DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan kewenangan Perigadilan Tata Usaha Negara untuk rnenerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
b.bahwa untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan kembali terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara; KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang PERATURAN MAI-IKAMAHAGUNG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILANTATAUSAHA NEGARA KETUA MAHKAMAH AGUNG ( SALINAN ) ..... :.. :.: ..... MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMuM DI PENGADILANTATAUSAHANEGARA. '., ,"'.' ... . . ....

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ten tang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana : telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 .•tentarig Kekuasaan Kehakiman (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pe:ri:iilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Menetapkan Mengingat Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.
5.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah provinsi.
7.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten /Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaterr/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merigawasr yang adalah Kabupaten/Kota Kabupaterr/Kota prOVlnSl. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU 4.

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung irn yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di EAB I KETENTUANUMUM Calon Presiden dan Wakil Presiden.
12.Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah upaya litigasi yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu, atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaterr/Kota, atau bakal .pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak 1010s verifikasi terhadap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaterr/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU .tentang ...... ." .. : timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaterr/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak 1010s verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
9.Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaterr/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaterr/ Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota.
10.Tergugat adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaterr/Kota.
11.Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU ten tang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaterr/Kota tentang Penetapan Daftar Calcn Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,. dan DFRD .. Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan ..... wilayahseluruhdiPemiluPenyelenggaraan Kabupaten/Kota.
8.Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang ........Pasal 3

(1)Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di . pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu,· Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara langsung atau melalui faksimile atau surat elektronik ke pengadilan yang berwenang, dengan
(1)Pengadilan bertugas dan berwenang menenma, memeriksa, memutus dan menyelesaikan .Sengketa Proses Pemilihan Umum.
(2)Pengadilan berwenang mengadili Sengketa ...Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.

13.Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
14.Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik berupa flash disk dan yang sejerusnya.
15.Hari adalah hari kerja. ...-5 - seluruhnya; umumasas-asasperundang-undangan dan pemerintahan yang baik;

g.hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus:
1. 1.mengabulkan gugatan Penggugat untuk Pasa14

(1)Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Penggugat atau kuasanya yang memuat:
1. a.identitas Penggugat meliputi:
  1. 1.nama;
  2. 2.kewarganegaraan;
  3. 3.tempat tinggal;
  4. 4.pekerjaan Penggugat;
  5. 5.identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; dan
  6. 6.alamat surat elektronik dan nomor telepon.
2. b.identitas Tergugat meliputi:
  1. 1.namajabatan; dan
  2. 2.tempat kedudukan.
3. c.penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa;
4. d.kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;
5. e.tenggang waktu pengajuan gugatan;
6. f.alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Tergugat dari aspek kewenangan, prosedur darr/ atau substansi berdasarkan peraturan menyertakan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaterr/Kota yang digugat dan menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat surat elektronik dan nomor telepon penggugat atau kuasanya.
(3)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain diajukan dalam bentuk tertulis, juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalarn Media Penyimpan Data Elektronik. Pasa16
(1)Penunjukan majelis hakim yang memeriksa sengketa proses pemilihan umum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan pada hari pendaftaran gugatan dan paling lambat pada had berikutnya berkas perkara diserahkan kepada majelis hakim yang ditunjuk.
(2)Gugatan yang kurang sernpurna dapat diperbaiki dan . '. dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan di register pengadilan.

BAB II

SENGKETAPROSES PEMILIHANUMUM Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaterr/Kota.

Pasal 5

2.menyatakan batal Keputusan KPU/KPU Provinsi atau KPUKabupaterr/Kota;
3.memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;
4.memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai partai politik peserta Pemiluj'pasangan calon Presiden dan Wakil Presiderr/ calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaterr/Kota; dan
5.perintah membayar biaya perkara.

h.Gugatan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya.

(2)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa :
1. a.keputusan objek sengketa; dan
2. b.putusan Bawaslu. Pasa19
(1)Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum.
(2)Tahapan persidangan:
(1)Majelis hakim yang ditunjuk mengadili sengketa proses Pemilihan Umum menyarnpaikan . penetapan tentang jadwal persidangan (court calendar) pada hari sidang pertama dan memerintahkan kepada para pihak untuk mematuhinya.
(2)Jadwal persidangan (court calendar) bersifat mengikat bagi para pihak. Pasa17
(1)Pemanggilan para pihak dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan melalui surat elektronik, faksimile, surat tercatat dan/ atau oleh jurusita pengadilan.
(2)Tenggang waktu pemanggilan para pihak paling singkat 3 (tiga) had sebelum sidang pertama.
(3)Pemanggilan kepada Tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.
(3)Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggugat belum menyempurnakan gugatan, majelis hakim memberikan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
(4)Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 12

Majelis hakim melakukan pengujian keabsahan .keputusan tata usaha negara dari aspek kewenangan, prosedur dartl atau substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ... ." .' keyakinan hakim.

Pasal 11

Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, .beban pembuktian beserta alat bukti yang akan digunakan dalam proses pembuktian, dan untuk sahnya . pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) .alat bukti berdasarkan ..:.... ,"

a.surat atau tulisan;
b.keterangan saksi;
c.keterangan ahli;
d.pengakuan para pihak;
e.pengetahuan hakim; dan
f.alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen . elektronik. Jenis alat bukti adalah:

Pasal 10

a.pembacaan gugatan;
b.jawaban;
c.pembuktian; dan
d.putusan. . ~" : . . . diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada langgal Pasal 14 Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai Peraturan Mahkamah Agung Nornor 6 rabun 20 12 i~htal1.g Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata· Usaha Negara ~P~mi.lu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. . ", .:-::; ,,':.:: .,', ".' ......... :..::..:: BABIII KETENTUANPENUTUP . .-,': " : . ~.:' ',' .' ......:.: -,:' "paling lama 3 (tiga) hari sejak diucapkari.· . ' . .:' ....~.' ,::-.:. . . . dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikatserta . tidak dapat dilakukan upaya hukum banding; kasasi atau peninjauan kembali. . ". .

(6)KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud . pada .ayat. (2)' . .' . .. .: . :-.

Pasal 13

(1)Majelis hakim memutus sengketa proses pemilihan umum paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.
(2)Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
(3)Salinan putusan diberikan kepada para pihak yanghadir pada had pengucapan putusan.
(4)Panitera memberitahukan putusan 'pada ';. had .: . . pengucapan putusan terse but kepada pihak yang .tidak .:' . hadir di persidangan.
(5)Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana .' .. ~.. . .- . ..... ., .: . .:.',', : . ... ',,' .~'.-":- _.r . . . ..... :.SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA .. ,,' BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TABUN 2017 NOMOR 1442 " " ,,' " "'" ,:"",' DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA ........ : .: ", ," :.: : ... Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2017 KETUA MABKAMAB AGUNG " ttd MUHAMMAD HATTA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2017 pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya, .; 11 -

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan Pasal 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, memberikan kewenangan Perigadilan Tata Usaha Negara untuk rnenerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
b.bahwa untuk melaksanakan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu pengaturan kembali terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 ten tang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana : telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 .•tentarig Kekuasaan Kehakiman (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pe:ri:iilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Menetapkan Mengingat Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.
5.Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah provinsi.
7.Badan Pengawas Pemilu Kabupaten /Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaterr/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang merigawasr yang adalah Kabupaten/Kota Kabupaterr/Kota prOVlnSl. Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU 4.

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung irn yang dimaksud dengan:

1.Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.
3.Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di EAB I KETENTUANUMUM Calon Presiden dan Wakil Presiden.
12.Gugatan Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah upaya litigasi yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu, atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaterr/Kota, atau bakal .pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak 1010s verifikasi terhadap KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaterr/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU .tentang ...... ." .. : timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan umum antara partai politik calon Peserta Pemilu atau calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaterr/ Kota, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang tidak 1010s verifikasi dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten /Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
9.Penggugat adalah calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaterr/Kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yang keberatan terhadap Keputusan KPU tentang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaterr/ Kota tentang daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten /Kota.
10.Tergugat adalah KPU/KPU Provinsi atau KPU Kabupaterr/Kota.
11.Objek Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah Keputusan KPU ten tang Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaterr/Kota tentang Penetapan Daftar Calcn Tetap Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,. dan DFRD .. Kabupaten /Kota atau Keputusan KPU tentang Pasangan ..... wilayahseluruhdiPemiluPenyelenggaraan Kabupaten/Kota.
8.Sengketa Proses Pemilihan Umum adalah sengketa yang ........Pasal 3

(1)Gugatan sengketa proses pemilihan umum diajukan di . pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lama 5 (lima) hari setelah dibacakan putusan Bawaslu,· Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
(2)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara langsung atau melalui faksimile atau surat elektronik ke pengadilan yang berwenang, dengan
(1)Pengadilan bertugas dan berwenang menenma, memeriksa, memutus dan menyelesaikan .Sengketa Proses Pemilihan Umum.
(2)Pengadilan berwenang mengadili Sengketa ...Proses Pemilihan Umum setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu telah digunakan.

13.Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
14.Media Penyimpan Data Elektronik adalah media yang dapat menyimpan data elektronik berupa flash disk dan yang sejerusnya.
15.Hari adalah hari kerja. ...-5 - seluruhnya; umumasas-asasperundang-undangan dan pemerintahan yang baik;

g.hal-hal yang dapat dimohonkan untuk diputus:
1. 1.mengabulkan gugatan Penggugat untuk Pasa14

(1)Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Penggugat atau kuasanya yang memuat:
1. a.identitas Penggugat meliputi:
  1. 1.nama;
  2. 2.kewarganegaraan;
  3. 3.tempat tinggal;
  4. 4.pekerjaan Penggugat;
  5. 5.identitas kuasanya apabila diwakili kuasa; dan
  6. 6.alamat surat elektronik dan nomor telepon.
2. b.identitas Tergugat meliputi:
  1. 1.namajabatan; dan
  2. 2.tempat kedudukan.
3. c.penyebutan secara lengkap dan jelas objek sengketa;
4. d.kedudukan hukum (legal standing) Penggugat;
5. e.tenggang waktu pengajuan gugatan;
6. f.alasan-alasan gugatan berupa fakta-fakta dan pelanggaran hukum administrasi yang dilakukan Tergugat dari aspek kewenangan, prosedur darr/ atau substansi berdasarkan peraturan menyertakan keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaterr/Kota yang digugat dan menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat surat elektronik dan nomor telepon penggugat atau kuasanya.
(3)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain diajukan dalam bentuk tertulis, juga diajukan dalam format digital yang disimpan secara elektronik dalarn Media Penyimpan Data Elektronik. Pasa16
(1)Penunjukan majelis hakim yang memeriksa sengketa proses pemilihan umum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan pada hari pendaftaran gugatan dan paling lambat pada had berikutnya berkas perkara diserahkan kepada majelis hakim yang ditunjuk.
(2)Gugatan yang kurang sernpurna dapat diperbaiki dan . '. dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari sejak gugatan di register pengadilan.

BAB II

SENGKETAPROSES PEMILIHANUMUM Partai Politik calon Peserta Pemilu, Keputusan KPU tentang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Keputusan KPU/KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaterr/Kota.

Pasal 5

2.menyatakan batal Keputusan KPU/KPU Provinsi atau KPUKabupaterr/Kota;
3.memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;
4.memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang penetapan Penggugat sebagai partai politik peserta Pemiluj'pasangan calon Presiden dan Wakil Presiderr/ calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaterr/Kota; dan
5.perintah membayar biaya perkara.

h.Gugatan ditandatangani oleh Penggugat atau kuasanya.

(2)Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri alat bukti yang dibubuhi meterai cukup berupa :
1. a.keputusan objek sengketa; dan
2. b.putusan Bawaslu. Pasa19
(1)Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum.
(2)Tahapan persidangan:
(1)Majelis hakim yang ditunjuk mengadili sengketa proses Pemilihan Umum menyarnpaikan . penetapan tentang jadwal persidangan (court calendar) pada hari sidang pertama dan memerintahkan kepada para pihak untuk mematuhinya.
(2)Jadwal persidangan (court calendar) bersifat mengikat bagi para pihak. Pasa17
(1)Pemanggilan para pihak dilakukan oleh kepaniteraan pengadilan melalui surat elektronik, faksimile, surat tercatat dan/ atau oleh jurusita pengadilan.
(2)Tenggang waktu pemanggilan para pihak paling singkat 3 (tiga) had sebelum sidang pertama.
(3)Pemanggilan kepada Tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.
(3)Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggugat belum menyempurnakan gugatan, majelis hakim memberikan putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.
(4)Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

Pasal 12

Pasal 11

a.surat atau tulisan;
b.keterangan saksi;
c.keterangan ahli;
d.pengakuan para pihak;
e.pengetahuan hakim; dan
f.alat bukti lain berupa informasi elektronik atau dokumen . elektronik. Jenis alat bukti adalah:

Pasal 10

a.pembacaan gugatan;
b.jawaban;
c.pembuktian; dan
d.putusan. . ~" : . . . diundangkan.

Pasal 15

(6)KPU wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud . pada .ayat. (2)' . .' . .. .: . :-.

Pasal 13

(1)Majelis hakim memutus sengketa proses pemilihan umum paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap.
(2)Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
(3)Salinan putusan diberikan kepada para pihak yanghadir pada had pengucapan putusan.
(4)Panitera memberitahukan putusan 'pada ';. had .: . . pengucapan putusan terse but kepada pihak yang .tidak .:' . hadir di persidangan.
(5)Putusan pengadilan tata usaha negara sebagaimana .' .. ~.. . .- . ..... ., .: . .:.',', : . ... ',,' .~'.-":- _.r . . . ..... :.SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA .. ,,' BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TABUN 2017 NOMOR 1442 " " ,,' " "'" ,:"",' DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA ........ : .: ", ," :.: : ... Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2017 KETUA MABKAMAB AGUNG " ttd MUHAMMAD HATTA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2017 pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. memerintahkanAgar setiap orang mengetahuinya, .; 11 -