Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;
MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1128), diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, j"Ltjur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang secara elektronik. Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama. Dokumen Elektronik adalah dokumen Administrasi Perkara dan persidangan diterima, disimpan dan dikelola pada SIP. terkait yang Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan la:.n yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik. Jarak adalah jarak tempat penahanan Terdakwa, jarak tempat Penuntut, maup1.:.n jarak tempat saksi dan ahli dengan Pengadilan yang menyidangkan perkara. Hukum Acara adalah hukum acara pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lain kecuali ditentukan lain oleh peraturan ini. Peserta Sidang adalah Hakim/Majelis Hakim, Penuntut, Terdakwa/Penasihat Hukum, saksi, dan Ahli. Pengguna Terdaftar adalah Pe:iyidik, Penuntut dan advokat yang me:inenuhi syarat se)Jagai pengguna SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain Pengguna Terdaftar yang memenuhi syarat untuk menggunakan SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Hari adalah hari kalender.
J. surat kuasa/penunjukan Penasihat Hukum (jika ada);
Bagian Ketujuh A UpayaHukum
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan