DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 16 September 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat beberapa perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berdampak kepada beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; penanganan perkara Komisi Pengawas perkembangan permasalahan keberatan terhadap putusan
a.bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sudah tidak memadai lagi untuk menampung Menimbang KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATACARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAANKEBERATANTERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI PENGADILANNIAGA KETUA MAHKAMAH AGUNG SALINAN )
l.Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);
1. 2.Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga; sebagaimana

c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta mewujudkan proses yang transparan dan akuntabel dalam pemeriksaan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Mahkamah Agung perlu menerbitkan ketentuan baru mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan Mengingat Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
1. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Norr.or 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
2. 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. 7.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. 8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung" ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus pada pengadilan negen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI PENGADILANNIAGA.
10.Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 142);
11.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916); Menetapkan Pasal 2

(1)Keberatan hanya dapat diajukan oleh Terlapor.
(2)Keberatan diperiksa dan diputus oleh hakim majelis.
(3)Dalam hal diajukan Keberatan, KPPU merupakan pihak termohon.
(4)Dalam hal Keberatan diajukan oleh 1 (satu) Pemohon Keberatan atau lebih terhadap putusan KPPU yang sama dan terdapat Terlapor lain dalam putusan KPPU tersebut yang tidak mengajukan Keberatan, maka terhadap BABII KEBERATANDANTATACARAPENGAJUANKEBERATAN

2.Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Niaga yang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
3.Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4.Terlapor adalah pelaku usaha dan.' atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang dilaporkan ke KPPU dan Zatau yang diperiksa atas inisiatif KPPUkarena dugaan melakukan pelanggaran terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5.Pemohon Keberatan adalah Terlapor yang mengajukan Keberatan.
6.Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.
7.Hari adalah hari kalender. Pasa15

(1)Keberatan dapat diajukan dengan menggunakan administrasi perkara elektronik sesuai dengan Sistem Informasi Pengadilan. Pasa14
(1)Dalam pengajuan Keberatan, Pemohon Keberatan wajib menyerahkan:
1. a.surat kuasa;
2. b.permohonan Keberatan;
3. c.salinan putusan KPPU;dan
4. d.salinan jaminan bank yang dilegalisir.
(2)Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memuat alasan yang menjadi Keberatan dari Pemohon Keberatan.
(3)Salinan jamman bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diserahkan dalam hal putusan KPPU memuat sanksi tindakan administratif berupa denda.
(4)Panitera mendaftarkan berkas Pemohon Keberatan yang telah lengkap. Pasa13
(1)Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan KPPUjika Pemohon Keberatan hadir atau setelah tanggal pemberitahuan putusan KPPU jika Pemohon Keberatan tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
(2)Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga sesuai dengan tata cara pendaftaran Keberatan.
(3)Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon Keberatan untuk putusan KPPU yang sarna di Pengadilan Niaga yang sarna, perkara tersebut didaftarkan dengan nomor yang sarna. Terlapor terse but putusan KPPU berkekuatan hukum tetap. Pasa18
(1)Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon Keberatan untuk putusan KPPU yang sarna Pasa17
(1)Setelah menenma Keberatan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk majelis hakim yang terdiri dari hakim bersertifikat persaingan usaha.
(2)Dalam hal belum terdapat hakim bersertifikat persaingan usaha, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk majelis hakim yang pernah memutus perkara Keberatan terhadap putusan KPPU.
(3)Dalam hal belum terdapat hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perkara Keberatan diperiksa oleh Ketua Pengadilan Niaga secara ex officio sebagai ketua majelis. Pasa16
(1)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan terhadap putusan KPPU yang sarna di Pengadilan Niaga yang sarna tetapi terdaftar dengan nomor yang berbeda, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk salah satu majelis hakim untuk menangam penggabungan Keberatan tersebut dan memberikari tembusan penunjukan kepada majelis hakim yang tidak menangani Keberatan.
(2)Majelis hakim yang tidak menangam Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.
(2)Dalam hal Keberatan diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan, proses pemanggilan atau pemberitahuan sidang, persidangan, pembacaan dan penyampaian putusan dilakukan secara elektronik.
(3)Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan persetujuan KPPU. Pasa19
(1)Setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah seluruh berkas perkara yang digabungkan diterima lengkap, Ketua Pengadilan Niaga yang ditunjuk menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara penggabungan tersebut.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani penggabungan Keberatan menerima seluruh berkas perkara dari majelis hakim yang tidak menangani Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) darr/ atau dari Pengadilan Niaga lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5). Pengadilan Niaga yang menerima permohonan Keberatan.
(3)Pengadilan Niaga yang rnenerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung.
(4)Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari menunjuk Pengadilan Niaga yang memeriksa Keberatan tersebut.
(5)Setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Pengadilan Niaga yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Niaga yang ditunjuk. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPPU kepada seluruh Ketua Permohonan ditembuskan
(2)tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Niaga disertai dengan usulan tempat Pengadilan Niaga yang akan memeriksa Keberatan tersebut.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 11

(1)Pemohon Keberatan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal terjadi penggabungan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) darr/ atau penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), panjar biaya perkara digabungkan menjadi 1 (satu).
(3)Dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah menenma pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga yang tidak ditunjuk harus mengirimkan sisa panjar biaya perkara ke Pengadilan Niaga yang ditunjuk.
(4)Dalam hal terdapat kekurangan panjar biaya perkara, Pengadilan Niaga dapat meminta tambahan panjar biaya perkara kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIII PANJARBIAYAPERKARA

Pasal 10

(1)Dalam hal terdapat Keberatan, KPPU menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Niaga yang merneriksa perkara Keberatan pada Hari sidang pertama.
(2)Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) namun KPPU belum menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya, KPPU menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Niaga yang ditunjuk Mahkamah Agung pada Hari sidang pertama.

Pasal 14

(1)Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup, majelis hakim dapat menyelesaikan

Pasal 13

(1)Pemeriksaan Keberatan dilakukan terhadap aspek formil dan.' atau materiil berdasarkan salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya.
(2)Majelis hakim menolak permohonan Keberatan yang tidak memuat alasan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)Berdasarkan persetujuan majelis hakim, Pemohon Keberatan dapat mengajukan saksi darr/ atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU namun keterangannya tidak dimuat atau tidak dipertimbangkan dalam Putusan KPPU, atau ditolak kehadirannya memberikan keterangan, untuk didengar keterangannya dalam persidangan.
(4)Dalam hal Pemohon Keberatan mengajukan saksi darr/ atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPU dapat mengajukan saksi dany atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU, untuk memperkuat dalilnya.
(5)Pemohon Keberatan tidak dapat mengajukan bukti surat danl atau dokumen, baik yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU, maupun bukti surat dany atau dokumen baru.

Pasal 12

Pemeriksaan Keberatan dilakukan tanpa melalui proses mediasi. BABIV TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN

Pasal 16

(1)Terhadap putusan Keberatan, Pemohon Keberatan dany atau KPPU dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari setelah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga.
(2)Upaya hukum kasasi bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.

BAB VI

KASASI

Pasal 15

(1)Dalam hal telah menyelesaikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), majelis hakim dapat mengucapkan putusan tanpa harus menunggu 3 (tiga) bulan.
(2)Dalam hal majelis hakim mengucapkan putusan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, majelis hakim wajib menuangkan alasan dan pertimbangan menyelesaikan perneriksaan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dalam putusan.
(3)Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. BABV PUTUSAN pemeriksaan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Pasal 19

Dalam hal putusan telah diperiksa dan diputus melalui prosedur Keberatan serta telah berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan dengan sukarela oleh Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, KPPU mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Niaga yang memutus perkara tersebut.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terdapat beberapa perubahan terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berdampak kepada beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; penanganan perkara Komisi Pengawas perkembangan permasalahan keberatan terhadap putusan
a.bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sudah tidak memadai lagi untuk menampung Menimbang KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATACARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAANKEBERATANTERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI PENGADILANNIAGA KETUA MAHKAMAH AGUNG SALINAN )
l.Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 52);
1. 2.Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 227);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemeriksaan Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga; sebagaimana

c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta mewujudkan proses yang transparan dan akuntabel dalam pemeriksaan keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Mahkamah Agung perlu menerbitkan ketentuan baru mengenai tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan Mengingat Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
1. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Norr.or 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
2. 6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. 7.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. 8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung" ini yang dimaksud dengan:

1.Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus pada pengadilan negen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DI PENGADILANNIAGA.
10.Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 142);
11.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
13.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 916); Menetapkan Pasal 2

(1)Keberatan hanya dapat diajukan oleh Terlapor.
(2)Keberatan diperiksa dan diputus oleh hakim majelis.
(3)Dalam hal diajukan Keberatan, KPPU merupakan pihak termohon.
(4)Dalam hal Keberatan diajukan oleh 1 (satu) Pemohon Keberatan atau lebih terhadap putusan KPPU yang sama dan terdapat Terlapor lain dalam putusan KPPU tersebut yang tidak mengajukan Keberatan, maka terhadap BABII KEBERATANDANTATACARAPENGAJUANKEBERATAN

2.Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Niaga yang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
3.Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disingkat KPPU adalah komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
4.Terlapor adalah pelaku usaha dan.' atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain yang dilaporkan ke KPPU dan Zatau yang diperiksa atas inisiatif KPPUkarena dugaan melakukan pelanggaran terhadap Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5.Pemohon Keberatan adalah Terlapor yang mengajukan Keberatan.
6.Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.
7.Hari adalah hari kalender. Pasa15

(1)Keberatan dapat diajukan dengan menggunakan administrasi perkara elektronik sesuai dengan Sistem Informasi Pengadilan. Pasa14
(1)Dalam pengajuan Keberatan, Pemohon Keberatan wajib menyerahkan:
1. a.surat kuasa;
2. b.permohonan Keberatan;
3. c.salinan putusan KPPU;dan
4. d.salinan jaminan bank yang dilegalisir.
(2)Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memuat alasan yang menjadi Keberatan dari Pemohon Keberatan.
(3)Salinan jamman bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diserahkan dalam hal putusan KPPU memuat sanksi tindakan administratif berupa denda.
(4)Panitera mendaftarkan berkas Pemohon Keberatan yang telah lengkap. Pasa13
(1)Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung setelah tanggal pembacaan putusan KPPUjika Pemohon Keberatan hadir atau setelah tanggal pemberitahuan putusan KPPU jika Pemohon Keberatan tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
(2)Keberatan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga sesuai dengan tata cara pendaftaran Keberatan.
(3)Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon Keberatan untuk putusan KPPU yang sarna di Pengadilan Niaga yang sarna, perkara tersebut didaftarkan dengan nomor yang sarna. Terlapor terse but putusan KPPU berkekuatan hukum tetap. Pasa18
(1)Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon Keberatan untuk putusan KPPU yang sarna Pasa17
(1)Setelah menenma Keberatan, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk majelis hakim yang terdiri dari hakim bersertifikat persaingan usaha.
(2)Dalam hal belum terdapat hakim bersertifikat persaingan usaha, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk majelis hakim yang pernah memutus perkara Keberatan terhadap putusan KPPU.
(3)Dalam hal belum terdapat hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perkara Keberatan diperiksa oleh Ketua Pengadilan Niaga secara ex officio sebagai ketua majelis. Pasa16
(1)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Keberatan terhadap putusan KPPU yang sarna di Pengadilan Niaga yang sarna tetapi terdaftar dengan nomor yang berbeda, Ketua Pengadilan Niaga menunjuk salah satu majelis hakim untuk menangam penggabungan Keberatan tersebut dan memberikari tembusan penunjukan kepada majelis hakim yang tidak menangani Keberatan.
(2)Majelis hakim yang tidak menangam Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.
(2)Dalam hal Keberatan diajukan melalui Sistem Informasi Pengadilan, proses pemanggilan atau pemberitahuan sidang, persidangan, pembacaan dan penyampaian putusan dilakukan secara elektronik.
(3)Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memerlukan persetujuan KPPU. Pasa19
(1)Setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari setelah seluruh berkas perkara yang digabungkan diterima lengkap, Ketua Pengadilan Niaga yang ditunjuk menunjuk majelis hakim untuk memeriksa perkara penggabungan tersebut.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah majelis hakim yang ditunjuk untuk menangani penggabungan Keberatan menerima seluruh berkas perkara dari majelis hakim yang tidak menangani Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) darr/ atau dari Pengadilan Niaga lain yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5). Pengadilan Niaga yang menerima permohonan Keberatan.
(3)Pengadilan Niaga yang rnenerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan Mahkamah Agung.
(4)Setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari menunjuk Pengadilan Niaga yang memeriksa Keberatan tersebut.
(5)Setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari Pengadilan Niaga yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Niaga yang ditunjuk. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPPU kepada seluruh Ketua Permohonan ditembuskan
(2)tetapi berbeda tempat kedudukan hukumnya, KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu Pengadilan Niaga disertai dengan usulan tempat Pengadilan Niaga yang akan memeriksa Keberatan tersebut.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 11

(1)Pemohon Keberatan membayar panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal terjadi penggabungan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) darr/ atau penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), panjar biaya perkara digabungkan menjadi 1 (satu).
(3)Dalam waktu 7 (tujuh) Hari setelah menenma pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga yang tidak ditunjuk harus mengirimkan sisa panjar biaya perkara ke Pengadilan Niaga yang ditunjuk.
(4)Dalam hal terdapat kekurangan panjar biaya perkara, Pengadilan Niaga dapat meminta tambahan panjar biaya perkara kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIII PANJARBIAYAPERKARA

Pasal 10

(1)Dalam hal terdapat Keberatan, KPPU menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Niaga yang merneriksa perkara Keberatan pada Hari sidang pertama.
(2)Dalam hal Keberatan diajukan oleh lebih dari 1 (satu) Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) namun KPPU belum menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya, KPPU menyerahkan salinan putusan dan berkas perkaranya kepada Pengadilan Niaga yang ditunjuk Mahkamah Agung pada Hari sidang pertama.

Pasal 14

(1)Pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2)Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup, majelis hakim dapat menyelesaikan

Pasal 13

(1)Pemeriksaan Keberatan dilakukan terhadap aspek formil dan.' atau materiil berdasarkan salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya.
(2)Majelis hakim menolak permohonan Keberatan yang tidak memuat alasan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)Berdasarkan persetujuan majelis hakim, Pemohon Keberatan dapat mengajukan saksi darr/ atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU namun keterangannya tidak dimuat atau tidak dipertimbangkan dalam Putusan KPPU, atau ditolak kehadirannya memberikan keterangan, untuk didengar keterangannya dalam persidangan.
(4)Dalam hal Pemohon Keberatan mengajukan saksi darr/ atau ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPU dapat mengajukan saksi dany atau ahli yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU, untuk memperkuat dalilnya.
(5)Pemohon Keberatan tidak dapat mengajukan bukti surat danl atau dokumen, baik yang pernah diajukan dalam pemeriksaan di KPPU, maupun bukti surat dany atau dokumen baru.

Pasal 12

Pemeriksaan Keberatan dilakukan tanpa melalui proses mediasi. BABIV TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN

Pasal 16

(1)Terhadap putusan Keberatan, Pemohon Keberatan dany atau KPPU dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari setelah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga.
(2)Upaya hukum kasasi bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali.

BAB VI

KASASI

Pasal 15

(1)Dalam hal telah menyelesaikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), majelis hakim dapat mengucapkan putusan tanpa harus menunggu 3 (tiga) bulan.
(2)Dalam hal majelis hakim mengucapkan putusan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, majelis hakim wajib menuangkan alasan dan pertimbangan menyelesaikan perneriksaan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dalam putusan.
(3)Pengucapan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. BABV PUTUSAN pemeriksaan dalam jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 19

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 16

Pasal 15

Pasal 19

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1985

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019