DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Agustus 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan darr/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
b.bahwa untuk melaksanakan Menimbang KETUA MAHKAMAI-IAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DANIATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN TENTANG PERATURAN MAHKAMAHAGUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 KETUA MAHKAMAH AGUNG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADANATAUPEJABAT PEMERINTAHAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ten tang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerin tahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan darr/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerin tahan. Menetapkan Mengingat Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.Permohonan untuk memperoleh putusan atas penenmaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan ' atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan Zatau melakukan Tindakan.
2.Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/ atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penenmaan permohonan.
3.Termohon adalah Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan./ atau melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon.
4.Majelis Hakim yang selanjutnya disebut Majelis adalah susunan hakim yang memeriksa dan memutus permohonan sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang hakim.
5.Jadwal persidangan adalah pembagian waktu berdasarkan tahapan persidangan secara berurutan mulai dari sidang pertama hingga pengucapan putusan akhir yang ditetapkan oleh Majelis.
6.Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1

(1)Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap memuat:
1. a.Identitas pemohon meliputi:
  1. 1.Dalam hal Pemohon orang perorangan meliputi: Nama; Kewarganegaraan; Tempat, tanggallahir lumur; - Tempat tinggal; Pekerjaan dan ' atau jabatan; Nomor telepon Ifaksimili I telepon seluler I surat elektronik (bila ada).
  2. 2.Dalam hal Pemohon Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan meliputi: Nama Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan; Tempat kedudukan; dan Nomor teleponyfaksimilij telepon seluler I surat elektronik (bila ada).
2. b.Uraian yang menjadi dasar Permohonan, meliputi: Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan,' atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan ' atau Pejabat Pasa12
(1)Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi ternpat kedudukan termohon melalui Kepaniteraan.
(2)Dalam hal termohon berkedudukan di luar negeri, Permohonan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta. Pasa13 BABIII TATACARAPENGAJUANPERMOHONAN Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (I) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Alasan Permohonan diuraikan secara jelas dan rinei mengenai kewenangan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, prosedur, dan substansi penerbitan Keputusan dan/ atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas- asas umum pemerintahan yang baik.
1. c.Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan yaitu: Mengabulkan permohonan pemohon. Mewajibkan kepada Badan dan.' atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan Zatau melakukan Keputusan dan Zatau Tindakan sesuai permohonan pemohon.
2. d.Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
(2)Disamping diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat atau yang serupa dengan itu.
(3)Dalam hal pemohon diwakili oleh kuasanya, identitas pemohon dalam Permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampiri surat kuasa khusus dan fotokopi kartu anggota advokat dari kuasa yang bersangkutan.
(3)Panitera wajib melakukan penelitian administrasi permohonan dan memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan sekurang-kurangnya berupa:
1. a.Bukti yang berkaitan dengan identitas pemohon yaitu:
  1. 1.Fotokopi KTP atau identitas diri lain dalam hal Pemohon orang perorangan; darr/ atau
  2. 2.Fotokopi akta pendirian dan I atau anggaran dasar I anggaran rumah tangga dalam hal pemohon Badan Hukum Perdata, dan fotokopi keputusan darr/ atau peraturan perundang-undangan pembentukan Badan Pemerintahan yang bersangkutan dalam hal pemohon Badan Pemerintahan.
2. b.Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan permohonan yang sudah diterima lengkap oleh Termohon.
3. c.Daftar calon saksi dan/ atau ahli, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan I atau ahli.
4. d.Daftar bukti-bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, bila dipandang perlu.
(4)Apabila permohonan belum lengkap, Panitera Pengadilan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan Permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon wajib melengkapinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas.
(5)Apabila kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)tidak dipenuhi, maka Panitera mengembalikan berkas tersebut kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam Buku Register Permohonan dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.
(6)Permohonan dapat diajukan kembali dengan permohonan baru disertai dengan kelengkapan permohonannya.
(7)Apabila berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera setelah membayar panjar biaya perkara. . ::. ..... " .....
(1)Panitera menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan dalam waktu paling lama 2 {dual hari kerja sejak permohonan terse but diregistrasi.
(2)Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis yang memerik.sa···· permohonan tersebut paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan. Pasa16
(1)Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Register Perkara dan diberi nomor perkara.
(2)Panitera memberikan akta sebagai bukti pencatatan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Dalam hal permohonan yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara kemudian dicabut oleh pemohon, maka Panitera menerbitkan Akta Pencabutan Permohonan dan diberitahukan kepada .pemohon . disertai dengan pengembalian berkas permohonan.

BAB II

MATERIPERMOHONAN

Pasal 5

Pasa14

(1)Panggilan sidang pertama disertai dengan:
1. a.Penetapan Hakim Ketua Majelis yang memuat jadwal persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
2. b.Perintah untuk melengkapi bukti-bukti lain selain yang diuraikan dalam Pasal 3 ayat (2).
3. c.Perintah untuk mempersiapkan saksi darr/ atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi darr/ atau ahli.
(2)Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitera atau Panitera Pengganti yang menangani permohonan dan disampaikan secara langsung oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti atau melalui telepon, faksimili,

Pasal 7

(3)Hakim Ketua Majelis menetapkan sidang pertama dan jadwal persidangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima oleh Majelis.
(4)Penetapan sidang pertama dan jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada pemohon dan Termohon, untuk Termohon dilampiri salinan permohonan . . (5) Termohon pada saat mengajukan tanggapan atas Permohonan dapat melengkapi bukti tertulis, daftar calon saksi dan/ atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan, dalam hal pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/ atau ahli.
(6)Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mengikat, dan tidak ditaatinya jadwal terse but menyebabkan hilangnya kesempatan atau hak bagi pihak yang bersangkutan untuk berproses kecuali terdapat alasan yang sah.
(1)Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
1. a.Pemeriksaan pokok permohonan.
2. b.Pemeriksaan tanggapan termohon.
3. c.Pemeriksaan bukti surat atau tulisan.
4. d.Mendengarkan keterangan saksi.
5. e.Mendengarkan keterangan ahli.
6. f.Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa inforrnasi elektronik atau clokumen elektronik. Pasa19
(1)Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Majelis tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(3)Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dikirim kepada pemohon dan termohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
(4)Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila pihak tersebut telah dikirimkan surat panggilan 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan. Saksi darr/ atau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c dapat diajukan oleh pemohon, termohon atau dipanggil atas perintah Pengadilan.

Pasal 12

: .... Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan meliputi:

a.Surat atau tulisan.
b.Keterangan saksi.
c.Keterangan ahli.
d.Pengakuan para pihak.
e.Pengetahuan Hakim.
f.Alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Pasal 11

(1)Dalarn hal pemohon mengajukan pencabutan permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Perrnohonan.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk urnurn, dengan rnernerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak.

Pasal 10

(2)Perneriksaan pokok perrnohonan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(1)huruf a dirnulai dengan rnernberikan kesernpatan kepada Pernohon untuk rnenyarnpaikan pokok-pokok Perrnohonan seperlunya. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan meliputi:
1. a.Maksud dan tujuan permohonan.
2. b.Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
3. c.Kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan ' atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
4. d.Pendapat Majelis terhadap pokok permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemcrintahan, prosedur dan/ atau substansi penerbitan Keputusan danl atau Tindakan berdasarkan peraturan

Pasal 14

BABVI PUTUSAN Termasuk informasi elektronik dan ,'atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f dapat berupa rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, darr/ atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan at au tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.

Pasal 13

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 17

BABVII KETENTUANPENUTUP Putusan Pengadilan atas penerimaan permohonan urituk mendapatkan Keputusan dan Zatau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan darr/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
b.bahwa untuk melaksanakan Menimbang KETUA MAHKAMAI-IAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DANIATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN TENTANG PERATURAN MAHKAMAHAGUNG NOMOR 5 TAHUN 2015 KETUA MAHKAMAH AGUNG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADANATAUPEJABAT PEMERINTAHAN.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ten tang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerin tahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan darr/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerin tahan. Menetapkan Mengingat Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.Permohonan untuk memperoleh putusan atas penenmaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan ' atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan Zatau melakukan Tindakan.
2.Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/ atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penenmaan permohonan.
3.Termohon adalah Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan Keputusan dan./ atau melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam permohonan dari pemohon.
4.Majelis Hakim yang selanjutnya disebut Majelis adalah susunan hakim yang memeriksa dan memutus permohonan sekurang- kurangnya 3 (tiga) orang hakim.
5.Jadwal persidangan adalah pembagian waktu berdasarkan tahapan persidangan secara berurutan mulai dari sidang pertama hingga pengucapan putusan akhir yang ditetapkan oleh Majelis.
6.Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1

(1)Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 5 (lima) rangkap memuat:
1. a.Identitas pemohon meliputi:
  1. 1.Dalam hal Pemohon orang perorangan meliputi: Nama; Kewarganegaraan; Tempat, tanggallahir lumur; - Tempat tinggal; Pekerjaan dan ' atau jabatan; Nomor telepon Ifaksimili I telepon seluler I surat elektronik (bila ada).
  2. 2.Dalam hal Pemohon Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan meliputi: Nama Badan Hukum Perdata atau Badan Pemerintahan; Tempat kedudukan; dan Nomor teleponyfaksimilij telepon seluler I surat elektronik (bila ada).
2. b.Uraian yang menjadi dasar Permohonan, meliputi: Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan,' atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan ' atau Pejabat Pasa12
(1)Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi ternpat kedudukan termohon melalui Kepaniteraan.
(2)Dalam hal termohon berkedudukan di luar negeri, Permohonan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta. Pasa13 BABIII TATACARAPENGAJUANPERMOHONAN Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (I) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Alasan Permohonan diuraikan secara jelas dan rinei mengenai kewenangan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, prosedur, dan substansi penerbitan Keputusan dan/ atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau asas- asas umum pemerintahan yang baik.
1. c.Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan yaitu: Mengabulkan permohonan pemohon. Mewajibkan kepada Badan dan.' atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan Zatau melakukan Keputusan dan Zatau Tindakan sesuai permohonan pemohon.
2. d.Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
(2)Disamping diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa cakram padat atau yang serupa dengan itu.
(3)Dalam hal pemohon diwakili oleh kuasanya, identitas pemohon dalam Permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya.
(4)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilampiri surat kuasa khusus dan fotokopi kartu anggota advokat dari kuasa yang bersangkutan.
(3)Panitera wajib melakukan penelitian administrasi permohonan dan memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung permohonan sekurang-kurangnya berupa:
1. a.Bukti yang berkaitan dengan identitas pemohon yaitu:
  1. 1.Fotokopi KTP atau identitas diri lain dalam hal Pemohon orang perorangan; darr/ atau
  2. 2.Fotokopi akta pendirian dan I atau anggaran dasar I anggaran rumah tangga dalam hal pemohon Badan Hukum Perdata, dan fotokopi keputusan darr/ atau peraturan perundang-undangan pembentukan Badan Pemerintahan yang bersangkutan dalam hal pemohon Badan Pemerintahan.
2. b.Bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan permohonan yang sudah diterima lengkap oleh Termohon.
3. c.Daftar calon saksi dan/ atau ahli, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan I atau ahli.
4. d.Daftar bukti-bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, bila dipandang perlu.
(4)Apabila permohonan belum lengkap, Panitera Pengadilan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan Permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon wajib melengkapinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas.
(5)Apabila kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)tidak dipenuhi, maka Panitera mengembalikan berkas tersebut kepada pemohon yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam Buku Register Permohonan dan diberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan.
(6)Permohonan dapat diajukan kembali dengan permohonan baru disertai dengan kelengkapan permohonannya.
(7)Apabila berkas permohonan dinilai telah lengkap, berkas permohonan dinyatakan diterima dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera setelah membayar panjar biaya perkara. . ::. ..... " .....
(1)Panitera menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan dalam waktu paling lama 2 {dual hari kerja sejak permohonan terse but diregistrasi.
(2)Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis yang memerik.sa···· permohonan tersebut paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan. Pasa16
(1)Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Register Perkara dan diberi nomor perkara.
(2)Panitera memberikan akta sebagai bukti pencatatan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Dalam hal permohonan yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara kemudian dicabut oleh pemohon, maka Panitera menerbitkan Akta Pencabutan Permohonan dan diberitahukan kepada .pemohon . disertai dengan pengembalian berkas permohonan.

BAB II

MATERIPERMOHONAN

Pasal 5

Pasa14

(1)Panggilan sidang pertama disertai dengan:
1. a.Penetapan Hakim Ketua Majelis yang memuat jadwal persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
2. b.Perintah untuk melengkapi bukti-bukti lain selain yang diuraikan dalam Pasal 3 ayat (2).
3. c.Perintah untuk mempersiapkan saksi darr/ atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi darr/ atau ahli.
(2)Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitera atau Panitera Pengganti yang menangani permohonan dan disampaikan secara langsung oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti atau melalui telepon, faksimili,

Pasal 7

(3)Hakim Ketua Majelis menetapkan sidang pertama dan jadwal persidangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas permohonan diterima oleh Majelis.
(4)Penetapan sidang pertama dan jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada pemohon dan Termohon, untuk Termohon dilampiri salinan permohonan . . (5) Termohon pada saat mengajukan tanggapan atas Permohonan dapat melengkapi bukti tertulis, daftar calon saksi dan/ atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan, dalam hal pemohon bermaksud mengajukan saksi dan/ atau ahli.
(6)Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mengikat, dan tidak ditaatinya jadwal terse but menyebabkan hilangnya kesempatan atau hak bagi pihak yang bersangkutan untuk berproses kecuali terdapat alasan yang sah.
(1)Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:
1. a.Pemeriksaan pokok permohonan.
2. b.Pemeriksaan tanggapan termohon.
3. c.Pemeriksaan bukti surat atau tulisan.
4. d.Mendengarkan keterangan saksi.
5. e.Mendengarkan keterangan ahli.
6. f.Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa inforrnasi elektronik atau clokumen elektronik. Pasa19
(1)Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Majelis tanpa melalui proses dismissal maupun pemeriksaan persiapan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(3)Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dikirim kepada pemohon dan termohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
(4)Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila pihak tersebut telah dikirimkan surat panggilan 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan. Saksi darr/ atau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c dapat diajukan oleh pemohon, termohon atau dipanggil atas perintah Pengadilan.

Pasal 12

: .... Macam-macam alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan meliputi:

a.Surat atau tulisan.
b.Keterangan saksi.
c.Keterangan ahli.
d.Pengakuan para pihak.
e.Pengetahuan Hakim.
f.Alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

Pasal 11

(1)Dalarn hal pemohon mengajukan pencabutan permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Perrnohonan.
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk urnurn, dengan rnernerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak.

Pasal 10

(2)Perneriksaan pokok perrnohonan sebagairnana dirnaksud pada ayat
(1)huruf a dirnulai dengan rnernberikan kesernpatan kepada Pernohon untuk rnenyarnpaikan pokok-pokok Perrnohonan seperlunya. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan meliputi:
1. a.Maksud dan tujuan permohonan.
2. b.Kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
3. c.Kedudukan hukum (legal standing) pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan ' atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
4. d.Pendapat Majelis terhadap pokok permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemcrintahan, prosedur dan/ atau substansi penerbitan Keputusan danl atau Tindakan berdasarkan peraturan

Pasal 14

Pasal 13

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 17

BABVII KETENTUANPENUTUP Putusan Pengadilan atas penerimaan permohonan urituk mendapatkan Keputusan dan Zatau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

MATERIPERMOHONAN

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 17

Peraturan turunan (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

MATERIPERMOHONAN

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 17

Peraturan turunan (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017