahPenetapan Ganti Kerugian; 6) penyebutan putusan Pengadilan yang telahmemperolehkekuatan hukum tetap, dalamhal terdapat putusan tersebut; 7) penolakan Termohon atas serta berita acara pelaksanaan tempat hasil waktu dan 5) pengadaaan tanah sebagai pihak yang berhak; c. uraian yang menjadi dasar permohonan Penitipan Ganti Kerugian yang paling sedikitmeliputi:1) hubungan hukum Pemohon dengan objekpengadaan tanah; 2) hubungan hukum Termohon dengan objekpengadaan tanah sebagai pihak yang berhak; 3) penyebutan secara lengkap dan jelas suratkeputusan gubernur, bupati, atau walikotatentang penetapan lokasi pembangunan; 4) penyebutan besarnya nilai Ganti Kerugianberdasarkan penilaian penilai atau penilaipublik;penyebutan 2) menyatakan sah dan berharga Penitipan Ganti Kerugian dengan menyebutkan jumlah besarnya ganti kerugian, data fisikdan data yuridis bidang tanah darr/atau bangunan serta pihak yang berhak menerima;dan 3) pembebanan biaya perkara.
(3)Permohonan Penitipan Ganti Kerugian ditandatangani oleh Pemohonatau kuasanya dengandilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:a. bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon:1) dalam hal Pemohon instansi pemerintah, berupa fotokopi surat keputusan pengangkatanj penunjukan j tugas pimpinan instansi pemerintah tersebut; atau 2) dalam hal Pemohon Badan Hukum MilikNegarajBadan Usaha Milik NegarajDaerahjbadan hukum perdata lainnya, berupa fotokopi surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum, fotokopi keputusan pengangkatan orang yang mewakilibadan hukum di Pengadilanserta fotokopi KTP atau kartu identitas lainnya yang sah. b. fotokopi surat keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi pembangunan yang menunjukkan Pemohon sebagai Instansi yang memerlukan tanah; c. fotokopi dokumen untuk membuktikan Termohonsebagai pihak yang berhak atas objekpengadaan tanah; menyerahkan bukti pembayaran panjar biaya Pemohon setelah Berkas Terima Tandad. fotokopi dokumen yang menunjukkan tempat tinggal, domisili atau tempat kedudukan Termohon; e. fotokopi surat dari penilai atau penilai publik perihal mlai Ganti Kerugian; f. fotokopi berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian; g. fotokopisalinan putusan Pengadilanyang telahmemperolehkekuatan hukum tetap, dalam halsudah terdapat putusan; h. fotokopisurat penolakan Termohonatas beritukdanj atau besar Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atau putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika telah ada; 1. fotokopi dokumen surat gugatan atau keterangan dari panitera pengadilan yang bersangkutan dalam hal objek pengadaan tanahyang akan diberikan Ganti Kerugian sedang menjadiobjekperkara di pengadilan atau masihdipersengketakankepemilikannya; J. fotokopi surat keputusan peletakan sita atau surat keterangan pejabat yang meletakkan sitadalam hal objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita olehpejabat yang berwenang; k. fotokopi surat keterangan bank dan Sertifikat Hak Tanggungan dalam hal objek pengadaantanah yang akan diberikan Ganti Kerugian menjadijaminan di bank; 1. fotokopibukti penyetoran uang Ganti Kerugianke rekening Pengadilan.
(4)Dalam hal berkas permohonan penitipan Ganti Kerugian dinilai lengkap, Panitera memberikan Pasa127
(1)Panitera menyampaikan berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada Ketua Pengadilan pada hari yang sarna dengan penyampaian tanda terimaberkas lengkap sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 25 ayat (4).
(2)Dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerirna berkas permohonan dari Panitera, KetuaPengadilan menerbitkan penetapan yang memerintahkan Juru Sita Pengadilan dengan disertai oleh 2 (dua) orang saksi untuk melakukan penawaran pembayaran kepada Termohon di tempattinggalTermohon. 6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa126
(1)Permohonan penitipan Ganti Kerugian yang sudahIengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(4)dicatat dalam buku register konsinyasi dan diberi nomor.
(2)Dalam hal Pemohon mencabut permohonan yang telah dicatat dalam buku register konsinyasi tetapiberkas permohonan belum disampaikan kepada Ketua Pengadilan, Panitera menerbitkan akta pencabutan permohonan dan diberitahukan kepadaPemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan dan uang konsinyasi. 5. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: perkara dan penyetoran uang Ganti Kerugian ke rekening Pengadilanmelalui bank.
(3)Juru Sita disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksudpada ayat
(2)mendatangi Termohon di tempat tinggal Termohon paling lambat 2 (dua) Hari sejakPenetapan Ketua Pengadilan.
(4)Dalam hal Penitipan Ganti Kerugian diajukan dengan alasan objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang atau menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 .ayat (1) huruf d angka 3) dan angka 4), Juru Sita memberitahukan adanya permohonan Penitipan Ganti Kerugiankepada pejabat yang meletakkan sitaatau pemegangjaminan hak tanggungan.
(5)Juru Sita menyampaikan langsung kepada Termohon atau kuasanya kehendak untuk menawarkan pembayaran uang sejumlah nilai GantiKerugianyang diajukan Pemohon kepada Termohonberikut segala akibat dari penolakan penawaran pembayaran tersebut.
(6)Juru Sita membuat berita acara tentang pernyataankesediaan untuk menerima atau menolak uang Ganti Kerugian yang ditawarkan tersebut dengan ditandatangani oleh Juru Sita, saksi-saksi dan Termohon paling lambat 1 (satu) Hari sejak pelaksanaan penawaran pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(7)Tidak ditandatanganinya berita acara oleh Termohonsebagaimana dimaksud pada ayat
(6)tidak mempengaruhikeabsahan berita acara.
(8)Salinan berita acara sebagaimana dimaksud padaayat (6) disampaikan pula kepada Termohon dan pihak sebagaimanadimaksud pada ayat (4). penitipan uang Ganti Kerugian. penanganan proses melanjutkan Pengadilan Pasa128
(1)Juru Sita melaporkan pelaksanaan penawaran pembayaran Ganti Kerugian sebagaimana dimaksuddalam Pasal 27 kepada Ketua Pengadilan melaluiPanitera dengan melampirkan berita acara pernyataan kesediaan untuk menenma atau menolak uang Ganti Kerugian paling lambat 2 (dua)Hari sejak pelaksanaan penawaran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5).
(2)Dalam hal Termohonmenyatakan kesediaaan untukmenerima uang Ganti Kerugian, Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan yang memerintahkan JuruSita melalui Panitera untuk memanggil Pemohon dan Termohon yang mernuat perintah kepada Pemohon untuk menyerahkan uang ganti kerugian kepada Termohon.
(3)Dalam hal Pemohon tidak hadir pada panggilan sebagairnana dimaksud pada ayat
(2), penyerahan uang Ganti Kerugian kepada Termohon dilakukan oleh Panitera.
(4)Dalam hal Termohonhadir, Panitera membuat beritaacara penyerahan uang Ganti Kerugian kepada Termohonpada hari yang sarna dengan serah terimauang Ganti Kerugian.
(5)Dalam hal Termohon tidak hadir pada hari dan tanggal sebagairnana dimaksud pada ayat
(2), 7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut: Pasa129
(1)Dalam hal Termohon menolak untuk menerima uang sejumlah nilai Ganti Kerugian yang ditawarkan untuk dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(5)atau Termohon yang semula menyatakan kesediaan menerima pembayaran uang ganti kerugian tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), Ketua Pengadilan menetapkan hari sidang untuk memeriksa permohonan penitipan Ganti Kerugian yang memuat hal sebagai berikut: a. hari, tanggal dan waktu sidang; b. perintah kepada Juru Sita untuk memanggil Pemohon, Termohon dan pihak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4); dan c. pernberitahuan akan dilakukan penyirnpanan terhadap uang Ganti Kerugian di kas Kepaniteraan Pengadilan dalam hal Termohon kernbali menolak penawaran.
(2)Sidang sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan paling larnbat 2 (dua) Hari sejak penetapan hari sidang.
(3)Ketua Pengadilan menerbitkan penetapan dengan amar:a. mengabulkan permohonan Pemohon; b. menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian dengan menyebutkan jumlah besaran ganti kerugian, data fisik dan data yuridis bidang tanah dari/ atau bangunan serta pihak yang berhak menerima; c. memerintahkan panitera untuk melakukan penyimpanan uang Ganti Kerugian dan memberitahukannya kepada Termohon; dan d. membebankan biaya perkara kepada Pemohon. 8. Ketentuan

Pasal 29

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa129A

(1)Penyelesaian perrnohonan penitipan ganti kerugiansebagaimana diatur di dalam

Pasal 26

(2)Dalam hal salah satu pihak bertempat tinggal atauberkedudukan di luar yurisdiksi pengadilan yang menangani permohonan, proses pemanggilanjpemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi, penanganan delegasi 9. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A,yang berbunyi sebagai berikut:(4) Panitera rnernbuat Berita Acara Penyirnpanan Penitipan Uang Ganti Kerugianyang ditandatanganioleh panitera dan 2 (dua) orang saksi serta Pemohondalam hal Pemohon hadir dengan rnenyebutkan jurnlah dan rinciannya untuk dicatat dalarn buku kas Kepaniteraan Pengadilan sebagai uang penitipanganti kerugian pada Hari yang sarna dengan pengucapan Penetapan Ketua Pengadilan.
(5)Dalam hal Pernohon, Terrnohon dan I atau pihak sebagairnana dirnaksud dalam

Pasal 27

ayat

(4)tidak hadir pada sidang sebagairnana dirnaksud pada ayat
(2)tidak rnenghalangi dilakukannya penyirnpananUang Ganti Kerugian.
(6)Oalam hal dikemudian hari Termohon bersedia rnenerima isi penetapan sebagaimana dirnaksud pada ayat
(3), Panitera Pengadilan menyerahkan uang ganti kerugian sesuai dengan isi penetapan kepada Terrnohon. Pasal II Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Pasa136 PermohonanPenitipan Ganti Kerugianyang telah didaftardan diregistrasi di Pengadilan sebelum diundangkannyaPeraturan Mahkamah Agungini dan berkas permohonanbelum diperiksa oleh Hakim, berlaku ketentuan dalam Peraturan MahkamahAgungini. 10. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut: panggilanjpemberitahuan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Mahkamah Agung tentang penanganan ·bantuan panggilanjpemberitahuan dengan tetap berpedoman pada jangka waktu penyelesaian permohonan sebagaimana dimaksudpada ayat
(1).
(3)Hasil cetak (print out) dokumen elektronik relaas panggilan j pemberitahuan yang dikirimkan melalui surat elektronik atau faksimile merupakan relaas panggilan yang sah dan dapat dijadikan dasar bagiKetua Pengadilan untuk melangsungkan proses pemeriksaan. ~~EPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS RUSAN ADMINISTRASI HAGUNG ~~~~~. NDONESIA,-c-», SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 836 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTDBENNY RIYANTODiundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2021 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, TIDMUHAMMAD SYARIFUDDINDitetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 2021 pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 24

Pasal 5

Pasal 25

Pasal 29

Pasal 26

Pasal 27

Peraturan turunan (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 24

Pasal 5

Pasal 25

Pasal 29

Pasal 26

Pasal 27

Peraturan turunan (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024