DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Maret 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023, dan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 12 September 2023, telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2024, sehingga Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan hari libur nasional dan cuti bersama dalam Surat Keputusan Bersama tersebut;

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
1. 2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. 4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
4. 5.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
5. 2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. 4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
8. 5.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Pasal 1

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 2

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Pasal 1

Pasal 2

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2024 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2024 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO Digital Signature mk-1021372951240321055508 Lampiran I : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD NO. TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPU Secara Nasional 15 Februari 2024 20 Maret 2024

1.Pengajuan Permohonan Pemohon
1.Pengajuan Permohonan Pemohon:
1.Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 15 Februari s.d 20 Maret 2024;
2.Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU;
3.Menyesuaikan waktu pengumuman penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU.

a.PHPU Anggota DPR dan DPRD 20 Maret 2024 23 Maret 2024b. PHPU Anggota DPD
1. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 Lampiran I : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD NO. TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPU Secara Nasional 15 Februari 2024 20 Maret 2024
2. 1.Pengajuan Permohonan Pemohon
3. 1.Pengajuan Permohonan Pemohon:
4. 1.Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 15 Februari s.d 20 Maret 2024;
5. 2.Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU;
6. 3.Menyesuaikan waktu pengumuman penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU.
a.PHPU Anggota DPR dan DPRD 20 Maret 2024 23 Maret 2024b. PHPU Anggota DPD
1. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 20 Maret 2024 23 Maret 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 3.Penerbitan dan Penyampaian AP3
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 20 Maret 2024 23 Maret 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 2.Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon Melengkapi dan memperbaiki permohonan Pemohon: Perbaikan Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya/dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum
2. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 Maret 2024 26 Maret 2024
3. 2.PHPU Anggota DPD
4. 3.Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:
5. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 Maret 2024 26 Maret 2024
6. 2.PHPU Anggota DPD
7. 4.Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:
8. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 26 Maret 2024 27 Maret 2024
9. 2.PHPU Anggota DPD
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 20 Maret 2024 23 Maret 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 3.Penerbitan dan Penyampaian AP3
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 20 Maret 2024 23 Maret 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 2.Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon Melengkapi dan memperbaiki permohonan Pemohon: Perbaikan Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya/dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum
2. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 Maret 2024 26 Maret 2024
3. 2.PHPU Anggota DPD
4. 3.Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:
5. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 Maret 2024 26 Maret 2024
6. 2.PHPU Anggota DPD
7. 4.Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:
8. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 26 Maret 2024 27 Maret 2024
9. 2.PHPU Anggota DPD
10. 5.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
11. 1.Persiapan pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK 28 Maret 2024 23 April 2024
12. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK:
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 23 April 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 3.Penyampaian ARPK kepada Pemohon:
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 24 April 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 6.Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Pemberi Keterangan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon:
2. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 24 April 2024
3. 2.PHPU Anggota DPD
4. 7.Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait:
5. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 24 April 2024
6. 2.PHPU Anggota DPD
7. 8.Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait:
8. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 24 April 2024 29 April 2024
9. 5.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
10. 1.Persiapan pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK 28 Maret 2024 23 April 2024
11. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK:
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 23 April 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 3.Penyampaian ARPK kepada Pemohon:
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 24 April 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 6.Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Pemberi Keterangan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon:
2. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 24 April 2024
3. 2.PHPU Anggota DPD
4. 7.Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait:
5. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 24 April 2024
6. 2.PHPU Anggota DPD
7. 8.Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait:
8. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 24 April 2024 29 April 2024
9. 2.PHPU Anggota DPD Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait:
10. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD
11. 2.PHPU Anggota DPD
12. 9.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan Pemberitahuan Hari Sidang Pertama:
13. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 24 April 2024 29 April 2024
14. 2.PHPU Anggota DPD
15. 10.Pemeriksaan Pendahuluan Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon:
16. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 29 April 2024 3 Mei 2024 Paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
17. 2.PHPU Anggota DPD
18. 11.Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan:
19. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 3 Mei 2024 13 Mei 2024 Paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan
20. 2.PHPU Anggota DPD
21. 12.Pemeriksaan Persidangan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan serta memeriksa dan 6 Mei 2024 15 Mei 2024
22. 2.PHPU Anggota DPD Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait:
23. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD
24. 2.PHPU Anggota DPD
25. 9.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan Pemberitahuan Hari Sidang Pertama:
26. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 24 April 2024 29 April 2024
27. 2.PHPU Anggota DPD
28. 10.Pemeriksaan Pendahuluan Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon:
29. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 29 April 2024 3 Mei 2024 Paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
30. 2.PHPU Anggota DPD
31. 11.Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan:
32. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 3 Mei 2024 13 Mei 2024 Paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan
33. 2.PHPU Anggota DPD
34. 12.Pemeriksaan Persidangan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan serta memeriksa dan 6 Mei 2024 15 Mei 2024 mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan:
35. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD
36. 2.PHPU Anggota DPD
37. 13.Rapat Permusyawaratan Hakim RPH pembahasan dan pengambilan putusan:
38. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 15 Mei 2024 20 Mei 2024
39. 2.PHPU Anggota DPD
40. 14.Pengucapan Putusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/Ketetapan:
41. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 21 Mei 2024 22 Mei 2024
42. 2.PHPU Anggota DPD
43. 15.Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan) Mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan 27 Mei 2024 31 Mei 2024 16. Rapat Permusyawaratan Hakim RPH pembahasan perkara dan pengambilan Putusan:
44. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 3 Juni 2024 6 Juni 2024
45. 2.PHPU Anggota DPD 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/ Ketetapan Perkara:
46. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 7 Juni 2024 10 Juni 2024 Perkara diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
47. 2.PHPU Anggota DPD mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan:
48. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD
49. 2.PHPU Anggota DPD
50. 13.Rapat Permusyawaratan Hakim RPH pembahasan dan pengambilan putusan:
51. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 15 Mei 2024 20 Mei 2024
52. 2.PHPU Anggota DPD
53. 14.Pengucapan Putusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/Ketetapan:
54. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 21 Mei 2024 22 Mei 2024
55. 2.PHPU Anggota DPD
56. 15.Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan) Mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan 27 Mei 2024 31 Mei 2024 16. Rapat Permusyawaratan Hakim RPH pembahasan perkara dan pengambilan Putusan:
57. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 3 Juni 2024 6 Juni 2024
58. 2.PHPU Anggota DPD 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/ Ketetapan Perkara:
59. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 7 Juni 2024 10 Juni 2024 Perkara diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
60. 2.PHPU Anggota DPD KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO
61. 18.Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan
62. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 7 Juni 2024 10 Juni 2024
63. 2.PHPU Anggota DPD KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO
64. 18.Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan
65. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 7 Juni 2024 10 Juni 2024
66. 2.PHPU Anggota DPD Lampiran II : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NO TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPU Secara Nasional 15 Februari 2024 20 Maret 2024
67. 1.Pengajuan Permohonan Pemohon
68. 1.Pengajuan Permohonan Pemohon 21 Maret 2024 23 Maret 2024
69. 1.Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 15 Februari s.d 20 Maret 2024;
70. 2.Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;
71. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 21 Maret 2024 23 Maret 2024
72. 3.Penerbitan dan Penyampaian AP3 21 Maret 2024 23 Maret 2024 Lampiran II : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NO TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPU Secara Nasional 15 Februari 2024 20 Maret 2024
73. 1.Pengajuan Permohonan Pemohon
74. 1.Pengajuan Permohonan Pemohon 21 Maret 2024 23 Maret 2024
75. 1.Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 15 Februari s.d 20 Maret 2024;
76. 2.Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;
77. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 21 Maret 2024 23 Maret 2024
78. 3.Penerbitan dan Penyampaian AP3 21 Maret 2024 23 Maret 2024
79. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
80. 1.Persiapan pencatatan dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK 25 Maret 2024 25 Maret 2024 Permohonan dapat dicatat lebih awal dalam e-BRPK menyesuaikan dengan pengumuman KPU
81. 2.Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK 25 Maret 2024 25 Maret 2024
82. 3.Penyampaian ARPK kepada Pemohon 25 Maret 202424 25 Maret 2024
83. 3.Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Pemberi Keterangan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon 25 Maret 2024 25 Maret 2024
84. 4.Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait 25 Maret 2024 26 Maret 2024
85. 5.Penetapan Sebagai Pihak Terkait
86. 1.Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait 25 Maret 2024 26 Maret 2024
87. 2.Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait
88. 6.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para Pihak dan pemberi keterangan Pemberitahuan Hari Sidang Pertama 26 Maret 2024 26 Maret 2024
89. 7.Pemeriksaan Pendahuluan Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon 27 Maret 2024 27 Maret 2024
90. 8.Penyerahan Jawaban dan Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak 28 Maret 2024 28 Maret 2024 Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait serta Pemberi Keterangan
91. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
92. 1.Persiapan pencatatan dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK 25 Maret 2024 25 Maret 2024 Permohonan dapat dicatat lebih awal dalam e-BRPK menyesuaikan dengan pengumuman KPU
93. 2.Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK 25 Maret 2024 25 Maret 2024
94. 3.Penyampaian ARPK kepada Pemohon 25 Maret 202424 25 Maret 2024
95. 3.Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Pemberi Keterangan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon 25 Maret 2024 25 Maret 2024
96. 4.Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait 25 Maret 2024 26 Maret 2024
97. 5.Penetapan Sebagai Pihak Terkait
98. 1.Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait 25 Maret 2024 26 Maret 2024
99. 2.Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait
100. 6.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para Pihak dan pemberi keterangan Pemberitahuan Hari Sidang Pertama 26 Maret 2024 26 Maret 2024
101. 7.Pemeriksaan Pendahuluan Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon 27 Maret 2024 27 Maret 2024
102. 8.Penyerahan Jawaban dan Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak 28 Maret 2024 28 Maret 2024 Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait serta Pemberi Keterangan KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO Keterangan Pihak Terkait serta Pemberi Keterangan Terkait, dan Pemberi Keterangan; diajukan kepada Mahkamah pada saat sidang akan dimulai.
103. 9.Pemeriksaan Persidangan
104. 1.Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan;
105. 2.mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan 28 Maret 2024 28 Maret 2024
106. 10.Pemeriksaan Persidangan Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan 1 April 2024 18 April 2024
107. 11.Pengucapan Putusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/ Ketetapan 22 April 2024 22 April 2024 Perkara diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
108. 12.Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan 22 April 2024 22 April 2024 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO Keterangan Pihak Terkait serta Pemberi Keterangan Terkait, dan Pemberi Keterangan; diajukan kepada Mahkamah pada saat sidang akan dimulai.
109. 9.Pemeriksaan Persidangan
110. 1.Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan;
111. 2.mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan 28 Maret 2024 28 Maret 2024
112. 10.Pemeriksaan Persidangan Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan 1 April 2024 18 April 2024
113. 11.Pengucapan Putusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/ Ketetapan 22 April 2024 22 April 2024 Perkara diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
114. 12.Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan 22 April 2024 22 April 2024

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

b.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
1. 2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. 4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
4. 5.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
5. 2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. 4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
8. 5.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Pasal 1

Pasal 2

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pasal 4

Pasal 1

Pasal 2

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Maret 2024 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO

Pasal 5

1.Pengajuan Permohonan Pemohon
1.Pengajuan Permohonan Pemohon:
1.Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 15 Februari s.d 20 Maret 2024;
2.Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU;
3.Menyesuaikan waktu pengumuman penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU.

a.PHPU Anggota DPR dan DPRD 20 Maret 2024 23 Maret 2024b. PHPU Anggota DPD
1. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 Lampiran I : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD NO. TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPU Secara Nasional 15 Februari 2024 20 Maret 2024
2. 1.Pengajuan Permohonan Pemohon
3. 1.Pengajuan Permohonan Pemohon:
4. 1.Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 15 Februari s.d 20 Maret 2024;
5. 2.Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU;
6. 3.Menyesuaikan waktu pengumuman penetapan hasil Pemilihan Umum secara nasional oleh KPU.
a.PHPU Anggota DPR dan DPRD 20 Maret 2024 23 Maret 2024b. PHPU Anggota DPD
1. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 20 Maret 2024 23 Maret 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 3.Penerbitan dan Penyampaian AP3
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 20 Maret 2024 23 Maret 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 2.Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon Melengkapi dan memperbaiki permohonan Pemohon: Perbaikan Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya/dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum
2. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 Maret 2024 26 Maret 2024
3. 2.PHPU Anggota DPD
4. 3.Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:
5. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 Maret 2024 26 Maret 2024
6. 2.PHPU Anggota DPD
7. 4.Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:
8. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 26 Maret 2024 27 Maret 2024
9. 2.PHPU Anggota DPD
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 20 Maret 2024 23 Maret 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 3.Penerbitan dan Penyampaian AP3
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 20 Maret 2024 23 Maret 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 2.Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon Melengkapi dan memperbaiki permohonan Pemohon: Perbaikan Permohonan diajukan kepada Mahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya/dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum
2. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 Maret 2024 26 Maret 2024
3. 2.PHPU Anggota DPD
4. 3.Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:
5. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 Maret 2024 26 Maret 2024
6. 2.PHPU Anggota DPD
7. 4.Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon:
8. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 26 Maret 2024 27 Maret 2024
9. 2.PHPU Anggota DPD
10. 5.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
11. 1.Persiapan pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK 28 Maret 2024 23 April 2024
12. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK:
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 23 April 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 3.Penyampaian ARPK kepada Pemohon:
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 24 April 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 6.Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Pemberi Keterangan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon:
2. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 24 April 2024
3. 2.PHPU Anggota DPD
4. 7.Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait:
5. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 24 April 2024
6. 2.PHPU Anggota DPD
7. 8.Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait:
8. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 24 April 2024 29 April 2024
9. 5.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
10. 1.Persiapan pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK 28 Maret 2024 23 April 2024
11. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK:
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 23 April 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 3.Penyampaian ARPK kepada Pemohon:
a.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 24 April 2024
b.PHPU Anggota DPD
1. 6.Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Pemberi Keterangan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon:
2. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 24 April 2024
3. 2.PHPU Anggota DPD
4. 7.Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait:
5. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 24 April 2024
6. 2.PHPU Anggota DPD
7. 8.Penetapan dan Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait:
8. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 24 April 2024 29 April 2024
9. 2.PHPU Anggota DPD Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait:
10. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD
11. 2.PHPU Anggota DPD
12. 9.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan Pemberitahuan Hari Sidang Pertama:
13. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 24 April 2024 29 April 2024
14. 2.PHPU Anggota DPD
15. 10.Pemeriksaan Pendahuluan Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon:
16. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 29 April 2024 3 Mei 2024 Paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
17. 2.PHPU Anggota DPD
18. 11.Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan:
19. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 3 Mei 2024 13 Mei 2024 Paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan
20. 2.PHPU Anggota DPD
21. 12.Pemeriksaan Persidangan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan serta memeriksa dan 6 Mei 2024 15 Mei 2024
22. 2.PHPU Anggota DPD Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait:
23. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD
24. 2.PHPU Anggota DPD
25. 9.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan Pemberitahuan Hari Sidang Pertama:
26. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 24 April 2024 29 April 2024
27. 2.PHPU Anggota DPD
28. 10.Pemeriksaan Pendahuluan Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon:
29. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 29 April 2024 3 Mei 2024 Paling cepat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
30. 2.PHPU Anggota DPD
31. 11.Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan:
32. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 3 Mei 2024 13 Mei 2024 Paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan
33. 2.PHPU Anggota DPD
34. 12.Pemeriksaan Persidangan Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan serta memeriksa dan 6 Mei 2024 15 Mei 2024 mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan:
35. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD
36. 2.PHPU Anggota DPD
37. 13.Rapat Permusyawaratan Hakim RPH pembahasan dan pengambilan putusan:
38. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 15 Mei 2024 20 Mei 2024
39. 2.PHPU Anggota DPD
40. 14.Pengucapan Putusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/Ketetapan:
41. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 21 Mei 2024 22 Mei 2024
42. 2.PHPU Anggota DPD
43. 15.Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan) Mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan 27 Mei 2024 31 Mei 2024 16. Rapat Permusyawaratan Hakim RPH pembahasan perkara dan pengambilan Putusan:
44. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 3 Juni 2024 6 Juni 2024
45. 2.PHPU Anggota DPD 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/ Ketetapan Perkara:
46. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 7 Juni 2024 10 Juni 2024 Perkara diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
47. 2.PHPU Anggota DPD mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan:
48. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD
49. 2.PHPU Anggota DPD
50. 13.Rapat Permusyawaratan Hakim RPH pembahasan dan pengambilan putusan:
51. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 15 Mei 2024 20 Mei 2024
52. 2.PHPU Anggota DPD
53. 14.Pengucapan Putusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/Ketetapan:
54. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 21 Mei 2024 22 Mei 2024
55. 2.PHPU Anggota DPD
56. 15.Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan) Mendengar keterangan saksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan 27 Mei 2024 31 Mei 2024 16. Rapat Permusyawaratan Hakim RPH pembahasan perkara dan pengambilan Putusan:
57. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 3 Juni 2024 6 Juni 2024
58. 2.PHPU Anggota DPD 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/ Ketetapan Perkara:
59. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 7 Juni 2024 10 Juni 2024 Perkara diputus paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
60. 2.PHPU Anggota DPD KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO
61. 18.Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan
62. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 7 Juni 2024 10 Juni 2024
63. 2.PHPU Anggota DPD KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO
64. 18.Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan
65. 1.PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 7 Juni 2024 10 Juni 2024
66. 2.PHPU Anggota DPD Lampiran II : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NO TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPU Secara Nasional 15 Februari 2024 20 Maret 2024
67. 1.Pengajuan Permohonan Pemohon
68. 1.Pengajuan Permohonan Pemohon 21 Maret 2024 23 Maret 2024
69. 1.Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 15 Februari s.d 20 Maret 2024;
70. 2.Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;
71. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 21 Maret 2024 23 Maret 2024
72. 3.Penerbitan dan Penyampaian AP3 21 Maret 2024 23 Maret 2024 Lampiran II : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NO TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPU Secara Nasional 15 Februari 2024 20 Maret 2024
73. 1.Pengajuan Permohonan Pemohon
74. 1.Pengajuan Permohonan Pemohon 21 Maret 2024 23 Maret 2024
75. 1.Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 15 Februari s.d 20 Maret 2024;
76. 2.Permohonan diajukan kepada Mahkamah dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU;
77. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BP3 21 Maret 2024 23 Maret 2024
78. 3.Penerbitan dan Penyampaian AP3 21 Maret 2024 23 Maret 2024
79. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
80. 1.Persiapan pencatatan dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK 25 Maret 2024 25 Maret 2024 Permohonan dapat dicatat lebih awal dalam e-BRPK menyesuaikan dengan pengumuman KPU
81. 2.Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK 25 Maret 2024 25 Maret 2024
82. 3.Penyampaian ARPK kepada Pemohon 25 Maret 202424 25 Maret 2024
83. 3.Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Pemberi Keterangan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon 25 Maret 2024 25 Maret 2024
84. 4.Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait 25 Maret 2024 26 Maret 2024
85. 5.Penetapan Sebagai Pihak Terkait
86. 1.Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait 25 Maret 2024 26 Maret 2024
87. 2.Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait
88. 6.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para Pihak dan pemberi keterangan Pemberitahuan Hari Sidang Pertama 26 Maret 2024 26 Maret 2024
89. 7.Pemeriksaan Pendahuluan Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon 27 Maret 2024 27 Maret 2024
90. 8.Penyerahan Jawaban dan Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak 28 Maret 2024 28 Maret 2024 Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait serta Pemberi Keterangan
91. 2.Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK
92. 1.Persiapan pencatatan dalam e-BRPK, penerbitan, dan penyerahan ARPK 25 Maret 2024 25 Maret 2024 Permohonan dapat dicatat lebih awal dalam e-BRPK menyesuaikan dengan pengumuman KPU
93. 2.Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK dan Penerbitan ARPK 25 Maret 2024 25 Maret 2024
94. 3.Penyampaian ARPK kepada Pemohon 25 Maret 202424 25 Maret 2024
95. 3.Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Pemberi Keterangan Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon 25 Maret 2024 25 Maret 2024
96. 4.Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait 25 Maret 2024 26 Maret 2024
97. 5.Penetapan Sebagai Pihak Terkait
98. 1.Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait 25 Maret 2024 26 Maret 2024
99. 2.Penyampaian Ketetapan Sebagai Pihak Terkait
100. 6.Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada para Pihak dan pemberi keterangan Pemberitahuan Hari Sidang Pertama 26 Maret 2024 26 Maret 2024
101. 7.Pemeriksaan Pendahuluan Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon 27 Maret 2024 27 Maret 2024
102. 8.Penyerahan Jawaban dan Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak 28 Maret 2024 28 Maret 2024 Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait serta Pemberi Keterangan KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO Keterangan Pihak Terkait serta Pemberi Keterangan Terkait, dan Pemberi Keterangan; diajukan kepada Mahkamah pada saat sidang akan dimulai.
103. 9.Pemeriksaan Persidangan
104. 1.Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan;
105. 2.mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan 28 Maret 2024 28 Maret 2024
106. 10.Pemeriksaan Persidangan Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan 1 April 2024 18 April 2024
107. 11.Pengucapan Putusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/ Ketetapan 22 April 2024 22 April 2024 Perkara diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
108. 12.Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan 22 April 2024 22 April 2024 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, SUHARTOYO Keterangan Pihak Terkait serta Pemberi Keterangan Terkait, dan Pemberi Keterangan; diajukan kepada Mahkamah pada saat sidang akan dimulai.
109. 9.Pemeriksaan Persidangan
110. 1.Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan;
111. 2.mengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Pemberi Keterangan 28 Maret 2024 28 Maret 2024
112. 10.Pemeriksaan Persidangan Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan 1 April 2024 18 April 2024
113. 11.Pengucapan Putusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/ Ketetapan 22 April 2024 22 April 2024 Perkara diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
114. 12.Penyampaian Salinan Putusan/ Ketetapan Penyampaian Salinan Putusan/Ketetapan 22 April 2024 22 April 2024