DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012

Nomor: 5
Tahun: 2012
Ditetapkan: 30 Juli 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentanq Desain Industri, Pasal 125 sampai dengan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nemer 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang permohonan Penetapan Sementara;
b.bahwa undang-undang tentang Desain Industri, Paten, Merek, Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalarn huruf a belum mengatur dengan jelas dan rinci tentang syarat-syarat dan proses pengajuan Permohonan Penetapan Sementara di Pengadilan Niaga;
c.bahwa untuk kelancaran pemeriksaan permohonari Penetapan Sementara, Mahkamah Agung RI rnernandanq perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang syarat-syarat permohonan, tata cara pengajuan permohonan, penerimaan, pemeriksaan, dan pemberian Penetapan Sementara. Menimbang MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENETAPAN SEMENTARA TENTANG NOMOR 5 TAHUN 2012 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG KETUA MAHKAMAH AGUNG 2 Pasal 2 Persyaratan Permohonan Permohonan diajukan dengan persyaratan sebagai berikut :
a.Melampirkan bukti kepemilikan hak atau pemegang hak.
b.Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran hak.
c.Keterangan yang jelas mengenai barang dan! atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian.
d.Menyerahkan jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang dikenai penetapan sementara.
1. 1.Penetapan Sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta, untuk:
a.Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual dalam jalur perdagangan.
b.Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh Pelanggar.
c.Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.
1. 2.Pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang rneliputi wilayah hukum terjadinya pelanggaran.
2. 3.Pemohon adalah pemilik atau pemegang hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta yang memiliki bukti yang cukup terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran haknya.
3. 4.Termohon adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga melanggar hak atau yang menguasai barang bukti yang berkaitan dengan Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta.
4. 5.Hari adalah hari kalender. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SEMENTARA

Menetapkan

MENETAPKAN MEMUTUSKAN 3 Pasal 6 Dalam hal mengabulkan permohonan, Pengadilan menetapkan:

a.Mengabulkan permohonan Pemohon.
b.Mencantumkan secara jelas tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan. BABIV KEPUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN Pasal 5

(1). Pengadilan wajib mempelajari, memeriksa, memperhatikan alat bukti dan mendengar keterangan Pemohon.
(2). Hakim harus mempertimbangkan secara rinci dan cermat tindakan apa yang diminta oleh Pemohon, untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari Pemohon.
(3). Hakim harus mempertimbangkan besarnya jumlah uang jaminan sebanding dengan nilai barang atau jasa yang dikenai serta biaya yang akan timbul akibat adanya penetapan tersebut.
(4). Selambat-Iambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah pendaftaran permohonan, Pengadilan menetapkan mengabulkan atau menolak permohonan.
(5). Proses permohonan sampai dengan penerbitan Penetapan Pengadilan bersifat rahasia.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN

Pasal 4

(1). Permohonan dibuat secara tertulis, dan ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
(2). Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang meliputi wilayah hukum terjadinya pelanggaran.
(3). Permohonan harus berisi alasan-alasan diajukannya permohonan termasuk adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak dapat menghilangkan barang bukti.
(4). Permohonan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan setelah membayar biaya perkara meliputi, biaya proses, biaya PNBP dan materai. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pasal 3 4 Pasal 9 Dalam hal penetapan telah dilaksanakan, maka dalam waktu 1 x 24 jam, para pihak harus diberitahukan mengenai pelaksanaan itu termasuk hak Termohon untuk didengar. BABVI TINDAKAN SETELAH PEMBERIAN PENETAPAN SEMENTARA Pasal 8
(1). Dalam hal permohonan dikabulkan, Juru Sita wajib melaksanakan penetapan tersebut sesuai dengan amar penetapan.
(2). Juru Sita dalam melaksanakan penetapan didampingi oleh Pemohon/kuasa hukum dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
(3). Juru Sita membacakan penetapan sementara dihadapan pihak-pihak terkait yang berada di lokasi tersebut.
(4). Pelaksanaan penetapan sementara harus dituangkan dalam berita acara, yang ditanda tangani oleh Juru Sita, para pihak serta saksi yang hadir pada saat itu. BABV TATA CARA PELAKSANAAN PENETAPAN SEMENTARA Pasal? Dalam hal menolak permohonan, Pengadilan menetapkan:
1. a.Menolak Permohonan Pernohon;
2. b.Mengembalikan uang jaminan kepada Pemohon.
3. c.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.
4. c.Memerintahkan Termohon dan pihak terkalt lainnya, untuk mengizinkan Juru Sita Pengadilan yang dapat didampingi oleh Pemohon, melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
5. d.Menyebutkan rincian barang termasuk dokumen yang diperlukan sebagai barang bukti.
6. e.Menentukan hari, tanggal, dan jam pelaksanaan penetapan.
7. f.Menyebutkan alamat, tempat penyimpanan barang bukti.
8. g.Memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan penetapan sementara.
9. h.Menyebutkan jumlah uang jaminan yang setara dengan nilai barang yang dimohonkan, termasuk biaya yang akan timbul akibat adanya penetapan tersebut.
10. i.Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.
11. j.Mencantumkan kalimat "Barang siapa yang tidak mentaati Penetapan ini dapat dipidana dengan pasal 216 KUHP". 5 Pasal 15
(1). Dalam hal penetapan dikuatkan maka Pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
(2). Apabila Pemohon tidak mengajukan gugatan dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal Penetapan Sementara ditetapkan, maka Penetapan Sementara berakhir dengan sendirinya.

Pasal 14

(1). Penetapan sementara bersifat final dan mengikat.
(2). Penetapan sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. BABVII UPAYA HUKUM Pasal 13
(1). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan ternyata pengadilan menemukan fakta bahwa Pemohon dapat membuktikan daHl permohonan seluruhnya, maka penetapan sementara dikuatkan.
(2). Apabila penetapan sementara dikuatkan maka uang jaminan harus segera dikembalikan kepada Pemohon.

Pasal 12

(1). Apabila Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, maka hakim membatalkan penetapan sementara.
(2). Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah disetorkan harus segera diserahkan kepada Termohon.
(3). Termohon dapat mengajukan gugatan ganti rugi apabila jaminan yang diterimanya tidak cukup untuk memulihkan kerugian yang secara nyata dideritanya.

Pasal 11

(1). Apabila Hakim menemukan fakta bahwa hanya sebagian permohonan Pemohon yang terbukti, maka penetapan sementara tersebut diubah sesuai dengan fakta yang ditemukan.
(2). Apabila penetapan sementara tersebut diubah, maka uang jaminan sebagian diserahkan kepada Termohon secara proporsional.

Pasal 10

Setelah hakim mendengar keterangan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan dengan seksama alat-alat bukti, Hakim yang memberikan penetapan sementara harus memutuskan untuk mengubah atau_membatalkan,atau menguatkan penetapan sementara tersebut dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan tersebut. 6 JAKARTA 30 Ditetapkan di Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 sampai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentanq Desain Industri, Pasal 125 sampai dengan Pasal 128 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Pasal 85 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nemer 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang permohonan Penetapan Sementara;
b.bahwa undang-undang tentang Desain Industri, Paten, Merek, Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalarn huruf a belum mengatur dengan jelas dan rinci tentang syarat-syarat dan proses pengajuan Permohonan Penetapan Sementara di Pengadilan Niaga;
c.bahwa untuk kelancaran pemeriksaan permohonari Penetapan Sementara, Mahkamah Agung RI rnernandanq perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI yang mengatur tentang syarat-syarat permohonan, tata cara pengajuan permohonan, penerimaan, pemeriksaan, dan pemberian Penetapan Sementara. Menimbang MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENETAPAN SEMENTARA TENTANG NOMOR 5 TAHUN 2012 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG KETUA MAHKAMAH AGUNG 2 Pasal 2 Persyaratan Permohonan Permohonan diajukan dengan persyaratan sebagai berikut :
a.Melampirkan bukti kepemilikan hak atau pemegang hak.
b.Melampirkan bukti adanya petunjuk awal yang kuat atas terjadinya pelanggaran hak.
c.Keterangan yang jelas mengenai barang dan! atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan dan diamankan untuk keperluan pembuktian.
d.Menyerahkan jaminan berupa uang tunai atau jaminan bank sebanding dengan nilai barang yang dikenai penetapan sementara.
1. 1.Penetapan Sementara adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan berupa perintah yang harus ditaati semua pihak terkait berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon terhadap pelanggaran hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta, untuk:
a.Mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak atas Kekayaan Intelektual dalam jalur perdagangan.
b.Mengamankan dan mencegah penghilangan barang bukti oleh Pelanggar.
c.Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.
1. 2.Pengadilan adalah Pengadilan Niaga yang rneliputi wilayah hukum terjadinya pelanggaran.
2. 3.Pemohon adalah pemilik atau pemegang hak atas Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta yang memiliki bukti yang cukup terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran haknya.
3. 4.Termohon adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga melanggar hak atau yang menguasai barang bukti yang berkaitan dengan Desain Industri, Paten, Merek dan Hak Cipta.
4. 5.Hari adalah hari kalender. PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SEMENTARA

Menetapkan

MENETAPKAN MEMUTUSKAN 3 Pasal 6 Dalam hal mengabulkan permohonan, Pengadilan menetapkan:

a.Mengabulkan permohonan Pemohon.
b.Mencantumkan secara jelas tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan. BABIV KEPUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN Pasal 5

(1). Pengadilan wajib mempelajari, memeriksa, memperhatikan alat bukti dan mendengar keterangan Pemohon.
(2). Hakim harus mempertimbangkan secara rinci dan cermat tindakan apa yang diminta oleh Pemohon, untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari Pemohon.
(3). Hakim harus mempertimbangkan besarnya jumlah uang jaminan sebanding dengan nilai barang atau jasa yang dikenai serta biaya yang akan timbul akibat adanya penetapan tersebut.
(4). Selambat-Iambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah pendaftaran permohonan, Pengadilan menetapkan mengabulkan atau menolak permohonan.
(5). Proses permohonan sampai dengan penerbitan Penetapan Pengadilan bersifat rahasia.

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN

Pasal 4

(1). Permohonan dibuat secara tertulis, dan ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus.
(2). Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang meliputi wilayah hukum terjadinya pelanggaran.
(3). Permohonan harus berisi alasan-alasan diajukannya permohonan termasuk adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak dapat menghilangkan barang bukti.
(4). Permohonan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan setelah membayar biaya perkara meliputi, biaya proses, biaya PNBP dan materai. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pasal 3 4 Pasal 9 Dalam hal penetapan telah dilaksanakan, maka dalam waktu 1 x 24 jam, para pihak harus diberitahukan mengenai pelaksanaan itu termasuk hak Termohon untuk didengar. BABVI TINDAKAN SETELAH PEMBERIAN PENETAPAN SEMENTARA Pasal 8
(1). Dalam hal permohonan dikabulkan, Juru Sita wajib melaksanakan penetapan tersebut sesuai dengan amar penetapan.
(2). Juru Sita dalam melaksanakan penetapan didampingi oleh Pemohon/kuasa hukum dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.
(3). Juru Sita membacakan penetapan sementara dihadapan pihak-pihak terkait yang berada di lokasi tersebut.
(4). Pelaksanaan penetapan sementara harus dituangkan dalam berita acara, yang ditanda tangani oleh Juru Sita, para pihak serta saksi yang hadir pada saat itu. BABV TATA CARA PELAKSANAAN PENETAPAN SEMENTARA Pasal? Dalam hal menolak permohonan, Pengadilan menetapkan:
1. a.Menolak Permohonan Pernohon;
2. b.Mengembalikan uang jaminan kepada Pemohon.
3. c.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.
4. c.Memerintahkan Termohon dan pihak terkalt lainnya, untuk mengizinkan Juru Sita Pengadilan yang dapat didampingi oleh Pemohon, melaksanakan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
5. d.Menyebutkan rincian barang termasuk dokumen yang diperlukan sebagai barang bukti.
6. e.Menentukan hari, tanggal, dan jam pelaksanaan penetapan.
7. f.Menyebutkan alamat, tempat penyimpanan barang bukti.
8. g.Memerintahkan Juru Sita untuk melaksanakan penetapan sementara.
9. h.Menyebutkan jumlah uang jaminan yang setara dengan nilai barang yang dimohonkan, termasuk biaya yang akan timbul akibat adanya penetapan tersebut.
10. i.Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon.
11. j.Mencantumkan kalimat "Barang siapa yang tidak mentaati Penetapan ini dapat dipidana dengan pasal 216 KUHP". 5 Pasal 15
(1). Dalam hal penetapan dikuatkan maka Pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
(2). Apabila Pemohon tidak mengajukan gugatan dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal Penetapan Sementara ditetapkan, maka Penetapan Sementara berakhir dengan sendirinya.

Pasal 14

(1). Penetapan sementara bersifat final dan mengikat.
(2). Penetapan sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. BABVII UPAYA HUKUM Pasal 13
(1). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan ternyata pengadilan menemukan fakta bahwa Pemohon dapat membuktikan daHl permohonan seluruhnya, maka penetapan sementara dikuatkan.
(2). Apabila penetapan sementara dikuatkan maka uang jaminan harus segera dikembalikan kepada Pemohon.

Pasal 12

(1). Apabila Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, maka hakim membatalkan penetapan sementara.
(2). Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah disetorkan harus segera diserahkan kepada Termohon.
(3). Termohon dapat mengajukan gugatan ganti rugi apabila jaminan yang diterimanya tidak cukup untuk memulihkan kerugian yang secara nyata dideritanya.

Pasal 11

(1). Apabila Hakim menemukan fakta bahwa hanya sebagian permohonan Pemohon yang terbukti, maka penetapan sementara tersebut diubah sesuai dengan fakta yang ditemukan.
(2). Apabila penetapan sementara tersebut diubah, maka uang jaminan sebagian diserahkan kepada Termohon secara proporsional.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

TATA CARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN

Pasal 4

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2002

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

TATA CARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN

Pasal 4

Pasal 14

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2002