DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan MAHKAMAH KONSTITUSI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dipandang tidak sesuai lagi dengan hukum acara, sehingga perlu menetapkan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
1. 2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dipandang tidak sesuai lagi dengan hukum acara, sehingga perlu menetapkan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
1. 2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. 4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Pasal 1

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Konstitusi ini.

Pasal 2

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Pasal 1

Pasal 2

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2023 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, ANWAR USMAN

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2023 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, ANWAR USMAN Digital Signature mk1808096921230825065630 Lampiran I : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomo r 5 Tahun 202 3 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden danWakil Presiden TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD NO. TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPUSecara Nasional 15 Februari 2024 20 Maret 2024 1. PengajuanPermohonanPemohon 1. Pengajuan PermohonanPemohon: 1. Pengumuman hasil rekapitulasipenghitungan suara oleh KPU 15Februari s.d 20 Maret 2024 ; 2. Permohonan diajukan kepadaMahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehansuara hasil Pemilihan Umumanggota DPR, DPD, dan DPRD secaranasional oleh KPU; 3. Menyesuaikan waktu pengumumanpenetapan hasil Pemilihan Umumsecara nasional oleh KPU. a. PHPU Anggota DPRdan DPRD 15 Februari s.d.20 Maret 2024 18 Februari s.d.23 Maret 2024 b. PHPU Anggota DPD Lampiran I : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomo r 5 Tahun 202 3 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden danWakil Presiden TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD NO. TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPUSecara Nasional 15 Februari 2024 20 Maret 2024 1. PengajuanPermohonanPemohon 1. Pengajuan PermohonanPemohon: 1. Pengumuman hasil rekapitulasipenghitungan suara oleh KPU 15Februari s.d 20 Maret 2024 ; 2. Permohonan diajukan kepadaMahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehansuara hasil Pemilihan Umumanggota DPR, DPD, dan DPRD secaranasional oleh KPU; 3. Menyesuaikan waktu pengumumanpenetapan hasil Pemilihan Umumsecara nasional oleh KPU. a. PHPU Anggota DPRdan DPRD 15 Februari s.d.20 Maret 2024 18 Februari s.d.23 Maret 2024 b. PHPU Anggota DPD 2. Pencatatan PermohonanPemohon dalam e-BP3a. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 15 Februari s.d.20 Maret 2024 18 Februari s.d.23 Maret 2024 b. PHPU Anggota DPD 3. Penerbitan dan Penyampaian AP3a. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 15 Februari s.d.20 Maret 2024 18 Februari s.d.23 Maret 2024 b. PHPU Anggota DPD 2. Melengkapi danMemperbaikiPermohonanPemohon Melengkapi danmemperbaiki permohonanPemohon: Perbaikan Permohonan diajukan kepadaMahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Permohonan diajukan kepadaMahkamah; 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 15 Februari s.d.23 Maret 2024 18 Februari s.d.26 Maret 2024 2. PHPU Anggota DPD 3. PemeriksaanKelengkapan danPerbaikanPermohonanPemohon Pemeriksaan Kelengkapandan Perbaikan PermohonanPemohon:1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 15 Februari s.d.23 Maret 2024 18 Februari s.d.26 Maret 2024 2. PHPU Anggota DPD 4. Penerbitan HasilPemeriksaanKelengkapan dan PerbaikanPermohonanPemohon Penerbitan HasilPemeriksaan Kelengkapandan Perbaikan PermohonanPemohon:1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 15 Februari s.d.26 Maret 2024 18 Februari s.d.27 Maret 2024 2. Pencatatan PermohonanPemohon dalam e-BP3a. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 15 Februari s.d.20 Maret 2024 18 Februari s.d.23 Maret 2024 b. PHPU Anggota DPD 3. Penerbitan dan Penyampaian AP3a. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 15 Februari s.d.20 Maret 2024 18 Februari s.d.23 Maret 2024 b. PHPU Anggota DPD 2. Melengkapi danMemperbaikiPermohonanPemohon Melengkapi danmemperbaiki permohonanPemohon: Perbaikan Permohonan diajukan kepadaMahkamah paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Permohonan diajukan kepadaMahkamah; 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 15 Februari s.d.23 Maret 2024 18 Februari s.d.26 Maret 2024 2. PHPU Anggota DPD 3. PemeriksaanKelengkapan danPerbaikanPermohonanPemohon Pemeriksaan Kelengkapandan Perbaikan PermohonanPemohon:1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 15 Februari s.d.23 Maret 2024 18 Februari s.d.26 Maret 2024 2. PHPU Anggota DPD 4. Penerbitan HasilPemeriksaanKelengkapan dan PerbaikanPermohonanPemohon Penerbitan HasilPemeriksaan Kelengkapandan Perbaikan PermohonanPemohon:1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 15 Februari s.d.26 Maret 2024 18 Februari s.d.27 Maret 2024 2. PHPU Anggota DPD 5. PencatatanPermohonanPemohon dalame-BRPK 1. Persiapan pencatatanPermohonan Pemohondalam e-BRPK, penerbitan, danpenyerahan ARPK 17 April 2024 22 April 2024 2. PencatatanPermohonan Pemohondalame-BRPK dan Penerbitan ARPK:a. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 22 April 2024 22 April 2024 b. PHPU Anggota DPD 3. Penyampaian ARPKkepada Pemohon:a. PHPU Anggota DPRdan Anggota DPRD 22 April 2024 23 April 2024 b. PHPU Anggota DPD 6. PenyampaianSalinanPermohonankepada Termohondan Bawaslu Penyampaian SalinanPermohonan Pemohon:1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 22 April 2024 23 April 2024 2. PHPU Anggota DPD 7. PengajuanPermohonanSebagai PihakTerkait Pengajuan PermohonanSebagai Pihak Terkait:1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 22 April 2024 23 April 2024 2. PHPU Anggota DPD 2. PHPU Anggota DPD 5. PencatatanPermohonanPemohon dalame-BRPK 1. Persiapan pencatatanPermohonan Pemohondalam e-BRPK, penerbitan, danpenyerahan ARPK 17 April 2024 22 April 2024 2. PencatatanPermohonan Pemohondalame-BRPK dan Penerbitan ARPK:a. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 22 April 2024 22 April 2024 b. PHPU Anggota DPD 3. Penyampaian ARPKkepada Pemohon:a. PHPU Anggota DPRdan Anggota DPRD 22 April 2024 23 April 2024 b. PHPU Anggota DPD 6. PenyampaianSalinanPermohonankepada Termohondan Bawaslu Penyampaian SalinanPermohonan Pemohon:1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 22 April 2024 23 April 2024 2. PHPU Anggota DPD 7. PengajuanPermohonanSebagai PihakTerkait Pengajuan PermohonanSebagai Pihak Terkait:1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 22 April 2024 23 April 2024 2. PHPU Anggota DPD 8. Penetapan SebagaiPihak Terkait Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait:1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 24 April 2024 2. PHPU Anggota DPD Penyampaian KetetapanSebagai Pihak Terkait:1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD 9. PemberitahuanHari SidangPertama kepadapara pihak dan pemberi keterangan Pemberitahuan Hari SidangPertama:1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 25 April 2024 2. PHPU Anggota DPD 10. PemeriksaanPendahuluan Memeriksa kelengkapandan kejelasan materipermohonan sertamemeriksa danmengesahkan alat buktiPemohon: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 26 April 2024 6 Mei 2024 2. PHPU Anggota DPD 11. PenyerahanJawaban Termohon,Keterangan PihakTerkait, danKeterangan Bawaslu Penyerahan JawabanTermohon, KeteranganPihak Terkait, danKeterangan Bawaslu: 1. PHPU Anggota DPRdan Anggota DPRD 6 Mei 2024 14 Mei 2024 2. PHPU Anggota DPD 8. Penetapan SebagaiPihak Terkait Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait:1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 24 April 2024 2. PHPU Anggota DPD Penyampaian KetetapanSebagai Pihak Terkait:1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 2. PHPU Anggota DPD 9. PemberitahuanHari SidangPertama kepadapara pihak dan pemberi keterangan Pemberitahuan Hari SidangPertama:1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 23 April 2024 25 April 2024 2. PHPU Anggota DPD 10. PemeriksaanPendahuluan Memeriksa kelengkapandan kejelasan materipermohonan sertamemeriksa danmengesahkan alat buktiPemohon: 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 26 April 2024 6 Mei 2024 2. PHPU Anggota DPD 11. PenyerahanJawaban Termohon,Keterangan PihakTerkait, danKeterangan Bawaslu Penyerahan JawabanTermohon, KeteranganPihak Terkait, danKeterangan Bawaslu: 1. PHPU Anggota DPRdan Anggota DPRD 6 Mei 2024 14 Mei 2024 2. PHPU Anggota DPD 12. PemeriksaanPersidangan Mendengar Jawaban Termohon, KeteranganPihak Terkait, danKeterangan Bawaslu serta memeriksa danmengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait,dan Bawaslu : 1. PHPU Anggota DPR danAnggota DPRD 7 Mei 2024 15 Mei 2024 2. PHPU Anggota DPD 13. RapatPermusyawaratanHakim RPH pembahasan danpengambilan putusan: 1. PHPU Anggota DPRdan Anggota DPRD 15 Mei 2024 17 Mei 2024 2. PHPU Anggota DPD 1 4. PengucapanPutusan/ Ketetapan PengucapanPutusan/Ketetapan : 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 20 Mei 2024 22 Mei 2024 2. PHPU Anggota DPD 1 5. PemeriksaanPersidangan(Lanjutan) Mendengar keterangansaksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alatbukti tambahan 24 Mei 2024 28 Mei 2024 1 6. RapatPermusyawaratanHakim RPH pembahasan perkaradan pengambilan Putusan: 1. PHPU Anggota DPR danAnggota DPRD 29 Mei 2024 3 Juni 2024 2. PHPU Anggota DPD 12. PemeriksaanPersidangan Mendengar Jawaban Termohon, KeteranganPihak Terkait, danKeterangan Bawaslu serta memeriksa danmengesahkan alat bukti Termohon, Pihak Terkait,dan Bawaslu : 1. PHPU Anggota DPR danAnggota DPRD 7 Mei 2024 15 Mei 2024 2. PHPU Anggota DPD 13. RapatPermusyawaratanHakim RPH pembahasan danpengambilan putusan: 1. PHPU Anggota DPRdan Anggota DPRD 15 Mei 2024 17 Mei 2024 2. PHPU Anggota DPD 1 4. PengucapanPutusan/ Ketetapan PengucapanPutusan/Ketetapan : 1. PHPU Anggota DPR dan Anggota DPRD 20 Mei 2024 22 Mei 2024 2. PHPU Anggota DPD 1 5. PemeriksaanPersidangan(Lanjutan) Mendengar keterangansaksi/ahli serta memeriksa dan mengesahkan alatbukti tambahan 24 Mei 2024 28 Mei 2024 1 6. RapatPermusyawaratanHakim RPH pembahasan perkaradan pengambilan Putusan: 1. PHPU Anggota DPR danAnggota DPRD 29 Mei 2024 3 Juni 2024 2. PHPU Anggota DPD KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,ANWAR USMAN 17. PengucapanPutusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/Ketetapan Perkara:1. PHPU Anggota DPR danAnggota DPRD 4 Juni 2024 5 Juni 2024 2. PHPU Anggota DPD 18. PenyampaianSalinan Putusan/Ketetapan Penyampaian SalinanPutusan/Ketetapan1. PHPU Anggota DPR danAnggota DPRD 4 Juni 2024 5 Juni 2024 2. PHPU Anggota DPD KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,ANWAR USMAN 17. PengucapanPutusan/Ketetapan Pengucapan Putusan/Ketetapan Perkara:1. PHPU Anggota DPR danAnggota DPRD 4 Juni 2024 5 Juni 2024 2. PHPU Anggota DPD 18. PenyampaianSalinan Putusan/Ketetapan Penyampaian SalinanPutusan/Ketetapan1. PHPU Anggota DPR danAnggota DPRD 4 Juni 2024 5 Juni 2024 2. PHPU Anggota DPD Lampiran II : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomo r 5 Tahun 202 3 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden danWakil Presiden TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NO TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPU SecaraNasional 15 Februari 2024 20 Maret 2024 1. PengajuanPermohonanPemohon 1. Pengajuan PermohonanPemohon 15 Februari s.d. 20 Maret 2024 18 Februari s.d.23 Maret 2024 1. Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 15Februari s.d 20 Maret 2024; 2. Permohonan diajukan kepadaMahkamah dalam waktu paling lama3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden oleh KPU; 3. Menyesuaikan waktu pengumumanpenetapan hasil Pemilihan Umumsecara nasional oleh KPU; 2. Pencatatan PermohonanPemohon dalam e-BP3 15 Februari s.d. 20 Maret 2024 18 Februari s.d.23 Maret 2024 3. Penerbitan dan Penyampaian AP3 15 Februari s.d. 23 Maret 2024 18 Februari s.d.23 Maret 2024 Lampiran II : Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomo r 5 Tahun 202 3 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil PemilihanUmum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden danWakil Presiden TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN NO TAHAPAN KEGIATAN JADWAL KETERANGAN AWAL AKHIR Pengumuman Penghitungan Suara oleh KPU SecaraNasional 15 Februari 2024 20 Maret 2024 1. PengajuanPermohonanPemohon 1. Pengajuan PermohonanPemohon 15 Februari s.d. 20 Maret 2024 18 Februari s.d.23 Maret 2024 1. Pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh KPU 15Februari s.d 20 Maret 2024; 2. Permohonan diajukan kepadaMahkamah dalam waktu paling lama3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan WakilPresiden oleh KPU; 3. Menyesuaikan waktu pengumumanpenetapan hasil Pemilihan Umumsecara nasional oleh KPU; 2. Pencatatan PermohonanPemohon dalam e-BP3 15 Februari s.d. 20 Maret 2024 18 Februari s.d.23 Maret 2024 3. Penerbitan dan Penyampaian AP3 15 Februari s.d. 23 Maret 2024 18 Februari s.d.23 Maret 2024 2. PencatatanPermohonanPemohon dalame-BRPK 1. Persiapan pencatatandalam e-BRPK, penerbitan, danpenyerahan ARPK 25 Maret 2024 25 Maret 2024 1. Permohonan dapat dicatat lebih awaldalam e-BRPK menyesuaikan denganpenetapan KPU 2. Penyelesaian perkara selama 14 harikerja sejak e-BRPK 2. Pencatatan Permohonandalam e-BRPK danPenerbitan ARPK 25 Maret 2024 25 Maret 2024 3. Penyampaian ARPK kepadaPemohon 25 Maret 202424 25 Maret 2024 3. PenyampaianSalinanPermohonankepada Termohondan Bawaslu Penyampaian SalinanPermohonan Pemohon 25 Maret 2024 25 Maret 2024 4. PengajuanPermohonanSebagai PihakTerkait Pengajuan Permohonansebagai Pihak Terkait 25 Maret 2024 26 Maret 2024 5. Penetapan Sebagai Pihak Terkait 1. Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait 25 Maret 2024 26 Maret 2024 2. Penyampaian KetetapanSebagai Pihak Terkait 6 . PemberitahuanHari SidangPertama kepadapara Pihak danpemberi keterangan Pemberitahuan Hari SidangPertama 26 Maret 2024 27 Maret 2024 7 . PemeriksaanPendahuluan Memeriksa kelengkapan dankejelasan materi permohonanserta memeriksa danmengesahkan alat buktiPemohon 28 Maret 2024 28 Maret 2024 8 . PenyerahanJawaban danKeterangan para Penyerahan JawabanTermohon, Keterangan Pihak 1 April 2024 1 April 2024 2. PencatatanPermohonanPemohon dalame-BRPK 1. Persiapan pencatatandalam e-BRPK, penerbitan, danpenyerahan ARPK 25 Maret 2024 25 Maret 2024 1. Permohonan dapat dicatat lebih awaldalam e-BRPK menyesuaikan denganpenetapan KPU 2. Penyelesaian perkara selama 14 harikerja sejak e-BRPK 2. Pencatatan Permohonandalam e-BRPK danPenerbitan ARPK 25 Maret 2024 25 Maret 2024 3. Penyampaian ARPK kepadaPemohon 25 Maret 202424 25 Maret 2024 3. PenyampaianSalinanPermohonankepada Termohondan Bawaslu Penyampaian SalinanPermohonan Pemohon 25 Maret 2024 25 Maret 2024 4. PengajuanPermohonanSebagai PihakTerkait Pengajuan Permohonansebagai Pihak Terkait 25 Maret 2024 26 Maret 2024 5. Penetapan Sebagai Pihak Terkait 1. Penerbitan Ketetapan Sebagai Pihak Terkait 25 Maret 2024 26 Maret 2024 2. Penyampaian KetetapanSebagai Pihak Terkait 6 . PemberitahuanHari SidangPertama kepadapara Pihak danpemberi keterangan Pemberitahuan Hari SidangPertama 26 Maret 2024 27 Maret 2024 7 . PemeriksaanPendahuluan Memeriksa kelengkapan dankejelasan materi permohonanserta memeriksa danmengesahkan alat buktiPemohon 28 Maret 2024 28 Maret 2024 8 . PenyerahanJawaban danKeterangan para Penyerahan JawabanTermohon, Keterangan Pihak 1 April 2024 1 April 2024 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,ANWAR USMAN Pihak dan PemberiKeterangan Terkait, dan KeteranganBawaslu 9 . PemeriksaanPersidangan 1. Mendengar Jawaban Termohon, KeteranganPihak Terkait, danKeterangan Bawaslu sertamemeriksa danmengesahkan alat buktiTermohon, Pihak Terkait,dan Bawaslu 2. Mendengar keterangansaksi dan/atau ahli sertamemeriksa danmengesahkan alat buktitambahan 2 April 2024 5 April 2024 10 . RapatPermusyawaratanHakim RPH pembahasan perkara danpengambilan Putusan 8 April 2024 15 April 2024 1 1 . PengucapanPutusan/ Ketetapan Pengucapan Putusan / Ketetapan 16 April 2024 16 April 2024 1 2 . PenyampaianSalinan Putusan/Ketetapan Penyampaian SalinanPutusan/Ketetapan 16 April 2024 16 April 2024 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI,ANWAR USMAN Pihak dan PemberiKeterangan Terkait, dan KeteranganBawaslu 9 . PemeriksaanPersidangan 1. Mendengar Jawaban Termohon, KeteranganPihak Terkait, danKeterangan Bawaslu sertamemeriksa danmengesahkan alat buktiTermohon, Pihak Terkait,dan Bawaslu 2. Mendengar keterangansaksi dan/atau ahli sertamemeriksa danmengesahkan alat buktitambahan 2 April 2024 5 April 2024 10 . RapatPermusyawaratanHakim RPH pembahasan perkara danpengambilan Putusan 8 April 2024 15 April 2024 1 1 . PengucapanPutusan/ Ketetapan Pengucapan Putusan / Ketetapan 16 April 2024 16 April 2024 1 2 . PenyampaianSalinan Putusan/Ketetapan Penyampaian SalinanPutusan/Ketetapan 16 April 2024 16 April 2024

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan MAHKAMAH KONSTITUSI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah

Menetapkan

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dipandang tidak sesuai lagi dengan hukum acara, sehingga perlu menetapkan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
1. 2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dipandang tidak sesuai lagi dengan hukum acara, sehingga perlu menetapkan dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang baru;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Mahkamah Konstitusi perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
1. 2.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. 4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Pasal 1

Pasal 2

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 3

4.Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

Pasal 1

Pasal 2

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diubah dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi penanganan perkara.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, ditentukan lebih lanjut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pasal 4

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Februari 2023 KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI, ANWAR USMAN

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (1)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022