DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012

Nomor: 1
Tahun: 2012
Ditetapkan: 28 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PRODUK HUKUM MAHKAMAH KONSTITUSI 2 -

7.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah.
6.Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
5.Majelis Hakim adalah para Hakim yang melaksanakan sidang yudisial atau sidang non-yudisial.
4.Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.
3.Hakim adalah Hakim Konstitusi.
2.Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
1.Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

BAB II

ASAS DAN JENIS PRODUK HUKUM

Pasal 2

d.duduk perkara: ringkasan permohonan dan pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
c.identitas pihak;
b.pencantuman nama lembaga: MAHKAMAHKONSTITUSI
a.kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANANYANGMAHAESA"; Materi muatan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berisi: Pasa15
e.memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden danfatau Wakil Presiden diduga telah me1akukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dany atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
d.memutus perse1isihan ten tang hasil pemilihan umum; dan
c.memutus pembubaran partai politik;
b.memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
a.menguji undang-undang terhadap UUD 1945; rangka menjalankan kewenangan dan kewajiban Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 5

(3)Pejabat Fungsional Tertentu Kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usul Panitera.
(2)Hakim Pembaca Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah, dengan dibantu oleh Pejabat Fungsional Tertentu Kepaniteraan.
(1)Putusan Mahkamah dibaca oleh Hakim Pembaca Akhir sebelum diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah.

Pasal 7

(2)Dalam menyusun Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Hakim dibantu secara teknis oleh Pejabat Fungsional Tertentu Kepaniteraan.
(1)Penyusunan Putusan Mahkamah dilakukan oleh Majelis Hakim.

1.hari, tanggal putusan, nama, dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera pengganti.

h.pendapat berbeda (dissenting opinion) atau alas an berbeda (concurring opinion) dari hakim; dan
g.amar putusan;
f.konklusi;
e.pertimbangan hukum dan / atau pendapat Mahkamah yang menjadi dasar putusan; 6

(6)Putusan Mahkamah ditayangkan melalui fasilitas persidangan jarak jauh (video conference) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan sidang pengucapan putusan.
(5)Pemuatan Putusan Mahkamah dalam media massa cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk putusan yang mengabulkan permohonan, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
(4)Pemuatan Putusan Mahkamah dalam laman Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah putusan selesai diucapkan.
(3)Pemuatan Putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk putusan pengujian undang-undang yang mengabulkan permohonan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
(2)Untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Putusan Mahkamah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, laman Mahkamah, dan media massa cetak, serta ditayangkan melalui fasilitas persidangan jarak jauh (video conference).
(1)Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan Putusan Mahkamah.
(4)Putusan Mahkamah disampaikan kepada Majelis Hakim setelah dibubuhi paraf oleh Hakim Pembaca Akhir. 7
1. h.penetapan pemberi keterangan ad informandum;
2. g.penggabungan perkara;
3. f.penetapan hari sidang;
4. e.penentuan pihak terkait dalam perkara;
5. d.pembentukan panel hakim untuk memeriksa permohonan;
6. c.pernyataan yang memerintahkan kepada pemohon, termohon, dan/ atau pihak lain yang terkait untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sampai ada Putusan Mahkamah;
7. b.pernyataan permohonan ditarik kembali;
8. a.pernyataan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan; Materi muatan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 9, meliputi:

Pasal 9

Umum BABIV KETETAPAN MAHKAMAH 8 ....

(3)Pemuatan Ketetapan Mahkamah dalam laman Mahkamah dilakukan segera setelah ditetapkan.
(2)Untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketetapan Mahkamah dimuat dalam laman Mahkamah.
(1)Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
(2)Dalam mempersiapkan penyusunan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Hakim dibantu oleh Kepaniteraan.
(1)Penyusunan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Majelis Hakim.
1. j.penunjukan hakim pembaca akhir putusan.
  1. 1.penunjukan hakim drafter; atau 9
(2)Dalam mempersiapkan penyusunan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
(1)Penyusunan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Hakim.
1. b.materi yang mengatur pemenuhan kebutuhan hukum Mahkamah.
2. a.materi yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; Materi muatan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi: Pasa113 Umum BABV PERATURAN MAHKAMAH 10 Keputusan Ketua Mahkamah merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final dalam bidang non-yudisial. BABVI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH Umum Pasal 18
(3)Pemuatan Peraturan Mahkamah dalam laman Mahkamah dilakukan segera setelah ditetapkan.
(2)Untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Mahkamah dimuat dalam laman Mahkamah.
(1)Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan Peraturan Mahkamah.

Pasal 17

Peraturan Mahkamah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(3)Tata cara penyusunan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal. 11 Pejabat Fungsional Tertentu Kepaniteraan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat dikenai tindakan kepolisian, baik sebagai saksi atau tersangka, kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang.
(3)Tata cara penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris J enderal.
(2)Dalam mempersiapkan penyusunan Keputusan Ketua Mahkarnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Mahkamah dibantu oleh Sekretaris JenderaL
(1)Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Ketua Mahkamah. KETENTUAN PENUTUP Pasa122

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

7.Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif Mahkamah.
6.Panitera adalah Panitera Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
5.Majelis Hakim adalah para Hakim yang melaksanakan sidang yudisial atau sidang non-yudisial.
4.Produk hukum adalah setiap putusan, ketetapan, peraturan, dan keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya.
3.Hakim adalah Hakim Konstitusi.
2.Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
1.Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

BAB II

ASAS DAN JENIS PRODUK HUKUM

Pasal 2

d.duduk perkara: ringkasan permohonan dan pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan;
c.identitas pihak;
b.pencantuman nama lembaga: MAHKAMAHKONSTITUSI
a.kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANANYANGMAHAESA"; Materi muatan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berisi: Pasa15
e.memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden danfatau Wakil Presiden diduga telah me1akukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dany atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
d.memutus perse1isihan ten tang hasil pemilihan umum; dan
c.memutus pembubaran partai politik;
b.memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
a.menguji undang-undang terhadap UUD 1945; rangka menjalankan kewenangan dan kewajiban Mahkamah untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: 5

(3)Pejabat Fungsional Tertentu Kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan usul Panitera.
(2)Hakim Pembaca Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas para Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah, dengan dibantu oleh Pejabat Fungsional Tertentu Kepaniteraan.
(1)Putusan Mahkamah dibaca oleh Hakim Pembaca Akhir sebelum diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah.

Pasal 7

(2)Dalam menyusun Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Hakim dibantu secara teknis oleh Pejabat Fungsional Tertentu Kepaniteraan.
(1)Penyusunan Putusan Mahkamah dilakukan oleh Majelis Hakim.

1.hari, tanggal putusan, nama, dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera pengganti.

h.pendapat berbeda (dissenting opinion) atau alas an berbeda (concurring opinion) dari hakim; dan
g.amar putusan;
f.konklusi;
e.pertimbangan hukum dan / atau pendapat Mahkamah yang menjadi dasar putusan; 6

(6)Putusan Mahkamah ditayangkan melalui fasilitas persidangan jarak jauh (video conference) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan sidang pengucapan putusan.
(5)Pemuatan Putusan Mahkamah dalam media massa cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk putusan yang mengabulkan permohonan, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak putusan diucapkan.
(4)Pemuatan Putusan Mahkamah dalam laman Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan segera setelah putusan selesai diucapkan.
(3)Pemuatan Putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk putusan pengujian undang-undang yang mengabulkan permohonan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
(2)Untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Putusan Mahkamah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, laman Mahkamah, dan media massa cetak, serta ditayangkan melalui fasilitas persidangan jarak jauh (video conference).
(1)Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan Putusan Mahkamah.
(4)Putusan Mahkamah disampaikan kepada Majelis Hakim setelah dibubuhi paraf oleh Hakim Pembaca Akhir. 7
1. h.penetapan pemberi keterangan ad informandum;
2. g.penggabungan perkara;
3. f.penetapan hari sidang;
4. e.penentuan pihak terkait dalam perkara;
5. d.pembentukan panel hakim untuk memeriksa permohonan;
6. c.pernyataan yang memerintahkan kepada pemohon, termohon, dan/ atau pihak lain yang terkait untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sampai ada Putusan Mahkamah;
7. b.pernyataan permohonan ditarik kembali;
8. a.pernyataan Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan; Materi muatan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 9, meliputi:

Pasal 9

Umum BABIV KETETAPAN MAHKAMAH 8 ....

(3)Pemuatan Ketetapan Mahkamah dalam laman Mahkamah dilakukan segera setelah ditetapkan.
(2)Untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketetapan Mahkamah dimuat dalam laman Mahkamah.
(1)Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h.
(2)Dalam mempersiapkan penyusunan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Hakim dibantu oleh Kepaniteraan.
(1)Penyusunan Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Majelis Hakim.
1. j.penunjukan hakim pembaca akhir putusan.
  1. 1.penunjukan hakim drafter; atau 9
(2)Dalam mempersiapkan penyusunan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim dibantu oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal.
(1)Penyusunan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Hakim.
1. b.materi yang mengatur pemenuhan kebutuhan hukum Mahkamah.
2. a.materi yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; Materi muatan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi: Pasa113 Umum BABV PERATURAN MAHKAMAH 10 Keputusan Ketua Mahkamah merupakan penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual, dan final dalam bidang non-yudisial. BABVI KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH Umum Pasal 18
(3)Pemuatan Peraturan Mahkamah dalam laman Mahkamah dilakukan segera setelah ditetapkan.
(2)Untuk memudahkan akses masyarakat mendapatkan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Mahkamah dimuat dalam laman Mahkamah.
(1)Masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan Peraturan Mahkamah.

Pasal 17

Peraturan Mahkamah dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

(3)Tata cara penyusunan Peraturan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal. 11 Pejabat Fungsional Tertentu Kepaniteraan yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tidak dapat dikenai tindakan kepolisian, baik sebagai saksi atau tersangka, kecuali yang ditentukan oleh Undang-Undang.
(3)Tata cara penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris J enderal.
(2)Dalam mempersiapkan penyusunan Keputusan Ketua Mahkarnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Mahkamah dibantu oleh Sekretaris JenderaL
(1)Penyusunan Keputusan Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Ketua Mahkamah. KETENTUAN PENUTUP Pasa122