DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 14 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dibentuk untuk menyempurnakan Peraturan MK No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara dalam perkara pengujian undang-undang meliputi objek permohonan & para pihak; tahapan penanganan perkara; permohonan pemohon, keterangan pemberi keterangan, dan keterangan pihak terkait; persidangan; putusan mahkamah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi ten tang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang;

1.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten rang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG 1 mengenai perkara PUU.

Pasal 1

Da.lam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Mahkamah adalah salah satu peJaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
2.Hakim Konstitusi yang selanjutnya disebut Hakim adalah Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
3.Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dirnaksud daJam UUD 1945 dan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi (UU MKJ, termasuk pengujian Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
4.Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah surat perrnintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah BAB 1 KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSJ TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG- UNDANG. Menetapkan
2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakirnan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
3.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 ten tang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi; 2
5.Sidang Panel adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa perkara PUU yang dihadiri oleh paling kurang 3 (tiga] orang Hakim yang hasilnya dibahas dalam Sidang Pleno unruk diambil purusan,
6.Sidang Pleno adalah sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa, mengadili, dan memurus perkara PUUyang dihadiri oleh 9 (sembilan) orang Hakim atau paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim.
7.Perneriksaan Pendahuluan adalah sidang yang dilaksanakan unruk menyampaikan pokok-pokok Perrnohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan rnateri Permohonan, mcmeriksa perbaikan Permohonan, serta mengesahkan alat bukti Pemohon.
8.Pemcriksaan Persidangan adalah sidang yang dilaksanakan untuk mendengar kererangan para pihak, mendengar keierangan ahli dan/aiau saksi, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis serta alat bukti lain, dan mendengar keterangan pihak lain.
9.Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya disingkat RPHadalah sidang yang dilaksanakan seeara tertutup umuk mernbahas dan memutus perkara PUUyang dihadiri oleh 9 (sembilan)orang Hakim atau paling kurang 7 (rujuh) orang Hakim.
10.Putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut Purusan Mahkamah adalah vonis majelis hakim unruk menyelesaikan suaru perkara PUU yang diajukan oleh Pemohon dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elcktronik, diperiksa dan diputuskan dalam RPH, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk urnurn, terrnasuk ketctapan. I I. Pengucapan Purusan Mahkamah adalah sidang yang dilaksanakan unruk mengucapkan putusan, termasuk ketetapan oleh Mahkamah dalam Sidang Pleno lerbuka untuk umum.
12.Permohonan secara daring (online)adalah Permohonan yang diajukan rnelalui aplikasi elcktronik pada simpcl.mkrLid.
13.MajelisPermusyawaratan Rakyatyang selanjutnya disingkat MPRadalah Icmbaga pcrmusyawaratan rakyat scbagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
14.Dewan Perwakilan Rakyai yang selanjutnya disingkai DPR adalah lembaga perwakilan rakyat sebagaimana dimaksud dalam UUD 194~ 3
15.Dewan Perwakilan Daerah yang sclanjutnya disingkat DPD adalah lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
16.Presiden Rcpublik Indonesia yang selanjutnya disebut Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pernerintahan Indonesia.
17.Panitera adalah Panitcra Mahkamah yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah.
18.Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik yang selanjutnya disingkat e-BP3 adalah buku yang memuat catatan pcngajuan Permohonan mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Permohonan, waktu pengajuan Perrnohonan (pukul. hari, tanggal, bulan. dan tahun), serta dokumen yang diserahkan oleh Pemohon.
19.Akta Pengajuan Perrnohonan Pemohon yang selanjutnya disebut AP3 adalah akta yang ditandatangani secara elektronik oleh Panirera yang memuat pemyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon danl atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BP3, serta inIormasi mengenai nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pokok Perrnohonan, wakru pengajuan Permohonan (pukul, hari, ranggal, bulan, dan tahun], diserrai dengan Dafrar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon (DKP3).
20.Akta Pemberitabuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan yang selanjutnya disebut APKBP adalah akta yang dirandatangani secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyaraan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/arau kuasa hukum telah dicarat dalam e-BP3. serta informasi mengenai hasil pemeriksaan kelcngkapan Permohonan, disertai dengan Daftar Hasil Perneriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon.
21.Daftar Hasil Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon yang seJanjutnya disingkat DHPKP2 adalah hasil pemeriksaan yang ditandatangani secara elektronik oleh Panitera yang menjelaskan bahwa terhadap Permohonan telah dilakukan pemeriksaan dan setelah dilaporkan kepada Ketua Mahkamah untuk selanjutnya dicatar dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik.
22.Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik yang selanjumya disingkat e-BRPK adalah buku elektronik yang mernuat catatan LA 4 Pasa12

(1)Objek Permohonan PUU adaJah undang-undang dan Perppu.
(2)Permohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian rnateriil. Bagan Kesatu Objek Permohonan

23.Akta Registrasi Perkara Konstitusi yang selanjutnya disingkat ARPK adalah akta yang ditandatanganl secara elektronik oleh Panitera yang memuat pernyataan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau kuasa hukum telah dicatat dalam e-BRPK.
24.Informasi Elektronik adalah sam atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gam bar, peta, rancangan, foto, eieCITonic data interchange (EDI), surat elektronik (e-mail).telegram.teleks.reiecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang merniliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, danj'atau didengar melalui kornputer atau sistern elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
26.Laman Mahkamah Konstimsi yang seJanjumya disebut Laman Mahkamah adalah www.mkri.id. 5 Pasa14

(1)Pernohon sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang rnenganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
1. a.perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
2. b.kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang rnasih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diarur dalam undang-undang;
3. c.badan hukum publik atau badan hukurn privat; atau d.lembaga negara.
(2)Hak darr/atau kewenangan konstitusional Pcmohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang- undang atau Perppu apabila:
1. a.ada hak darr/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; Pasa13 Para pihak dalam perkara PUU adalah:
2. a.Pemohon;
3. b.Pemberi Keterangan; dan
4. c.Pihak Terkait.
(3)Pengujian formi! sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagairnana dirnaksud dalam UUD 1945.
(4)Pengujian materiil sebagaimana dirnaksud pad a ayat (2)adalah pengujian yang berkenaan dengan rnateri muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. 6 Pasa17
(1)Pernohon, Pemberi Keterangan, dan/atau Pihak Terkait sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan sama;
1. b.kesatuan rnasyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan pcrkcmbangan masyarakat dan prinsip Negara Kesaruan Republik Indonesia yang diarur dalam undang-undang;
2. c.badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
3. d.lembaga negara.
(2)Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adaJah pihak yang berkepemingan langsung dan/atau pihak yang berkcpcntingan tidak langsung dengan pokok Permohonan.

BAB II

OBJEK PERMOHONAN DAN PARA PlHAK mengenai nomor perkara, nama Pemohon dan kuasa hukum, Pemberi Kcterangan dan kuasa hukum, Pihak Terkait dan kuasa hukum, pokok perkara, waktu penerimaan Permohonan, perbaikan Permohonan (pukul, tanggal, hari, bulan, dan tahun), dan kelengkapan Permohorian.

Pasal 6

(1)Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yaitu:
1. a.perorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan PasalS
(1)Pernberi Keterangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah MPR, OPR, OPO, danj'atau Presiden.
(2)Dalam keadaan tertcntu, Mahkamah dapat meminta keterangan pihak lain yang diposisikan sebagai Plhak Terkait.
1. b.hak dan Zatau kewenangan konstirusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
2. c.kerugian konstirusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
3. d.ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstirusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
4. e.ada kernungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi, 7 Pasa18
(1)Tahapan penanganan perkara PUUterdlri alas:
1. a.Pengajuan Permohonan;
2. b.Pencatatan Permohonan dalam e-BP3;
3. c.Pemeriksaan kelengkapan Permohonan;
4. d.Pemberitahuan APKBPdisertai DHPKP2;
5. c.Pemenuhan kelengkapan dan perbaikan Permohonan;
6. f.Penyampaian laporan Permohonandalam RPH;
7. g.Pencatatan Permohonan dalam e-BRPK;
8. h.Penyampaian salinan Permohonan;
9. i.Pengajuan perrnohonan sebagai PihakTerkait;
10. j.Pemberitahuan sidang kepada para pihak;
11. k.Perneriksaan Pendahuluan; I. Pemeriksaan Persidangan;
12. m.Pelaksanaan RPHpembahasan perkara;
13. n.Pengucapan Putusan Mahkamah; dan
14. o.Penyerahanj'penyampaian salinan Putusan Mahkamah.
(2)Panitera mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b dan Perrnohonanyang telah 1""-
(2)Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa.
(3)Surat keterangan pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Pemberi Keterangan, darr/atau Pihak Terkait serta pendarnpingmasing-masing.
(4)Penerima kuasa, dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk 1 (satu) kali keperluan agenda persidangan. 8 AI objek permohonan; PasallO
(1)Pengajuan Pcrmohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
1. a.Pcrmohonan;
2. b.Iotokopi identitas Pemohon;
3. c.fotokopiidentitas kuasa hukum dan sural kuasa; danj'atau
4. d.anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (AD/ART).
(2)Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama Pernohon danj atau kuasa hukum, pekerjaan, kcwargancgaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik;
2. b.uraian yangjelas mengenai: I. kewenangan Mahkamah, yang memuai penjelasan rnengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Passl9
(1)Pemohon dapat mengajukan Permohonan kepada Mahkamah:
1. a.secara luring (offline); atau
2. b.secara daring (online) atau melalui media elektronik Iainnya.
(2)Permohonan pengujian formilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara 9

2.kedudukan hukum Pemohon, yang mernuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstirusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan
3.alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembenrukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pernberuukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 danj'atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

c.petitum, yang rnernuat hal-hal yang diminta unruk dipurus dalam permohonan pengujian forrnil scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu:
1. 1.mengabulkan permohonan Pemohon;
2. 2.menyatakan bahwa pembenrukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu bcrdasarkan UUD 1945 dan undang-undang atau Perppu a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:
3. 3.memerintahkan pemuatan Putusan daJam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadiJ-adiinya(ex aequo el bono).
d.petiturn, yang memuat hal-hal yang dimohonkan untuk dipurus dalam permohonan pengujian rnateriilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4),yaitu:
1. 1.mengabulkan pcrmohonan Pemohon;
2. 2.menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, darr/atau bagian undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pcngujian bertentangan dengan UlJD 1945 dan lidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. 3.mcmcrintahkan pernuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; 10 Paaalll

(1)Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline)atau daring (online).
(2)Dalam hal Permohonan diajukan secara luring (offline), Pemohon rnengajukan Perrnohonan seeara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon disertai dengan daftar alat bukti, alai bukli yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar.
(3)Dalam hal Permohonan diajukan seeara daring (online) atau melalui media elektronik lainnya, Pemohon mengajukan Permohonan seeara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Pemohon.
(4)Permohonan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar alat bukti beserta alai bukti yang rnendukung Permohonan.
(5)Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa surat atau rulisan, disampaikan 1 [saru) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalarn peraturan perundang-undangan.
(6)Alat bukti sebagaimana dimaksud pad a ayar (4) terdiri atas sekurang- kurangnya:
1. a.salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian atau BAB yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari salinan undang- undang atau Perppu;
2. b.salinan UUD 1945.
(7)Alai bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disarnpaikan dalam bentuk dokumen eetak (hard copy) dan/atau dokumen digital (soft copy).
(8)Untuk memudahkan proses pemeriksaan Perrnohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alai bukti sesuai dengan uruian yang tertuang dalam daftar alai bukti. atau dalarn hal Mahkamah berpendapai lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bolto). 11 Pasal 13
(1)Penyerahan Permohonan dan daftar alar bukti yang diajukan secara daring (online) atau luring (offline) disertai dengan salinan daJam bentuk dokumen digital (soft copy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf yang disimpan dalam I (satu) unit penyimpan data bcrupa flash disk atau berupa file yang dikirim secara daring (online] atau melalui media elektronik lainnya.

BAB IV

PERMOHONANPEMOHON, KETERANGAN PEMBER! KETERANGAN, DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT dieatat dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf g. scrta salinan Putusan Mahkamah pada Laman Mahkamah.

Pasal 12

(1)Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonanwajib diajukan secara daring (online).
(2)Dalam hal Pcrmohonan diajukan secara daring (online), Pernohon mengajukan Perrnohonan secara terrulis dalam bahasa lndonesia yang ditandatangani oleh Pemohonatau kuasa hukum.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disertai dengan daftar alat bukti beserta alar bukti yang mendukung Permohonan.
(4)Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berupa surat atau rulisan, disampaikan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi rneterai sebagairnana ditentukan dalarn peraruran perundang- undangan,
(5)Alat bukti sebagairnana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas sekurang- kurangnya:
1. a.salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian atau BAB yang dimohonkan pengujian termasuk halarnan depan dan halaman yang rnernuat tanggal pengundangan dari salinan undang- undang atau Perppu;
2. b.salinan UUD1945.
(6)Alar bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (hard copy) danj atau dokumen digital (soft copy).
(7)Untuk memudahkan proses perneriksaan Permohonan, setiap alat bukti diberi tanda bukti sesuai dcngan urutan yang tertuang dalarn daftar alat bukti. 12 Pasal 16 DaJam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana climaksud dalam Pasal 15 ayat (I), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan Pasal 15 (I) Panitcra mcncatat Pcrmohonan yang diajukan oleh Pcmohon kepada Mahkamah dalam e-BP3.
(2)Terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan AP3.
(3)Panitera mcnyerahkan AP3kepada Pemohon atau kuasa hukum setelah Permohonan dicatat daJam e-BP3, bagi Permohonan yang diajukan secara luring (offline).
(4)Panitera mengirimkan AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukurn paling lama 2 (dua) bad kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3, bagi Perrnohonanyang diajukan seeara daring (online).
(5)Panitera mengunggah Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Laman Mahkamah.

Pasal 14

(I) Permohonanyang diajukan secara daring (online) namun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Panitera melakukan konfirmasi kcpada Pcmohon mengenai kesungguhan untuk mengajukan Permohonan termasuk untuk melengkapi Permohonan.

(2)Dalam hal hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) menunjukkan Pemohon bersungguh-sungguh uruuk mengajukan Pcrmohonan, Panitera mcmproses dan rnencatat Permohonan dalam e-BP3.
(2)Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum.
(3)Dalam hal terdapat perbedaan antara Perrnohonan tertulis Pemohon dengan salinan digiialnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan tertulis Pemohon. 13 Pasal 17
(1)Dalam hal Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panitera menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja serelah diterbitkannya AP3.
(2)Panitera mengirimkan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum secara daring (online)atau melalui media elektronik lainnya.
(3)Dalam hal Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Panitera mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
(4)Pemohon dapat mempcrbaiki darr/atau rnelengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKSP kepada Pernohon.
(5)Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online) sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (2), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alar bukti, alar bukti yang mendukung Permohonan, danj atau dokumen lainnya sebanyak I (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6)Terhadap Permohonan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi, Panitera menerbitkan dan menyampaikan bukti penerimaan baik secara daring (online) atau rnelalui media elektronik lainnya atau secara luring (offline) kepada Pcmohon atau kuasa hukum.
(7)Dalam hal Perrnohonan dinyatakan belum lengkap sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Panitera mencatai Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembi Ian) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
(8)Panitera mengunggah Permohonan yang telah diperbaiki dan/atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada Laman Mahkamah. berkas Pcrmohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal Ll , Pasal 12, dan/atau Pasal 13. 14 Pasa120
(1)Panitera menerbitkan dan menyampaikan ARPKkepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja scjak Permohonan diregistrasi dalam e-BRPK dan Permohonan dimaksud kemudian diunggah pada Laman Mahkamah.
(2)Pcnyampaian ARPK scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan baik secara daring (online) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (offline).

Pasal 19

(1)Panitera meregistrasi Permohonan dalam e-BRPKterhadap:
1. a.Permohonanyang telah lengkap;
2. b.Permohonan yang telah diperbaiki darr/atau dilengkapi;
3. c.Pcrmohonanyang tidak diperbaiki dan Zatau dilengkapi;atau
4. d.Permohonan awal apabila Pemohon terlamoar menyampaikan perbaikan dan/ atau kelengkapan Permohonan dalam tenggangwaktu sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 17ayat (4).
(2)Sebelum Permohonan dicatat dalam e-BRPK, Panitera melaporkan Perrnohonan kepada RPHmelalui Ketua Mahkamah.

Pasal 18

(1)Pcnyerahan Permohonan dan daftar alar bukti yang telah diperbaiki dan /atau dilengkapi disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen digital (soft copy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa flash disk atau berupa file yang dikirim secara daring (online) atau melalui media elektronik lainnya.
(2)Permohonan dan daftar alat bukti yang telah diperbaiki danj arau dilengkapidaJam bentuk pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)telah ditandatangani oleh Pemohonatau kuasa hukum.
(3)Dalam hal terdapat perbedaan antara Permohonan tertulis Pemohon dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah menggunakan Permohonan tertulis Pemohon. 15

Pasal 22

(1)Pemohondapat mengajukan penarikan kembali Pennohonan paling lama sebelum sidang terakhir atau sebelum perkara dipurus oleh Mahkamah.
(2)Penarikan kembali Perrnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diJakukan secara terrulis atau secara lisan dalam persidangan.
(3)Terhadap Permohonan yang ditarik oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayai (II, Permohonan yang sarna tidak dapat diajukan kembali.
(4)Dalam hal Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan kcmbali Permohonan disertai dengan pengembaliansalinan berkas Permohonan.
(5)Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)diucapkan dalam Sidang Plenoterbuka untuk umum.

Pasal 21

(1)Pennohonan yang telah diregistrasi dalam e-BRPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (I), salinannya disampaikan oleh Mahkamah kepada: a DPR;
1. b.Presiden;
2. c.DPD;
3. d.MPR;dan
4. e.Mahkamah Agung.
(2)Penyampaian salinan Pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (rujuh) han kerja sejak Permohonan diregistrasi dalam e-BRPK.
(3)Salinan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan Mahkamah secara daring (online) atau melalui media elektronik lainnya atau seeara luring (offline). 16 Pasa123
(1)Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud dalam PasalS ayat (1) dapat menyampaikan ketcrangan kepada Mahkamah:
1. a.secara langsung di persidangan;
2. b.secara luring (offline): atau
3. c.secara daring (online) atau melalui media elektronik lainnya.
(2)Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcnyampaikan keterangan secara tertulis dalam banasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksernplar asli yang dltandatangani oleh Pemberi Keterangan atau kuasa hukum disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung keterangan, darr/atau dokurnen lainnya.
(3)Keterangan yang disampaikan oleh Pemberi Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mernuat:
1. u.nama lernbaga Pernberi Ketcrarigan dan/atau kuasa hcrkurn don alamat kantor;
2. b.uraian yang jelas mengenai Iakta yang terjadi pada saar proses pembahasan danyatau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau hal-hal lain yang diminta Mahkamah.
(4)Penyampaian ketcrangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alai bukti yang mendukung keterangan termasuk risalah rapat yang berkenaan dengan Permohonan yang diajukan pengujian oleh Pernohon.
(5)Dalam hal alar bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat atau rulisan, Pemberi Ketcrangan atau kuasa hukurn menyampaikan alat bukti 1 [satu) eksernplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditenrukan dalam peraturan perundang-undangan.
(6)Untuk memudahkan proses pemeriksaan, setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alar bukti.
(1)Pihak Terkait terdiri atas:
1. a.Pihak Terkait yang berkepentingan langsung;
2. b.PihakTerkait yang berkepentingan tidak langsung.
(2)Pihak Terkait yang bcrkcpentingan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya seeara langsung terpengaruh kcpentingannyaoleh pokok Permohonan.

Pasal 26

(1)DaJarnhal keterangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 ayat (2) telab disampaikan kepada Mahkarnah, Panitera rnencatat keterangan dalarn e-BRPK.
(2)Terhadap keterangan yang relah dicatat daIam e-BRPKsebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera menerbitkan dan menyampaikan bukti penerimaan kepada Pemberi Keteranganatau kuasa hukum.
(3)Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada Pemberi Keterangan atau kuasa hukum seeara daring (online) atau melalui media elektronik lainnya atau seeara luring (offline). Pasa124
(1)Penyarnpaianketerangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan dafter aJat bukti disertai dengan salinan dalam bentuk digital (soft copy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf yang disimpan dalam 1 (satu] unit penyimpan data berupa flash disk atau berupa file yang dikirim seeara daring (online) atau melalui media elektronik lainnya.
(2)Keterangan dan dafter alar bukti dalam benruk pdf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditandatangani oleh Pemberi Keterangan atau kuasa hukum.
(3)Dalam hal terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah mcnggunakan keterangan tertulis. 18 Pasa128
(1)Pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disertai dengan salinan dalam bentuk dokumen LA elektronik yang digunakan selama proses berperkara;
1. b.uraian yang jelas mengenai kepentingan Pihak Terkait terhadap Permohonan PUU yang diajukan oleh Pemohon.
(5)Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) berupa surat atau tulisan, calon Pihak Terkait atau kuasa hukum menyampaikan alar bukti 1 (satu) eksemplar asli yang telah dibubuhi rneterai sebagaimana ditentukan dalam peraruran perundang-undangan.
(6)Untuk memudahkan proses perneriksaan, setiap alar bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daItar alat bukti, hukum, pekerjaan, dan alamat suratkewarganegaraan, alamat rumah/kantor, Pasal 27
(1)Permohonan scbagai Pihak Terkait dapat diajukan setelah Permohonan diregistrasi dalam e-BRPK atau paling lambat sebelum Pemeriksaan Persidangan untuk mendengar keterangan ahli dany atau saksi.
(2)Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapar diajukan kepada Mahkamah secara luring (offline) atau seeara daring (online) atau melalui media elektronik Jainnya.
(3)Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan secara terrulis dalam bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh calon Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung permohonan, dan/atau dokumen lainnya.
(4)Permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama Pihak Terkait dan/atau kuasa
(3)Pihak Terkait, yang berkepentingan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pihak yang hak, kewenangan, danj atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok Permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap Permohonan dimaksud, dapat mengajukan keterangannya sebagai ad informandum. 19 Pasal 30
(1)Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait disetujui oleh RPH, Mahkamah menerbitkan Ketetapan Pihak Terkait yang salinannya disampaikan kepada yang bersangkutan paling lama 3 (liga) hari kerja sejak diterbitkannya Ketetapan Pihak Terkait,
(2)Panitera rnencatat permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam e-BRPK.
(3)Dalam hal permohonan sebagai Pihak Terkait ddak diserujui oleh RPH, Mahkamah menerbitkan ketetapan yang salinannya disampaikan kepada yang bcrsangkutan paling lama 3 (liga) hari kerja sejak diterbitkannya ketetapan, Pasal 29
(1)Permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah dicatat dalam e-BP3.
(2)Terhadap permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah, Panitera menerbitkan dan menyampaikan bukti penerimaan kepada yang bersangkutan.
(3)Panitera menyampaikan bukti penerimaan kepada calon Pihak Terkait atau kuasa hukum secara daring (online) atau melalui media elektronik lainnya atau secara luring (offline). digital dengan aplikasi Word (.doc) dan pdf yang disimpan dalarn 1 (satu) unit penyimpan data atau berupa file yang dikirim secara daring (online) atau melalui media elektronik lainnya.
(2)Permohonan sebagai Pihak Terkait dalam benruk pdf sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) telah ditandatangani oleh calon Pihak Terkait atau kuasa hukum.
(3)Dalam hal terdapat perbedaan antara pennohonan sebagai Pihak Terkait yang disampaikan secara tertulis dengan salinan yang disampaikan dalam benruk dokumen digital sebagaimana dimaksud pad a ayat (I), pennohonan sebagai Pihak Terkait yang sab adalab permohonan yang disampaikan secara tertulis. 20 Pasa132
(1)Penyampaian keterangan dan daftar alar bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)disertaidcngan salinan dalam beruuk digital(soft copy) dengan aplikasi word (.doc) dan pdf. yang disimpan dalam 1 (sam) unit pcnyimpan data berupa flash disk aiau berupa file yang dikirim secara daring (online) atau melaluimedia elektroniklainnya. Pasa131
(1)Keterangan Pihak Terkait dapat diajukan kepada Mahkamah secara luring (offline) maupun secara daring (online) atau melalui media elektroniklainnya.
(2)Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia sebanyak I (saru) eksernplar asli yang ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum disertai dengan daftar alar bukti, alat bukti yang mendukung keterangan,danj'atau dokurnenlainnya.
(3)KeteranganPihakTerkaitsebagaimanadimaksud pada ayat (2)sekurang- kurangnya mernuat:
1. a.nama Pihak Terkait danj atau kuasa hukumnya, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronikyang digunakan selama proses berperkara;
2. b.uraian yangjelas mengenaikedudukan hukum dan keterkaitanatau kepeotingan PihakTerkait terhadap permohonanyang diajukan oleh Pemohon.
(4)Dalamhal alar bukti sebagaimanadimaksud pada ayat (2)berupa surat atau rulisan, PihakTerkait atau kuasa hukum menyampaikanalat bukti 1 (saru) eksemplar asli yang telah dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(5)Untuk memudahkan proses perneriksaan,setiap alat bukti diberi tanda bukti terrulis dalam label yang ditempelkan pada alar bukti sesuai dengan urutan yang terruang dalam daftar alar bukti.
(4)Pcnyampaian ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3)dapar dilakukan secara daring (online) aiau melaluimedia elektronik lainnyaatau secara luring (offline). 21 Pasal 34
(1)JadwaJ penyelenggaraanpersidangan dimuat pada Laman Mahkamah.
(2)Persidangan perkara PUUdilaksanakan rnelalui:
1. a.Pemeriksaan Pendahuluan;
2. b.Pemeriksaan Persidangan; dan
3. c.Pengucapan Putusan.
(3)Persidangan perkara PUU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara luring (offline), secara daring (online), melaJui video conference, danj'atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 35

(1)Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat betas) han kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK. Bagjan Kesatu Umum BABV PERSIDANGAN

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…