DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indon esia dengan Pemberi Hibah sudah tidak sesuai dengan perkembangar:. dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
b.bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 20 14 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pe:nberi Hibah belum mengatur mekanisme penerimaan ~ibah uang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai:nana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

1.Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indon es ia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 6 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah t erakhir dengan Undang -Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079); 4 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 3713);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 5076);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 20 11 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
13.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
14.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
15.Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 761);
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hi bah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
17.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 643);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK .05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727); MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan se bagai acuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
3.Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, serta yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
4.Pemberi Hibah adalah pihak yang memberikan hibah yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
5.Penerima Hi bah adalah Mahkamah Agung dan/ atau badan peradilan yang berada di bawahnya.
6.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 7 . Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas ke bendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
8.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Mahkamah Agung dalam hal ini adalah Sekretaris Mahkamah Agung .
9.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingka: KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA -..intuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Mahkamah Agung.
10.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko .
11.Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPB adalah unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan badan la ya nan umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Kantor Wila yah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil DJPB adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
13.Kantor Pela ya nan Perbendah araa n Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPB yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wiiayah Direktorat Jenderal Perbendahar aa n.
14.Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya disebut Rekening Hibah adalah rekening lainnya dalam bentuk giro Pemerintah yang dibuka oleh Mahkamah Agung dan/ atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam rangka pengelolaan Hibah langsung dalam bentuk uang. 15 . Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Mahkamah Agung dan/ atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
16.Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/j asa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah.
17.Surat Pernyataan Telah Menerima Hi bah Langsung yang selanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas Pendapatan Hibah Langsung dan/ a tau belanja a tau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah atau belanja modal untuk pencatatan · aset tetap/aset lainnya dari Hibah untuk pencatatan surat berharga dari Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN.
18.Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke KPPN .
19.Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pendapatan Hi bah dan/ a tau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak me lalui Kuasa BUN.
20.Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan Pendapatan Hi bah dan/ atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN .
21.Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4 HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah yang penarikan dananya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hibah .
22.Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian Hibah yang penarikan dananya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hibah .
23.Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ Jasa/ Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL -BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hi bah, dan/ a tau belanja yang bersumber dari Hi bah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang penarikan dananya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN.
24.Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL -BJS adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN sebagai persetujuan untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah dalam bentuk Barang, Jasa, atau Surat Berharga yang penarikan dananya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN.
25.Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung adalah unit eselon II di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana dan program, anggaran, penataan organisasi dan tata laksana, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pasal 2

Penerimaan Hibah oleh Mahkamah Agung harus memenuhi prinsip:

a.transparan;
b.akuntabel;
c.efisien dan efektif;
d.kehati-hatian;
e.tidak disertai ikatan politik; dan
f.tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini meliputi:

a.kriteria, klasifikasi, penggunaan, dan penarikan Hibah;
b.konsultasi/koordinasi rencana penerimaan Hibah;
c.perjanjian Hibah;
d.tata cara pengesahan Hibah; dan
e.pemonitoran dan evaluasi .

BAB II

HIBAH

Pasal 4

Kriteria Hibah yang dapat diterima Mahkamah Agung sebagai penerimaan negara, harus memenuhi ketentuan sebagai berik:..it:

a.tidak mengganggu kemandirian badan peradilan;
b.tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada Pemberi Hibah; c . tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara;
d.dilakukan dengan memperhatikan kemanfaatan serta skala prioritas;
e.digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keh.:aran kegiatan satuan kerja Penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat; dan
f.dilakukan penyerahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Hibah diklasifikasikan menurut bentuk, jenis, dan sumbernya.

Pasal 6

(1)Hibah menurut bentuknya meliputi:
1. a.Hibah uang; dan
2. b.Hibah barang/jasa.
(2)Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a . uang tunai; dan
1. b.uang untuk membiayai kegiatan.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian dari APBN .

Pasal 7

(1)Hibah menurutjenisnya terdiri atas:
1. a.Hibah yang direncanakan; dan/ atau
2. b.Hibah langsung.
(2)Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan Hi bah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.
(3)Hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.

Pasal 8

(1)Hibah menurut sumbernya terdiri atas:
1. a.Hibah dalam negeri; dan
2. b.Hibah luar negeri.
(2)Hibah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari:
1. a.lembaga keuangan dalam negeri;
2. b.lembaga nonkeuangan dalam negeri;
3. c.pemerintah daerah;
4. d.perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia;
5. e.lembaga lainnya; dan
6. f.perseorangan.
(3)Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari:
1. a.negara asmg;
2. b.lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. c.lembaga multilateral;
4. d.lembaga keuang an asing;
5. e.lembaga nonkeuangan asing;
6. f.lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegia tan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesi a; dan
7. g.perseorangan.

Pasal 9

(1)Hibah digunakan untuk mendukung program dan kebij3.kan Mahkamah Agung.
(2)Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan ~er ja Penerima Hibah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Pasal 10

(1)Pemberi dan Penerima Hibah dalam membuat Perjanjian Hibah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung ini .
(2)Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa dan biaya yang dikeluarkan .
(3)Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas bukti/kuitansi atas pengadaan barang/jasa dan biaya yang dikeluarkan.
(4)Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, harus berkoordinasi dengan PA.
(5)Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, wajib memberikan laporan Kegiatan Pelaksanaan Hibah secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung, DJPPR dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(6)Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a, wajib memberikan laporan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dalam hal penatausahaan Hibah.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indon esia dengan Pemberi Hibah sudah tidak sesuai dengan perkembangar:. dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
b.bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 20 14 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Pe:nberi Hibah belum mengatur mekanisme penerimaan ~ibah uang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai:nana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

1.Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indon es ia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 6 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah t erakhir dengan Undang -Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079); 4 . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 3713);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8.Undang -Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indo nesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repub lik Indonesia Nomor 5076);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 20 11 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
13.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
14.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
15.Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 761);
16.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hi bah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
17.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 643);
18.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK .05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727); MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG ADMINISTRASI PENGELOLAAN HIBAH DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
2.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan se bagai acuan penggunaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
3.Hibah Pemerintah yang selanjutnya disebut Hibah adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa, dan/ atau surat berharga yang diperoleh dari Pemberi Hibah yang tidak perlu dibayar kembali, serta yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
4.Pemberi Hibah adalah pihak yang memberikan hibah yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
5.Penerima Hi bah adalah Mahkamah Agung dan/ atau badan peradilan yang berada di bawahnya.
6.Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi BUN. 7 . Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebut Kuasa BUN adalah pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas ke bendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan.
8.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Mahkamah Agung dalam hal ini adalah Sekretaris Mahkamah Agung .
9.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingka: KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA -..intuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Mahkamah Agung.
10.Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko .
11.Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat DJPB adalah unit organisasi pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan badan la ya nan umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Kantor Wila yah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil DJPB adalah instansi vertikal DJPB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
13.Kantor Pela ya nan Perbendah araa n Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal DJPB yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa BUN yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wiiayah Direktorat Jenderal Perbendahar aa n.
14.Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung yang selanjutnya disebut Rekening Hibah adalah rekening lainnya dalam bentuk giro Pemerintah yang dibuka oleh Mahkamah Agung dan/ atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam rangka pengelolaan Hibah langsung dalam bentuk uang. 15 . Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Mahkamah Agung dan/ atau Badan Peradilan yang berada di bawahnya dengan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian Hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
16.Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen serah terima barang/j asa sebagai bukti penyerahan dan peralihan hak/kepemilikan atas barang/jasa dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah.
17.Surat Pernyataan Telah Menerima Hi bah Langsung yang selanjutnya disingkat SPTMHL adalah surat pernyataan tanggung jawab penuh atas Pendapatan Hibah Langsung dan/ a tau belanja a tau belanja barang untuk pencatatan persediaan dari Hibah atau belanja modal untuk pencatatan · aset tetap/aset lainnya dari Hibah untuk pencatatan surat berharga dari Hibah yang penarikannya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN.
18.Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disingkat SP3HL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk diajukan pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke KPPN .
19.Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP2HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pendapatan Hi bah dan/ a tau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak me lalui Kuasa BUN.
20.Surat Pengesahan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SPHL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan Pendapatan Hi bah dan/ atau belanja yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN .
21.Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP4 HL adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pembukuan pengembalian saldo Pendapatan Hibah yang penarikan dananya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hibah .
22.Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung yang selanjutnya disingkat SP3HL adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pengembalian Hibah yang penarikan dananya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN kepada Pemberi Hibah .
23.Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/ Jasa/ Surat Berharga yang selanjutnya disingkat MPHL -BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hi bah, dan/ a tau belanja yang bersumber dari Hi bah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang penarikan dananya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN.
24.Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga yang selanjutnya disebut Persetujuan MPHL -BJS adalah surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN sebagai persetujuan untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah dalam bentuk Barang, Jasa, atau Surat Berharga yang penarikan dananya tidak dilakukan melalui Kuasa BUN.
25.Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung adalah unit eselon II di bawah Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana dan program, anggaran, penataan organisasi dan tata laksana, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan di semua lingkungan peradilan.

Pasal 2

Penerimaan Hibah oleh Mahkamah Agung harus memenuhi prinsip:

a.transparan;
b.akuntabel;
c.efisien dan efektif;
d.kehati-hatian;
e.tidak disertai ikatan politik; dan
f.tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini meliputi:

a.kriteria, klasifikasi, penggunaan, dan penarikan Hibah;
b.konsultasi/koordinasi rencana penerimaan Hibah;
c.perjanjian Hibah;
d.tata cara pengesahan Hibah; dan
e.pemonitoran dan evaluasi .

BAB II

HIBAH

Pasal 4

Kriteria Hibah yang dapat diterima Mahkamah Agung sebagai penerimaan negara, harus memenuhi ketentuan sebagai berik:..it:

a.tidak mengganggu kemandirian badan peradilan;
b.tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada Pemberi Hibah; c . tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara;
d.dilakukan dengan memperhatikan kemanfaatan serta skala prioritas;
e.digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keh.:aran kegiatan satuan kerja Penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat; dan
f.dilakukan penyerahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Hibah diklasifikasikan menurut bentuk, jenis, dan sumbernya.

Pasal 6

(1)Hibah menurut bentuknya meliputi:
1. a.Hibah uang; dan
2. b.Hibah barang/jasa.
(2)Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a . uang tunai; dan
1. b.uang untuk membiayai kegiatan.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bagian dari APBN .

Pasal 7

(1)Hibah menurutjenisnya terdiri atas:
1. a.Hibah yang direncanakan; dan/ atau
2. b.Hibah langsung.
(2)Hibah yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a merupakan Hi bah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan.
(3)Hibah langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan.

Pasal 8

(1)Hibah menurut sumbernya terdiri atas:
1. a.Hibah dalam negeri; dan
2. b.Hibah luar negeri.
(2)Hibah yang bersumber dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari:
1. a.lembaga keuangan dalam negeri;
2. b.lembaga nonkeuangan dalam negeri;
3. c.pemerintah daerah;
4. d.perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik Indonesia;
5. e.lembaga lainnya; dan
6. f.perseorangan.
(3)Hibah yang bersumber dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari:
1. a.negara asmg;
2. b.lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa;
3. c.lembaga multilateral;
4. d.lembaga keuang an asing;
5. e.lembaga nonkeuangan asing;
6. f.lembaga keuangan nasional yang berdomisili dan melakukan kegia tan usaha di luar wilayah Negara Republik Indonesi a; dan
7. g.perseorangan.

Pasal 9

(1)Hibah digunakan untuk mendukung program dan kebij3.kan Mahkamah Agung.
(2)Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi satuan ~er ja Penerima Hibah guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan.

Pasal 10

(1)Pemberi dan Penerima Hibah dalam membuat Perjanjian Hibah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung ini .
(2)Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas pengadaan barang/jasa dan biaya yang dikeluarkan .
(3)Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas bukti/kuitansi atas pengadaan barang/jasa dan biaya yang dikeluarkan.
(4)Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, harus berkoordinasi dengan PA.
(5)Pemberi Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf b, wajib memberikan laporan Kegiatan Pelaksanaan Hibah secara berkala kepada Sekretaris Mahkamah Agung, DJPPR dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
(6)Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1)huruf a, wajib memberikan laporan kepada Sekretaris Mahkamah Agung dalam hal penatausahaan Hibah.