Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 40
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN PENITIPAN GANTI KERUGIAN KE PENGADILAN NEGERI DALAM PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM.
BAB I
Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:
https://jdih.mahkamahagung.go.id/
BAB II KEBERATAN TERHADAP BENTUK DAN/ATAU BESARNYA GANTI KERUGIAN BERDASARKAN MUSYAWARAH PENETAPAN GANTI KERUGIAN Bagian Kesatu Kewenangan Pengadilan, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pengajuan Keberatan
BAB II
Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Keberatan terhadap bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian.
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan dalam bentuk permohonan. https://jdih.mahkamahagung.go.id/
Keberatan dapat diajukan oleh:
dan/atau
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian. Bagian Kedua Persyaratan Pengajuan Keberatan
1) dalam hal Pemohon Keberatan orang perseorangan, memuat nama, umur, tempat tinggal, dan pekerjaan Pemohon Keberatan dan/atau kuasanya; 2) dalam hal Pemohon Keberatan badan hukum perdata, memuat nama badan hukum perdata, tempat kedudukan, identitas orang yang berwenang untuk mewakili badan hukum perdata tersebut di Pengadilan, dan/atau identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; 3) dalam hal Pemohon Keberatan instansi pemerintah, memuat nama instansi pemerintah, tempat kedudukan, pimpinan instansi yang bertindak untuk dan atas nama instansi pemerintah tersebut; https://jdih.mahkamahagung.go.id/ 4) dalam hal Pemohon Keberatan masyarakat hukum adat, memuat nama masyarakat hukum adat yang masih hidup, alamat masyarakat hukum adat, dan fungsionaris masyarakat hukum adat tersebut;
1) nama dan tempat kedudukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; dan 2) nama dan tempat kedudukan Instansi yang memerlukan tanah;
1) kedudukan hukum Pemohon Keberatan sebagai pihak yang berhak; 2) penjelasan pengajuan Keberatan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian dalam hal Pemohon Keberatan mempunyai dokumen berita acara hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian; 3) alasan-alasan Keberatan menyebutkan secara jelas hal-hal yang pada pokoknya menerangkan bahwa bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian merugikan Pemohon Keberatan;
1) mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan; 2) menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian sesuai tuntutan Pemohon Keberatan; 3) menghukum Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian Ganti Kerugian sesuai tuntutan Pemohon Keberatan; https://jdih.mahkamahagung.go.id/ 4) menghukum Terrmohon Keberatan untuk membayar biaya perkara.
Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditandatangani oleh Pemohon Keberatan atau kuasanya dengan dilampiri alat bukti pendahuluan berupa:
1) dalam hal Keberatan diajukan oleh orang perseorangan, berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas lainnya yang sah; 2) dalam hal Keberatan diajukan oleh badan hukum perdata yang telah berbadan hukum, berupa fotocopy surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan badan hukum atau akta pendirian bagi perserikatan perdata lainya, fotocopy keputusan pengangkatan orang yang mewakili badan hukum atau perserikatan perdata lainnya serta fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya yang sah; 3) dalam hal Keberatan diajukan oleh instansi pemerintah, berupa fotocopy surat keputusan pengangkatan atau surat penunjukan atau surat tugas dari pimpinan instansi pemerintah tersebut; 4) dalam hal Keberatan diajukan oleh masyarakat hukum adat yang masih hidup, berupa fotocopy kartu identitas fungsionaris masyarakat hukum adat tersebut.
Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Keberatan https://jdih.mahkamahagung.go.id/
Fotocopy alat bukti pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, dan b, wajib dibubuhi meterai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Registrasi Perkara dan Penjadwalan Persidangan
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan