Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Menimbang MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENETAPAN SEMENTARA TENTANG NOMOR 5 TAHUN 2012 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG KETUA MAHKAMAH AGUNG 2 Pasal 2 Persyaratan Permohonan Permohonan diajukan dengan persyaratan sebagai berikut :
BAB II SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN SEMENTARA BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Mahkamah Agung RI ini, yang dimaksud dengan:
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN SEMENTARA
MENETAPKAN MEMUTUSKAN 3 Pasal 6 Dalam hal mengabulkan permohonan, Pengadilan menetapkan:
BABIV KEPUTUSAN TERHADAP PERMOHONAN PENETAPAN Pasal 5 (1). Pengadilan wajib mempelajari, memeriksa, memperhatikan alat bukti dan mendengar keterangan Pemohon. (2). Hakim harus mempertimbangkan secara rinci dan cermat tindakan apa yang diminta oleh Pemohon, untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari Pemohon. (3). Hakim harus mempertimbangkan besarnya jumlah uang jaminan sebanding dengan nilai barang atau jasa yang dikenai serta biaya yang akan timbul akibat adanya penetapan tersebut. (4). Selambat-Iambatnya dalam waktu 2 x 24 jam setelah pendaftaran permohonan, Pengadilan menetapkan mengabulkan atau menolak permohonan. (5). Proses permohonan sampai dengan penerbitan Penetapan Pengadilan bersifat rahasia.
BAB III
(1). Permohonan dibuat secara tertulis, dan ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya dengan melampirkan surat kuasa khusus. (2). Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang meliputi wilayah hukum terjadinya pelanggaran. (3). Permohonan harus berisi alasan-alasan diajukannya permohonan termasuk adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran hak dapat menghilangkan barang bukti. (4). Permohonan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan setelah membayar biaya perkara meliputi, biaya proses, biaya PNBP dan materai. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pasal 3 4 Pasal 9 Dalam hal penetapan telah dilaksanakan, maka dalam waktu 1 x 24 jam, para pihak harus diberitahukan mengenai pelaksanaan itu termasuk hak Termohon untuk didengar. BABVI TINDAKAN SETELAH PEMBERIAN PENETAPAN SEMENTARA Pasal 8 (1). Dalam hal permohonan dikabulkan, Juru Sita wajib melaksanakan penetapan tersebut sesuai dengan amar penetapan. (2). Juru Sita dalam melaksanakan penetapan didampingi oleh Pemohon/kuasa hukum dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi. (3). Juru Sita membacakan penetapan sementara dihadapan pihak-pihak terkait yang berada di lokasi tersebut. (4). Pelaksanaan penetapan sementara harus dituangkan dalam berita acara, yang ditanda tangani oleh Juru Sita, para pihak serta saksi yang hadir pada saat itu. BABV TATA CARA PELAKSANAAN PENETAPAN SEMENTARA Pasal? Dalam hal menolak permohonan, Pengadilan menetapkan:
5 Pasal 15 (1). Dalam hal penetapan dikuatkan maka Pemohon dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. (2). Apabila Pemohon tidak mengajukan gugatan dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal Penetapan Sementara ditetapkan, maka Penetapan Sementara berakhir dengan sendirinya. BABVIII KETENTUAN LAIN-LAIN
(1). Penetapan sementara bersifat final dan mengikat. (2). Penetapan sementara tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali. BABVII UPAYA HUKUM Pasal 13 (1). Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan ternyata pengadilan menemukan fakta bahwa Pemohon dapat membuktikan daHl permohonan seluruhnya, maka penetapan sementara dikuatkan. (2). Apabila penetapan sementara dikuatkan maka uang jaminan harus segera dikembalikan kepada Pemohon.
(1). Apabila Hakim menemukan fakta bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan permohonannya, maka hakim membatalkan penetapan sementara. (2). Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, uang jaminan yang telah disetorkan harus segera diserahkan kepada Termohon. (3). Termohon dapat mengajukan gugatan ganti rugi apabila jaminan yang diterimanya tidak cukup untuk memulihkan kerugian yang secara nyata dideritanya.
(1). Apabila Hakim menemukan fakta bahwa hanya sebagian permohonan Pemohon yang terbukti, maka penetapan sementara tersebut diubah sesuai dengan fakta yang ditemukan. (2). Apabila penetapan sementara tersebut diubah, maka uang jaminan sebagian diserahkan kepada Termohon secara proporsional.
Setelah hakim mendengar keterangan kedua belah pihak, dan mempertimbangkan dengan seksama alat-alat bukti, Hakim yang memberikan penetapan sementara harus memutuskan untuk mengubah atau_membatalkan,atau menguatkan penetapan sementara tersebut dalam waktu paling lama 30 hari sejak dikeluarkannya penetapan tersebut. 6 JAKARTA 30 Ditetapkan di Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. BABIX PENUTUP
Membuka PDF…