DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/ atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b.bahwa ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
c.bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan JDIH Mahkamah Agung https:j jjdih.mahkamahagung.go.idj KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MAHKAMAHAGUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKANKEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKANBADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG ( SALINAN·) JDIH Mahkamah Agung https://jdih.mahkamahaguno·o°.id/

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079); penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan darr/ atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, periu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan darr/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan; atasputusanmemperolehuntukpermohonan Keputusan darr/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, ternyata belum memberikan panduan yang jelas bagi Hakim dalam mengadili perkara Mengingat JDIH Mahkamah Agung https:j /jdih.mahkamahagung.go.id/ PasaIl Dalam Peraturan Mahkamah Agung mi yang dimaksud dengan:

1.Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dany atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/ atau melakukan Tindakan.
2.Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan Zatau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan.
3.Termohon adalah Badan dan I atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

BABII MATERIPERMOHONAN berdasarkan tahapan persidangan secara berurutan mulai dari sidang pertama hingga pengucapan putusan akhir yang ditetapkan oleh Majelis.

6.Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. waktu5. Jadwal Persidangan adalah pembagian Keputusan dan/ atau melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Permohonan dari Pemohon.
4.Majelis Hakim yang selanjutnya disebut Majelis adalah susunan hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan paling sedikit 3 (tiga) orang hakim. JDIH Mahkamah Agung https.j' /jdih.mahkamahagung.go.id/

(4)Uraian yang menjadi dasar Permohonan, meliputi:
1. a.kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. b.kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan darr/ atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan darr/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima seeara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan
(2)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
1. e.alasan Permohonan diuraikan seeara jelas dan rinci mengenai kewenangan Badan dany atau Pejabat Pemerintahan, prosedur, dan substansi penerbitan Keputusan dan/ atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan darr/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. d.hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan yaitu: 1) mengabulkan Permohonan Pemohon; dan 2) mewajibkan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan darr/ atau melakukan Keputusan dan Zatau Tindakan sesuai Permohonan Pemohon.
(5)Di samping diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4), Permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa eakram padat atau yang serupa dengan itu. JDIH Mahkamah Agung https: / /jdih,mahkamahagung.go,id/ pemerintahan; dan
1. d.Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung.
(3)Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:
1. a.Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
2. b.Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan. dan/ atau pejabat pemerintahan;
3. b.Permohonan terhadap keputusan darr/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
4. c.Permohonan terhadap keputusan darr/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan danj atau dilakukan oleh badan dan /utau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan darr/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/ atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:
1. a.Permohonan dalam lingkup kewenangan badan guna rnendapatkan keputusan badan dan/ atau pejabattindakandan Zatau Objek Permohonan(1) Pasal 3
(6)Dalam hal Pemohon diwakili oleh kuasanya, identitas Pemohon dalam Permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya.
(7)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilampiri surat kuasa khusus dan fotokopi kartu anggota advokat dari kuasa yang bersangkutan. JDIH Mahkamah Agung https:j jjdih.mahkarnahagung.go.idj Pasal 4
(1)Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan.
(2)Dalam hal Termohon berkedudukan di luar negen, Permohonan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
(3)Panitera wajib melakukan penelitian administrasi Permohonan dan memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung Permohonan paling sedikit berupa:
1. a.bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon yaitu:
  1. 1.fotokopi KTP atau identitas diri lain dalam hal Pemohon orang perorangan; dan/ atau
  2. 2.fotokopi akta pendirian dan/ atau anggaran dasar I anggaran rumah tangga dalam hal Pemohon Badan Hukum Perdata, dan fotokopi keputusan dan/ atau peraturan perundang- undangan pembentukan Badan Pemerintahan yang bersangkutan dalam hal Pemohon Badan Pemerintahan;
2. b.bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan Permohonan yang sudah diterima lengkap oleh Termohon;
3. c.daftar calon saksi dan / atau ahli, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan / atau ahli;
4. d.daftar bukti-bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, bila dipandang perlu.
(4)Apabila Permohonan belum lengkap, Panitera Pengadilan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan Permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon wajib
1. a.batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan darr/ atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau BABrv TENGGANGWAKTUPENGAJUANPERMOHONAN KE PENGADILAN Pasa15 Fotokopi bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. melengkapinya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas.
(5)Apabila kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dipenuhi, Panitera mengembalikan berkas tersebut kepada Pemohon yang menyatakan bahwa Permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam Buku Register Permohonan dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.
(6)Permohonan dapat diajukan kembali dengan Permohonan baru disertai dengan kelengkapan Permohonannya.
(7)Apabila berkas Permohonan dinilai telah lengkap, berkas Permohonan dinyatakan diterima dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera setelah membayar panjar biaya perkara. JDIH Mahkamah Agung https: I /j dih.mahkamahagung.go,id/ Pasal 8
(1)Panitera menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan pada hari Permohonan tersebut diregistrasi.
(2)Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis yang memeriksa Permohonan tersebut pada hari itu juga sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan.
(1)Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Register Perkara dan diberi nomor perkara.
(2)Panitera memberikan akta sebagai bukti pencatatan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Dalam hal Permohonan yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara kemudian dicabut oleh Pemohon, Panitera menerbitkan Akta Pencabutan Permohonan dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.
1. b.setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan danl atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan. JDIH Mahkamah Agung https://jdih.mahkamahagung,go,id/ Pasa19
(1)Panggilan sidang pertama disertai dengan:
1. a.penetapan Hakim Ketua Majelis yang memuat jadwal persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
2. b.perintah untuk melengkapi bukti-bukti lain selain yang diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2); dan
3. c.perintah untuk mempersiapkan saksi dan/ atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan,
(3)Hakim Ketua Majelis menetapkan sidang pertama dan jadwal persidangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas Permohonan diterima oleh Majelis.
(4)Penetapan sidang pertama dan jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon, untuk Termohon dilampiri salinan Permohonan.
(5)Termohon pada saat mengajukan tanggapan atas Permohonan harus melengkapi bukti tertulis, daftar calon saksi dan/ atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan, dalam hal Pemohon berrnaksud mengajukan saksi dan/ atau ahli.
(6)Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mengikat, dan tidak ditaatinya jadwal terse but menyebabkan hilangnya kesempatan atau hak bagi pihak yang bersangkutan untuk berproses kecuali terdapat alasan yang sah.
(7)Tenggang waktu penyelesaian perkara Permohonan guna mendapatkan keputusan darr/ atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yaitu 21 (dua puluh satu) had kerja sejak Permohonan didaftarkan. JDIH Mahkamah Agung https:/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasal 11
(1)Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah: dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan. pemeriksaandismissal maupunmelalui proses persiapan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB III

TATACARA PENGAJUANPERMOHONAN JDIH Mahkamah Agung https:j j jdih.mahkamahagung.go.idj Pasa16 Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dany atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

Pasal 10

(1)Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Majelis tanpa
(2)Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitera atau Panitera Pengganti yang menangani Permohonan dan disampaikan secara langsung oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti atau melalui telepon, faksimili, surat elektronik, dan/ atau surat tercatat yang dibuktikan dengan berita acara pengmmannya,
(3)Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dikirim kepada Pemohon dan Termohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
(4)Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila pihak tersebut telah dikirimkan surat panggilan 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan. JDIH Mahkamah Agung https.j' /jdih.mahkamahagung.go.id/
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak. Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan. pencabutanmengajukanPemohonhal(1) Dalam

Pasal 12

a.pemeriksaan pokok Permohonan;
b.pemeriksaan tanggapan Termohon;
c.pemeriksaan bukti surat atau tulisan;
d.mendengarkan keterangan saksi;
e.mendengarkan keterangan ahli; dan
f.pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

(2)Pemeriksaan pokok Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok Permohonan seperlunya.
(3)Setelah pemeriksaan pokok Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Termohon diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok tanggapan Terrnohon seperlunya.
(4)Dalam perkara Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan badan dan/ atau pejabat pemerintahan tidak dimungkinkan masuknya pihak ketiga sebagai pihak berperkara atau pihak Intervensi. JDIH Mahkamah Agung https:j jjdih.mahkamahagung.go.idj Putusan memuat: Alasan hukum yang menjadi dasar putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan danjatau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, meliputi:
1. a.maksud dan tujuan Permohonan;

Pasal 15

Termasuk informasi elektronik danj atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f dapat berupa rekaman data atau informasi yang dilihat, dibaca, danj atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka yang memiliki makna.

Pasal 14

Saksi danjatau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, atau dipanggil atas perintah Pengadilan.

Pasal 13

Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan meliputi:

a.surat atau tulisan;
b.keterangan saksi;
c.keterangan ahli;
d.pengakuan para pihak;
e.pengetahuan hakim; danj atau
f.alat bukti lain berupa inforrnasi elektronik atau dokumen elektronik.
1. 1."Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima", dalam hal Permohonan tidak memenuhi syarat formal, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), atau Pengadilan tidak berwenang;
2. 2.a. "Mengabulkan Permohonan Pemohon";
b."Mewajibkan kepada Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan untuk menerbitkan Keputusan dan Zatau melakukan Tindakan", sesuai dengan Perrnohonan Pemohon;
1. 3."Menolak Permohonan Pemohon", dalam hal alasan Permohonan tidak beralasan hukum;
2. 4."Menyatakan Permohonan gugur", dalam hal Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau Pemohon tidak serius.

Pasal 17

b.kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasa153 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
c.kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan ' atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan Zatau Pejabat Pemerintahan;
d.pendapat Majelis terhadap pokok Permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur darr/ atau substansi penerbitan Keputusan darr/ atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan / atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan
e.kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan. JDIH Mahkamah Agung https.j' Ijdih.rnahkarnahagung.go.id/ Pasa121 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan darr/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1268), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa120 BABIX KETENTUANPENUTUP Mendapatkan Keputusan dan Zatau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

(2)Terhadap Permohonan yang masih dalam proses registrasi, berlaku Peraturan Mahkamah Agung ini. GunaPermohonanPenerimaanatasPutusan Pasa119
(1)Terhadap Permohonan yang sudah didaftar dan dalam proses persidangan sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini tetap diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh BABVIII KETENTUANPERALIHAN Putusan Pengadilan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan darr/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat.

Pasal 18

ABDULLAH r SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1751 DIREKTURJENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan eli Jakarta pada tanggal 7 Desember 2017 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HATTA ALl Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 November 2017 penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan Agar setiap pengundangan

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna mendasari keputusan dan/ atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b.bahwa ketentuan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur kewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan memutus penerimaan permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan / atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;
c.bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan JDIH Mahkamah Agung https:j jjdih.mahkamahagung.go.idj KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN MAHKAMAHAGUNG NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKANKEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKANBADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN KETUA MAHKAMAH AGUNG ( SALINAN·) JDIH Mahkamah Agung https://jdih.mahkamahaguno·o°.id/

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079); penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan darr/ atau Tindakan badan atau pejabat pemerintahan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, periu

Menetapkan

1.Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dany atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan Keputusan dan/ atau melakukan Tindakan.
2.Pemohon adalah pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secara hukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan Zatau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dan karenanya mengajukan Permohonan kepada Pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan.
3.Termohon adalah Badan dan I atau Pejabat Pemerintahan yang mempunyai kewajiban untuk menetapkan

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

BABII MATERIPERMOHONAN berdasarkan tahapan persidangan secara berurutan mulai dari sidang pertama hingga pengucapan putusan akhir yang ditetapkan oleh Majelis.

6.Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. waktu5. Jadwal Persidangan adalah pembagian Keputusan dan/ atau melakukan Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Permohonan dari Pemohon.
4.Majelis Hakim yang selanjutnya disebut Majelis adalah susunan hakim yang memeriksa dan memutus Permohonan paling sedikit 3 (tiga) orang hakim. JDIH Mahkamah Agung https.j' /jdih.mahkamahagung.go.id/

(4)Uraian yang menjadi dasar Permohonan, meliputi:
1. a.kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
2. b.kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan darr/ atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan darr/atau Pejabat Pemerintahan dalam batas waktu kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, atau apabila batas waktu dimaksud tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka dihitung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima seeara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan
(2)Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
1. e.alasan Permohonan diuraikan seeara jelas dan rinci mengenai kewenangan Badan dany atau Pejabat Pemerintahan, prosedur, dan substansi penerbitan Keputusan dan/ atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan darr/ atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;
2. d.hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam Permohonan yaitu: 1) mengabulkan Permohonan Pemohon; dan 2) mewajibkan kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan darr/ atau melakukan Keputusan dan Zatau Tindakan sesuai Permohonan Pemohon.
(5)Di samping diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4), Permohonan juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa eakram padat atau yang serupa dengan itu. JDIH Mahkamah Agung https: / /jdih,mahkamahagung.go,id/ pemerintahan; dan
1. d.Permohonan untuk kepentingan Pemohon secara langsung.
(3)Tidak termasuk objek Permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan, sebagai berikut:
1. a.Permohonan merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
2. b.Permohonan terhadap permasalahan hukum yang sudah pernah diajukan gugatan. dan/ atau pejabat pemerintahan;
3. b.Permohonan terhadap keputusan darr/atau tindakan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
4. c.Permohonan terhadap keputusan darr/atau tindakan yang belum pernah ditetapkan danj atau dilakukan oleh badan dan /utau pejabat pemerintahan adalah kewajiban badan darr/atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/ atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kriteria Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu:
1. a.Permohonan dalam lingkup kewenangan badan guna rnendapatkan keputusan badan dan/ atau pejabattindakandan Zatau Objek Permohonan(1) Pasal 3
(6)Dalam hal Pemohon diwakili oleh kuasanya, identitas Pemohon dalam Permohonan diuraikan terlebih dahulu diikuti identitas kuasanya.
(7)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilampiri surat kuasa khusus dan fotokopi kartu anggota advokat dari kuasa yang bersangkutan. JDIH Mahkamah Agung https:j jjdih.mahkarnahagung.go.idj Pasal 4
(1)Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan.
(2)Dalam hal Termohon berkedudukan di luar negen, Permohonan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta.
(3)Panitera wajib melakukan penelitian administrasi Permohonan dan memeriksa kelengkapan alat bukti yang mendukung Permohonan paling sedikit berupa:
1. a.bukti yang berkaitan dengan identitas Pemohon yaitu:
  1. 1.fotokopi KTP atau identitas diri lain dalam hal Pemohon orang perorangan; dan/ atau
  2. 2.fotokopi akta pendirian dan/ atau anggaran dasar I anggaran rumah tangga dalam hal Pemohon Badan Hukum Perdata, dan fotokopi keputusan dan/ atau peraturan perundang- undangan pembentukan Badan Pemerintahan yang bersangkutan dalam hal Pemohon Badan Pemerintahan;
2. b.bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan Permohonan yang sudah diterima lengkap oleh Termohon;
3. c.daftar calon saksi dan / atau ahli, dalam hal Pemohon bermaksud mengajukan saksi dan / atau ahli;
4. d.daftar bukti-bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik, bila dipandang perlu.
(4)Apabila Permohonan belum lengkap, Panitera Pengadilan memberitahukan kepada Pemohon tentang kelengkapan Permohonan yang harus dipenuhi, dan Pemohon wajib
1. a.batas waktu kewajiban badan atau pejabat pemerintahan untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan darr/ atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terlampaui; atau BABrv TENGGANGWAKTUPENGAJUANPERMOHONAN KE PENGADILAN Pasa15 Fotokopi bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. melengkapinya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas.
(5)Apabila kelengkapan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dipenuhi, Panitera mengembalikan berkas tersebut kepada Pemohon yang menyatakan bahwa Permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam Buku Register Permohonan dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.
(6)Permohonan dapat diajukan kembali dengan Permohonan baru disertai dengan kelengkapan Permohonannya.
(7)Apabila berkas Permohonan dinilai telah lengkap, berkas Permohonan dinyatakan diterima dengan memberikan Akta Penerimaan Berkas Perkara yang ditandatangani oleh Panitera setelah membayar panjar biaya perkara. JDIH Mahkamah Agung https: I /j dih.mahkamahagung.go,id/ Pasal 8
(1)Panitera menyampaikan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan pada hari Permohonan tersebut diregistrasi.
(2)Ketua Pengadilan menetapkan susunan Majelis yang memeriksa Permohonan tersebut pada hari itu juga sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Pengadilan.
(1)Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam Buku Register Perkara dan diberi nomor perkara.
(2)Panitera memberikan akta sebagai bukti pencatatan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Dalam hal Permohonan yang telah dicatat dalam Buku Register Perkara kemudian dicabut oleh Pemohon, Panitera menerbitkan Akta Pencabutan Permohonan dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan pengembalian berkas Permohonan.
1. b.setelah 10 (sepuluh) hari kerja permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, jika batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan danl atau Tindakan tidak diatur dalam peraturan perundang- undangan. JDIH Mahkamah Agung https://jdih.mahkamahagung,go,id/ Pasa19
(1)Panggilan sidang pertama disertai dengan:
1. a.penetapan Hakim Ketua Majelis yang memuat jadwal persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
2. b.perintah untuk melengkapi bukti-bukti lain selain yang diuraikan dalam Pasal 4 ayat (2); dan
3. c.perintah untuk mempersiapkan saksi dan/ atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan,
(3)Hakim Ketua Majelis menetapkan sidang pertama dan jadwal persidangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berkas Permohonan diterima oleh Majelis.
(4)Penetapan sidang pertama dan jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon, untuk Termohon dilampiri salinan Permohonan.
(5)Termohon pada saat mengajukan tanggapan atas Permohonan harus melengkapi bukti tertulis, daftar calon saksi dan/ atau ahli yang akan diajukan dalam persidangan, dalam hal Pemohon berrnaksud mengajukan saksi dan/ atau ahli.
(6)Jadwal persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mengikat, dan tidak ditaatinya jadwal terse but menyebabkan hilangnya kesempatan atau hak bagi pihak yang bersangkutan untuk berproses kecuali terdapat alasan yang sah.
(7)Tenggang waktu penyelesaian perkara Permohonan guna mendapatkan keputusan darr/ atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yaitu 21 (dua puluh satu) had kerja sejak Permohonan didaftarkan. JDIH Mahkamah Agung https:/ /jdih.mahkamahagung.go.id/ Pasal 11
(1)Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah: dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan. pemeriksaandismissal maupunmelalui proses persiapan.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB III

TATACARA PENGAJUANPERMOHONAN JDIH Mahkamah Agung https:j j jdih.mahkamahagung.go.idj Pasa16 Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dany atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

Pasal 10

(1)Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Majelis tanpa
(2)Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitera atau Panitera Pengganti yang menangani Permohonan dan disampaikan secara langsung oleh Jurusita atau Jurusita Pengganti atau melalui telepon, faksimili, surat elektronik, dan/ atau surat tercatat yang dibuktikan dengan berita acara pengmmannya,
(3)Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dikirim kepada Pemohon dan Termohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
(4)Panggilan terhadap pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila pihak tersebut telah dikirimkan surat panggilan 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan. JDIH Mahkamah Agung https.j' /jdih.mahkamahagung.go.id/
(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak. Permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan. pencabutanmengajukanPemohonhal(1) Dalam

Pasal 12

a.pemeriksaan pokok Permohonan;
b.pemeriksaan tanggapan Termohon;
c.pemeriksaan bukti surat atau tulisan;
d.mendengarkan keterangan saksi;
e.mendengarkan keterangan ahli; dan
f.pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik.

(2)Pemeriksaan pokok Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai dengan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok Permohonan seperlunya.
(3)Setelah pemeriksaan pokok Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Termohon diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok tanggapan Terrnohon seperlunya.
(4)Dalam perkara Permohonan guna mendapatkan keputusan dan/ atau tindakan badan dan/ atau pejabat pemerintahan tidak dimungkinkan masuknya pihak ketiga sebagai pihak berperkara atau pihak Intervensi. JDIH Mahkamah Agung https:j jjdih.mahkamahagung.go.idj Putusan memuat: Alasan hukum yang menjadi dasar putusan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan danjatau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, meliputi:
1. a.maksud dan tujuan Permohonan;

Pasal 15

Pasal 14

Saksi danjatau ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dan huruf c dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, atau dipanggil atas perintah Pengadilan.

Pasal 13

Alat bukti yang dapat diajukan untuk diperiksa di persidangan meliputi:

a.surat atau tulisan;
b.keterangan saksi;
c.keterangan ahli;
d.pengakuan para pihak;
e.pengetahuan hakim; danj atau
f.alat bukti lain berupa inforrnasi elektronik atau dokumen elektronik.
1. 1."Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima", dalam hal Permohonan tidak memenuhi syarat formal, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing), atau Pengadilan tidak berwenang;
2. 2.a. "Mengabulkan Permohonan Pemohon";
b."Mewajibkan kepada Badan darr/ atau Pejabat Pemerintahan untuk menerbitkan Keputusan dan Zatau melakukan Tindakan", sesuai dengan Perrnohonan Pemohon;
1. 3."Menolak Permohonan Pemohon", dalam hal alasan Permohonan tidak beralasan hukum;
2. 4."Menyatakan Permohonan gugur", dalam hal Pemohon tidak hadir dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan yang sah atau Pemohon tidak serius.

Pasal 17

b.kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasa153 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
c.kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan ' atau tidak dilakukannya Tindakan oleh Badan dan Zatau Pejabat Pemerintahan;
d.pendapat Majelis terhadap pokok Permohonan mengenai kewenangan Badan atau Pejabat Pemerintahan, prosedur darr/ atau substansi penerbitan Keputusan darr/ atau Tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan / atau asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan
e.kesimpulan mengenai semua hal yang telah dipertimbangkan. JDIH Mahkamah Agung https.j' Ijdih.rnahkarnahagung.go.id/ Pasa121 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan darr/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1268), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasa120 BABIX KETENTUANPENUTUP Mendapatkan Keputusan dan Zatau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

(2)Terhadap Permohonan yang masih dalam proses registrasi, berlaku Peraturan Mahkamah Agung ini. GunaPermohonanPenerimaanatasPutusan Pasa119
(1)Terhadap Permohonan yang sudah didaftar dan dalam proses persidangan sesudah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung ini tetap diberlakukan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh BABVIII KETENTUANPERALIHAN Putusan Pengadilan atas penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan darr/ atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan bersifat final dan mengikat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 2

TATACARA PENGAJUANPERMOHONAN JDIH Mahkamah Agung https:j j jdih.mahkamahagung.go.idj Pasa16 Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dany atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUANUMUM

Pasal 2

TATACARA PENGAJUANPERMOHONAN JDIH Mahkamah Agung https:j j jdih.mahkamahagung.go.idj Pasa16 Tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dany atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak:

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 17

Pasal 18

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015