DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 29 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 178

Lembaga terkait

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diperlukan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia serta upaya untuk memperkukuh kedaulatan rakyat dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk suatu peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; - -2 Mengingat : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1.Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Anggota MPR adalah Anggota MPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
3.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - -3
7.Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
10.Tata Tertib MPR, selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, dan keanggotaan serta tata cara MPR dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban MPR.
11.Kelompok anggota adalah anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD, selanjutnya disebut Kelompok DPD.
12.Badan Sosialisasi adalah badan yang bertugas mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
13.Badan Pengkajian adalah badan yang bertugas mengkaji Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
14.Rapat Gabungan adalah Rapat Gabungan Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Kelompok DPD.
15.Panitia Ad Hoc adalah Panitia Ad Hoc MPR.
16.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

MPR melaksanakan wewenang dan tugasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya. - -4

BAB II

SUSUNAN, KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN TUGAS MPR

Pasal 3

MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 4

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi.

Pasal 5

MPR berwewenang :

a.mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
c.memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
d.melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
e.memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
f.memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara - -5 bersamaan dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 6

MPR bertugas :

a.memasyarakatkan ketetapan MPR;
b.memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
d.menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

(1)Selain wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, MPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan.
(2)Dalam pembahasan anggaran, Pimpinan MPR berkonsultasi dengan Pimpinan DPR.

BAB III

KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN, DAN HAK MPR

Pasal 8

(1)Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.
(2)Masa jabatan Anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 9

(1)Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang - -6 Paripurna MPR yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR.
(2)Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan MPR, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik sebagai anggota DPR atau anggota DPD.
(3)Anggota pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan MPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD.

Pasal 10

Sumpah/janji Anggota MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus diucapkan sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Isi peraturan

Teks178PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diperlukan sebagai upaya untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia serta upaya untuk memperkukuh kedaulatan rakyat dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk suatu peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia; - -2 Mengingat : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1.Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Anggota MPR adalah Anggota MPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
3.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. - -3
7.Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9.Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
10.Tata Tertib MPR, selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, dan keanggotaan serta tata cara MPR dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban MPR.
11.Kelompok anggota adalah anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD, selanjutnya disebut Kelompok DPD.
12.Badan Sosialisasi adalah badan yang bertugas mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
13.Badan Pengkajian adalah badan yang bertugas mengkaji Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
14.Rapat Gabungan adalah Rapat Gabungan Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Kelompok DPD.
15.Panitia Ad Hoc adalah Panitia Ad Hoc MPR.
16.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

MPR melaksanakan wewenang dan tugasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya. - -4

BAB II

SUSUNAN, KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN TUGAS MPR

Pasal 3

MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 4

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi.

Pasal 5

MPR berwewenang :

a.mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
c.memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
d.melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
e.memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
f.memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara - -5 bersamaan dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 6

MPR bertugas :

a.memasyarakatkan ketetapan MPR;
b.memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
d.menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 7

(1)Selain wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, MPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan.
(2)Dalam pembahasan anggaran, Pimpinan MPR berkonsultasi dengan Pimpinan DPR.

BAB III

KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN, DAN HAK MPR

Pasal 8

(1)Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.
(2)Masa jabatan Anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 9

(1)Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang - -6 Paripurna MPR yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR.
(2)Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan MPR, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik sebagai anggota DPR atau anggota DPD.
(3)Anggota pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan MPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD.