DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Perselisihan Hasil Pemilihan dan Wakil Presiden. 4

12.Pemohon dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik / Partai Politik Lokal peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(1)Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

13.Pemohon dalam PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

11.Perselisihan Hasil Pemilihan dan Wakil yang selanjutnya disingkat PHPU dan Wakil adalah perselisihan antara Pasangan Calon dan Wakil dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
10.Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPD adalah perselisihan an tara perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional; 8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 9. Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan an tara partai politik / partai politik lokal peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional; 5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupateny kota/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Zkota di Aceh (DPRK); 7. Komisi Pemilihan yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu; 5 a. PHPU anggota DPR dan DPRD; b. PHPU anggota DPD; dan c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Ruang lingkup penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, meliputi: Pasa12
16.Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/ Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(3)Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

17.Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3)Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

18.Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon dan Wakil yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3)Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan dan Wakil Presiden. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

14.Pemohon dalam PHPU dan Wakil adalah pasangan calon dan Wakil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(1)Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan dan Wakil Presiden;

15.Termohon adalah Komisi Pemilihan sebagai penyelenggara Pemilu; 6 c. nomor telepon dan seluler; dan b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); a. nama dan alamat Pemohon;

(1)Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat: Pasa15 5. petitum Pemohon. 4. pokok Permohonan Pemohon; dan 3. tenggang waktu pengajuan permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon; 1. kewenangan Mahkamah;
1. b.uraian yang jelas mengenai:
2. a.identitas lengkap Pemohon; Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

terdiri atas: Pasa14 Bagian Kedua Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD disusun berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. Pasa13 Bagian Kesatu UmumBAB II PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPRDAN DPRD 7 a. uraian mengenai kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. penjelasan sebagai Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu darr/ atau calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu yang didasarkan oleh keputusan Termohon mengenai penetapan Pemohon sebagai Partai Politik/Partai Politik Kedudukan hukum Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2, memuat: Pasa17 a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD; b. uraian mengenai objek permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD; c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD. Pasa16 Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4

huruf b angka 1, memuat: b. alamat Termohon. a. nama Termohon;

d.nomor telepon kantor dan seluler; dan
e.alamat surat elektronik iemails.

(3)Selain identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon yang terdiri atas:
1. c.alamat;b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
2. a.nama; d. alamat surat elektronik (email).
(2)Dalam hal Pemohon menggunakan kuasa hukum, Permohonan Pemohon juga memuat identitas kuasa hukum Pemohon yang mencakup: 8 Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat: a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar Pasal 10 a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan; b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

Pasal 9

Tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3, memuat: a. uraian mengenai tenggang waktu perigajuan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan; b. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengumuman tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon; c. uraian mengenai waktu (hari, tanggal, dan jam) pengajuan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD oleh Pemohon; d. pernyataan mengenai pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

Pasal 8

Lokal Peserta Pemilu dan/ atau calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu serta keputusan Termohon mengenai nomor urut Partai Politik/Partai Politik Lokal Peserta Pemilu dan/ atau calon anggota DPR dan DPRD peserta Pemilu. c. pernyataan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD. 9 a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan Uraian yang jelas mengenm Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, memuat:

Pasal 13

e.alamat surat elektronik iemaiu,
d.nomor telepon kantor dan seluler; dan
c.alamat;b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
a.nama;

(2)Dalam hal Termohon menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:
1. d.alamat surat elektronik iemaili,
2. c.nomor telepon kantor dan seluler; dan
3. b.alamat kantor;
4. a.nama dan jabatan;
(1)Identitas Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memuat:

Pasal 12

c.petitum Termohon.
b.uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;
a.identitas Termohon; memuat:Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 11 Penyusunan Jawaban Termohon menurut Pemohon. 10 d. alamat surat elektronik (email). c. nomor telepon dan seluler; dan b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); a. nama dan alamat Pihak Terkait;

(1)Identitas Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memuat:

Pasal 16

c.petitum.b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon;
a.identitas Pihak Terkait; Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas: Pasal 15 Bagian Keempat Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait
b.menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.
a.menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk: Pasal 14 b. tanggapan Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar. permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa; 11 Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:
a.menolak Permohonan Pemohon at au setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
b.menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar. Pasal 18 c. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar. Uraian yang jelas mengenm Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, memuat: a. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan partai politik./partai politik lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon; b. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur at au surat kuasa; Pasal 17 d. nomor telepon kantor dan seluler; dan e. alamat surat elektronik iemaib, c. alamat; b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku a. nama;

(2)Dalam hal Pihak Terkait menggunakan kuasa hukum, keterangan Pihak Terkait juga memuat identitas kuasa hukum Pihak Terkait yang mencakup: 12 c. keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan b. tindak lanjut laporan darr/ atau temuan; a. pelaksanaan pengawasan; Uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, memuat: Pasa121 e. alamat surat elektronik iemails, d. nomor telepon kantor dan seluler; dan c. alamat; b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku; a. nama;
(2)Dalam hal Bawaslu menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu Juga memuat identitas kuasa hukum Bawaslu yang mencakup: d. alamat surat elektronik (email). c. nomor telepon kantor dan seluler; dan b. alamat kantor; a. nama dan jabatan;
(1)Identitas Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a memuat: Pasa120 b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu. a. identitas Bawaslu; Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas: Pasal 19 Bagian Kelima Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu 13 3. tenggang waktu pengajuan permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon; 1. kewenangan Mahkamah;
1. b.uraian yang jelas mengenai:
2. a.identitas lengkap Pemohon; Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas: PasaI24 Bagian Kedua Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam perkara PHPU anggota DPD disusun berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. PasaI23 Bagian Kesatu UmumBAB III PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPD Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 19 tercan tum dalam Lampiran I yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. PasaI22 d. jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan. oleh Pemohon; dan 14 a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadi1i, dan memutus perkara PHPU anggota DPD; b. uraian mengenai objek permohonan PHPU anggota DPD; c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Perselisihan Hasil Pemilihan dan Wakil Presiden. 4

12.Pemohon dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik / Partai Politik Lokal peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(1)Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

13.Pemohon dalam PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

11.Perselisihan Hasil Pemilihan dan Wakil yang selanjutnya disingkat PHPU dan Wakil adalah perselisihan antara Pasangan Calon dan Wakil dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
10.Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPD adalah perselisihan an tara perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional; 8. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 9. Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan an tara partai politik / partai politik lokal peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional; 5. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh (DPRA)/Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupateny kota/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Zkota di Aceh (DPRK); 7. Komisi Pemilihan yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu; 5 a. PHPU anggota DPR dan DPRD; b. PHPU anggota DPD; dan c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Ruang lingkup penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, meliputi: Pasa12
16.Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai Politik/ Partai Politik Lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(3)Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

17.Pihak Terkait dalam PHPU anggota DPD adalah perseorangan Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3)Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

18.Pihak Terkait dalam PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon dan Wakil yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3)Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan dan Wakil Presiden. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

14.Pemohon dalam PHPU dan Wakil adalah pasangan calon dan Wakil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

ayat

(1)Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan dan Wakil Presiden;

15.Termohon adalah Komisi Pemilihan sebagai penyelenggara Pemilu; 6 c. nomor telepon dan seluler; dan b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); a. nama dan alamat Pemohon;

(1)Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat: Pasa15 5. petitum Pemohon. 4. pokok Permohonan Pemohon; dan 3. tenggang waktu pengajuan permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon; 1. kewenangan Mahkamah;
1. b.uraian yang jelas mengenai:
2. a.identitas lengkap Pemohon; Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3

Pasal 4

huruf b angka 1, memuat: b. alamat Termohon. a. nama Termohon;

d.nomor telepon kantor dan seluler; dan
e.alamat surat elektronik iemails.

(3)Selain identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Permohonan Pemohon juga memuat identitas Termohon yang terdiri atas:
1. c.alamat;b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
2. a.nama; d. alamat surat elektronik (email).
(2)Dalam hal Pemohon menggunakan kuasa hukum, Permohonan Pemohon juga memuat identitas kuasa hukum Pemohon yang mencakup: 8 Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 5, memuat: a. permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon; b. permintaan untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar Pasal 10 a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan; b. hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pokok Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, memuat penjelasan mengenai:

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 13

e.alamat surat elektronik iemaiu,
d.nomor telepon kantor dan seluler; dan
c.alamat;b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku
a.nama;

(2)Dalam hal Termohon menggunakan kuasa hukum, Jawaban Termohon juga memuat identitas kuasa hukum Termohon yang mencakup:
1. d.alamat surat elektronik iemaili,
2. c.nomor telepon kantor dan seluler; dan
3. b.alamat kantor;
4. a.nama dan jabatan;
(1)Identitas Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memuat:

Pasal 12

c.petitum Termohon.
b.uraian yang jelas mengenai Jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon;
a.identitas Termohon; memuat:Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 11 Penyusunan Jawaban Termohon menurut Pemohon. 10 d. alamat surat elektronik (email). c. nomor telepon dan seluler; dan b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP); a. nama dan alamat Pihak Terkait;

(1)Identitas Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a memuat:

Pasal 16

c.petitum.b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon;
a.identitas Pihak Terkait; Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas: Pasal 15 Bagian Keempat Sistematika Penyusunan Keterangan Pihak Terkait
b.menyatakan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.
a.menolak Permohonan Pemohon atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk: Pasal 14 b. tanggapan Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar. permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur atau surat kuasa; 11 Petitum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:
a.menolak Permohonan Pemohon at au setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
b.menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar. Pasal 18 c. tanggapan Pihak Terkait mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar. Uraian yang jelas mengenm Keterangan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, memuat: a. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan partai politik./partai politik lokal peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan Pemohon; b. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur at au surat kuasa; Pasal 17 d. nomor telepon kantor dan seluler; dan e. alamat surat elektronik iemaib, c. alamat; b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku a. nama;

(2)Dalam hal Pihak Terkait menggunakan kuasa hukum, keterangan Pihak Terkait juga memuat identitas kuasa hukum Pihak Terkait yang mencakup: 12 c. keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan b. tindak lanjut laporan darr/ atau temuan; a. pelaksanaan pengawasan; Uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, memuat: Pasa121 e. alamat surat elektronik iemails, d. nomor telepon kantor dan seluler; dan c. alamat; b. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/kartu anggota advokat yang masih berlaku; a. nama;
(2)Dalam hal Bawaslu menggunakan kuasa hukum, Keterangan Bawaslu Juga memuat identitas kuasa hukum Bawaslu yang mencakup: d. alamat surat elektronik (email). c. nomor telepon kantor dan seluler; dan b. alamat kantor; a. nama dan jabatan;
(1)Identitas Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a memuat: Pasa120 b. uraian yang jelas mengenai Keterangan Bawaslu. a. identitas Bawaslu; Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas: Pasal 19 Bagian Kelima Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu 13 3. tenggang waktu pengajuan permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon; 1. kewenangan Mahkamah;
1. b.uraian yang jelas mengenai:
2. a.identitas lengkap Pemohon; Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas: PasaI24 Bagian Kedua Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam perkara PHPU anggota DPD disusun berdasarkan sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan ini. PasaI23 Bagian Kesatu UmumBAB III PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DPD Sistematika Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 19 tercan tum dalam Lampiran I yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. PasaI22 d. jumlah dan jenis pelanggaran yang terkait dengan pokok permohonan. oleh Pemohon; dan 14 a. uraian mengenai dasar hukum kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadi1i, dan memutus perkara PHPU anggota DPD; b. uraian mengenai objek permohonan PHPU anggota DPD; c. pernyataan Pemohon mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, Kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam