DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Mahkamah Agung Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setelah mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
12.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
13.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
14.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 643); MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1128), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Penyidik adalah penyidik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Penuntut adalah Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Oditurat Militer, dan Oditurat Militer Tinggi sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Mahkamah Agung.
4.Ruang Sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim.
5.Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah rumah tahanan negara menurut peraturan perundang-undangan.
6.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga pemasyarakatan menurut peraturan perundang-undangan.
7.Penasihat Hukum adalah penasihat menurut peraturan perundang-undangan.
8.Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi Administrasi Perkara clan Persidangan secara Elektronik.
9.Domisili Elektronik adalah alamat elektronik dan/atau Iayanan pesan (messaging services) yang terverifikasi milik Penyidik, Penuntut, Pengadilan, Terdakwa/Kesatuan Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan, clan Lapas.
10.Administrasi Perkara adalah proses pengaJuan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, 1z1n besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, pemindahan tempat sidang di Pengadilan lain, pelimpahan perkara, penerimaan clan penomoran perkara termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi, penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera Sidang clan Jurusita/Jurusita Pengganti, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang secara elektronik, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, putusan/putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, salinan putusan clan upaya hukum banding.
11.Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pengajuan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, izin besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, pemindahan tempat sidang di Pengadilan lain, pelimpahan, penerimaan clan penomoran perkara termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut clan Penyidik clan upaya hukum banding secara elektronik.
12.Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses mengadili perkara pidana termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi clan komunikasi, audiovisual clan sarana elektronik lainnya. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, j"Ltjur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang secara elektronik. Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama. Dokumen Elektronik adalah dokumen Administrasi Perkara dan persidangan diterima, disimpan dan dikelola pada SIP. terkait yang Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan la:.n yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik. Jarak adalah jarak tempat penahanan Terdakwa, jarak tempat Penuntut, maup1.:.n jarak tempat saksi dan ahli dengan Pengadilan yang menyidangkan perkara. Hukum Acara adalah hukum acara pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lain kecuali ditentukan lain oleh peraturan ini. Peserta Sidang adalah Hakim/Majelis Hakim, Penuntut, Terdakwa/Penasihat Hukum, saksi, dan Ahli. Pengguna Terdaftar adalah Pe:iyidik, Penuntut dan advokat yang me:inenuhi syarat se)Jagai pengguna SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain Pengguna Terdaftar yang memenuhi syarat untuk menggunakan SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Hari adalah hari kalender.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/ eksepsi, pendapat Penuntut Umum, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik diunggah ke SIP sesaat sebelum dibacakan.
(2)Setiap Dokumen Elektronik yang diunggah selanjutnya diunduh dan diverifikasi antara yang diunduh dengan yang dibacakan.
(3)Sesaat setelah keberatan/ eksepsi, pendapat, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik terse but ke alamat Domisili Elektronik Penuntut/terdakwa dan/atau ke Penasihat Hukum.
(4)Dalam ha! SIP tidak dapat diakses, pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikirim melalui sarana elektronik lainnya.

3.Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3A dan 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Setiap dokumen persidangan baik berita acara sidang, putusan/putusan sela, penetapan maupun dokumen yang disampaikan oleh Penuntut, Penasihat Hukum dan Terdakwa diunggah ke SIP.
(2)Tata cara pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 3B

(1)Permohonan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pengalihan penahan, 1z1n keluar tahanan, pembantaran, izin besuk tahanan, pinjam pakai barang bukti, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang dalam perkara tindak pidana korupsi dan/atau penetapan diversi diajukan secara elektronik melalui SIP.
(2)Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai dengan Hukum Acara melalui SIP.
(2)Dalam pelimpahan berkas perkara pidana biasa dan singkat, Penuntut setidaknya menyertakan alamat Domisili Elektronik dari:
1. a.Penuntut;
2. b.Penyidik;
3. c.instansi tempat terdakwa ditahan apabila terdakwa ditahan; dan
4. d.kesatuan terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum.
(3)Tanggung jawab secara fisik atas barang bukti dalam perkara yang telah dilimpahkan, tetap berada pada Penuntut, kecuali yang terlampir dalam berkas perkara.

5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Kepaniteraan terkait yang menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa dan berkas perkara pidana singkat melakukan validasi kelengkapan berkas perkara melalui SIP sebelum berkas perkara diregister.
(2)Kelengkapan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.surat pelimpahan perkara;
2. b.surat dakwaan;
3. c.berita acara diversi dari Penyidik dan Penuntut dalam perkara anak (jika ada);
4. d.data penahanan terdakwa (jika terdakwa ditahan);
5. e.surat perintah penahanan/penetapan penahanan (jika ada); ··
6. f.berita acara penenmaan dan penitipan tersangka;
7. g.berita acara penerimaan barang bukti;
8. h.surat perintah penunjukan Penuntut;
  1. 1.berita acara Penyidik; J. surat kuasa/penunjukan Penasihat Hukum (jika ada);
9. k.daftar barang bukti;
  1. 1.foto barang bukti (jika ada);
10. m.pindai (scan) alat bukti tertulis (jika ada);
11. n.dokumen permohonan restitusi / kompensasi (jika ada); dan
12. o.dokumen terkait lainnya (jika ada).
  1. 6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Surat dakwaan, keberatan/eksepsi, dan pendapat Penuntut dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
(1)atau ayat (2).
(2)Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dru;i. file dokumen tersebut diteruskan kepada Penuntut dan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) .dan ayat (3).
(3)Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pendapat Penuntut terhadap keberatan terdakwa/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1).

7.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Tuntutan pidana, pembelaan, replik, clan duplik dibacakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.
(2)Dalam hal sidang dilaksariakan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, clan duplik dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

8.Di antara ketentuan Pasal 16 clan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16A clan 16B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Naskah putusan diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.
(2)Naskah putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dicocokkan oleh Panitera dengan putusan yang ditandatangani oleh Hakim/Majelis Hakim clan Panitera Sidang.
(3)Panitera menandatangani naskah putusan yang telah dicocokkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menggunakan tanda tanga., elektronik menjadi salinan putusan.

Pasal 16B

(1)Permohonan restitusi dan/atau kompensasi dapat diajukan secara elektronik.
(2)Tata cara pengajuan clan pemeriksaan permohonan restitusi dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

9.Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan disisipkan 2 (dua) Bagian yakni Bagian Ketujuh A, yang terdiri dari 6 (enam) pasal yakni Pasal 16C sampai dengan pasal 16H clan Bagian Ke'.:ujuh B, yang terdiri dari 5 (lima) pasal yakni Pasal 161 sampai dengan Pasal 16M, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa setelah mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik masih terdapat kendala yang perlu penyempurnaan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
9.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
12.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
13.Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
14.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1532) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 643); MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK. PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1128), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1.Penyidik adalah penyidik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.Penuntut adalah Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Oditurat Militer, dan Oditurat Militer Tinggi sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.Pengadilan adalah Pengadilan Negeri, Mahkamah Syar'iyah, Pengadilan Militer, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Syar'iyah Aceh, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Mahkamah Agung.
4.Ruang Sidang secara Elektronik adalah ruang sidang di Pengadilan yang meliputi kantor Kejaksaan, kantor Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasyarakatan, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Hakim/Majelis Hakim.
5.Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah rumah tahanan negara menurut peraturan perundang-undangan.
6.Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga pemasyarakatan menurut peraturan perundang-undangan.
7.Penasihat Hukum adalah penasihat menurut peraturan perundang-undangan.
8.Sistem Informasi Pengadilan yang selanjutnya disingkat SIP adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi Administrasi Perkara clan Persidangan secara Elektronik.
9.Domisili Elektronik adalah alamat elektronik dan/atau Iayanan pesan (messaging services) yang terverifikasi milik Penyidik, Penuntut, Pengadilan, Terdakwa/Kesatuan Terdakwa, Penasihat Hukum, Saksi, Ahli, Rutan, clan Lapas.
10.Administrasi Perkara adalah proses pengaJuan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, 1z1n besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, pemindahan tempat sidang di Pengadilan lain, pelimpahan perkara, penerimaan clan penomoran perkara termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi, penunjukan Majelis Hakim, penunjukan Panitera Sidang clan Jurusita/Jurusita Pengganti, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang secara elektronik, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, putusan/putusan sela, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, salinan putusan clan upaya hukum banding.
11.Administrasi Perkara secara Elektronik adalah proses pengajuan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, izin besuk tahanan, permohonan pinjam pakai barang bukti, penetapan diversi, pemindahan tempat sidang di Pengadilan lain, pelimpahan, penerimaan clan penomoran perkara termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi, penetapan Hari sidang, penentuan cara sidang, penyampaian panggilan/pemberitahuan, penyampaian dokumen keberatan, tanggapan atas keberatan, tuntutan, pembelaan, replik, duplik, amar putusan, petikan putusan, pengiriman salinan putusan kepada Penuntut clan Penyidik clan upaya hukum banding secara elektronik.
12.Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses mengadili perkara pidana termasuk praperadilan, permohonan restitusi/kompensasi, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang-barang dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi clan komunikasi, audiovisual clan sarana elektronik lainnya. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, j"Ltjur, dan tidak memihak di sidang Pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang secara elektronik. Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa adalah keterangan yang diberikan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan secara elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sama. Dokumen Elektronik adalah dokumen Administrasi Perkara dan persidangan diterima, disimpan dan dikelola pada SIP. terkait yang Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan la:.n yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan perlu melakukan Persidangan secara Elektronik. Jarak adalah jarak tempat penahanan Terdakwa, jarak tempat Penuntut, maup1.:.n jarak tempat saksi dan ahli dengan Pengadilan yang menyidangkan perkara. Hukum Acara adalah hukum acara pidana yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lain kecuali ditentukan lain oleh peraturan ini. Peserta Sidang adalah Hakim/Majelis Hakim, Penuntut, Terdakwa/Penasihat Hukum, saksi, dan Ahli. Pengguna Terdaftar adalah Pe:iyidik, Penuntut dan advokat yang me:inenuhi syarat se)Jagai pengguna SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Pengguna Lain adalah subjek hukum selain Pengguna Terdaftar yang memenuhi syarat untuk menggunakan SIP dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Hari adalah hari kalender.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dalam proses persidangan, dokumen keberatan/ eksepsi, pendapat Penuntut Umum, tuntutan, pembelaan, replik, dan duplik diunggah ke SIP sesaat sebelum dibacakan.
(2)Setiap Dokumen Elektronik yang diunggah selanjutnya diunduh dan diverifikasi antara yang diunduh dengan yang dibacakan.
(3)Sesaat setelah keberatan/ eksepsi, pendapat, tuntutan, pembelaan, replik dan duplik dibacakan, Pengadilan meneruskan Dokumen Elektronik terse but ke alamat Domisili Elektronik Penuntut/terdakwa dan/atau ke Penasihat Hukum.
(4)Dalam ha! SIP tidak dapat diakses, pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikirim melalui sarana elektronik lainnya.

3.Di antara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3A dan 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

(1)Setiap dokumen persidangan baik berita acara sidang, putusan/putusan sela, penetapan maupun dokumen yang disampaikan oleh Penuntut, Penasihat Hukum dan Terdakwa diunggah ke SIP.
(2)Tata cara pengunggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 3B

(1)Permohonan izin/persetujuan penggeledahan, izin/persetujuan penyitaan, penahanan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pengalihan penahan, 1z1n keluar tahanan, pembantaran, izin besuk tahanan, pinjam pakai barang bukti, permohonan keberatan pihak ketiga atas putusan perampasan barang dalam perkara tindak pidana korupsi dan/atau penetapan diversi diajukan secara elektronik melalui SIP.
(2)Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

4.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pelimpahan perkara biasa, singkat, dan cepat dilakukan sesuai dengan Hukum Acara melalui SIP.
(2)Dalam pelimpahan berkas perkara pidana biasa dan singkat, Penuntut setidaknya menyertakan alamat Domisili Elektronik dari:
1. a.Penuntut;
2. b.Penyidik;
3. c.instansi tempat terdakwa ditahan apabila terdakwa ditahan; dan
4. d.kesatuan terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum.
(3)Tanggung jawab secara fisik atas barang bukti dalam perkara yang telah dilimpahkan, tetap berada pada Penuntut, kecuali yang terlampir dalam berkas perkara.

5.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Kepaniteraan terkait yang menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa dan berkas perkara pidana singkat melakukan validasi kelengkapan berkas perkara melalui SIP sebelum berkas perkara diregister.
(2)Kelengkapan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.surat pelimpahan perkara;
2. b.surat dakwaan;
3. c.berita acara diversi dari Penyidik dan Penuntut dalam perkara anak (jika ada);
4. d.data penahanan terdakwa (jika terdakwa ditahan);
5. e.surat perintah penahanan/penetapan penahanan (jika ada); ··
6. f.berita acara penenmaan dan penitipan tersangka;
7. g.berita acara penerimaan barang bukti;
8. h.surat perintah penunjukan Penuntut;
  1. 1.berita acara Penyidik; J. surat kuasa/penunjukan Penasihat Hukum (jika ada);
9. k.daftar barang bukti;
  1. 1.foto barang bukti (jika ada);
10. m.pindai (scan) alat bukti tertulis (jika ada);
11. n.dokumen permohonan restitusi / kompensasi (jika ada); dan
12. o.dokumen terkait lainnya (jika ada).
  1. 6.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Surat dakwaan, keberatan/eksepsi, dan pendapat Penuntut dibacakan dalam sidang yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat
(1)atau ayat (2).
(2)Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, dokumen keberatan/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim dru;i. file dokumen tersebut diteruskan kepada Penuntut dan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) .dan ayat (3).
(3)Dalam hal sidang dilaksanakan secara elektronik, pendapat Penuntut terhadap keberatan terdakwa/eksepsi dikirim kepada Hakim/Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1).

7.Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Tuntutan pidana, pembelaan, replik, clan duplik dibacakan di muka sidang sesuai dengan ketentuan Hukum Acara.
(2)Dalam hal sidang dilaksariakan secara elektronik, pengiriman dokumen tuntutan pidana, pembelaan, replik, clan duplik dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

8.Di antara ketentuan Pasal 16 clan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 16A clan 16B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Naskah putusan diunggah oleh Panitera Sidang ke dalam SIP.
(2)Naskah putusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dicocokkan oleh Panitera dengan putusan yang ditandatangani oleh Hakim/Majelis Hakim clan Panitera Sidang.
(3)Panitera menandatangani naskah putusan yang telah dicocokkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menggunakan tanda tanga., elektronik menjadi salinan putusan.

Pasal 16B

(1)Permohonan restitusi dan/atau kompensasi dapat diajukan secara elektronik.
(2)Tata cara pengajuan clan pemeriksaan permohonan restitusi dan/atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

9.Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan disisipkan 2 (dua) Bagian yakni Bagian Ketujuh A, yang terdiri dari 6 (enam) pasal yakni Pasal 16C sampai dengan pasal 16H clan Bagian Ke'.:ujuh B, yang terdiri dari 5 (lima) pasal yakni Pasal 161 sampai dengan Pasal 16M, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 3B

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 16A

Pasal 16B

Dasar hukum (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 3A

Pasal 3B

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 15

Pasal 16A

Pasal 16B

Dasar hukum (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020