MEMUTUSKAN
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Oaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah.
3 BAB III TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILU Pasal3
1.Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang, dengan menyertakan . Keputusan KPU yang digugat dan menyebutkan alamat lengkap termasuk alamat email.
2.Dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilu tidak dikenal Pemeriksaan Persiapan, Penangguhan Pelaksanaan Keputusan KPU, Pemeriksaan Setempat maupun gugatan intervensi.
3.Dalam hal gugatan yang diajukan kurang lengkap, Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
4.Perbaikan dan kelengkapan gugatan dilakukan oleh Penggugat atas petunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan apabila Ketua berhalangan maka digantikan oleh Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
5.Gugatan Penggugat didaftar setelah dinyatakan lengkap.
6.Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menetapkan Majelis Hakim paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah gugatan didaftarkan.
7.Dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak putusan diucapkan bagi pihak yang hadir atau 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dikirimkan kepada pihak yang tidak hadir, para pihak sudah mendapatkan salinan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
8.Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.
9.Permohonan Kasasi diajukan oleh pemohon dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diucapkan kepada pihak yang hadir atau 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dikirimkan kepada pihak yang tidak hadir.
10.Permohonan Kasasi wajib disertai dengan memori kasasi. 11.Dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya memori kasasi, berkas perkara harus dikirimkan ke Mahkamah Agung. 12.Berkas perkara Kasasi harus dicatat dalam register dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak berkas perkara diterima Mahkamah Agung. 13.Majelis Hakim ditetapkan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak perkara dicatat dalam register. 14.Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah perkara diputus, Mahkamah Agung mengirimkan kembali berkas perkara ke Pengadilan pengaju. BAB II TENTANG KEWENANGAN Pasal2
1.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilu sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 2 huruf a dan b Peraturan Mahkamah Agung ini.
2.Gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu digunakan.
4 ..d:R~LA MAHKAMAH AGUNG ).~"'M.I"'~I"HIo....1I~~L..n, INDONESIA Ditetapkan di : .: J A K ART A Pada tan99al :?-f(;November2012 BABVI KETENTUAN PENUTUR Pasal6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. BABV KETENTUAN LAIN PasalS Dalam hal tidak diatur secara tegas dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, maka secara mutatis mutandis berlaku hukum acara yang berlaku terhadap sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia. BABIV ORGANISASI Pasal4
1.Hakim khusus yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara Pemilu adalah Hakim Karier di Iingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
2.Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berwenang mengusulkan Hakim-Hakim khusus kepada Ketua Mahkamah Agung.
3.Dalam hal pada saat bersamaan, Hakim khusus tidak menangani perkara sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, maka Hakim khusus tersebut dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara lainnya.