Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Semen tara; Mengingat 4. Undang-Undang Nomor 10 Tabun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2006 tentang Perubaban atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tabun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043); 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentangTata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046); 8. Undang-Undang Nomor 48 Tabun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 157, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922); 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek danIndikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. 3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
BAB I
a. bukti kepemilikan HKIyang cukup; b. data yang memuat spesifikasi dan karakteristik barang; c. perincian dan keterangan yangjelas mengenai barang Impor atau Ekspor yang dimintakan Penangguhan Sementara, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai yang terdiri atas nama importir atau eksportir dan dilengkapi dengan nomorsurat muatan angkutan laut (bill of lading) dan / atau nomor surat muatan angkutan udara (airway bills darr/ atau nomor kontainer dan/ atau nomor sarana pengangkutan darr/ atau perkiraan jenis dan jumlah barang darr/ atau pelabuhan tujuan dan negara asal; d. bukti yang cukup adanya pelanggaran HKI; e. surat pernyataan pertanggungjawaban dari Pemohon atas segala akibat yang timbul dari Penangguhan Sementara; f. surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Jaminan Biaya Operasional; Bagian Ketiga Persyaratan Perintah Penangguhan Sementara Yudisial 1. surat keterangan dari Pemohon mengenai besarnya Jaminan atas Barang yang akan ditangguhkan sementara yang dihitung berdasarkan nilai pabean, bea masuk dan pajak; dan J. surat permohonan izin pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor yang dimintakan Penangguhan Sementara.
(1), ayat (2) dan ayat
BABIII PEMERIKSAAN PERMOHONAN Pasa15
g. surat keterangan dari perusahaan penilai iappraisals independen yang tersumpah mengenai besarnya nilai barang yang akan ditangguhkan sementara sebagai dasar pembayaran Jaminan atas Barang; dan h. bukti pembayaran Jaminan atas Barang yang akan ditangguhkan semen tara.
a. mengabulkan Permohonan Pemohon; b. menangguhkan sementara pengeluaran barang dari Kawasan Pabean selama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya Penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai; c. memerintahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai setempat untuk melaksanakan Penetapan Perintah Penangguhan Sementara; d. memerintahkan Pemohon untuk segera mengajukan permohonan pemeriksaan bersama kepada Bea dan BABIV PENETAPAN PERINTAHPENANGGUHAN SEMENTARA Pasa17
BABV TINDAKAN SETELAH PENETAPAN PENANGGUHANSEMENTARA Pasal 9 Dalam hal Hakim menolak permohonan, di dalam penetapan memuat amar:a. menolak permohonan Pemohon; b. mengembalikan uang Jaminan atas Barang kepada Pemohon; dan c. membebankan biaya perkara kepada Pemohon. Cukai paling lama 2 (dua) hari sejak menenma penetapan; e. menyatakan uang jamman tetap berada pada Kepaniteraan Pengadilan sampai dengan Penetapan akhir; dan f. menangguhkan biaya perkara sampai dengan Penetapan akhir. Penangguhan Sementara harus mengajukan Permohonan jadwal pemeriksaan fisik barang Impor atau Ekspor kepada Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI.
Pasal 11 setelah menenma Penetapan Perin tah
BABVIII HASILPEMERIKSAAN BARANG lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya mas a penangguhan tahap pertama berdasarkan alasan dan syarat yang dapat diterima oleh Hakim.
a. Hakim tidak memperpanjang jangka waktu Penangguhan Semen tara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan b. Hakim menerbitkan penetapan yang mencabut Perintah Penangguhan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
BABX BERAKHIRNYA PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA
BABIX UPAYA HUKUMDANLANGKAH HUKUM
KETUAMAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA,TIDMUHAMMAD HATIA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2019 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan Agar setiap pengundangan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa118 Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB XII KETENTUANPENUTUP Pasa117 Setelah dilakukan pemeriksaan barang dan terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(5), Pemohon dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABXI TINDAKAN HUKUMLANJUTAN f SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1589DIREKTUR JENDERALPERATURANPERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,TIDWIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2019
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan