DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013

Nomor: 3
Tahun: 2013
Ditetapkan: 8 November 2013
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi ten tang Pedomar; Bcracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah; Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahuu 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan adanya penggantian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang mengatur tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umurn Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum acara saat KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDOESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MAH KAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 2 8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi. 7. Peraturan Mahkarnah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi; 6. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umurn Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umurn (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 3. Undang-Undang Nemer 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 4. Undang-Undang Nemer 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Mengingat: 1. Pasal 22E ayat

(2)dan Pasal 24C ayat
(1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkarnah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5456); 3 ... ~- 8. Komisi Pemilihan Urnum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, termasuk KPU provinai/Komisi Independen Pemilihan (KIP) provinsi, dan KPU/KIP kabupaten/kota; 7. Ketua Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Ketua Mahkamah, adalah Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaterr/Kota, selanjutnya disebut DPRK, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Aceh; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, selanjutnya disebut DPRA, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Aceh, 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaterr/Kota. 3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia .. 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan:

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 3

ayat

(3)paling lambat pada hari pertama pemeriksaan di Mahkamah; Pasa14 7
(4)Permohonan yang tidak lengkap diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam;
(2)Panitera melakukan .pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5);
(3)Permohonan yang sudah lengkap dicatat dalam BRPK;
(1)Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dicatat dalam Buku Penerimaan Berkas Permohonan; Pasa17BABIV REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG a. nama dan alamat pemohon, nornor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, clan/ atau surat elektronik (e-mai~; b. uraian yang jelas tentang: 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUdan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; 2. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumurnkan oleh KPU Clan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
(5)Pengajuan permohonan disertai dengan alat bukti.
(4)Permohonan sekurang-kurangnya memuat
(3)Permohonan dapat dilakukan mela1ui permohonan online, surat elektronik (e- mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu sebagaimana diatur pada ayat
(1): d. calon anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRKatau kuasanya; a. Ketua dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan pusat atau sebutan lainnya dari partai politik peserta Pemilu atau kuasanya; b. Ketua dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan atau sebutan lainnya dari partai politik lckal atau kuasanya; c. calon anggota DPD peserta Pernilu atau kuasanya; atau
(2)Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah dalam 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oIeh: 8
(1)Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk oleh Panel Hakim yang dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang hakim;
(2)Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Panel Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

serta memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi darr/ atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan;

Pasal 10

Bagian Pertama Pemeriksaan Pendahuluan BABV PEMERIKSAAN PERMOHONAN (i) Mahkamah melaksanakan sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK;

(2)Hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberitahukan kepada Pemohon, Terrnohon, dan Pihak Terkait serta sudah diterima dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari sidang pertama melalui surat, faksimili, surat elektronik (e-mail), telepon, dan Zatau laman www.mahkamahkonstitusi.go.id. Pasa19
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diakses oleh partai politik peserta Pemilu, perseorangan calon anggota DPD, dan partai politik lokal melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id;
(1)Panitera menyampaikan surat pemberitahuan mengenai permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK kepada partai politik peserta Pemilu, perseorangan calon anggota DPD, dan partai poiitik lokal dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK;Pasa18
(6)Keterangan tertulis KPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)sudah diterima Mahkamah paling lamb at 1 (satu) hari sebelum hari persidangan;
(5)Panitera mengirimkan salinan permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPKdisertai permintaan keterangan tertulis KPU; 9
1. a.surat atau tulisan;
2. b.keterangan saksi;
3. c.keterangan ahli; Alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilu terdiri atas:
(6)Putusan sela sebagaimana drmaksud pada ayat
(4)adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir;
(5)Apabila dipandang perlu, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir; a. jawaban Termohon; b. keterangan Pihak Terkait; c. pembuktian oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; dan d. kesimpulan;
(4)Dalam proses pemeriksaan persidangan, Mahkamah dapat memanggil Bawaslu, Bawaslu provmsi, danj atau Panwaslu kabupatenjkota untuk didengar keterangannya terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa;
(3)Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
(1)Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk oleh Panel Hakim atau Pleno Hakim;
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan segera setelah selesainya pemeriksaan pendabuluan; Persidangan Pasalll
(4)Perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)sudah diterima di Kepaniteraan sebelum persidangan berikutnya;
(3)Perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; 10 sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut, didampingi rohaniwan, dan dipandu oleh hakim, Sebelum memberikan keterangan, saksi danj atau ahli diambil sumpah atau janji Pasa115
(2)Mahkamah dapat memanggil saksi lain selain sebagaimana .dimaksud pada ayat
(1)untuk didengar keterangannya; (ll Saksi dalam perselisihan hasu Pemilu terdiri atas:
1. a.saksi yang ditugaskan secara resmi oleh peserta Pemilu; dan
2. b.saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang bersertifikat. Pasa114
(2)Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan objek perselisihan hasil Pemilu yang dimohonkan ke Mahkamah;
(3)Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang salah satu rangkapnya dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan peruudang-undangan;
(1)Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas: a. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil /penetapan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD jDPRAjDPRK sesuai tingkatannya yang terdiri atas: 1) Tempat Pemungutan Suara (TPS); 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); 3) KPUjKIP tingkat kabupaten/kota; 4) KPUjKIP tingkat provinsi.atau 5) KPU; b. salinan putusan pengadilan yang telah rnemperoleh kekuatan hukum tetap yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupatenjkota; dan c. dokumen tertulis lainnya; Pasa113
1. d.keterangan para pihak;
2. e.petunjuk; dan f. informasi elektronik danj atau dokumen elektronik; 11 serta Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara oieh KPU, menetapkan hasil penghitungan suara yang benar; atau c. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan; b. Perrnohonan dikabulkan apabila terbukn beralasan dan selanjutnya Peraturan ini; a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)danfatau Pasal 5 danfatau Pasal 6 ayat
(1)
(3)Amar Putusan Mahkamah menyatakan:
(1)Putusan Mahkamah dijatuhkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam .3RPK;
(2)Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim; Pasal 17J;JAB VII PUTUSAN
(1)Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup;
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim setelah Rapat Panel;
(3)Pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim;
(4)Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tidak tercapai mufakat bulat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
(5)Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, maka suara terakhir Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan. BABVI RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM Pasal 16 12 Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. - ~ KETUA,Ditetapkan di Jakarta pada tanggal g November 2013
(3)Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(1)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam mengadili perkara PHPU ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim;
(2)Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; PENUTUP Pasal 18
(5)KPU, KPU jKIP provmsl, dan KPU jKIP kabupatenjkota melaksanakan Putusan Mahkamah.
(4)Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, KPU, Presiden, dan Pihak Terkait;

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

(2)dan Pasal 24C ayat
(1)Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkarnah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5456); 3 ... ~- 8. Komisi Pemilihan Urnum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, termasuk KPU provinai/Komisi Independen Pemilihan (KIP) provinsi, dan KPU/KIP kabupaten/kota; 7. Ketua Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Ketua Mahkamah, adalah Ketua Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaterr/Kota, selanjutnya disebut DPRK, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Aceh; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, selanjutnya disebut DPRA, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Aceh, 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaterr/Kota. 3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. 2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia .. 1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Peraturan ini yang dirnaksud dengan:

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 3

ayat

(3)paling lambat pada hari pertama pemeriksaan di Mahkamah; Pasa14 7
(4)Permohonan yang tidak lengkap diberitahukan kepada Pemohon untuk dilengkapi paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam;
(2)Panitera melakukan .pemeriksaan kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5);
(3)Permohonan yang sudah lengkap dicatat dalam BRPK;
(1)Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dicatat dalam Buku Penerimaan Berkas Permohonan; Pasa17BABIV REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG a. nama dan alamat pemohon, nornor telepon (kantor, rumah, telepon seluler), nomor faksimili, clan/ atau surat elektronik (e-mai~; b. uraian yang jelas tentang: 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPUdan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; 2. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumurnkan oleh KPU Clan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
(5)Pengajuan permohonan disertai dengan alat bukti.
(4)Permohonan sekurang-kurangnya memuat
(3)Permohonan dapat dilakukan mela1ui permohonan online, surat elektronik (e- mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu sebagaimana diatur pada ayat
(1): d. calon anggota DPR dan DPRD/DPRA/DPRKatau kuasanya; a. Ketua dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan pusat atau sebutan lainnya dari partai politik peserta Pemilu atau kuasanya; b. Ketua dan Sekretaris Jenderal dari dewan pimpinan atau sebutan lainnya dari partai politik lckal atau kuasanya; c. calon anggota DPD peserta Pernilu atau kuasanya; atau
(2)Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah dalam 12 (dua belas) rangkap yang ditandatangani oIeh: 8
(1)Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam sidang terbuka untuk oleh Panel Hakim yang dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang hakim;
(2)Dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Panel Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6

serta memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi darr/ atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan;

Pasal 10

Bagian Pertama Pemeriksaan Pendahuluan BABV PEMERIKSAAN PERMOHONAN (i) Mahkamah melaksanakan sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK;

(2)Hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberitahukan kepada Pemohon, Terrnohon, dan Pihak Terkait serta sudah diterima dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari sidang pertama melalui surat, faksimili, surat elektronik (e-mail), telepon, dan Zatau laman www.mahkamahkonstitusi.go.id. Pasa19
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diakses oleh partai politik peserta Pemilu, perseorangan calon anggota DPD, dan partai politik lokal melalui laman www.mahkamahkonstitusi.go.id;
(1)Panitera menyampaikan surat pemberitahuan mengenai permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK kepada partai politik peserta Pemilu, perseorangan calon anggota DPD, dan partai poiitik lokal dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK;Pasa18
(6)Keterangan tertulis KPU sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)sudah diterima Mahkamah paling lamb at 1 (satu) hari sebelum hari persidangan;
(5)Panitera mengirimkan salinan permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPKdisertai permintaan keterangan tertulis KPU; 9
1. a.surat atau tulisan;
2. b.keterangan saksi;
3. c.keterangan ahli; Alat bukti dalam perselisihan hasil Pemilu terdiri atas:
(6)Putusan sela sebagaimana drmaksud pada ayat
(4)adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir;
(5)Apabila dipandang perlu, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir; a. jawaban Termohon; b. keterangan Pihak Terkait; c. pembuktian oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait; dan d. kesimpulan;
(4)Dalam proses pemeriksaan persidangan, Mahkamah dapat memanggil Bawaslu, Bawaslu provmsi, danj atau Panwaslu kabupatenjkota untuk didengar keterangannya terkait dengan permohonan yang sedang diperiksa;
(3)Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
(1)Pemeriksaan persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk oleh Panel Hakim atau Pleno Hakim;
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan segera setelah selesainya pemeriksaan pendabuluan; Persidangan Pasalll
(4)Perbaikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)sudah diterima di Kepaniteraan sebelum persidangan berikutnya;
(3)Perbaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; 10 sesuai dengan agama atau kepercayaan yang dianut, didampingi rohaniwan, dan dipandu oleh hakim, Sebelum memberikan keterangan, saksi danj atau ahli diambil sumpah atau janji Pasa115
(2)Mahkamah dapat memanggil saksi lain selain sebagaimana .dimaksud pada ayat
(1)untuk didengar keterangannya; (ll Saksi dalam perselisihan hasu Pemilu terdiri atas:
1. a.saksi yang ditugaskan secara resmi oleh peserta Pemilu; dan
2. b.saksi yang berasal dari pemantau Pemilu yang bersertifikat. Pasa114
(2)Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah alat bukti yang memiliki relevansi dengan objek perselisihan hasil Pemilu yang dimohonkan ke Mahkamah;
(3)Bukti surat atau tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan sebanyak 12 (dua belas) rangkap yang salah satu rangkapnya dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan peruudang-undangan;
(1)Alat bukti surat atau tulisan terdiri atas: a. berita acara dan salinan rekapitulasi hasil /penetapan perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD jDPRAjDPRK sesuai tingkatannya yang terdiri atas: 1) Tempat Pemungutan Suara (TPS); 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); 3) KPUjKIP tingkat kabupaten/kota; 4) KPUjKIP tingkat provinsi.atau 5) KPU; b. salinan putusan pengadilan yang telah rnemperoleh kekuatan hukum tetap yang mempengaruhi perolehan suara partai politik peserta Pemilu dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupatenjkota; dan c. dokumen tertulis lainnya; Pasa113
1. d.keterangan para pihak;
2. e.petunjuk; dan f. informasi elektronik danj atau dokumen elektronik; 11 serta Mahkamah membatalkan hasil penghitungan suara oieh KPU, menetapkan hasil penghitungan suara yang benar; atau c. Permohonan ditolak apabila permohonan terbukti tidak beralasan; b. Perrnohonan dikabulkan apabila terbukn beralasan dan selanjutnya Peraturan ini; a. Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1)danfatau Pasal 5 danfatau Pasal 6 ayat
(1)
(3)Amar Putusan Mahkamah menyatakan:
(1)Putusan Mahkamah dijatuhkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam .3RPK;
(2)Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk yang dihadiri paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim; Pasal 17J;JAB VII PUTUSAN
(1)Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup;
(2)Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh paling kurang 7 (tujuh) orang Hakim setelah Rapat Panel;
(3)Pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara musyawarah mufakat setelah mendengarkan pendapat hukum para Hakim;
(4)Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)tidak tercapai mufakat bulat, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;
(5)Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, maka suara terakhir Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan. BABVI RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM Pasal 16 12 Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H. - ~ KETUA,Ditetapkan di Jakarta pada tanggal g November 2013
(3)Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(1)Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam mengadili perkara PHPU ditentukan lebih lanjut oleh Rapat Permusyawaratan Hakim;
(2)Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; PENUTUP Pasal 18
(5)KPU, KPU jKIP provmsl, dan KPU jKIP kabupatenjkota melaksanakan Putusan Mahkamah.
(4)Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, KPU, Presiden, dan Pihak Terkait;