Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Lembaga peradilan yang menguji konstitusionalitas UU, sengketa antar lembaga negara, pembubaran parpol, sengketa hasil pemilu, dan memutus pemakzulan presiden/wakil presiden.
Diperbarui 18 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menempati posisi sentral dalam sistem ketatanegaraan, sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya. Kehadirannya krusial sebagai penafsir tunggal konstitusi, memastikan supremasi hukum dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, mencerminkan komitmen Indonesia terhadap demokrasi modern.
Ruang lingkup MK mencakup kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antarlembaga negara, serta memutus pembubaran partai politik dan perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam aspek pelayanan, MK menyediakan akses bagi warga negara untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang, sementara programnya berfokus pada peningkatan pemahaman konstitusi dan pengembangan kapasitas internal.
Intervensi program strategis MK meliputi peningkatan kualitas putusan, sosialisasi konstitusi dan hukum acara MK, serta pengembangan sistem informasi dan teknologi. Selain itu, MK aktif menjalin kerja sama internasional dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung kinerja lembaga.
Kontribusi MK dalam isu nasional sangat signifikan, terutama dalam menjaga stabilitas politik dan hukum. Melalui putusan-putusan terkait hasil pemilihan umum dan hak asasi manusia, MK berperan penting dalam mencegah konflik dan menjaga keseimbangan kekuasaan antarlembaga negara.
Warga negara berinteraksi dengan MK ketika merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang, atau sebagai pihak terkait dalam sengketa kewenangan lembaga negara, perselisihan hasil pemilihan umum, maupun pembubaran partai politik. Dalam kondisi-kondisi tersebut, MK menjadi garda terdepan perlindungan konstitusional.
Sebagai pilar penting demokrasi dan hukum, Mahkamah Konstitusi mengawal konstitusi, melindungi hak warga negara, dan memastikan keseimbangan kekuasaan. Melalui berbagai program dan layanan, MK terus berupaya meningkatkan kualitas peradilan konstitusi, menegaskan perannya yang tak tergantikan bagi masa depan hukum dan demokrasi di Indonesia.
DokumenLihat semua
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2015
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2015
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2015
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh dibentuk dalam rangka mengikuti perkembangan hukum, teknologi, dan kebutuhan masyarakat khususnya mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan persidangan jarak jauh yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada Mahkamah dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan media elektronik.
- Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 Tahun 2003
Putusan rapat diusahakan secara musyawarah mufakat untuk mencapai aklamasi. Apabila musyawarah mufakat tidak mencapai aklamasi, putusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Dalam hal putusan dilakukan dengan cara pemungutan suara, Ketua dan Wakil Ketua terpilih sekurang-kurangnya harus mendapat dukungan lebih dari setengah anggota yang hadir.