DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012

Nomor: 4
Tahun: 2012
Ditetapkan: 28 Desember 2012
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: 5, Peraturan Mahkamah Konstitu si Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Konstitusi; tentang MahkamahPersidangan2012

4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun
3.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan at as Undang- Undang Nomor 24 Tahuri 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Menetapkan 3
9.Pemberhentian Hakim Konstitusi adalah cara memberhentikan hakim konstitusi dari jabatan sebagai hakim konstitusi. 8.Izin adalah pernyataan mengabulkan permohonan hakim konstitusi untuk tidak menghadiri sidang, rapat, dan/ atau tidak hadir di kantor.
7.Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkarnah Konstitusi untuk mernantau, memeriksa, dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
6.Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi adalah norma yang dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi.
5.Lembaga adalah lembaga negara yang berwenang mengajukan Hakim.
4.Hakim adalah Hakim Konstitusi.
3.Wakil Ketua Mahkamah adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
2.Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
1.Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

BAB II

PEMBERHENTIAN HAKIM (IiL_ 5

Pasal 8

(3)Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Hakim, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan Hakim, untuk diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
(2)Pengajuan permintaan pemberhentian dengan hormat kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. hormat Hakim yang bersangkutanpemberhentian dengan kepada Presiden. 8 aspek(3) Ketua memberikan izin dengan mempertimbangkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Mahkamah.
1. d.keperluan lain yang penting dan mendesak.
2. c.ibadah keagamaan;
3. b.keluarga yang meliputi istri, suami, anak, orang tua, mertua, kakak, atau adik sakit atau meningga1;
4. a.sakit;
(2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Ketua, dengan alasan:
(1)Hakim yang tidak menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mengajukan permohonan izin. Pasa19
1. h.melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
2. g.tidak lagi mernenuhi syarat sebagai Hakim; dan Zatau
3. f.melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Kon stitu si;
4. e.dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 78 huruf a, Pasal 78 huruf b, dan Pasal 84 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 106 ayat (4) juncto Pasal 236C Undang- Undang Pernerintahan Daerah;
5. d.melariggar sumpah atau janji jabatan; 9 sementara. (4-) Permintaan pemberhentian semen tara kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Rapat Pleno Hakim memutuskan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf C, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, atau huruf h.
(5)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(6)Permintaan perpanjangan waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Majelis Kehormatan kepada Ketua Mahkamah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa pemberhentian
(3)Pemberhentian semen tara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Hakim yang bersangkutan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
(2)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a. tidak dengan hormat Pasal 8, Hakim yang Sebelum Hakim diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam
(1)

Pasal 10

(12)Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana climaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
(11)Dalam hal Majelis Kehormatan memutuskan Hakim yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf I, huruf g, atau huruf h, Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
(10)Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan paling lama 3 (tiga)hari kerja sejak berakhirnya waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau diterimanya Keputusan MajelisKehormatan.
(9)Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, atau huruf h, Hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
(8)Sejak dimintakan pemberhentian semen tara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim yang bersangkutan tidak mengadili perkara.
(7)Ketua Mahkamah mengajukan permintaan perpanjangan waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Presiden paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Ketua Mahkamah menerima surat usulan perpanjangan waktu pemberhentian sementara.
(4)Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) han kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian tidak dengan hormat hakim yang bersangkutan, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan Hakim, untuk diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi. 11 memperoleh kekuatan hukum tetap, 3 (tiga) hari kerja sejak putusan pengadilan yanglama
(3)Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalarn jangka waktu paling
(2)Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
(1)Dalam hal Hakim dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan horrnat. Pasall1
(14)Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) han kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Hakim, Mahkamah mernberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga negara yang berweriang mengajukan Hakim, untuk diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
(13)Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Majelis Kehorrnatan. 12 Pasa114
(1)Dalam hal terhadap Hakim ada perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, Hakim yang bersangkutan Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat
(6),ayat (7),ayat (8)dan ayat (9). Paragraf2 Tata Cara Pemberhentian Sementara Pasa113
1. b.ada perintah penahanan;
2. c.dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dirnaksucl dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.
3. a.memberikan kesempatan kepada Hakim membela diri di hadapan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3); Hakim diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam hal:

Pasal 12

13 diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.

(2)Permintaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c yang diputuskan dalam Rapat Pleno Hakim.
(3)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(4)Permintaan perpanjangan waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Ketua Mahkamah paling lama 14 (empat belas] hari kerja sebelum berakhirnya mas a pemberhentian semen tara.
(5)Sejak dimintakan pemberhentian sernentara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim yang bersangkutan tidak mengadili perkara.
(6)Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
(7)Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
(8)Perrnintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada. ayat (3) telah berakhir. 14
(4)Dalam hal di kernudian hari Hakim yang bersangkutan direhabilitasi, yang bersangkutan mendapatkan hak
(3)Hakim yang diberhentikan sementara, diberikan gaji sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Pre siden tentang pemberhentian tidak dengan hormat.
(2)Hakim yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak mernperoleh hak keuangan Zadministratif. {I] Hakim yang diberhentikan dengan hormat, memperoleh hak keuangan zadministratif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(11)Perrnintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan pengadilan.
(10)Dalam hal Hakim yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
(9)Dalam jangka waktu paling lama. 7 (tujuh) hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Hakim, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan Hakim, untuk diprcses sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 15 Ditctapkan d! .Jakart a pada ranggal 28 Desernber 2012 Perat uran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 16

BABIV KETENTUAN PENUTUP keuangan/ administratif se suai dcngan peraturan perundang unclangan

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: 5, Peraturan Mahkamah Konstitu si Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Konstitusi; tentang MahkamahPersidangan2012

4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun
3.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Produk Hukum Mahkamah Konstitusi;
2.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan at as Undang- Undang Nomor 24 Tahuri 2003 ten tang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); Menetapkan 3
9.Pemberhentian Hakim Konstitusi adalah cara memberhentikan hakim konstitusi dari jabatan sebagai hakim konstitusi. 8.Izin adalah pernyataan mengabulkan permohonan hakim konstitusi untuk tidak menghadiri sidang, rapat, dan/ atau tidak hadir di kantor.
7.Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkarnah Konstitusi untuk mernantau, memeriksa, dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
6.Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi adalah norma yang dipatuhi oleh setiap hakim konstitusi dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang disusun oleh Mahkamah Konstitusi.
5.Lembaga adalah lembaga negara yang berwenang mengajukan Hakim.
4.Hakim adalah Hakim Konstitusi.
3.Wakil Ketua Mahkamah adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.
2.Ketua Mahkamah adalah Ketua Mahkamah Konstitusi.
1.Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

BAB II

PEMBERHENTIAN HAKIM (IiL_ 5

Pasal 8

(3)Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Hakim, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan Hakim, untuk diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
(2)Pengajuan permintaan pemberhentian dengan hormat kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. hormat Hakim yang bersangkutanpemberhentian dengan kepada Presiden. 8 aspek(3) Ketua memberikan izin dengan mempertimbangkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Mahkamah.
1. d.keperluan lain yang penting dan mendesak.
2. c.ibadah keagamaan;
3. b.keluarga yang meliputi istri, suami, anak, orang tua, mertua, kakak, atau adik sakit atau meningga1;
4. a.sakit;
(2)Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Ketua, dengan alasan:
(1)Hakim yang tidak menghadiri persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, mengajukan permohonan izin. Pasa19
1. h.melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.
2. g.tidak lagi mernenuhi syarat sebagai Hakim; dan Zatau
3. f.melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Kon stitu si;
4. e.dengan sengaja menghambat Mahkamah memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 78 huruf a, Pasal 78 huruf b, dan Pasal 84 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 106 ayat (4) juncto Pasal 236C Undang- Undang Pernerintahan Daerah;
5. d.melariggar sumpah atau janji jabatan; 9 sementara. (4-) Permintaan pemberhentian semen tara kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Rapat Pleno Hakim memutuskan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf C, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, atau huruf h.
(5)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(6)Permintaan perpanjangan waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Majelis Kehormatan kepada Ketua Mahkamah paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa pemberhentian
(3)Pemberhentian semen tara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Hakim yang bersangkutan membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
(2)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a. tidak dengan hormat Pasal 8, Hakim yang Sebelum Hakim diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam
(1)

Pasal 10

(12)Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana climaksud pada ayat (11) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
(11)Dalam hal Majelis Kehormatan memutuskan Hakim yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf I, huruf g, atau huruf h, Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
(10)Permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diajukan paling lama 3 (tiga)hari kerja sejak berakhirnya waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau diterimanya Keputusan MajelisKehormatan.
(9)Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian, atau tidak terbukti melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, atau huruf h, Hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
(8)Sejak dimintakan pemberhentian semen tara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim yang bersangkutan tidak mengadili perkara.
(7)Ketua Mahkamah mengajukan permintaan perpanjangan waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Presiden paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Ketua Mahkamah menerima surat usulan perpanjangan waktu pemberhentian sementara.
(4)Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) han kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian tidak dengan hormat hakim yang bersangkutan, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan Hakim, untuk diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang- Undang Mahkamah Konstitusi. 11 memperoleh kekuatan hukum tetap, 3 (tiga) hari kerja sejak putusan pengadilan yanglama
(3)Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalarn jangka waktu paling
(2)Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
(1)Dalam hal Hakim dijatuhi pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan horrnat. Pasall1
(14)Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) han kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Hakim, Mahkamah mernberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga negara yang berweriang mengajukan Hakim, untuk diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
(13)Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Keputusan Majelis Kehorrnatan. 12 Pasa114
(1)Dalam hal terhadap Hakim ada perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, Hakim yang bersangkutan Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat
(6),ayat (7),ayat (8)dan ayat (9). Paragraf2 Tata Cara Pemberhentian Sementara Pasa113
1. b.ada perintah penahanan;
2. c.dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dirnaksucl dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meskipun tidak ditahan.
3. a.memberikan kesempatan kepada Hakim membela diri di hadapan Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(3); Hakim diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dalam hal:

Pasal 12

13 diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.

(2)Permintaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak perintah penahanan atau dituntut di muka pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c yang diputuskan dalam Rapat Pleno Hakim.
(3)Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
(4)Permintaan perpanjangan waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan oleh Ketua Mahkamah paling lama 14 (empat belas] hari kerja sebelum berakhirnya mas a pemberhentian semen tara.
(5)Sejak dimintakan pemberhentian sernentara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim yang bersangkutan tidak mengadili perkara.
(6)Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir dan belum ada putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.
(7)Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
(8)Perrnintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan kepada Presiden dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada. ayat (3) telah berakhir. 14
(4)Dalam hal di kernudian hari Hakim yang bersangkutan direhabilitasi, yang bersangkutan mendapatkan hak
(3)Hakim yang diberhentikan sementara, diberikan gaji sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Pre siden tentang pemberhentian tidak dengan hormat.
(2)Hakim yang diberhentikan tidak dengan hormat, tidak mernperoleh hak keuangan Zadministratif. {I] Hakim yang diberhentikan dengan hormat, memperoleh hak keuangan zadministratif sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 15

(11)Perrnintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan pengadilan.
(10)Dalam hal Hakim yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan, Hakim yang bersangkutan direhabilitasi dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah.
(9)Dalam jangka waktu paling lama. 7 (tujuh) hari kerja sejak Mahkamah menerima Keputusan Presiden mengenai pemberhentian Hakim, Mahkamah memberitahukan Keputusan Presiden dimaksud kepada lembaga yang berwenang mengajukan Hakim, untuk diprcses sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. 15 Ditctapkan d! .Jakart a pada ranggal 28 Desernber 2012 Perat uran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 16

BABIV KETENTUAN PENUTUP keuangan/ administratif se suai dcngan peraturan perundang unclangan