Dalam Peraturan Mahkamah Agung" ini yang dimaksud dengan:
1.Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus pada pengadilan negen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB I KETENTUANUMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI PENGADILANNIAGA.
10.Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 142);
11.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916);
Menetapkan Pasal 2
(1)Keberatan hanya dapat diajukan oleh Terlapor.
(2)Keberatan diperiksa dan diputus oleh hakim majelis.
(3)Dalam hal diajukan Keberatan, KPPU merupakan pihak termohon.
(4)Dalam hal Keberatan diajukan oleh 1 (satu) Pemohon Keberatan atau lebih terhadap putusan KPPU yang sama dan terdapat Terlapor lain dalam putusan KPPU tersebut yang tidak mengajukan Keberatan, maka terhadap BABII KEBERATANDANTATACARAPENGAJUANKEBERATAN
2.Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Niaga yang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
3.Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4.Terlapor adalah pelaku usaha dan.' atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang dilaporkan ke KPPU dan Zatau yang diperiksa atas inisiatif KPPUkarena dugaan melakukan pelanggaran terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5.Pemohon Keberatan adalah Terlapor yang mengajukan Keberatan.
6.Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.
7.Hari adalah hari kalender.
Pasa15
(1)Keberatan dapat diajukan dengan menggunakan administrasi perkara elektronik sesuai dengan Sistem Informasi Pengadilan.
Pasa14
(1)Dalam pengajuan Keberatan, Pemohon Keberatan wajib menyerahkan:
a.surat kuasa;
b.permohonan Keberatan;
c.salinan putusan KPPU;dan
d.salinan jaminan bank yang dilegalisir.
(2)Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memuat alasan yang menjadi Keberatan dari Pemohon Keberatan.
(3)Salinan jamman bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diserahkan dalam hal putusan KPPU memuat sanksi tindakan administratif berupa denda.
(4)Panitera mendaftarkan berkas Pemohon Keberatan yang telah lengkap.
Pasa13
(1)Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan KPPUjika Pemohon Keberatan hadir atau setelah tanggal pemberitahuan putusan KPPU jika Pemohon Keberatan tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
(2)Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga sesuai dengan tata cara pendaftaran Keberatan.
(3)Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon Keberatan untuk putusan KPPU yang sarna di Pengadilan Niaga yang sarna, perkara tersebut didaftarkan dengan nomor yang sarna.
Terlapor terse but putusan KPPU berkekuatan hukum tetap. Pasa18
(1)Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon Keberatan untuk putusan KPPU yang sarna Pasa17
(1)Setelah menenma Keberatan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk majelis hakim yang terdiri dari hakim bersertifikat persaingan usaha.
(2)Dalam hal belum terdapat hakim bersertifikat persaingan usaha, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk majelis hakim yang pernah memutus perkara Keberatan terhadap putusan KPPU.
(3)Dalam hal belum terdapat hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perkara Keberatan diperiksa oleh Ketua Pengadilan Niaga secara ex officio sebagai ketua majelis.
Pasa16
(1)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan terhadap putusan KPPU yang sarna di Pengadilan Niaga yang sarna tetapi terdaftar dengan nomor yang berbeda, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk salah satu majelis hakim untuk menangam penggabungan Keberatan tersebut dan memberikari tembusan penunjukan kepada majelis hakim yang tidak menangani Keberatan.
(2)Majelis hakim yang tidak menangam Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.
(2)Dalam hal Keberatan diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan, proses pemanggilan atau pemberitahuan sidang, persidangan, pembacaan dan penyampaian putusan dilakukan secara elektronik.
(3)Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan persetujuan KPPU.
Pasa19
(1)Setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah seluruh berkas perkara yang digabungkan diterima lengkap, Ketua Pengadilan Niaga yang ditunjuk menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara penggabungan tersebut.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani penggabungan Keberatan menerima seluruh berkas perkara dari majelis hakim yang tidak menangani Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) darr/ atau dari Pengadilan Niaga lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5).
Pengadilan Niaga yang menerima permohonan Keberatan.
(3)Pengadilan Niaga yang rnenerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung.
(4)Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari menunjuk Pengadilan Niaga yang memeriksa Keberatan tersebut.
(5)Setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Pengadilan Niaga yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Niaga yang ditunjuk.
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPPU kepada seluruh Ketua Permohonan ditembuskan
(2)tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Niaga disertai dengan usulan tempat Pengadilan Niaga yang akan memeriksa Keberatan tersebut.