DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan Pasal 472 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa proses pemilihan umum dibentuk majelis khusus dan mengenai hakirn khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkarnah Agung tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara; KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMATTUHAN YANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANMAHKAMAHAGUNG NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAKIMKHUSUS DALAMSENGKETA PROSES PEMILIHANUMUM DI PENGADILANTATAUSAHA NEGARA KETUA MAHKAMAH AGUNG ( SALINAlV' )

Pasal 1

Hakim Khus1.1Sdalam Sengketa Proses Pemilihan Umum atau Hakim Khusus Tata Usaha Negara Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Hakim Khusus adalah hakim karier di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Proses Pemilihan Umum. ... '. " MEMUTUSKAN: PERATURANMAHKAMAHAGUNGTENTANGHAKIMKHUSUS DALAM SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM DI PENGADILANTATAUSAHANEGARA. Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Unclang Nornor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6109); Menetapkan f· ' ..

Pasal 6

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa15 Persyaratan Hakim Khusus terdiri atas:

a.hakim karier yang menguasai pengetahuan tentang pemilihan umum; dan
b.telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun. Pasa14 Ketua Mahkamah Agung menetapkan Hakim Khusus yang diusulkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasa13

(1)Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengusulkan hakim pengadilan tata usaha negara yang sudah memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan oleh undang-undang kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi Hakim Khusus.
(2)Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) hakim dengan mempertimbangkan jumlah perkara pada masing-rnasing pengadilan tata usaha negara. Pasa12 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengusulkan Hakim Khusus kepada Ketua Mahkamah Agung. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOM OR 1443 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 0kto ber 2017 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HAITA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan Pasal 472 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa proses pemilihan umum dibentuk majelis khusus dan mengenai hakirn khusus diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

Pasal 1

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Unclang Nornor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6109); Menetapkan f· ' ..

Pasal 6

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasa15 Persyaratan Hakim Khusus terdiri atas:

a.hakim karier yang menguasai pengetahuan tentang pemilihan umum; dan
b.telah melaksanakan tugasnya sebagai hakim minimal 3 (tiga) tahun, kecuali apabila dalam suatu pengadilan tidak terdapat hakim yang masa kerjanya telah mencapai 3 (tiga) tahun. Pasa14 Ketua Mahkamah Agung menetapkan Hakim Khusus yang diusulkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Pasa13

(1)Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengusulkan hakim pengadilan tata usaha negara yang sudah memenuhi kriteria atau syarat yang ditentukan oleh undang-undang kepada Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi Hakim Khusus.
(2)Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengusulkan paling sedikit 3 (tiga) hakim dengan mempertimbangkan jumlah perkara pada masing-rnasing pengadilan tata usaha negara. Pasa12 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengusulkan Hakim Khusus kepada Ketua Mahkamah Agung. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOM OR 1443 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 0kto ber 2017 KETUA MAHKAMAH AGUNG ttd MUHAMMAD HAITA ALI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017