Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 18
upaya pembaruan peradilan melalui pembiayaan yang bersumber Pendapatan dan Belanja Negara kerjasama dengan pemberi hibah; Menimbang KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA memastikan ..untukc. bahwa TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMBERI HIBAH . TENTANG PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2014 KETUA MAHKAMAH AGUNG Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan : .. '
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi' 5076);· cara dan standar kerjasama untuk pelaksanaan kerjasama dengan pemberi hibah tersebut. Mengingat Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Pasal 1 BAB I KETENTUANUMUM PERATURAN MAHKAMAHAGUNG TENTANG TATACARA PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMBERI HIBAH.
Menetapkan MEMUTUSKAN: Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barangj J asaj Surat Berharga;
Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjian pemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan.
dari Hibah, belanja modal untuk pencatatan aset tetapj aset lainnya dad Hibah.
empat peradilan dibawahnya yang memegang kekuasaan yudikatif Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
memenuhi prinsip:
Pasa12 .- _,' . ." .,:. . .. penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan di .: lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan di . semua lingkungan peradilan.
perencanaan maupun dari implementasi kegiatan. _- ,":." " '.
Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional.
disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat ..Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Ku~sa BUN Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawah langung .kepada .'..'....•... Kepala Kantor WilayahDirektorat Jenderal Perbendaharaan.
Tujuan Peraturan ini adalah:
antara unit terkait di lingkungan Mahkamah Agung Republik . Indonesia, calon Pemberi Hibah atau Pemberi Hibah serta Kontraktor.
Fungsi Peraturan ini adalah:
... "Pasa13
Hibah yang diterima Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah Hibah dalam bentuk barang dan/ atau jasa, Mekanisme Hibah di Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat dilaksanakan melalui Hibah Terencana atau Hibah Langsung. Dalam hal Hibah kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme Hibah Terencana, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
Pasa16 Bagian Kedua Hibah Yang Diterima Mahkamah Agung Republik Indonesia of Credit, Rekening Khusus (Special Account) dan Pembiayaan Pendahuluan (Pre-Financing); dan
~,
(2)
menjadi Program Prioritas oleh masing-masing Unit Eselon I terkait dibawah koordinasi Kelompok Kerja Tim Pembaruan.
APBN darr/ atau memerlukan dukungan anggaran dapat diajukan sebagai program yang perlu didanai oleh Hibah.
Pembaruan dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap Program Hibah di Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Bagian Kedua Penyusunan Program Prioritas ......
Perencanaan oleh BUA atau unit kerja yang ditunjuknya setelah mendapatkan rekomendasi dari Koordinator Tim Pembanian.
Bagian Kesatu Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis BABIIl TAHAPPERENCANAANPROGRAMYANGDIBIAYAIHIBAH
Bagian Keempat Koordinasidengan Calon Pemberi Hibah pada Tahap Perencanaan Kegiatan Hibah
(3), Biro Perencanaan menyampaikan Dokumen Usulan Kegiatan Hibah kepada Kementerian Perencanaan dengan melampirkan:
Pasa19 Bagian Ketiga Penyusunan Dokumen Usulan Kegiatan Hibah
(i) Sekretaris Mahkamah AgungRepublik Indonesia; (ii) KoordinatorTim Pembaruan; dan (iii) Kementerian Perencanaan.
Bagian Kelima Komitmen Awal Pemberi Hibah
Bagian Keenam Penilaian Usulan Kegiatan Hibah dari Pemberi Hibah (i) Biro Perencanaan; (ii) Koordinator Tim Pembaruan; dan (iii) Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia.
." .. :.".
sedang berjalan;
Indonesia atau yang dikuasakan untuk menandatangani Nota· Kesepahaman dengan Calon Pemberi Hibah.
Bagian Ketujuh Rencana Persiapan dan Rencana Kegiatan Rinci
dalam pembahasan DRKH dan naskah Perjanjian Hibah dengan Kementerian Perencanaan dan Keuangan.
. : ..
Bagian Kedelapan Pembahasan dan Penandatanganan Perjanjian Hibah Terencana
_____._._•••••••••• ••_" 'MM~' ~ww_~. __ •• _ ......_.............._ _._.._------ .......•...............__ _-_ . :'.,. .:' ....Bagian Kesatu Pengesahan Hibah Terencana dan Hibah Langsung BABIV TATACARAPENGESAHANPENDAPATANHIBAHTERENCANADAN HIBAHLANGSUNGDALAMBENTUKBARANGDAN/ATAUJASADI . LINGKUNGANMAHKAMAHAGUNG . ..
.. "." pembahasan naskah Perjanjian Hibah dimaksud pada ayat (1). Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menandatangani. . Perjanjian Hibah setelah mendengar dan mendapatkan rekomendasi dari Koordinator Tim Pembaruan. (3) (2)
dan calon Pemberi Hibah dengan merujuk kepada surat komitmen awal, Rencana Persiapan, dan Rencana Kerja Rinci. Kepala Biro Perencanaan dan Koordinator Tim Pembaruan atau . pejabat yang ditunjuknya mewakili Mahkamah Agung". dalam
Bagian Kesembilan Pembahasan dan Penandatanganan Perjanjian Hibah Langsung
di tandatangani. Bagian Kedua Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST)
Biro Perencanaan; atau Unit Kerja Penerima Kegiatan Hibah; Untuk penempatan di daerah ditandatangani oleh Unit Eselon 1 terkait dan/ atau Unit Kerja Daerah Penerima Barang/ Jasa.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan