Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara; KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang PERATURAN MAI-IKAMAHAGUNG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILANTATAUSAHA NEGARA KETUA MAHKAMAH AGUNG ( SALINAN ) ..... :.. :.: ..... MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMuM DI PENGADILANTATAUSAHANEGARA. '., ,"'.' ... . . ....
Menetapkan Mengingat Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.
Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU 4.
Dalam Peraturan Mahkamah Agung irn yang dimaksud dengan:
." .. : timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaterr/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak 1010s verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan ..... wilayahseluruhdiPemiluPenyelenggaraan Kabupaten/Kota.
pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu,· Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
Bagian Kesatu Kewenangan Pengadilan BAB II SENGKETAPROSES PEMILIHANUMUM Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaterr/Kota.
...-5 - seluruhnya; umumasas-asasperundang-undangan dan pemerintahan yang baik;
Pasa16
dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan di register pengadilan. Bagian Ketiga Penunjukan Majelis Hakim dan Perbaikan Gugatan Pendaftaran Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dicatat dalam buku register perkara proses pemilihan umum, setelah panjar biaya perkara diterima.
BAB II
Pasa19
Bagian Kelima Persidangan Pasa18
Pasa17
Bagian Keempat Pemanggilan dan Penjadwalan Sidang
Majelis hakim melakukan pengujian keabsahan .keputusan tata usaha negara dari aspek kewenangan, prosedur dartl atau substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ... ." .' keyakinan hakim.
Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, .beban pembuktian beserta alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian, dan untuk sahnya . pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) .alat bukti berdasarkan ..:.... ,"
elektronik. Jenis alat bukti adalah:
Bagian Keenam Pernbuktian
. ~" : . . . diundangkan.
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada langgal Pasal 14 Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai Peraturan Mahkamah Agung Nornor 6 rabun 20 12 i~htal1.g Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata· Usaha Negara ~P~mi.lu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. . ", .:-::; ,,':.:: .,', ".' ......... :..::..:: BABIII KETENTUANPENUTUP . .-,': " : . ~.:' ',' .' ......:.: -,:' "paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkari.· . ' . .:' ....~.' ,::-.:. . . . dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikatserta . tidak dapat dilakukan upaya hukum banding; kasasi atau peninjauan kembali. . ". .
.. .: . :-.
. . pengucapan putusan terse but kepada pihak yang .tidak .:' . hadir di persidangan.
.' .. ~.. . .- . ..... ., .: . .:.',', : . ... ',,' .~'.-":- _.r . . . ..... :.SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA .. ,,' BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TABUN 2017 NOMOR 1442 " " ,,' " "'" ,:"",' DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA ........ : .: ", ," :.: : ... Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2017 KETUA MABKAMAB AGUNG " ttd MUHAMMAD HATTA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2017 pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya, .; 11 -
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan