Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
MEMUTUSKAN:
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan darr/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerin tahan. Menetapkan Mengingat Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
BABI KETENTUANUMUM
Nama; Kewarganegaraan; Tempat, tanggallahir lumur; - Tempat tinggal; Pekerjaan dan ' atau jabatan; Nomor telepon Ifaksimili I telepon seluler I surat elektronik (bila ada).
Nama Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan; Tempat kedudukan; dan Nomor teleponyfaksimilij telepon seluler I surat elektronik (bila ada).
Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan,' atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan ' atau Pejabat Pasa12 BAB II MATERIPERMOHONAN
Pasa13 BABIII TATACARAPENGAJUANPERMOHONAN Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (I) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Alasan Permohonan diuraikan secara jelas dan rinei mengenai kewenangan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, prosedur, dan substansi penerbitan Keputusan dan/ atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas- asas umum pemerintahan yang baik.
Mengabulkan permohonan pemohon. Mewajibkan kepada Badan dan.' atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan Zatau melakukan Keputusan dan Zatau Tindakan sesuai permohonan pemohon.
. ::. ..... " .....
Pasa16 Bagian Kedua Penjadwalan Sidang
disertai dengan pengembalian berkas permohonan.
BAB II
Bagian Pertama Registrasi Perkara BABIV REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG Fotokopi bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan b wajib dibubuhi meterai cukup sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Pasa14
Bagian Ketiga Panggilan Sidang
. (5) Termohon pada saat mengajukan tanggapan atas Permohonan dapat melengkapi bukti tertulis, daftar calon saksi dan/ atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan, dalam hal pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/ atau ahli.
Pasa19
Bagian Pertama Pemeriksaan Persidangan BABV PEMERIKSAAN surat elektronik, dan/ atau surat tercatat yang dibuktikan dengan berita acara pengirimannya.
Saksi darr/ atau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c dapat diajukan oleh pemohon, termohon atau dipanggil atas perintah Pengadilan.
: .... Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan meliputi:
Bagian Kedua Pembuktian
Alasan hukum yang menjadi dasar putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan meliputi:
BABVI PUTUSAN Termasuk informasi elektronik dan ,'atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dapat berupa rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, darr/ atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan at au tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
BABVII KETENTUANPENUTUP Putusan Pengadilan atas penerimaan permohonan urituk mendapatkan Keputusan dan Zatau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat.
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan