DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 9 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perintah Penangguhan Semen tara; Mengingat 4. Undang-Undang Nomor 10 Tabun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telab diubab dengan Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2006 tentang Perubaban atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 5. Undang-Undang Nomor 29 Tabun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043); 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentangTata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046); 8. Undang-Undang Nomor 48 Tabun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 157, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599); 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922); 11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek danIndikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Pasal 1 Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan: 1. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat HKI adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. 3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 4

(1)Permohonan Perintah Penangguhan Sementara Yudisial harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. bukti kepemilikan HKIyang cukup; b. data yang memuat spesifikasi dan karakteristik barang; c. perincian dan keterangan yangjelas mengenai barang Impor atau Ekspor yang dimintakan Penangguhan Sementara, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai yang terdiri atas nama importir atau eksportir dan dilengkapi dengan nomorsurat muatan angkutan laut (bill of lading) dan / atau nomor surat muatan angkutan udara (airway bills darr/ atau nomor kontainer dan/ atau nomor sarana pengangkutan darr/ atau perkiraan jenis dan jumlah barang darr/ atau pelabuhan tujuan dan negara asal; d. bukti yang cukup adanya pelanggaran HKI; e. surat pernyataan pertanggungjawaban dari Pemohon atas segala akibat yang timbul dari Penangguhan Sementara; f. surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Jaminan Biaya Operasional; Perintah Penangguhan Sementara Yudisial 1. surat keterangan dari Pemohon mengenai besarnya Jaminan atas Barang yang akan ditangguhkan sementara yang dihitung berdasarkan nilai pabean, bea masuk dan pajak; dan J. surat permohonan izin pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor yang dimintakan Penangguhan Sementara.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Setelah permohonan didaftarkan dalarn buku register, Panitera Pengadilan segera menyampaikan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan.
(2)Ketua Pengadilan menunjuk seorang Hakim untuk memeriksa permohonan.
(3)Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan hari sidang.
(4)Penyampaian surat permohonan kepada Ketua Pengadilan, penunjukan Hakim dan penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2) dan ayat
(3)dilakukan pada Hari yang sarna dengan pendaftaran permohonan. BABIII PEMERIKSAAN PERMOHONAN Pasa15
(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 dan Pasal 4 dibuat oleh Pemohon atau kuasanya secara tertulis dalam rangkap 3 (tiga) atau secara elektronik dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan di daerah hukumnya.
(2)Panitera Pengadilan mendaftarkan permohonan ke dalam buku register Permohonan Penangguhan Sementara, setelah Pemohon membayar Panjar Biaya Perkara dan uang Jarninan atas Barang. g. surat keterangan dari perusahaan penilai iappraisals independen yang tersumpah mengenai besarnya nilai barang yang akan ditangguhkan sementara sebagai dasar pembayaran Jaminan atas Barang; dan h. bukti pembayaran Jaminan atas Barang yang akan ditangguhkan semen tara.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Hakim memberikan penetapan Penangguhan Sementara paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan.
(2)Hakim mengabulkan atau menolak Permohonan Pemohon.
(3)Dalam hal Hakim mengabulkan Permohonan, di dalam penetapan memuat amar: a. mengabulkan Permohonan Pemohon; b. menangguhkan sementara pengeluaran barang dari Kawasan Pabean selama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya Penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai; c. memerintahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai setempat untuk melaksanakan Penetapan Perintah Penangguhan Sementara; d. memerintahkan Pemohon untuk segera mengajukan permohonan pemeriksaan bersama kepada Bea dan BABIV PENETAPAN PERINTAHPENANGGUHAN SEMENTARA Pasa17
(1)Pemeriksaan Permohonan dilakukan tanpa memanggil dan tanpa dihadiri Termohon.
(2)Hakim mendengarkan keterangan Pemohon.
(3)Hakim mempelajari, memeriksa dan mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup terkait kepemilikan dan dugaan pelanggaran HKI.
(4)Hakim mempertimbangkan besarnya jumlah uang Jaminan atas Barang sebanding dengan nilai barang yang ditangguhkan sementara.
(5)Pemohon atau kuasanya harus hadir pada saat hari sidang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 10

(1)Pengadilan menyampaikan Penetapan Perintah Penangguhan sementara kepada Pejabat Bea dan Cukai pada kantor pabean setempat secara elektronik pada hariyang sarna dengan pengucapan Penetapan.
(2)Salinan Penetapan disampaikan juga kepada direktur yang melakukan pengawasan di bidang HKI pada Direktorat J enderal Bea dan Cukai secara elektronik.
(3)Pemohon menyerahkan Jaminan Biaya Operasional sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa jamman bank atau jaminan dari perusahaan asuransi kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan pada Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI dalam hal penangguhan sementara yudisial. BABV TINDAKAN SETELAH PENETAPAN PENANGGUHANSEMENTARA Pasal 9 Dalam hal Hakim menolak permohonan, di dalam penetapan memuat amar:a. menolak permohonan Pemohon; b. mengembalikan uang Jaminan atas Barang kepada Pemohon; dan c. membebankan biaya perkara kepada Pemohon. Cukai paling lama 2 (dua) hari sejak menenma penetapan; e. menyatakan uang jamman tetap berada pada Kepaniteraan Pengadilan sampai dengan Penetapan akhir; dan f. menangguhkan biaya perkara sampai dengan Penetapan akhir. Penangguhan Sementara harus mengajukan Permohonan jadwal pemeriksaan fisik barang Impor atau Ekspor kepada Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI.
(2)Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI harus menentukan hari pemeriksaan bersama atas barang paling lambat 2 (dua) Hari setelah menerima permohonan dari Pemohon.
(3)Hari pemeriksaan bersama atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus diberitahukan oleh Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI kepada Pemohon, Termohon, Ketua Pengadilan dan Direktorat Jenderal HKIpaling lambat 2 (dua) Hari setelah menerima Penetapan Penangguhan Sementara. Pasal 11 setelah menenma Penetapan Perin tah
(1)Pemohon BABVI PELAKSANAAN PENETAPAN PERINTAH PENANGGUHANSEMENTARA
(4)Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan jaminan operasional, Pejabat Bea dan Cukai segera melakukan penundaan sementara pengeluaran atas barang sesuai dengan ketentuan kepabeanan.
(5)Pejabat Bea dan Cukai harus memberitahukan secara tertulis atau melalui sistem elektronik kepada importir, eksportir, pemilik atau pemegang hak dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengenai adanya Penetapan Perintah Penangguhan Sementara paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima Penetapan.
(6)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus dan segera memberitahukan secara tertulis atau melalui sistem elektronik kepada Ketua Pengadilan ten tang pelaksanaan Penetapan Perintah Penangguhan Sementara.

Pasal 13

(1)Perintah Penangguhan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan un tuk j angka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Penetapan Penangguhan Sementara diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai.
(2)Atas permintaan Pemohon karena proses pemeriksaan bersama belum selesai, Hakim dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penangguhan untuk paling BABVII JANGKAWAKTU PERINTAHPENANGGUHAN SEMENTARA

Pasal 12

(1)Pemeriksaan barang dipimpin Hakim dibantu oleh panitera pengganti bersama-sama dengan Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Direktorat Jenderal HKI, Pemohon dan Termohon atau kuasanya.
(2)Dalam pemeriksaan barang, Hakim mendengarkan keterangan Pemohon [Pemilik / Pemegang Hak./ Eksaminer) dan Termohon atau kuasanya, Pejabat Bea dan Cukai, dan/ atau Pejabat Direktorat Jenderal HKI.
(3)Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk identifikasi atau pencacahan untuk kepentingan pengambilan tindakan hukum atau langkah- langkah untuk mempertahankan hak Pemohon yang diduga telah dilanggar oleh Termohon.
(4)Pelaksanaan pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.
(4)Pemeriksaan bersama atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus telah dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari sejak Penetapan Penangguhan Sementara diterima oleh Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI.

Pasal 14

(1)Hakim menerbitkan penetapan penghentian Perintah Penangguhan Sementara apabila berdasarkan hasil pemeriksaan bersama, tidak ditemukan pelanggaran HKI.
(2)Penetapan penghentian Perintah Penangguhan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat pula perintah agar uang jaminan atas barang diserahkan kepada Termohon.
(3)Termohon dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum kepada Pemohon, dalam hal Termohon menderita kerugian melebihi nilai jaminan atas barang yang diserahkan oleh Pemohon.
(4)Hakim menerbitkan penetapan yang menguatkan Perintah Penangguhan Sementara apabila berdasarkan pemeriksaan bersama, terjadi pelanggaran HKI.
(5)Penetapan yang menguatkan Perintah Penangguhan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pula perintah agar uang Jaminan atas Barang dikembalikan kepada Pemohon. BABVIII HASILPEMERIKSAAN BARANG lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya mas a penangguhan tahap pertama berdasarkan alasan dan syarat yang dapat diterima oleh Hakim.
(3)Perpanjangan Perintah Penangguhan Sementara diajukan oleh Pemohon paling lamb at 3 (tiga) Hari sebelum berakhirnya jangka waktu Penangguhan Sementara tahap pertama.
(4)Hakim dapat menerbitkan penetapan perpanJangan Perintah Penangguhan Sementara dan perpanjangan uang jaminan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum berakhirnya Perintah Penangguhan Sementara tahap pertama.

Pasal 16

(1)Pejabat Bea dan Cukai harus mengakhiri tindakan Penangguhan Sementara dalam hal: a. Hakim tidak memperpanjang jangka waktu Penangguhan Semen tara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan b. Hakim menerbitkan penetapan yang mencabut Perintah Penangguhan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
(2)Termohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk mengakhiri Penangguhan Sementara terhadap barang cepat rusak dengan menyerahkan uang jaminan atas barang yang nilainya sarna dengan nilai jaminan yang dibayarkan Pemohon.
(3)Pejabat Bea dan Cukai dapat mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya tanpa menyerahkan uang Jaminan atas Barang. BABX BERAKHIRNYA PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA

Pasal 15

(1)Penetapan Perintah Penangguhan Sementara bersifat final dan mengikat.
(2)Penetapan Perintah Penangguhan Sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
(3)Penegahan bukan merupakan objek dalam sengketa Tata Usaha Negara dan praperadilan. BABIX UPAYA HUKUMDANLANGKAH HUKUM
(6)Hakim dengan penetapan mengubahjumlah nilaijaminan, dalam hal uang jaminan yang disetorkan oleh Pemohon berbeda dengan nilai barang yang ditangguhkan. KETUAMAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA,TIDMUHAMMAD HATIA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2019 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan Agar setiap pengundangan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa118 Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pemeriksaan barang dan terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(4)dan ayat
(5), Pemohon dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABXI TINDAKAN HUKUMLANJUTAN f SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1589DIREKTUR JENDERALPERATURANPERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,TIDWIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2019

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN

Pasal 4

(1)Permohonan Perintah Penangguhan Sementara Yudisial harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: a. bukti kepemilikan HKIyang cukup; b. data yang memuat spesifikasi dan karakteristik barang; c. perincian dan keterangan yangjelas mengenai barang Impor atau Ekspor yang dimintakan Penangguhan Sementara, agar dengan cepat dapat dikenali oleh Pejabat Bea dan Cukai yang terdiri atas nama importir atau eksportir dan dilengkapi dengan nomorsurat muatan angkutan laut (bill of lading) dan / atau nomor surat muatan angkutan udara (airway bills darr/ atau nomor kontainer dan/ atau nomor sarana pengangkutan darr/ atau perkiraan jenis dan jumlah barang darr/ atau pelabuhan tujuan dan negara asal; d. bukti yang cukup adanya pelanggaran HKI; e. surat pernyataan pertanggungjawaban dari Pemohon atas segala akibat yang timbul dari Penangguhan Sementara; f. surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Jaminan Biaya Operasional; Perintah Penangguhan Sementara Yudisial 1. surat keterangan dari Pemohon mengenai besarnya Jaminan atas Barang yang akan ditangguhkan sementara yang dihitung berdasarkan nilai pabean, bea masuk dan pajak; dan J. surat permohonan izin pemeriksaan fisik barang impor atau ekspor yang dimintakan Penangguhan Sementara.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Setelah permohonan didaftarkan dalarn buku register, Panitera Pengadilan segera menyampaikan surat permohonan kepada Ketua Pengadilan.
(2)Ketua Pengadilan menunjuk seorang Hakim untuk memeriksa permohonan.
(3)Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan hari sidang.
(4)Penyampaian surat permohonan kepada Ketua Pengadilan, penunjukan Hakim dan penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (2) dan ayat
(3)dilakukan pada Hari yang sarna dengan pendaftaran permohonan. BABIII PEMERIKSAAN PERMOHONAN Pasa15
(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 dan Pasal 4 dibuat oleh Pemohon atau kuasanya secara tertulis dalam rangkap 3 (tiga) atau secara elektronik dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan di daerah hukumnya.
(2)Panitera Pengadilan mendaftarkan permohonan ke dalam buku register Permohonan Penangguhan Sementara, setelah Pemohon membayar Panjar Biaya Perkara dan uang Jarninan atas Barang. g. surat keterangan dari perusahaan penilai iappraisals independen yang tersumpah mengenai besarnya nilai barang yang akan ditangguhkan sementara sebagai dasar pembayaran Jaminan atas Barang; dan h. bukti pembayaran Jaminan atas Barang yang akan ditangguhkan semen tara.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Hakim memberikan penetapan Penangguhan Sementara paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran permohonan.
(2)Hakim mengabulkan atau menolak Permohonan Pemohon.
(3)Dalam hal Hakim mengabulkan Permohonan, di dalam penetapan memuat amar: a. mengabulkan Permohonan Pemohon; b. menangguhkan sementara pengeluaran barang dari Kawasan Pabean selama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya Penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai; c. memerintahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai setempat untuk melaksanakan Penetapan Perintah Penangguhan Sementara; d. memerintahkan Pemohon untuk segera mengajukan permohonan pemeriksaan bersama kepada Bea dan BABIV PENETAPAN PERINTAHPENANGGUHAN SEMENTARA Pasa17
(1)Pemeriksaan Permohonan dilakukan tanpa memanggil dan tanpa dihadiri Termohon.
(2)Hakim mendengarkan keterangan Pemohon.
(3)Hakim mempelajari, memeriksa dan mempertimbangkan bukti permulaan yang cukup terkait kepemilikan dan dugaan pelanggaran HKI.
(4)Hakim mempertimbangkan besarnya jumlah uang Jaminan atas Barang sebanding dengan nilai barang yang ditangguhkan sementara.
(5)Pemohon atau kuasanya harus hadir pada saat hari sidang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 10

(1)Pengadilan menyampaikan Penetapan Perintah Penangguhan sementara kepada Pejabat Bea dan Cukai pada kantor pabean setempat secara elektronik pada hariyang sarna dengan pengucapan Penetapan.
(2)Salinan Penetapan disampaikan juga kepada direktur yang melakukan pengawasan di bidang HKI pada Direktorat J enderal Bea dan Cukai secara elektronik.
(3)Pemohon menyerahkan Jaminan Biaya Operasional sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa jamman bank atau jaminan dari perusahaan asuransi kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan pada Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI dalam hal penangguhan sementara yudisial. BABV TINDAKAN SETELAH PENETAPAN PENANGGUHANSEMENTARA Pasal 9 Dalam hal Hakim menolak permohonan, di dalam penetapan memuat amar:a. menolak permohonan Pemohon; b. mengembalikan uang Jaminan atas Barang kepada Pemohon; dan c. membebankan biaya perkara kepada Pemohon. Cukai paling lama 2 (dua) hari sejak menenma penetapan; e. menyatakan uang jamman tetap berada pada Kepaniteraan Pengadilan sampai dengan Penetapan akhir; dan f. menangguhkan biaya perkara sampai dengan Penetapan akhir. Penangguhan Sementara harus mengajukan Permohonan jadwal pemeriksaan fisik barang Impor atau Ekspor kepada Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI.
(2)Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI harus menentukan hari pemeriksaan bersama atas barang paling lambat 2 (dua) Hari setelah menerima permohonan dari Pemohon.
(3)Hari pemeriksaan bersama atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus diberitahukan oleh Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI kepada Pemohon, Termohon, Ketua Pengadilan dan Direktorat Jenderal HKIpaling lambat 2 (dua) Hari setelah menerima Penetapan Penangguhan Sementara. Pasal 11 setelah menenma Penetapan Perin tah
(1)Pemohon BABVI PELAKSANAAN PENETAPAN PERINTAH PENANGGUHANSEMENTARA
(4)Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan jaminan operasional, Pejabat Bea dan Cukai segera melakukan penundaan sementara pengeluaran atas barang sesuai dengan ketentuan kepabeanan.
(5)Pejabat Bea dan Cukai harus memberitahukan secara tertulis atau melalui sistem elektronik kepada importir, eksportir, pemilik atau pemegang hak dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengenai adanya Penetapan Perintah Penangguhan Sementara paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima Penetapan.
(6)Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus dan segera memberitahukan secara tertulis atau melalui sistem elektronik kepada Ketua Pengadilan ten tang pelaksanaan Penetapan Perintah Penangguhan Sementara.

Pasal 13

(1)Perintah Penangguhan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan un tuk j angka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Penetapan Penangguhan Sementara diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai.
(2)Atas permintaan Pemohon karena proses pemeriksaan bersama belum selesai, Hakim dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penangguhan untuk paling BABVII JANGKAWAKTU PERINTAHPENANGGUHAN SEMENTARA

Pasal 12

(1)Pemeriksaan barang dipimpin Hakim dibantu oleh panitera pengganti bersama-sama dengan Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Direktorat Jenderal HKI, Pemohon dan Termohon atau kuasanya.
(2)Dalam pemeriksaan barang, Hakim mendengarkan keterangan Pemohon [Pemilik / Pemegang Hak./ Eksaminer) dan Termohon atau kuasanya, Pejabat Bea dan Cukai, dan/ atau Pejabat Direktorat Jenderal HKI.
(3)Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan untuk identifikasi atau pencacahan untuk kepentingan pengambilan tindakan hukum atau langkah- langkah untuk mempertahankan hak Pemohon yang diduga telah dilanggar oleh Termohon.
(4)Pelaksanaan pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dibuat berita acara yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.
(4)Pemeriksaan bersama atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)harus telah dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari sejak Penetapan Penangguhan Sementara diterima oleh Kantor Pabean yang mengawasi barang diduga melanggar HKI.

Pasal 14

(1)Hakim menerbitkan penetapan penghentian Perintah Penangguhan Sementara apabila berdasarkan hasil pemeriksaan bersama, tidak ditemukan pelanggaran HKI.
(2)Penetapan penghentian Perintah Penangguhan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)memuat pula perintah agar uang jaminan atas barang diserahkan kepada Termohon.
(3)Termohon dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum kepada Pemohon, dalam hal Termohon menderita kerugian melebihi nilai jaminan atas barang yang diserahkan oleh Pemohon.
(4)Hakim menerbitkan penetapan yang menguatkan Perintah Penangguhan Sementara apabila berdasarkan pemeriksaan bersama, terjadi pelanggaran HKI.
(5)Penetapan yang menguatkan Perintah Penangguhan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat pula perintah agar uang Jaminan atas Barang dikembalikan kepada Pemohon. BABVIII HASILPEMERIKSAAN BARANG lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak berakhirnya mas a penangguhan tahap pertama berdasarkan alasan dan syarat yang dapat diterima oleh Hakim.
(3)Perpanjangan Perintah Penangguhan Sementara diajukan oleh Pemohon paling lamb at 3 (tiga) Hari sebelum berakhirnya jangka waktu Penangguhan Sementara tahap pertama.
(4)Hakim dapat menerbitkan penetapan perpanJangan Perintah Penangguhan Sementara dan perpanjangan uang jaminan paling lambat 2 (dua) Hari sebelum berakhirnya Perintah Penangguhan Sementara tahap pertama.

Pasal 16

(1)Pejabat Bea dan Cukai harus mengakhiri tindakan Penangguhan Sementara dalam hal: a. Hakim tidak memperpanjang jangka waktu Penangguhan Semen tara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2); dan b. Hakim menerbitkan penetapan yang mencabut Perintah Penangguhan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
(2)Termohon dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk mengakhiri Penangguhan Sementara terhadap barang cepat rusak dengan menyerahkan uang jaminan atas barang yang nilainya sarna dengan nilai jaminan yang dibayarkan Pemohon.
(3)Pejabat Bea dan Cukai dapat mengajukan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya tanpa menyerahkan uang Jaminan atas Barang. BABX BERAKHIRNYA PERINTAH PENANGGUHAN SEMENTARA

Pasal 15

(1)Penetapan Perintah Penangguhan Sementara bersifat final dan mengikat.
(2)Penetapan Perintah Penangguhan Sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
(3)Penegahan bukan merupakan objek dalam sengketa Tata Usaha Negara dan praperadilan. BABIX UPAYA HUKUMDANLANGKAH HUKUM
(6)Hakim dengan penetapan mengubahjumlah nilaijaminan, dalam hal uang jaminan yang disetorkan oleh Pemohon berbeda dengan nilai barang yang ditangguhkan. KETUAMAHKAMAH AGUNG REPUBLIKINDONESIA,TIDMUHAMMAD HATIA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2019 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan Agar setiap pengundangan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa118 Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perintah Penangguhan Sementara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pemeriksaan barang dan terdapat bukti yang cukup adanya pelanggaran HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(4)dan ayat
(5), Pemohon dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABXI TINDAKAN HUKUMLANJUTAN f SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYABERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1589DIREKTUR JENDERALPERATURANPERUNDANG-UNDANGANKEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,TIDWIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2019