DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung ten tang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Menimbang PERATURANMAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIANOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TATACARA PENGAJUAN KEBERATANTERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGANUSAHA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA SALINAN 1. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herzien Inlandsch Reglement) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44; 2. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtreglement voor de Buitengewesten), StaatsbladTahun 1927 Nomor 227; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ten tang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ten tang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079); Mengingat Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan KPPU. 2. Pengadilan Negeri adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, di temp at kedudukan hukum usaha pelaku usaha. 3. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 4. Terlapor adalah pelaku us aha darr/ atau pihak lain yang dilaporkan ke KPPU dan/ atau yang diperiksa atas inisiatif KPPU karena dugaan melakukan pelanggaran terhadap

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 6

(1)Dalarn hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Terlapor untuk Putusan KPPU yang sarna tetapi berbeda temp at kedudukan hukurnnya, KPPU dapat rnengajukan perrnohonan tertulis kepada Mahkarnah Agung untuk rnenunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan Negeri mana yang akan rnerneriksa Keberatan tersebut.
(2)Perrnohonan sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)diternbuskan oleh KPPUkepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang rnenerirna permohonan Keberatan.
(3)Pengadilan Negeri yang rnenerirna ternbusan perrnohonan tersebut harus rnenghentikan perneriksaan dan rnenunggu penunjukan Mahkarnah Agung.
(4)Setelah rnenerirna perrnohonan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Mahkarnah Agung dalarn waktu paling larna

Pasal 5

(1)Dalarn hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan terhadap Putusan KPPUyang sarna di Pengadilan Negeri yang sarna tetapi terdaftar dengan nornor yang berbeda, Ketua Pengadilan Negeri rnenunjuk salah satu rnajelis hakirn untuk rnenangani penggabungan Keberatan tersebut dan rnernberikan ternbusan penunjukan kepada rnajelis hakirn yang tidak rnenangani Keberatan.
(2)Majelis hakirn yang tidak menangani Keberatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)harus rnengeluarkan penetapan penghentian perneriksaan perkara. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalarn hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Terlapor untuk Putusan KPPU yang sarna di Pengadilan Negeri yang sarna, perkara terse but didaftarkan dengan nornor yang sarna.

Pasal 8

(1)Setelah menerima Keberatan, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang mempunyai pengetahuan cukup dibidang hukum persaingan usaha.
(2)Dalam hal terjadi penggabungan, Ketua Pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara penggabungan tersebut, setelah seluruh berkas perkara yang digabungkan diterima lengkap.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani penggabungan Keberatan menerima seluruh berkas perkara dari majelis hakim yang tidak menangani keberatan darr/ atau dari Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
(4)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat
(2)dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dimulainya pemeriksaan Keberatan.

Pasal 7

(1)Pemohon Keberatan wajib menyerahkan surat kuasa, permohonan Keberatan, dan salinan Putusan KPPU.
(2)Panitera mengembalikan berkas kepada pemohon Keberatan yang tidak melengkapi berkas perkara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 7 (tujuh) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa Keberatan tersebut.
(5)Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerimapemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara beserta sisa panjar biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

Pasal 10

(1)Pemohon Keberatan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal terjadi penggabungan perkara permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Zatau

Pasal 6

ayat

(1), panjar biaya perkara digabungkan menjadi 1 (satu).
(3)Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menenma pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan sisa panjar biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.
(4)Dalam hal terdapat kekurangan panjar biaya perkara, Pengadilan Negeri dapat meminta tambahan panjar biaya perkara kepada pemohon Keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(5)Sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada pemohon Keberatan yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIII PANJARBIAYA PERKARA Pasal 9
(1)Dalam hal terdapat Keberatan, KPPU wajib menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara Keberatan pada hari sidang pertama.
(2)Dalam hal terjadi penggabungan perkara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak berlaku, kecuali KPPUbelummenyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri yang memeriksa.

Pasal 14

(1)Putusan KPPU baik yang tidak diajukan keberatan maupun yang telah diperiksa dan diputus melalui prosedur Keberatan, serta telah berkekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan secara sukarela oleh Terlapor paling lamb at 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembacaan putusan dan Zatau sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.
(2)Dalam hal Terlapor tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum Terlapor.

BAB VI

PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 13

(1)Maje1is hakim membacakan putusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan Keberatan.
(2)Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untukumum. BABV PUTUSAN

Pasal 12

Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar salinan Putusan KPPU dan berkas perkaranya.Pasal 11 Pemeriksaan Keberatan dilakukan tanpa melalui proses mediasi. BABIV TATACARAPEMERIKSAAN KEBERATAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Terhadap putusan Keberatan, Terlapor dan Zatau KPPUhanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir.

(3)Permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diajukan setelah KPPU mendaftarkan putusannya ke Pengadilan Negeri temp at kedudukan hukum Terlapor.
(4)Dalam hal terdapat Putusan KPPU yang telah diperiksa dan diputus melalui prosedur Keberatan dan telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut.
(5)Berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh KPPU, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan teguran (aanmaning) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Dalam hal teguran (aanmaning) sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)tidak dilaksanakan oleh Terlapor, maka berdasarkan permohonan yang diajukan oleh KPPU,Ketua Pengadilan Negeri melakukan sita eksekusi terhadap aset milik Terlapor dan selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. KETUAMAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA,ttdMUHAMMAD HATTAALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 17
(1)Penanganan Keberatan terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Negeri yang masih dalam proses persidangan, tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
(2)Hukum Acara Perdata tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY ABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 941 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttdWIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2019

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 6

(1)Dalarn hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Terlapor untuk Putusan KPPU yang sarna tetapi berbeda temp at kedudukan hukurnnya, KPPU dapat rnengajukan perrnohonan tertulis kepada Mahkarnah Agung untuk rnenunjuk salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan Pengadilan Negeri mana yang akan rnerneriksa Keberatan tersebut.
(2)Perrnohonan sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)diternbuskan oleh KPPUkepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang rnenerirna permohonan Keberatan.
(3)Pengadilan Negeri yang rnenerirna ternbusan perrnohonan tersebut harus rnenghentikan perneriksaan dan rnenunggu penunjukan Mahkarnah Agung.
(4)Setelah rnenerirna perrnohonan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), Mahkarnah Agung dalarn waktu paling larna

Pasal 5

(1)Dalarn hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan terhadap Putusan KPPUyang sarna di Pengadilan Negeri yang sarna tetapi terdaftar dengan nornor yang berbeda, Ketua Pengadilan Negeri rnenunjuk salah satu rnajelis hakirn untuk rnenangani penggabungan Keberatan tersebut dan rnernberikan ternbusan penunjukan kepada rnajelis hakirn yang tidak rnenangani Keberatan.
(2)Majelis hakirn yang tidak menangani Keberatan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)harus rnengeluarkan penetapan penghentian perneriksaan perkara. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Dalarn hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Terlapor untuk Putusan KPPU yang sarna di Pengadilan Negeri yang sarna, perkara terse but didaftarkan dengan nornor yang sarna.

Pasal 8

(1)Setelah menerima Keberatan, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim yang mempunyai pengetahuan cukup dibidang hukum persaingan usaha.
(2)Dalam hal terjadi penggabungan, Ketua Pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara penggabungan tersebut, setelah seluruh berkas perkara yang digabungkan diterima lengkap.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari setelah majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani penggabungan Keberatan menerima seluruh berkas perkara dari majelis hakim yang tidak menangani keberatan darr/ atau dari Pengadilan Negeri lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
(4)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat
(2)dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak dimulainya pemeriksaan Keberatan.

Pasal 7

(1)Pemohon Keberatan wajib menyerahkan surat kuasa, permohonan Keberatan, dan salinan Putusan KPPU.
(2)Panitera mengembalikan berkas kepada pemohon Keberatan yang tidak melengkapi berkas perkara sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 7 (tujuh) hari menunjuk Pengadilan Negeri yang memeriksa Keberatan tersebut.
(5)Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerimapemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara beserta sisa panjar biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.

Pasal 10

(1)Pemohon Keberatan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal terjadi penggabungan perkara permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Zatau

Pasal 6

ayat

(1), panjar biaya perkara digabungkan menjadi 1 (satu).
(3)Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menenma pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan sisa panjar biaya perkara ke Pengadilan Negeri yang ditunjuk.
(4)Dalam hal terdapat kekurangan panjar biaya perkara, Pengadilan Negeri dapat meminta tambahan panjar biaya perkara kepada pemohon Keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(5)Sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada pemohon Keberatan yang berhak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIII PANJARBIAYA PERKARA Pasal 9
(1)Dalam hal terdapat Keberatan, KPPU wajib menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara Keberatan pada hari sidang pertama.
(2)Dalam hal terjadi penggabungan perkara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak berlaku, kecuali KPPUbelummenyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya ke Pengadilan Negeri yang memeriksa.

Pasal 14

(1)Putusan KPPU baik yang tidak diajukan keberatan maupun yang telah diperiksa dan diputus melalui prosedur Keberatan, serta telah berkekuatan hukum tetap, harus dilaksanakan secara sukarela oleh Terlapor paling lamb at 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembacaan putusan dan Zatau sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.
(2)Dalam hal Terlapor tidak melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum Terlapor.

BAB VI

PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 13

(1)Maje1is hakim membacakan putusan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan Keberatan.
(2)Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untukumum. BABV PUTUSAN

Pasal 12

Pemeriksaan Keberatan dilakukan hanya atas dasar salinan Putusan KPPU dan berkas perkaranya.Pasal 11 Pemeriksaan Keberatan dilakukan tanpa melalui proses mediasi. BABIV TATACARAPEMERIKSAAN KEBERATAN

Pasal 16

Pasal 15

Terhadap putusan Keberatan, Terlapor dan Zatau KPPUhanya dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai upaya hukum terakhir.

(3)Permohonan eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diajukan setelah KPPU mendaftarkan putusannya ke Pengadilan Negeri temp at kedudukan hukum Terlapor.
(4)Dalam hal terdapat Putusan KPPU yang telah diperiksa dan diputus melalui prosedur Keberatan dan telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut.
(5)Berdasarkan permohonan eksekusi yang diajukan oleh KPPU, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan teguran (aanmaning) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Dalam hal teguran (aanmaning) sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)tidak dilaksanakan oleh Terlapor, maka berdasarkan permohonan yang diajukan oleh KPPU,Ketua Pengadilan Negeri melakukan sita eksekusi terhadap aset milik Terlapor dan selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. KETUAMAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA,ttdMUHAMMAD HATTAALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 17
(1)Penanganan Keberatan terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Negeri yang masih dalam proses persidangan, tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU, sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
(2)Hukum Acara Perdata tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung ini. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY ABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 941 DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttdWIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 2019

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 6

Pasal 14

PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 6

Pasal 14

PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 15

Peraturan turunan (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021