DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012

Nomor: 4
Tahun: 2012
Ditetapkan: 30 Juli 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal. 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun ~995 tentang Kepabeanan, perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara;
b.bahwa Undang-Undang Kepabeanan belum mengatur dengan jelas dan rind tentang syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta dari kawasan pabean; .
c.bahwa untuk kelancaran pemeriksaan permohonan penetapan per.ntah penanqquhan sementara tersebut, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk mengatur tentanq syarat-syarat. tat a cara, pemeriksaan dan' penerbitan perintah penanqquhan sementara . Menimbanq MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PERINT AH PENANGGUHAN SEMENTARA TENTANG NOMOR 4 TAHUN 2012 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG KETUA MAHKAMAH AGUNG . ", ... 2 .. " Permohonan perintah penangguhan sementara harus dilengkapi dengan:

(1). Bukti kepemilikan merek atau hak cipta;
(2). Bukti pendukung yang dapat digunakan sebagai petunjuk awal adanya pelanggaran merek atau hak cipta;
(3). Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan sementara pengeluarannya antara lain Nomor Surat Muatan . Angkutan Laut (bill of lading) atau Nomor Surat Muatan Angkutan Udara (airway bill), Nomor Sarana Pengangkut, jenis dan jumlah barang, pelabuhan tujuan, negara asal;
(4). Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank setara dengan nilai barang yang akan ditangguhkan pengeluarannya serta biaya yang akan timbul akibat adanya perintah penangguhan sementara; dan Pasal 2 SYARAT DAN TAT A CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

1.Perintah Penangguhan Sementara, adalah suatu perintah tertulis berupa penetapan dari Ketua Pengadilan Niaga pad a Pengadilan Negeri setempat kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean, berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta yang dilindungi di Indonesia; .
2.Pengadilan adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukurn Kawasan Pabean setempat berada.
3.Permohonan adalah permintaan pemohon untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor sebagaimana disebutkan pad a angka 1.
4.Pemohon adalah pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta yang merninta perintah penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean.
5.Termohon adalah orang yang menguasai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean.
6.Hari adalah hari kerja.
7.Juru Sita adalah juru sita pada Pengadilan.
8.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tug as tertentu berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan. Pasal 1

Menetapkan

MENETAPKAN MEMUTUSKAN .3 "I '. Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan, di dalam penetapan mencantumkan . amar:

a.Mengabulkan permohonan Pemohon.
b.Menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang dari kawasan pabean selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan oleh Pejabat Bea Cukai. . .
c.Memerintahkan kepada Pejabat Bea Cukai setempat untuk melaksanakan penetapan perintah penangguhan sementara.

Pasal 6

PENETAPAN PERMOHONAN PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA BABIV .' ... "

(1). Hakim Pengadilan wajib mempelajari, memeriksa, dan mempertimbangkan alat bukti ' serta mendengarkan keterangan Pemohon.
(2). Hakim harus mempertimbangkan besarnya jumlah uang jaminan sebanding dengan nilai barang yang ditangguhkan pengeluarannya serta biaya yang akan timbul akibat adanya penangguhan sementara.
(3). Selambat-Iambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan, Pengadilan memberikan penetapan.
(4). Pengadilan menetapkan mengabulkan atau menolak perrnohonan Pemohon.

Pasal 5

.' -;'

(1). Setelah permohonan didaftarkan, pada hari itu juga Panitera menyerahkan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan.
(2). Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang hakim untuk memeriksa permohonan. .' .

Pasal 4

- .... .'. , PEMERIKSAAN PERMOHONAN

(1). Permohonan dibuat secara tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya disertai lampiran surat kuasa khusus.
(2). Permohonan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan, setelah membayar biaya perkara dan uang jaminan.

Pasal 3

(5). Biaya yang akan timbul akibat adanya perintah penangguhan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain meliputi perkiraan sewa gudang, ' ; sewa kontainer (demorages), ongkos angkut pindah tempat penimbunan. ' I : .. ; .
(1). Sesuai dengan izin Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, Pemohon melakukan pemeriksaan dengan sepengetahuan pejabat bea dan cukai dihadiri [uru sita dan Termohon atau kuasanya dengan memperhatikan kepentingan yang wajar dari Termohon.

Pasal 9

PELAKSANAAN PENETAPAN PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA BABVI , .

(1). Setelah Ketua Pengadilan memberikan penetapan perintah penanqquhan sementara maka perintah tersebut segera pada hari yang sama, diberitahukan secara sah kepada pejabat bea dan cukai pada kantor pabean tempat pemasukan atau pengeluaran barang oleh juru sita Pengadilan dengan tembusan kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2). Pejabat bea dan cukai yang bersangkutan setelah menerima pernberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung melakukan pencegahan atas barang sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.
(3). Pejabat bea dan cukai yang bersangkutan paling lambat 1 (satu)· hari setelah menerima penetapan perintah penangguhan sementara memberitahukan .secara tertulis kepada irnportir. eksportir atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan sementara pengeluaran barang impor dan ekspor tersebut.
(4). Dalam hal penetapan perintah penangguhan sementara waktu tidak dapat dilaksanakan karena barang impor atau ekspor tidak berada di dalam Kawasan Pabean. Pejabat bea dan cukai segera memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 8

TINDAKAN SETELAH PENERBITAN PENETAPAN . . SASV "t • ,': Dalam hal Pengadilan menolak permohonan, di dalam penetapan mencantumkan amar : a, Menolak permohonan Pernohon.

b.Mengembalikan uang jaminan kepada Pemohon berikut biaya lain yang timbul akibat adanya perintah penangguhan-sementara.
c.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon. .',Pasal?
d.Memberi izin kepada Pemilik atau pemegang hak merek atau hak cipta untuk memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penangguhan pengeluarannya . dengan sepengetahuan Pejabat Sea Cukai. " . . 5 ,; ~. : -: '. " ., .

(1). Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, Pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan dari Pemohon, bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya telah dilakukan dan Ketua Pengadilan tidak rnernperpanjanq secara tertulis perintah penangguhan, Pejabat bea dan cukai wajib mengakhiri. tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku,
(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap berakhirnya jangka waktu penangguhan yang telah diperpanjang oleh Penqadilan.
(3), Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Pemohon telah mLilai melakukan tindakan hukum untuk mempertahankan haknya, Pemohon wajib seqera rnelaporkan kepada pejabat bea dan cukai. '
(4). Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah diberitahukan dan Ketua Pengadilan tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan cukai mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan tindakan hukurn oleh . Pemohon.
(5). Dalam hal keadaan barang cepat rusak Termohon dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan untuk mengakhiri penangguhan kepada pejabat bea dan cukai dengan menyerahkan jaminan yang sama.
(6), Kewenangan pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dapat juga diajukan oleh pejabat bea dan cukai dalam rangka pelaksanaan tugasnya tanpa menyerahkan jaminan. BERAKHIRNYA PENANGGUHAN ."., Pasal 11 . .. ", .. .. "_"
(1). Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
(2). Atas permintaan Pemohon karena proses pemeriksaan belum selesai, Ketua Pengadilan dapat memberikan perpanjangan penangguhan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari berdasarkan alasan disertai dengan syarat yang dapat diterima oleh Pengadilan.
(3). Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barang irnpor atau .ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disertai dengan perpanjangan jaminan.
(4). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berdasarkan alasan dan denqan syarat tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PENANGGUHAN BABVII

(2). Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka identifikasi atau pencacahan untuk kepentingan pengambilan tindakan hukum atau lanqkah-lanqkah untuk mempertahankan hak yang diduga telah dilanggar.
(3). Pelaksanaan pemeriksaan dibuat berita acara oleh juru sita. 6 . '" _. . _.' .' AHKAMAH AGUNG K INDONESIA JAKARTA 30 Juli 2012 Ditetapkan di Pada tanggal Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 14

PENUTUP BABIX Pasal 13 Setelah dilakukan pemeriksaan barang dan terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran . merek atau hak cipta, Pemohon dapat mengajukan tindakan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku. TINDAKAN HUKUM LANJUTAN BABVIII

(1). Apabila dari hasil pemeriksaan barang diduga terjadi pelanggaran dan terhadap barang dimaksud telah dilakukan tindakan hukurn oleh Pemohon, jaminan dikembalikan kepada Pemohon. .
(2).. Apabila dari hasil pemeriksaan barang diduga tidak ada pelanggaran merek atau hak cipta, maka uang jaminan diserahkan kepada Termohon,
(3). Apabila Termohon menderita kerugian melebihi dari nilai jaminan yang diserahkan Pemohon, Termohon dapat mengajukan gugatan.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal. 54 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.10 Tahun ~995 tentang Kepabeanan, perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara;
b.bahwa Undang-Undang Kepabeanan belum mengatur dengan jelas dan rind tentang syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan perintah penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor yang diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta dari kawasan pabean; .
c.bahwa untuk kelancaran pemeriksaan permohonan penetapan per.ntah penanqquhan sementara tersebut, Mahkamah Agung RI memandang perlu untuk mengatur tentanq syarat-syarat. tat a cara, pemeriksaan dan' penerbitan perintah penanqquhan sementara . Menimbanq MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PERINT AH PENANGGUHAN SEMENTARA TENTANG NOMOR 4 TAHUN 2012 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG KETUA MAHKAMAH AGUNG . ", ... 2 .. " Permohonan perintah penangguhan sementara harus dilengkapi dengan:

(1). Bukti kepemilikan merek atau hak cipta;
(2). Bukti pendukung yang dapat digunakan sebagai petunjuk awal adanya pelanggaran merek atau hak cipta;
(3). Perincian dan keterangan yang jelas mengenai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan sementara pengeluarannya antara lain Nomor Surat Muatan . Angkutan Laut (bill of lading) atau Nomor Surat Muatan Angkutan Udara (airway bill), Nomor Sarana Pengangkut, jenis dan jumlah barang, pelabuhan tujuan, negara asal;
(4). Membayar jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank setara dengan nilai barang yang akan ditangguhkan pengeluarannya serta biaya yang akan timbul akibat adanya perintah penangguhan sementara; dan Pasal 2 SYARAT DAN TAT A CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

1.Perintah Penangguhan Sementara, adalah suatu perintah tertulis berupa penetapan dari Ketua Pengadilan Niaga pad a Pengadilan Negeri setempat kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean, berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran merek atau hak cipta yang dilindungi di Indonesia; .
2.Pengadilan adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri di wilayah hukurn Kawasan Pabean setempat berada.
3.Permohonan adalah permintaan pemohon untuk menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor sebagaimana disebutkan pad a angka 1.
4.Pemohon adalah pemilik atau pemegang hak atas merek atau hak cipta yang merninta perintah penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean.
5.Termohon adalah orang yang menguasai barang impor atau ekspor yang dimintakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean.
6.Hari adalah hari kerja.
7.Juru Sita adalah juru sita pada Pengadilan.
8.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tug as tertentu berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan. Pasal 1

Menetapkan

MENETAPKAN MEMUTUSKAN .3 "I '. Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan, di dalam penetapan mencantumkan . amar:

a.Mengabulkan permohonan Pemohon.
b.Menangguhkan sementara waktu pengeluaran barang dari kawasan pabean selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penetapan oleh Pejabat Bea Cukai. . .
c.Memerintahkan kepada Pejabat Bea Cukai setempat untuk melaksanakan penetapan perintah penangguhan sementara.

Pasal 6

PENETAPAN PERMOHONAN PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA BABIV .' ... "

(1). Hakim Pengadilan wajib mempelajari, memeriksa, dan mempertimbangkan alat bukti ' serta mendengarkan keterangan Pemohon.
(2). Hakim harus mempertimbangkan besarnya jumlah uang jaminan sebanding dengan nilai barang yang ditangguhkan pengeluarannya serta biaya yang akan timbul akibat adanya penangguhan sementara.
(3). Selambat-Iambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan, Pengadilan memberikan penetapan.
(4). Pengadilan menetapkan mengabulkan atau menolak perrnohonan Pemohon.

Pasal 5

.' -;'

(1). Setelah permohonan didaftarkan, pada hari itu juga Panitera menyerahkan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan.
(2). Ketua Pengadilan dapat menunjuk seorang hakim untuk memeriksa permohonan. .' .

Pasal 4

- .... .'. , PEMERIKSAAN PERMOHONAN

(1). Permohonan dibuat secara tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya disertai lampiran surat kuasa khusus.
(2). Permohonan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan, setelah membayar biaya perkara dan uang jaminan.

Pasal 3

(5). Biaya yang akan timbul akibat adanya perintah penangguhan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 4 antara lain meliputi perkiraan sewa gudang, ' ; sewa kontainer (demorages), ongkos angkut pindah tempat penimbunan. ' I : .. ; .
(1). Sesuai dengan izin Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d, Pemohon melakukan pemeriksaan dengan sepengetahuan pejabat bea dan cukai dihadiri [uru sita dan Termohon atau kuasanya dengan memperhatikan kepentingan yang wajar dari Termohon.

Pasal 9

PELAKSANAAN PENETAPAN PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA BABVI , .

(1). Setelah Ketua Pengadilan memberikan penetapan perintah penanqquhan sementara maka perintah tersebut segera pada hari yang sama, diberitahukan secara sah kepada pejabat bea dan cukai pada kantor pabean tempat pemasukan atau pengeluaran barang oleh juru sita Pengadilan dengan tembusan kepada Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2). Pejabat bea dan cukai yang bersangkutan setelah menerima pernberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung melakukan pencegahan atas barang sesuai ketentuan kepabeanan yang berlaku.
(3). Pejabat bea dan cukai yang bersangkutan paling lambat 1 (satu)· hari setelah menerima penetapan perintah penangguhan sementara memberitahukan .secara tertulis kepada irnportir. eksportir atau pemilik barang mengenai adanya perintah penangguhan sementara pengeluaran barang impor dan ekspor tersebut.
(4). Dalam hal penetapan perintah penangguhan sementara waktu tidak dapat dilaksanakan karena barang impor atau ekspor tidak berada di dalam Kawasan Pabean. Pejabat bea dan cukai segera memberitahukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 8

TINDAKAN SETELAH PENERBITAN PENETAPAN . . SASV "t • ,': Dalam hal Pengadilan menolak permohonan, di dalam penetapan mencantumkan amar : a, Menolak permohonan Pernohon.

b.Mengembalikan uang jaminan kepada Pemohon berikut biaya lain yang timbul akibat adanya perintah penangguhan-sementara.
c.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon. .',Pasal?
d.Memberi izin kepada Pemilik atau pemegang hak merek atau hak cipta untuk memeriksa barang impor atau ekspor yang diminta penangguhan pengeluarannya . dengan sepengetahuan Pejabat Sea Cukai. " . . 5 ,; ~. : -: '. " ., .

(1). Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, Pejabat bea dan cukai tidak menerima pemberitahuan dari Pemohon, bahwa tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya telah dilakukan dan Ketua Pengadilan tidak rnernperpanjanq secara tertulis perintah penangguhan, Pejabat bea dan cukai wajib mengakhiri. tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku,
(2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap berakhirnya jangka waktu penangguhan yang telah diperpanjang oleh Penqadilan.
(3), Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari Pemohon telah mLilai melakukan tindakan hukum untuk mempertahankan haknya, Pemohon wajib seqera rnelaporkan kepada pejabat bea dan cukai. '
(4). Dalam hal tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah diberitahukan dan Ketua Pengadilan tidak memperpanjang secara tertulis perintah penangguhan, pejabat bea dan cukai mengakhiri tindakan penangguhan pengeluaran barang impor atau ekspor yang bersangkutan dan menyelesaikan sesuai dengan ketentuan kepabeanan yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan tindakan hukurn oleh . Pemohon.
(5). Dalam hal keadaan barang cepat rusak Termohon dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan untuk mengakhiri penangguhan kepada pejabat bea dan cukai dengan menyerahkan jaminan yang sama.
(6), Kewenangan pengajuan permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dapat juga diajukan oleh pejabat bea dan cukai dalam rangka pelaksanaan tugasnya tanpa menyerahkan jaminan. BERAKHIRNYA PENANGGUHAN ."., Pasal 11 . .. ", .. .. "_"
(1). Penangguhan pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari.
(2). Atas permintaan Pemohon karena proses pemeriksaan belum selesai, Ketua Pengadilan dapat memberikan perpanjangan penangguhan untuk paling lama 10 (sepuluh) hari berdasarkan alasan disertai dengan syarat yang dapat diterima oleh Pengadilan.
(3). Perpanjangan penangguhan terhadap pengeluaran barang irnpor atau .ekspor sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disertai dengan perpanjangan jaminan.
(4). Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berdasarkan alasan dan denqan syarat tertentu, dapat diperpanjang satu kali untuk paling lama 10 (sepuluh) hari dengan perintah tertulis Ketua Pengadilan.

Pasal 10

JANGKA WAKTU PENANGGUHAN BABVII

(2). Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka identifikasi atau pencacahan untuk kepentingan pengambilan tindakan hukum atau lanqkah-lanqkah untuk mempertahankan hak yang diduga telah dilanggar.
(3). Pelaksanaan pemeriksaan dibuat berita acara oleh juru sita. 6 . '" _. . _.' .' AHKAMAH AGUNG K INDONESIA JAKARTA 30 Juli 2012 Ditetapkan di Pada tanggal Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 14

(1). Apabila dari hasil pemeriksaan barang diduga terjadi pelanggaran dan terhadap barang dimaksud telah dilakukan tindakan hukurn oleh Pemohon, jaminan dikembalikan kepada Pemohon. .
(2).. Apabila dari hasil pemeriksaan barang diduga tidak ada pelanggaran merek atau hak cipta, maka uang jaminan diserahkan kepada Termohon,
(3). Apabila Termohon menderita kerugian melebihi dari nilai jaminan yang diserahkan Pemohon, Termohon dapat mengajukan gugatan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006