DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh dibentuk dalam rangka mengikuti perkembangan hukum, teknologi, dan kebutuhan masyarakat khususnya mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan persidangan jarak jauh yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada Mahkamah dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan media elektronik.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (online).

Pasal 4

(1)Persidangan Jarak Jauh merupakan sidang yang dilakukan oleh Mahkamah secara daring (online) dan seketika (real time) dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi konferensi video (video conference) ata u media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan.
(2)Persidangan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk sidang Pemeriksaan Pendahuluan , sidang Pemeriksaan Persidangan, dan sid ang Pengucapan Putusan/Ketetapan.
(3)Para pihak, saksi, atau ahli, dan pihak lain dapat menghadiri persidangan secara daring (online) dan/ a tau se cara luring (offline) kecuali Mahkamah menentukan lain.
(4)Masyarakat dapat mengikuti Persidangan Jarak Jauh melalui media yang disediakan Mahkamah berupa video streaming (mkri.id) dan media elektronik lainnya, kecuali Mahkamah menentukan lain.

Pasal 5

(1)Para pihak atau kuasa hukum dapat mengajukan permohonan Persidangan Jarak Jauh kepada Mahkamah.
(2)Pengajuan permohonan Persidangan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat dilakukan secara daring (online) a tau media elektronik lainnya yang disampaikan melalui alamat surat elektronik Kepaniteraan Mahkamah dan/ atau secara luring (offline).
(3)Pengajuan permohonan Persidangan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh.
(4)Permohonan Persidangan Jarak Jauh sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berisi informasi tentang:
1. a.identitas pihak yang mengajukan permohonan Persidangan Jarak Jauh;
2. b.nomor registrasi perkara yang hendak dilakukan melalui Persidangan Jarak Jauh;
3. c.hari dan tanggal persidangan;
4. d.alasan pengajuan permohonan Persidangan Jarak Jauh;
5. e.acara persidangan yang akan dilakukan melalui Persidangan Jarak Jauh;
6. f.tempat penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh dan sarana y ang digunakan .
(5)Dalam hal permohonan Persidangan Jarak Jauh disetujui oleh Mahkamah, Panitera memberitahukan jadwal Persidangan Jarak Jauh kepada para pihak atau kuasa hukum paling lambat 1 (satu) hari setelah pengajuan permohonan Persidangan Jarak Jauh dengan menggunakan svrat elektronik atau media elektronik lainnya.

Pasal 6

(1)Panitera memberitahukan jadwal Persidangan Jarak Jauh kepada Sekretaris Jenderal melalui Pustik , ya ng selanjutnya disampaikan kepada para pihak, terkait dengan kesiapan untuk mengikuti sidang.
(2)Juru Panggil bersama Pustik melakukan konfirmasi kepada para pihak, terkait dengan kehadiran dan media elektronik yang digunakan dalam Persidangan Jarak Jauh.
(3)Pengelola Persidangan bersama Pustik melakukan pengecekan kesiapan sarana dan prasarana Persidangan Jarak Jauh serta para pihak, saksi, ahli, dan/ atau pihak lain yang akan mengikuti Persidangan Jarak Jauh.

Pasal 7

(1)Persidangan Jarak Jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum .
(2)Persidangan ,Jarak Jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Hakim secara luring (offline) dan para pihak secara daring (online) dan/ a tau secara luring (offline).

Pasal 8

Pihak-pihak diwajibkan mematuhi tata tertib Persidangan Jarak Jauh ya ng meliputi:

a.para pihak, saksi, ahli, dan/ a tau pihak lain hadir sebelum persidangan dimulai;
b.para pihak, saksi, ahli, dan/ atau pihak lain mengenakan pakaian rapi dan sopan;
c.advokat yang menjalankan tugas sebagai kuasa hukum wajib mengenakan toga; d . para pihak, saksi, ahli, dan/ atau pihak lain bersikap tertib, tenang, dan so pan;
e.para pihak, saksi, ahli, dan/ atau pihak lain menunjukkan sikap hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap berdiri apabila Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan Ruang Sidang;
f.para pihak, saksi, ahli, dan/ atau pihak lain memberi hormat kepada Majelis Hakim dengan sikap membungkukkan badan setiap memasuki dan meninggalkan Ruang Sidang;
g.larangan bagi para pihak, saksi, ahli, dan/ atau pihak lain: 1) membuat gaduh, berlalu-lalang, bersorak-sorai, dan ber te puk tangan. 2) makan, minum, dan merokok. 3) menggunakan topi, kacamata hitam, dan kaos oblong. 4) menghina para pihak, saksi, ahli, pihak lain , d a n / atau pengunjung sidang. 5) memberikan dukungan, komentar, tanggapan, atau mengajukan keberatan atas keterangan yang diberikan oleh para pihak , saksi, ahli, dan/ a tau pihak lain. 6) berbuat atau bertingkah laku yang dapat mengganggu persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat Hakim serta kewibawaan Mahkamah. 7) memberikan ungkapan atau pernyataan berup a ancaman terhadap independensi Hakim dalam memutus perkara.
h.para pihak, saksi, ahli, dan/ a tau pihak lain yang terlambat menghadiri Persidangan Jarak Jauh tidak diperkenankan masuk ke Ruang Sidang secara daring (online) sebelum mendapatkan izin dari Mahkamah;
1. 1.para pihak, saksi, ahli, dan/ a tau pihak lain yang akan memasuki a tau meninggalkan Ruang Sidang secara daring (online) harus mendapatkan izin dari Ketua Sidang; J . kewajiban para pihak , saksi, ahli, dan / atau pihak la in: 1) memastikan kelancaran koneksi jaringan int ernet d an intra net. 2) menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/ a tau media elektronik yang digunakan. 3) memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh. 4) menggunakan latar belakang yang sepantasnya.
k.para pihak, saksi, ahli, dan/ atau pihak lain yang akan menyampaikan pendapat dan/ atau tanggapannya, terlebih dahulu meminta dan/ atau mendapat izin Ketua Sidang;
1. 1.para pihak, saksi, ahli, dan/ atau pihak lain menyampaikan keterangan setelah diberikan kesempatan oleh Ketua Sidang.

Pasal 9

Saksi dan/ atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.

Pasal 10

(1)Keterangan saksi dan/atau ahli dalam Persidangan Jarak Jauh disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan .
(2)Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/ atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan ya ng selanjutnya dikirimkan secara daring (online) atau media elektronik lainnya ke Mahkamah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

Pasal 11

(1)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.
(2)Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.
(3)Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah menyediakan layanan konsultasi terkait dengan penggunaan perangkat teknologi yang digunakan dalam Persidangan Jarak Jauh.

Pasal 12

(1)Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (electronic filing) dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (video conference) sepanjang pengaturan mengenai Persidangan Jarak Jauh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2021 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, iA ·i- h NARUSMAN l

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…