Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 51
C. bahwa berdasarkan perllmbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu merietapkan Pcraturan Majelis Permusyawaratan Rakyai Republik Indonesia ten tang Tala
hak, dan kewajiban: terakhir dengan Undang Undang Nornor 2 Tahun 2018'
BABI KETENTUAN UMUM Pasa11 Dalam Tam Tertib ini yang dimaksud dengan:
Menetapkan: PERATURAN MEMUTUSKAN:
Tahun 1945. Wakil Presiden adalah Wakil Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pernilihan Umum.
wewenang, tugas, hak, dan kewajiban MPR.
13, Badan Pengkajian adalah alat kelengkapan MPR yang bertugas mengkaji Sistern Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Repu bl ik Indonesia Tahun ]945, serta pclaksanaa nI1Y8.
yang berkaitan dengan pengkajian sistem ketatanegaraan.
MPR berwenang:
Pasa14 Pasa13 MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melaJui pemilihan umum. Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan
BAB III
Pasall0 Sumpahj janji Anggota MPR sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 harus diucapkan sebagai berikut: "Derni Allah (Tuhan] saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Agung dalarn Sidang Paripurna MPR yang dipimpin oleh Pimplnan Semen tara MPR.
Bagian Kedua Tata Cara Peresmian Keanggotaan MPR ParagrafI Peresmian Keanggotaan Pasalll
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NegaraKesatuan Republik Indonesia."
dan
mengucapkan oleh Ketua membacakane. Sekretaris .Jerideral MPR keputusan Presiden;
MPR sesuai dengan peraturan perundang- undangan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengucapan sumpahjjanji sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD.
Bagian Ketiga Kewajiban dan Hak Anggota Paragraf 1 Kewajiban Anggota Pasal 13 Anggota MPR berkewajiban:
Bagian Kedua Kelompok DPD Pasal 17
tugasnya sebagai wakil rakyat.
Bagian Kedua Pimpinan Paragraf 1 Susunan Pasal 18 Ala; kelengkapan MPR terdiri atas:
Umum BABV ALAT KELENGKAPAN dalam Sidang Paripurna.
(101 Calon Pimpinan MPR yang tidak terpilih sebagai Ketua MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) ditetapkan sebagai Wakil Ketua MPR dalam Sidang Paripurna, (11)Pimpinan MPR ditetapkan dengan Keputusan MPR. yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua MPR dalarn Sidang Paripurna rvIPR. Pasa121
, Paragraf3 ·.Tata Cara Pemilihan Ketua MPR dimaksud ayat (2) tidak bersedia atau berhalangan hadir, Pimpinan Semen tara MPR berasal dari Anggota MPR yang tertua dan termuda yang hadir dari Fraksi darr/atau Kelompok DPD yang berbeda.
kartu suara; Pasa122 Masa jabatan Pimpinan MPR sarna dengan rnasa jabatan keanggotaan MPR, sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (2). Paragraf4 Masa Jabatan hasil pemungutan suara yang telab ditandatangani para saksi kepada pim pinan sidang; dan b, pimpinan sidang mengurnumkan dan rnengesahkan hasil pemungutan suara.
pada ayat (2) dipersiapkan oleh Sekretariat Jenderal MPR atas perserujuan Pimpinan Semen lara MPR. Pasa124 Sumpah/janj i Pirnpinan MPR harus diucapkan sebagai berikut: "DemiAllah (1'uhan) saya bersumpah/berjanji: bahwasaya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyatdengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan; bahwasaya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; bahwasaya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negarakesatuan Rcpublik Indonesia." Agung dalam Sidang Paripuma. Paragraf6 Wewenang
Pimpinan :-'1PRberwenang:
hasil sidang unruk cliambil keputusan;
Paragraf8 Hak Pasal 28 [1) Pimpinan MPl< memiliki hak: permusyawaratan / perwakilan untuk mencapai mufakat.
2) Pimpinan MPR cliberbentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabiJa:
Paragraf9 Pemberhentian dan Penggantian Pimpinan Pasal 29 (I) Pimpinan ~1PR berhenti dari jabatannya karena: Pasa130
Paragraf 10 Tata Cara Pengisian Kekosongan Jabata.n KetuaMPR
(I) Dalaru hal terjadi kekosongan jabatan Ketua MPR, Pimpinan JvIPR menyampaikan surat pernberitahuan kepada Fraksi asaJ Ketua ]"JPRjika Ketua MPR berasaJ dari salah satu Fraksi atau kepada Kelompok DPD jika Ketua MPR berasal dari Kelompok DPD.
Paragraf 11 Tata Cara Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MPR Pasal 33
Bagian Ketiga Panitia Ad Hoc Paragraf 1 Pimpinan Fraksi atau Kelompok DPD.
Paragraf 3 Pembentukan Panitia Ad Hoc Pasa136
Paragraf2 Susunan Paragraf 4 Tugas Panitia Ad Hoc
11) Rencana pembentukan Panitia Ad Hoc dibahas dalam Rapat Gabungan.
Paragraf 1 Kedudukan Bagian Keempat Badan Sosialisasi
untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
Pasa143
Paragraf 3 Pembentukan
dilakukan dalam rapat 8adan Sosialisasi yang dipimpin oleh Pirnpinan MPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan SosiaJisasi. Pasa146 Badan Pengkajlan merupakan alat keJengkapan MPR yang dibenruk oleh NIPR dalam Sidang Paripurna MPR untuk rnelaksanakan tugas mengkaji Sietern Ketatanegaraan, Undang- Undang Dasar Negara Republik Tndonesia Tahun 1945, serta peJaksanaannya; menyerap aspirasi Bagian Kelima Badan Pengkajian Paragraf 1 Kedudukan Bhinneka Tunggal Ika;
C. menY1.1S1.1nmateri dan metodologi serta memantau dan mengevaluasi penyeJenggaraan kegiatan pemasyarakatan secara menyeluruh; dan
Pasa148 II) PlmpinanBadan Pengkajian rnerupakansatu Pasa147
Paragraf2 Susunan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, khususnya Pasal 4. Paragraf 3 Pembentukan Pasa149 sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat,
MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan. Pasa152
Paragraf 2 Susunan Bagian Keenam BadanPenganggaran Paragraf 1 Kedudukan Pasa151 Badan Penganggaran rnerupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk oleh MPR dalam Sidang Paripurna MPR untuk melaksanakan tugas merencanakan arah kebijakan urnum anggaran untuk Liap 1 (satu) tahun anggaran; menyusun program, kegiatan dan anggaran MPR; melakukan cvaluasi tcrhadap pclaksanaan anggaran; serta menyusun standar biaya khusus anggaran, program dan kegiatan N1PR.
Badan Penganggaran bertugas:
Pasa155 Pasal 54
Paragraf 3 Pembentukan Pasa! 57 Umum BABVI KOMISI Pasal 56 (I) Unruk melaksanakan wewenang dan tugas, jika diperlukan, MPR dapat membentuk badan lain. [2} Badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
[3) Jumlah anggota, komposisi keanggotaan, susunan, rincian tugas, tata kerja, dan masa kerja badan lain berlaku mutatis mutandis. Bagian Ketujuh Badan Lain Pasal 59
Pasa158 Bagian Kedua Kedudukan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
Pasa162 Pasal 61
Bagian Keempat Pembentukan Bagian Kesatu Persidanga.n
[I] MPR bersidang sedikitnya sekaIi daIam 5 (lima) tahun di ibu kota negara.
Bagian Kedua Rapat
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan