DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 03/PMK/2003 Tahun 2003

Nomor: 03/PMK/2003
Tahun: 2003
Ditetapkan: 24 September 2003
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi ini, yang dimaksud dengan :

1.Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Permohonan adalah permohonan sebagaimana dlmaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3.Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
4.Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi adalah sidang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan yang luar biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.
5.Ketua Sidang Pleno adalah Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi atau Ketua Semeniara dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada saat bersamaan.
6.Panel Hakim adalah rapat Hakim Konstitusi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim untuk memeriksa permohonan yang hasilnya dibahas dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk diambil putusan.
7.Majelis Hakim Konstitusi adalah persidangan Hakim Mahkamah Konstitusi.
8.Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
9.Panitera Pengganti adalah Pejabat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang menggantikan Panitera untuk melaksanakan tugas membantu Majelis Hakim-Konstitusi dalam persidangan.
10.Juru Sumpah adalah aparat Mahkamah Konstitusi yang bertugas membantu Majelis Hakim Konstitusi dalam pengambilan sumpah terhadap saksi, ahli, dan atau Penerjemah dalam persidangan.
11.Penerjemah adalah orang yang telah diambil sumpahnya oleh Mahkamah Konstitusi yang bertugas membantu Majelis Hakim Konstitusi dalam menerjemahkan bahasa Iain kedalam Bahasa Indonesia, baik lisan, tulisan, maupun isyarat, yang terdapat pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.
12.Juru Panggil adalah aparat Mahkamah Konstitusi yang membantu Majelis Hakim Konstitusi yang bertugas menyampaikan panggilan dan atau pemberitahuan kepada para pihak dan atau kuasanya, para saksi, ahli, dan penerjemah, serta tugas lain yang dibebankan kepadanya dalam persidangan.
13.Petugas keamanan adalah aparat Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban persidangan baik di dalam maupun di luar ruang sidang.
14.Pengunjung sidang adalah orang yang hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi untuk menyaksikan jalannya persidangan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang.

Pasal 2

Persidangan dilakukan dengan tertib, aman, lancar, dan berwibawa

Pasal 3

1) Sekretariat Jenderal menyediakan sarana dan prasarana serta keperluan lainnya guna mendukung penyelenggaraan persidangan. 2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat Jenderal berkoordinasi dengan Panitera.

Pasal 4

(1)Panitera mempersiapkan dan menunjuk petugas yang membantu Majelis Hakim Konstitusi dalam persidangan. 2) Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Panitera Pengganti, Juru Sumpah, Penerjemah, Juru Panggil, dan atau petugas lain yang dianggap perlu untuk memperlancar persidangan. 3) Pelaksanaan tugas oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikoordinasi oleh Panitera sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Tata Tertib Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5

Para Pemohon dan atau Kuasanya, Termohon dan atau Kuasanya, Saksi, dan Ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan, melaporkan kehadirannya kepada Panitera.

Pasal 6

1)Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 2)Pengunjung sidang dilarang :

a.Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau menggangu jalannya persidangan.
b.Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat menggangu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Mahkamah Konstitusi.
c.Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya.
d.Merendahkan martabat atau kehormatan Hakim Konstitusi dan atau Petugas Mahkamah Konstitusi.
e.Menghina Pemohon dan atau Kuasanya, Termohon dan atau kuasanya, Saksi, dan Ahli.

(3)Larangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e juga berlaku bagi Pemohon dan atau Kuasanya, Termohon dan atau Kuasanya, Saksi, dan Ahli.

Pasal 7

(1)Pemohon dan atau Kuasanya, Termohon dan atau Kuasanya, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang : a.Menempati tempat duduk yang telah disediakan. b.Menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi.
(2)Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, Saksi, dan Ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada Majelis Hakim Konstitusi, melalui Panitera atau Panitera Pengganti yang ditugaskan untuk itu.

Pasal 8

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.
(2)Barangsiapa melakukan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah diperingatkan dengan patut, atas perintah Ketua Majelis Hakim, dapat dikeluarkan dari ruang sidang atau gedung Mahkamah Konstitusi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 24 September 2003 MAHKAMAH KONSTITUSI Ketua, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi ini, yang dimaksud dengan :

1.Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Permohonan adalah permohonan sebagaimana dlmaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3.Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.
4.Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi adalah sidang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi, kecuali dalam keadaan yang luar biasa dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.
5.Ketua Sidang Pleno adalah Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi atau Ketua Semeniara dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi berhalangan pada saat bersamaan.
6.Panel Hakim adalah rapat Hakim Konstitusi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim untuk memeriksa permohonan yang hasilnya dibahas dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk diambil putusan.
7.Majelis Hakim Konstitusi adalah persidangan Hakim Mahkamah Konstitusi.
8.Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
9.Panitera Pengganti adalah Pejabat Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang menggantikan Panitera untuk melaksanakan tugas membantu Majelis Hakim-Konstitusi dalam persidangan.
10.Juru Sumpah adalah aparat Mahkamah Konstitusi yang bertugas membantu Majelis Hakim Konstitusi dalam pengambilan sumpah terhadap saksi, ahli, dan atau Penerjemah dalam persidangan.
11.Penerjemah adalah orang yang telah diambil sumpahnya oleh Mahkamah Konstitusi yang bertugas membantu Majelis Hakim Konstitusi dalam menerjemahkan bahasa Iain kedalam Bahasa Indonesia, baik lisan, tulisan, maupun isyarat, yang terdapat pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.
12.Juru Panggil adalah aparat Mahkamah Konstitusi yang membantu Majelis Hakim Konstitusi yang bertugas menyampaikan panggilan dan atau pemberitahuan kepada para pihak dan atau kuasanya, para saksi, ahli, dan penerjemah, serta tugas lain yang dibebankan kepadanya dalam persidangan.
13.Petugas keamanan adalah aparat Mahkamah Konstitusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban persidangan baik di dalam maupun di luar ruang sidang.
14.Pengunjung sidang adalah orang yang hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi untuk menyaksikan jalannya persidangan, baik di dalam maupun di luar ruang sidang.

Pasal 2

Persidangan dilakukan dengan tertib, aman, lancar, dan berwibawa

Pasal 3

Pasal 4

(1)Panitera mempersiapkan dan menunjuk petugas yang membantu Majelis Hakim Konstitusi dalam persidangan. 2) Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Panitera Pengganti, Juru Sumpah, Penerjemah, Juru Panggil, dan atau petugas lain yang dianggap perlu untuk memperlancar persidangan. 3) Pelaksanaan tugas oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dikoordinasi oleh Panitera sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Tata Tertib Persidangan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 5

Para Pemohon dan atau Kuasanya, Termohon dan atau Kuasanya, Saksi, dan Ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan, melaporkan kehadirannya kepada Panitera.

Pasal 6

1)Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 2)Pengunjung sidang dilarang :

a.Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau menggangu jalannya persidangan.
b.Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat menggangu persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan Mahkamah Konstitusi.
c.Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan lainnya.
d.Merendahkan martabat atau kehormatan Hakim Konstitusi dan atau Petugas Mahkamah Konstitusi.
e.Menghina Pemohon dan atau Kuasanya, Termohon dan atau kuasanya, Saksi, dan Ahli.

(3)Larangan sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e juga berlaku bagi Pemohon dan atau Kuasanya, Termohon dan atau Kuasanya, Saksi, dan Ahli.

Pasal 7

(1)Pemohon dan atau Kuasanya, Termohon dan atau Kuasanya, Saksi, Ahli, dan pengunjung sidang : a.Menempati tempat duduk yang telah disediakan. b.Menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim Konstitusi.
(2)Pemohon atau Kuasanya, Termohon atau Kuasanya, Saksi, dan Ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada Majelis Hakim Konstitusi, melalui Panitera atau Panitera Pengganti yang ditugaskan untuk itu.

Pasal 8

(1)Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6 merupakan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi.
(2)Barangsiapa melakukan penghinaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah diperingatkan dengan patut, atas perintah Ketua Majelis Hakim, dapat dikeluarkan dari ruang sidang atau gedung Mahkamah Konstitusi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 24 September 2003 MAHKAMAH KONSTITUSI Ketua, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.