DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 27 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

C. bahwa berdasarkan perllmbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu merietapkan Pcraturan Majelis Permusyawaratan Rakyai Republik Indonesia ten tang Tala

b.bahwa dalarn rangka melaksanakan wewenang dan tugas Majelis Perrnusyawaratan Rakyar Republik lndonesia sebagalrnana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengaturan lebih lanjut yang c1itetapkan dalam peraturan yang rnengatur ten tang susunan, kedudukan, dan keanggotaan serta tara cara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia rnelaksanakan wewenang, n.lgas. hak, dan kewajiban: terakhir dengan Undang Undang Nornor 2 Tahun 2018'
b.Keputusan Pimpinan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Rcpublik Indonesia Nornor 6 Tahun 2019 tentang Penugasan Bac1an Pengkajian Majelis Perm usyawara tan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melaksanakan Penyusunan Rancangan Perubahan 'rata Tertib Majelis Permusyawararan Rakyat Republik Indonesia dan Rekomendasi Majelis Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten rang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; BABI KETENTUAN UMUM Pasa11 Dalam Tam Tertib ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 1945.
2. 2.Anggota MPR adalah Anggota MPR sebagaimana dimaksud dalarn Undang- PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MAJELIS

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN MEMUTUSKAN:

6.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya dlsingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Mahkamah Konstitusi adalah Mahkarnah Konstitusi sebagaimana dirnaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung sebagairnana dirnaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Repu blik Indonesia dimaksud Negara 4. Tahun 1945. Wakil Presiden adalah Wakil Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat. selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat scbagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernilihan Umum.
10.Tata Ter tib MPR, selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang rncngatur susunan, kcdudukan, dan keanggotaan serta lata cara MPR daJam meLaksanakan. wewenang, tugas, hak, dan kewajiban MPR.
11.Kelompok anggota adalah anggota MPR yang berasal dari seluruh a nggota DPD yang selanjutnya discbut Kelompok OPO.
12.Badan Sosialisasi adalah alai kelengkapan NIPR yang bertugas menycsialisasikan Pancaslla, Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun 1945, Ncgara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggallka, scrta Keterapan MPR. 13, Badan Pengkajian adalah alat kelengkapan MPR yang bertugas mengkaji Sistern Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Repu bl ik Indonesia Tahun ]945, serta pclaksanaa nI1Y8.
14.Badan PenganggaranadaJah alai kelengkapan tvlPR yang bertugas merencanakan arah MPR melaksanakan wewenang dan tugasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, scrta Pasa12
17.Panitia Ad Hoc adalah Panitia Ad Hoc MPR.
18.Sckrctariat Jenderal MPR adalah sistern pendukung MPR di bidang administratif dan keahlian yang berkedudukan sebagai kesckrctariatan lembaga negara untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas M PRo
19.Had adalah hari kerja. yang berkaitan dengan pengkajian sistem ketatanegaraan.
16.Rapat Gabungan adalah Rapat Gabungan Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, dan Pirnpinan Kelompok DPD, serta dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan dan Kornisi. MPR berwenang:

a.mengubah dan menetapkan Undang-Undang Pasa14 Pasa13 MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melaJui pemilihan umum.

BAB III

KEANOQOTAAN, KEWAJlBAN, DAN HAK MPR (I) Untuk melaksanakan wewenang dun tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. MPR juga merniliki kemandirian daJam rnenyusun anggaran yang dituangkan ke daJam program dan kegiatan.

Pasal 7

Pasall0 Sumpahj janji Anggota MPR sebagaimanadimaksud dalam Pasal 9 harus diucapkan sebagai berikut: "Derni Allah (Tuhan] saya bersumpah/berjanji: bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Agung dalarn Sidang Paripurna MPR yang dipimpin oleh Pimplnan Semen tara MPR.

(2)Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/ janji secara bersarna-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan MPR, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik sebagai anggota DPR atau anggota DPD.
(3)Anggota pengganti antarwaktu mengucapkan sumpahj'janji dipandu oleh Pimpinan MPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD.
(1)Sekretariat Jenderal MPRberkoordinasi dengan KPU mengundang Anggota DPR dan Anggota DPD untuk mengikuti Sidang Paripurna MPR dalam rangka peresmian keanggotaan MPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NegaraKesatuan Republik Indonesia."
1. e.diawali dengan ucapan <IKe hadirat Tian (baca Thien] di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung eel. Dipermuliakanlah,"
(4)Pengucapan sumpab /janjt dilaksanakan sesuai dengan kelompok agama dan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
(5)Pengucapan sumpah/janji didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing- masing dan dilakukan menurut agarna, yakni:
1. a.diawali dengan ucapan "DemiAllah" untuk penganut agama Islam;
2. b.diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik,
3. c.diawali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu;
4. d.diawali dengan ucapan "Derni Sang Hyang AdiBudha" untuk penganut agama Budha; dan
5. h.pembacaan doa; dan
6. i.Pimpinan Sementara MPR menutup Sidang Paripurna MPR. mengucapkan oleh Ketua membacakane. Sekretaris .Jerideral MPR keputusan Presiden;
7. f.seluruh Anggota MPR sumpah/janji dipandu Mahkamah Agung;
8. g.seluruh Anggota MPR menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji;
9. a.Sekretariat Jenderal MPR mengumumkan Pimpinan Sernentara MPR;
10. b.seluruh Anggota MPR dan undangan rnenyanyikan lagu Indonesia Raya;
11. c.seluruh Anggota MPR dan undangan mengheningkan cipta;
12. d.Pimpinan Sementara MPR membuka Sidang Paripurna MPR; MPR sesuai dengan peraturan perundang- undangan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengucapan sumpahjjanji sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD.
(2)Sekretaris Jenderal MPR membacakan keputusan Presiden tentang peresmian Anggota MPR pengganti antarwaktu.
(3)Pengucapan sumpahjjanji Anggota MPR pengganti antarwaktu dipandu oleh Pimpinan MPR yang tata cara mengucapkan sumpahj janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
(4)Peresrnian Anggota MPR pengganti antarwaktu ditandai dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpahjjanji.
(5)S1.1SUnanacara peresmian keanggotaan MPR pengganti antarwaktu adalah, sebagai berilrut:
1. a.pembacaan keputusan Presiden oleh Sekretaris Jenderal;
2. b.pengucapan sumpah Zjanji yang dipandu oleh Pimpinan MPR;
3. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
4. b.melaksanakanUndang-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
5. c.memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR;
6. d.mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kcsatuan Republik Indonesia;
7. e.mendahulukan kepentingan negara eli atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
(2)Hak protokoler, keuangan, dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan Paragraf2 Hak A.nggota Pasal 14
(1)Anggota MPR berhak:
1. a.mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.menentukan sikap dan piIihan dalam pengambilan keputusan;
3. c.memilih dan dipilih;
4. d.mernbela diri;
5. e.imunitas;
6. f.protokoler; serta
7. g.keuangan dan administratif.

Pasal 16

(1)Fraksi merupakan pengelompokan Anggota MPR yang mencerrninkan konfigurasi partai politik.
(2)Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara

Pasal 15

(1)Penggantian antarwaktu Anggota MPR dilalrukan apabila terjadi penggantian antarwaktu Anggota OPR atau Anggota OPO.
(2)Pemberhentian dan pengangkatan sebagai akibat penggantian antarwaktu Anggota MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.
(1)Kelompok OPO merupakan pengelompokan Anggota MPR yang berasal dari seluruh Anggota OPO.
(2)Kelompok OPO dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah.
(3)Pengaturan internal Kelompok OPO sepenuhnya menjadi urusan Kelompok OPO. tugasnya sebagai wakil rakyat.
(5)Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing.
(6)Sekretariat Jenderal MPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

Pasal 19

(1)Pimpinan MPR berjumlah 10 (sepuluh) orang.
1. a.Pimpinan;
2. b.Panitia Ad Hoc;
3. c.Badan Sosialisasi;
4. d.Badan Pengkajian; dan
5. e.Badan Penganggaran. Umum BABV ALAT KELENGKAPAN dalam Sidang Paripurna.
(3)Tiap Fraksi dan /atau Kelompok DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengajukan 1 [satu] orang bakal calon Pimp inan MPR.
(4)Batas waktu pengajuan nama bakal calon Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dalam persidangan MPR.
(5)Dalam hal pengajuan nama bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan di dalam persidangan MPR sebagaimana diroaksud pada ayat (4), mekanisrne pemilihan dilanjurkan dengan tetap rnencerminkan unsur Fraksi dan Kelompok DPD.
(6)Dari calon Pimpinan MPR yang diajukan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dipilih Ketua MPR secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR.
(7)Musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)dilakukan oleh seluruh Paragraf2 Pimpinan Sementara Pasal 20
(1)Selama Pirnpinan MPl~ hasil pemilihan dari dan oleh Anggota MPR belum terbcntuk, sidang lvfPRpertama kali untuk menetapkan Pimpinan MPRdipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR.
(9)Apabila terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang terhadap calon Ketua MPR yang memperoleh suara sama terse but. (101 Calon Pimpinan MPR yang tidak terpilih sebagai Ketua MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) ditetapkan sebagai Wakil Ketua MPR dalam Sidang Paripurna,
(11)Pimpinan MPR ditetapkan dengan Keputusan MPR. yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua MPR dalarn Sidang Paripurna rvIPR. Pasa121
(1)Dalarn hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) tidak tercapai, pernilihan Ketua MPR dilakukan melalui pemungutan suara dengan langkah sebagai berikut:
1. a.pemungutan suara;
2. b.penghitungan suara; dan
3. c.penetapan hasil penghitungan suara.
(2)Langkah pemungutan suara sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut: , Paragraf3 ·.Tata Cara Pemilihan Ketua MPR dimaksud ayat (2) tidak bersedia atau berhalangan hadir, Pimpinan Semen tara MPR berasal dari Anggota MPR yang tertua dan termuda yang hadir dari Fraksi darr/atau Kelompok DPD yang berbeda.
1. a.pelugas menghitung kartu bukti hadir dan kartu suara di hadapan para saksi;
2. h.jika kartu bukti hadir dan kartu suara telah sesuai dengan jumlahnya, selanjutnya petugas menyebutkan pilihan dari tiap kartu suara di hadapan para saksi;
3. c.petugas mencatat perolehan suara dalarn lembar basil pemungutan suara; dan
4. d.lembar hasil pemungutan suara ditandatangani para saksi di akhir penghitungan suara.
5. c.Anggota MPR yang telah memiliki kartu suara melakukan pemilihan di bilik suara yang telah disiapkan oleh petugas; dan
6. d.setelah menggunakan hak suaranya, Anggota MPR mernasukkan kartu suara ke dalarn kotak suara dan kembali ke tempat duduk semula.
(3)Langkah penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut: kartu suara; Pasa122 Masa jabatan Pimpinan MPR sarna dengan rnasa jabatan keanggotaan MPR, sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (2). Paragraf4 Masa Jabatan hasil pemungutan suara yang telab ditandatangani para saksi kepada pim pinan sidang; dan b, pimpinan sidang mengurnumkan dan rnengesahkan hasil pemungutan suara.
(5)Para saksi sebagairnana dimaksud pada ayat.
(3)adalah 1 [satu] Anggota MPR perwakilan dari tiap Fraksi dan Kelornpok DPD.
(6)Bentuk kartu suara sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) dipersiapkan oleh Sekretariat Jenderal MPR atas perserujuan Pimpinan Semen lara MPR. Pasa124 Sumpah/janj i Pirnpinan MPR harus diucapkan sebagai berikut: "DemiAllah (1'uhan) saya bersumpah/berjanji: bahwasaya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyatdengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan; bahwasaya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; bahwasaya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negarakesatuan Rcpublik Indonesia." Agung dalam Sidang Paripuma. Paragraf6 Wewenang

Pasal 26

Pimpinan :-'1PRberwenang:

a.rnengadakan koneultast dan koordinasi dengan Presiden danj'arau pimpinan lembaga negara lainnya untuk pemasyarakatan dan pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republiklndonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Presidcn danj'atau pimpinan Jembaga negara lainnya dalam rangka penganggaran MPR;
c.mengundang pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD untuk mengadakan Rapat Gabungan;
d.memben tuk alat kelengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Pimpinan. hasil sidang unruk cliambil keputusan;
b.menyusun rene ana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan para wakil kerua;
c.menjadi juru bieara MPR;
d.melaksanakan keputusan MPR;
e.mengoordinasikan Anggota MPR untuk rnemasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RepubJik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan RepubUk Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR;
f.mewakili MPR di pengadilan;
g.memberikan penjelasan atas tafsir kaidah konstitusional dalarn perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamab Konstltusi:
h.menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran MPR;
i.rnenyampaikan laporan kinerja Pimpinan dalam Sidang Paripurna MPR pada akhir mas a

(2)Ketentuan mengenai tat a cara hak protokoler sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u ndangan,
(3)Hak keuangan dan administratif Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan
1. a.protokoler;
2. b.keuangan dan administratif; serta
3. c.merekrut dan menggunakan tenaga ahli yang diperlukan guna menunjang kelancaran tugas dan wewenang terse but. Paragraf8 Hak Pasal 28 [1) Pimpinan MPl< memiliki hak: permusyawaratan / perwakilan untuk mencapai mufakat.
4. a.mcninggal dunia;
5. b.mengundurkan diri;
6. c.diberhentikan;
7. d.mcnjabat sebagai Pimpinan OPR atau Pirnpinan DPO; atau
8. e.diusulkan penggantian oleh Fraksi/ Kelompok OPO. 2) Pimpinan MPR cliberbentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabiJa:
9. a.diberhentikan sebagai Anggola DPR atau Anggota DPO; atau
10. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkeJanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpLnan. Paragraf9 Pemberhentian dan Penggantian Pimpinan Pasal 29 (I) Pimpinan ~1PR berhenti dari jabatannya karena: Pasa130
(1)Dalam hal salah seorang Pimpinan MPR atau lcbih berhenti dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana rugas semen tara sarnpai terpilihnya pengganti definitif.
(2)Dalam hal Pimpinan MPRdinyatakan sebagai terdakwa karena rnelakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Pimpinan MPRyang jabatannya.
(4)Penggantian Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan MPR dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya atau diberitahukan seeara terrulis kepada anggota.
(5)Pernberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan daftar riwayat hidup.

Pasal 31

(I) Dalaru hal terjadi kekosongan jabatan Ketua MPR, Pimpinan JvIPR menyampaikan surat pernberitahuan kepada Fraksi asaJ Ketua ]"JPRjika Ketua MPR berasaJ dari salah satu Fraksi atau kepada Kelompok DPD jika Ketua MPR berasal dari Kelompok DPD.

(2)Fraksi atau Kelompok DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menetapkan nama pengganti calon Ketua MPR paling larubat 30 (tiga puluh) han setelah surat Pirnpinan MPR diterima Fraksi atau Kelompok DPD.
(3)Fraksi atau Kelompok DPD menyarnpaikan tetap, Pimpinan MPR yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kernbali sebagai Pimpinan MFR.
(1)Dalarn hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Ketua MPR, Pimpinan MPR menyarnpaikan surat pemberitahuan kepada Fraksi asal "Vakil Ketua MPR jika Wakil Ketua MPR berasal dari salah satu Fraksi atau kepada Kelompok DPD jika Wakil Ketua MPR berasal MPR dengan surat keputusan Pirnpinan MPR dan diJaporkan dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Anggota MPR paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pimpinan MPR menetapkan Ketua 1VIPRpengganti.
(2)Ketua M PR yang telah c1itetapkan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 24 di hadapan Pimpinan :\IPR, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD.
(3)Fraksi atau Kclompok DPD menyampaikan nama calon Wakil Ketua MPR kepada Pirnpinan MPR.
(4)Calon Wakil Ketua MPR ditetapkan menjadi Wakil Ketua MPR dengan surat keputusan Pimpinan MPR dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna l\1PR berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Anggota MPR. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pimpinan MPR menetapkan Wakil Ketua MPR pcngganti.
(5)Wakil Ketua MPR yang telah ditetapkan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 24 di hadapan Pimpinan ~1PR, Pirnpinan Fraksi, dan Pimpinan Kelornpok DPD.
(3)Dalarn hal terdapat fraksi danl atau Kelompok DPD tidak mengusulkan keanggotaan sejak pembentukannya, Panitia Ad Hoc tetap dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh r..IPR._ Pasa135
(1)Panitia Ad Hoc terdiri atas Pimpinan MPR dan paling sedikit 50/0 (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% [sepuluh persen) secara proporsional dari setiap Fraksi dan Kelornpok DPD MPR.
(2)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Fraksi dan Kelompok DPD. Paragraf2 Susunan

Pasal 38

(1)Panitia Ad Hoc sebagaimana dimaksud Pasa137 11) Rencana pembentukan Panitia Ad Hoc dibahas dalam Rapat Gabungan.
(2)Rapat Gabungan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) menentukan jumlah dan komposisi keanggotaan Panitia Ad Hoc sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1).
(3)Pimpinan MPR mengundang Anggota ~1PR untuk rnengadakan Sidang Paripurna MPR pembentukan Panitia Ad Hoc.
(4)Dalam Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan rincian tugas, mas a kerja, dan anggota Panitia Ad Hoc untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan MPRo Pasa139 (l) Panitia Ad Roc bertugas:
1. a.mernpersiapkan bahan sidang MPR;dan
2. b.menyusun rancangan keputusan MPR.
(2)Panitia Ad Hoc rnelaksanakan tugas sesuai dengan keputusan lVIPR.
(3)Dalam menjalankan rugasnya Panitia Ad Hoc dapat:
1. a.mengundang pakar / ahli, baik dari kalangan akadernisi maupun profesi, untuk mendengarkan pandangan keilmuannya yang dianggap dapat membantu dalam pernbahasan:
2. b.mengadakan seminar; dan
3. c.menyerap aspirasi masyarakat,
(4)Panitia Ad Hoc melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sldang Paripurna MPR.
(5)Pan itia Ad Hoc dibubarkan setelah rugasnya Pasal 41 Badan Sosialisasi rnerupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk oleh 11PR dalam Sidang Pari puma MPRuntuk melaksanakan tugas menyosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka, serta Ketetapan MPR.
(4)Sekretariat Jenderal MPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guns kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Ad Hoc. untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
(3)Pembicaraan dalam Panitia Ad Hoc disusun dalam suatu risalah. Pasa143
(1)Pimpinan Badan Sosialisasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan koLegial.
(2)Pirnpinan Badan SosiaJisasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketuayangdipilih daridan oleh anggota Badan Sosialisasi berdasarkan usulan Fraksi danZatau Kelornpok DPD sesuai dengan prinsip rnusyawarah untuk mufakat,
(3)Dalam hal pemilihan Pimpinari Badan banyak 45 (empat puluh lima) orang yang berasal dari Anggota MPR;
(2)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun secara proporsional dari setiap Fraksi dan Kelompok DPD;
(3)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Fraksi dan Kelompok DPD.

Pasal 44

(1)Badan Sosialisasi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.
(2)Rincian rugas dan struktur Badan Sosialisasi diletapkan dengan Keputusan Pimpinan lvlPR berdasarkan pada Kcputusan Rapat Gabungan.
(5)Pimpinan, Keanggotaan, dan Tata Kerja Badan Sosialisasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan. dilakukan dalam rapat 8adan Sosialisasi yang dipimpin oleh Pirnpinan MPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan SosiaJisasi. Pasa146 Badan Pengkajlan merupakan alat keJengkapan MPR yang dibenruk oleh NIPR dalam Sidang Paripurna MPR untuk rnelaksanakan tugas mengkaji Sietern Ketatanegaraan, Undang- Undang Dasar Negara Republik Tndonesia Tahun 1945, serta peJaksanaannya; menyerap aspirasi
1. b.memasyarakatan Ketetapan MPR; C. menY1.1S1.1nmateri dan metodologi serta memantau dan mengevaluasi penyeJenggaraan kegiatan pemasyarakatan secara menyeluruh; dan
2. d.meJaporkan hasil peJaksanaan tugas daJam Rapat Gabungan. Pasa148 II) PlmpinanBadan Pengkajian rnerupakansatu Pasa147
(1)Jumlah anggota Badan Pengkajian paling banyak 45 (empat puluh lima) orang yang berasal dari Anggota MPR;
(2)Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dlsusun secara proporsional dari setiap Fraksi dan Kelompok DPD;
(3)Anggota sebagaimana dimaksud padaayat (1) diusulkan oleh setiap Fraksi dan Kelompok DPD. Paragraf2 Susunan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, khususnya Pasal 4.
(3)Dalam hal pemilihan Pimpinan Badan Pengkajian berdasarkan musyawarah untuk rnufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(4)Penetapan Pimpinan Badan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalarn rapat Badan Pengkajian yang dipimpin oleh Pimpinan MPR setelah penerapan susunan dan keanggotaan Badan Pengkajian.
(5)Pimpinan, Keanggotaan, dan Tata Kerja Badan Pengkajian ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan t-,t[PRberdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.

3.merumuskan pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika aspirasi masyarakat;
4.rnerunjau dan mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan MPRRI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materidan Status Hukum Ketetapan 1\1PRSdan Ketetapan MPR Rl dari tahun 1960 sampai dengan tabun 2002, khususnya Pasal 4' dan, Undang- Indonesia Pasa150 BadanPengkajian bertugas:
1.mengkaji sislem ketatanegaraan, Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, serta pelaksanaannya;
2.menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan. Pasa152

(1)Jumlah anggota Badan Penganggaran paling banyak 15 (lima belas) orang yang berasa, dari Anggota MPR;

Pasal 53

(1)Pimpinan Badan Penganggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegiaL
(2)Pirnpinan Badan Penganggaran terctiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Penganggaran berdasarkan usulan Fraksi dan Zatau Kelornpok DPD sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakal.
(3)Dalam hal pemilihan Pimpinan Badan Penganggaran berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana climaksud pada ayat (2) tidak tercapai, kepurusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(4)Penctapan Pimpinan Badan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalarn rapat Badan Penganggaran yang dipimpin oleh Pimpinan MPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Penganggaran. Badan Penganggaran bertugas:

1.merencanakan arah kebijakan umum anggaran untuk tiap 1 (satu) tahun anggaran;
2.menyusuri program, kegiatan dan anggaran MPR;
3.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaar: Pasa155 Pasal 54

(1)Badan Penganggaran dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.
(2)Rincian tugas dan struktur Badan Penganggaran ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan. Umum BABVI KOMISI Pasal 56 (I) Unruk melaksanakan wewenang dan tugas, jika diperlukan, MPR dapat membentuk badan lain. [2} Badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibentuk dan ditetapkan oteh keputusan Pimpinan MPR berdasarkan keputusan Rapat Gabungan. [3) Jumlah anggota, komposisi keanggotaan, susunan, rincian tugas, tata kerja, dan masa kerja badan lain berlaku mutatis mutandis.
(1)Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan berjumlah sebanyak-banyaknya 45 [ernpat puluh lima) orang yang terdiri atas mantan anggota MPR dan pakar ketatanegaraan,
(2)Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Fraksi clan Kelompok DPD secara proporsional.
(3)Masa jabatan Anggota Komisi Kajian Pasa158
(2)Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan terdiri atas 1 [satu] orang ketua dan paling banyak 4 [ernpat] orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)Dalam hal pernilihan Pirnpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(4)Penetapan Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Komisi Kajian Ketatanegaraan yang dipimpin oleh Pimpinan NIPR serelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi Kajian Ketatanegaraan,
(5)Pirnpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan MPR.
(1)memberikan masukan rpertimbanganj' sarany'usulan yang berkaitan dengan pengkajian sistern ketatanegaraan;
(2)mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika Kornisi Kajian Ketatanegaraan bertugas: Pasa162 Pasal 61
(1)Kornisi Kajian Ketatanegaraan dibentuk dan ditetapkan dcngan Keputusan Pirnpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.
(2)Struktur Komisi Kajian Ketatanegaraan ditetapkan dengan Kepurusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.

Pasal 63

[I] MPR bersidang sedikitnya sekaIi daIam 5 (lima) tahun di ibu kota negara.

(2)MP1~menyelenggarakan sidang dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas MPR.
(3)MPR menyeJenggarakan Sidang Pari puma
(4)merumuskan pokok pikiran ten tang pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor II MPR/2003 ten tang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Rl dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, khususnya PasaI 4; dan
(5)meJaporkan hasil pelaksanaan tugas daIam Rapat Gabungan, Jenis rapat ]\1PR terdiri atas:
1. a.Sidang Paripurna MPR;
2. b.Rapat Gabungan:
3. c.rapat Pimpinan MPR;
4. d.rapat konsultaei dan kocrdinasi pimpinan dcngan Presiden danl atau pimpinan lembaga negara lainnya;

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

C. bahwa berdasarkan perllmbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. perlu merietapkan Pcraturan Majelis Permusyawaratan Rakyai Republik Indonesia ten tang Tala

b.bahwa dalarn rangka melaksanakan wewenang dan tugas Majelis Perrnusyawaratan Rakyar Republik lndonesia sebagalrnana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengaturan lebih lanjut yang c1itetapkan dalam peraturan yang rnengatur ten tang susunan, kedudukan, dan keanggotaan serta tara cara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia rnelaksanakan wewenang, n.lgas. hak, dan kewajiban: terakhir dengan Undang Undang Nornor 2 Tahun 2018'
b.Keputusan Pimpinan Majelis Perrnusyawaratan Rakyat Rcpublik Indonesia Nornor 6 Tahun 2019 tentang Penugasan Bac1an Pengkajian Majelis Perm usyawara tan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melaksanakan Penyusunan Rancangan Perubahan 'rata Tertib Majelis Permusyawararan Rakyat Republik Indonesia dan Rekomendasi Majelis Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ten rang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, clan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; BABI KETENTUAN UMUM Pasa11 Dalam Tam Tertib ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Ncgara Rcpublik Indonesia Tahun 1945.
2. 2.Anggota MPR adalah Anggota MPR sebagaimana dimaksud dalarn Undang- PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA TERTIB MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MAJELIS

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN MEMUTUSKAN:

6.Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya dlsingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Mahkamah Konstitusi adalah Mahkarnah Konstitusi sebagaimana dirnaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung sebagairnana dirnaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Repu blik Indonesia dimaksud Negara 4. Tahun 1945. Wakil Presiden adalah Wakil Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat. selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat scbagaimana dirnaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pernilihan Umum.
10.Tata Ter tib MPR, selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang rncngatur susunan, kcdudukan, dan keanggotaan serta lata cara MPR daJam meLaksanakan. wewenang, tugas, hak, dan kewajiban MPR.
11.Kelompok anggota adalah anggota MPR yang berasal dari seluruh a nggota DPD yang selanjutnya discbut Kelompok OPO.
12.Badan Sosialisasi adalah alai kelengkapan NIPR yang bertugas menycsialisasikan Pancaslla, Undang-Undang Dasar Ncgara Republik Indonesia Tahun 1945, Ncgara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggallka, scrta Keterapan MPR. 13, Badan Pengkajian adalah alat kelengkapan MPR yang bertugas mengkaji Sistern Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Repu bl ik Indonesia Tahun ]945, serta pclaksanaa nI1Y8.
14.Badan PenganggaranadaJah alai kelengkapan tvlPR yang bertugas merencanakan arah MPR melaksanakan wewenang dan tugasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, scrta Pasa12
17.Panitia Ad Hoc adalah Panitia Ad Hoc MPR.
18.Sckrctariat Jenderal MPR adalah sistern pendukung MPR di bidang administratif dan keahlian yang berkedudukan sebagai kesckrctariatan lembaga negara untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas M PRo
19.Had adalah hari kerja. yang berkaitan dengan pengkajian sistem ketatanegaraan.
16.Rapat Gabungan adalah Rapat Gabungan Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, dan Pirnpinan Kelompok DPD, serta dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan dan Kornisi. MPR berwenang:

a.mengubah dan menetapkan Undang-Undang Pasa14 Pasa13 MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melaJui pemilihan umum.

BAB III

KEANOQOTAAN, KEWAJlBAN, DAN HAK MPR (I) Untuk melaksanakan wewenang dun tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6. MPR juga merniliki kemandirian daJam rnenyusun anggaran yang dituangkan ke daJam program dan kegiatan.

Pasal 7

(2)Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/ janji secara bersarna-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan MPR, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik sebagai anggota DPR atau anggota DPD.
(3)Anggota pengganti antarwaktu mengucapkan sumpahj'janji dipandu oleh Pimpinan MPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD.
(1)Sekretariat Jenderal MPRberkoordinasi dengan KPU mengundang Anggota DPR dan Anggota DPD untuk mengikuti Sidang Paripurna MPR dalam rangka peresmian keanggotaan MPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan NegaraKesatuan Republik Indonesia."
1. e.diawali dengan ucapan <IKe hadirat Tian (baca Thien] di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung eel. Dipermuliakanlah,"
(4)Pengucapan sumpab /janjt dilaksanakan sesuai dengan kelompok agama dan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
(5)Pengucapan sumpah/janji didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing- masing dan dilakukan menurut agarna, yakni:
1. a.diawali dengan ucapan "DemiAllah" untuk penganut agama Islam;
2. b.diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik,
3. c.diawali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu;
4. d.diawali dengan ucapan "Derni Sang Hyang AdiBudha" untuk penganut agama Budha; dan
5. h.pembacaan doa; dan
6. i.Pimpinan Sementara MPR menutup Sidang Paripurna MPR. mengucapkan oleh Ketua membacakane. Sekretaris .Jerideral MPR keputusan Presiden;
7. f.seluruh Anggota MPR sumpah/janji dipandu Mahkamah Agung;
8. g.seluruh Anggota MPR menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji;
9. a.Sekretariat Jenderal MPR mengumumkan Pimpinan Sernentara MPR;
10. b.seluruh Anggota MPR dan undangan rnenyanyikan lagu Indonesia Raya;
11. c.seluruh Anggota MPR dan undangan mengheningkan cipta;
12. d.Pimpinan Sementara MPR membuka Sidang Paripurna MPR; MPR sesuai dengan peraturan perundang- undangan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengucapan sumpahjjanji sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD.
(2)Sekretaris Jenderal MPR membacakan keputusan Presiden tentang peresmian Anggota MPR pengganti antarwaktu.
(3)Pengucapan sumpahjjanji Anggota MPR pengganti antarwaktu dipandu oleh Pimpinan MPR yang tata cara mengucapkan sumpahj janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
(4)Peresrnian Anggota MPR pengganti antarwaktu ditandai dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpahjjanji.
(5)S1.1SUnanacara peresmian keanggotaan MPR pengganti antarwaktu adalah, sebagai berilrut:
1. a.pembacaan keputusan Presiden oleh Sekretaris Jenderal;
2. b.pengucapan sumpah Zjanji yang dipandu oleh Pimpinan MPR;
3. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
4. b.melaksanakanUndang-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
5. c.memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR;
6. d.mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kcsatuan Republik Indonesia;
7. e.mendahulukan kepentingan negara eli atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
(2)Hak protokoler, keuangan, dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan Paragraf2 Hak A.nggota Pasal 14
(1)Anggota MPR berhak:
1. a.mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.menentukan sikap dan piIihan dalam pengambilan keputusan;
3. c.memilih dan dipilih;
4. d.mernbela diri;
5. e.imunitas;
6. f.protokoler; serta
7. g.keuangan dan administratif.

Pasal 16

(1)Fraksi merupakan pengelompokan Anggota MPR yang mencerrninkan konfigurasi partai politik.
(2)Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara

Pasal 15

(1)Penggantian antarwaktu Anggota MPR dilalrukan apabila terjadi penggantian antarwaktu Anggota OPR atau Anggota OPO.
(2)Pemberhentian dan pengangkatan sebagai akibat penggantian antarwaktu Anggota MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.
(1)Kelompok OPO merupakan pengelompokan Anggota MPR yang berasal dari seluruh Anggota OPO.
(2)Kelompok OPO dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah.
(3)Pengaturan internal Kelompok OPO sepenuhnya menjadi urusan Kelompok OPO. tugasnya sebagai wakil rakyat.
(5)Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing.
(6)Sekretariat Jenderal MPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

Pasal 19

(1)Pimpinan MPR berjumlah 10 (sepuluh) orang.
1. a.Pimpinan;
2. b.Panitia Ad Hoc;
3. c.Badan Sosialisasi;
4. d.Badan Pengkajian; dan
5. e.Badan Penganggaran. Umum BABV ALAT KELENGKAPAN dalam Sidang Paripurna.
(3)Tiap Fraksi dan /atau Kelompok DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengajukan 1 [satu] orang bakal calon Pimp inan MPR.
(4)Batas waktu pengajuan nama bakal calon Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dalam persidangan MPR.
(5)Dalam hal pengajuan nama bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan di dalam persidangan MPR sebagaimana diroaksud pada ayat (4), mekanisrne pemilihan dilanjurkan dengan tetap rnencerminkan unsur Fraksi dan Kelompok DPD.
(6)Dari calon Pimpinan MPR yang diajukan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dipilih Ketua MPR secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR.
(7)Musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)dilakukan oleh seluruh Paragraf2 Pimpinan Sementara Pasal 20
(1)Selama Pirnpinan MPl~ hasil pemilihan dari dan oleh Anggota MPR belum terbcntuk, sidang lvfPRpertama kali untuk menetapkan Pimpinan MPRdipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR.
(9)Apabila terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang terhadap calon Ketua MPR yang memperoleh suara sama terse but. (101 Calon Pimpinan MPR yang tidak terpilih sebagai Ketua MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) ditetapkan sebagai Wakil Ketua MPR dalam Sidang Paripurna,
(11)Pimpinan MPR ditetapkan dengan Keputusan MPR. yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua MPR dalarn Sidang Paripurna rvIPR. Pasa121
(1)Dalarn hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) tidak tercapai, pernilihan Ketua MPR dilakukan melalui pemungutan suara dengan langkah sebagai berikut:
1. a.pemungutan suara;
2. b.penghitungan suara; dan
3. c.penetapan hasil penghitungan suara.
(2)Langkah pemungutan suara sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut: , Paragraf3 ·.Tata Cara Pemilihan Ketua MPR dimaksud ayat (2) tidak bersedia atau berhalangan hadir, Pimpinan Semen tara MPR berasal dari Anggota MPR yang tertua dan termuda yang hadir dari Fraksi darr/atau Kelompok DPD yang berbeda.
1. a.pelugas menghitung kartu bukti hadir dan kartu suara di hadapan para saksi;
2. h.jika kartu bukti hadir dan kartu suara telah sesuai dengan jumlahnya, selanjutnya petugas menyebutkan pilihan dari tiap kartu suara di hadapan para saksi;
3. c.petugas mencatat perolehan suara dalarn lembar basil pemungutan suara; dan
4. d.lembar hasil pemungutan suara ditandatangani para saksi di akhir penghitungan suara.
5. c.Anggota MPR yang telah memiliki kartu suara melakukan pemilihan di bilik suara yang telah disiapkan oleh petugas; dan
6. d.setelah menggunakan hak suaranya, Anggota MPR mernasukkan kartu suara ke dalarn kotak suara dan kembali ke tempat duduk semula.
(3)Langkah penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut: kartu suara; Pasa122 Masa jabatan Pimpinan MPR sarna dengan rnasa jabatan keanggotaan MPR, sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (2). Paragraf4 Masa Jabatan hasil pemungutan suara yang telab ditandatangani para saksi kepada pim pinan sidang; dan b, pimpinan sidang mengurnumkan dan rnengesahkan hasil pemungutan suara.
(5)Para saksi sebagairnana dimaksud pada ayat.
(3)adalah 1 [satu] Anggota MPR perwakilan dari tiap Fraksi dan Kelornpok DPD.
(6)Bentuk kartu suara sebagaimana dimaksud. pada ayat (2) dipersiapkan oleh Sekretariat Jenderal MPR atas perserujuan Pimpinan Semen lara MPR. Pasa124 Sumpah/janj i Pirnpinan MPR harus diucapkan sebagai berikut: "DemiAllah (1'uhan) saya bersumpah/berjanji: bahwasaya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyatdengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan; bahwasaya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; bahwasaya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negarakesatuan Rcpublik Indonesia." Agung dalam Sidang Paripuma. Paragraf6 Wewenang

Pasal 26

Pimpinan :-'1PRberwenang:

a.rnengadakan koneultast dan koordinasi dengan Presiden danj'arau pimpinan lembaga negara lainnya untuk pemasyarakatan dan pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republiklndonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
b.mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Presidcn danj'atau pimpinan Jembaga negara lainnya dalam rangka penganggaran MPR;
c.mengundang pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD untuk mengadakan Rapat Gabungan;
d.memben tuk alat kelengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Pimpinan. hasil sidang unruk cliambil keputusan;
b.menyusun rene ana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan para wakil kerua;
c.menjadi juru bieara MPR;
d.melaksanakan keputusan MPR;
e.mengoordinasikan Anggota MPR untuk rnemasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara RepubJik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan RepubUk Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR;
f.mewakili MPR di pengadilan;
g.memberikan penjelasan atas tafsir kaidah konstitusional dalarn perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamab Konstltusi:
h.menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran MPR;
i.rnenyampaikan laporan kinerja Pimpinan dalam Sidang Paripurna MPR pada akhir mas a

(2)Ketentuan mengenai tat a cara hak protokoler sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u ndangan,
(3)Hak keuangan dan administratif Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan
1. a.protokoler;
2. b.keuangan dan administratif; serta
3. c.merekrut dan menggunakan tenaga ahli yang diperlukan guna menunjang kelancaran tugas dan wewenang terse but. Paragraf8 Hak Pasal 28 [1) Pimpinan MPl< memiliki hak: permusyawaratan / perwakilan untuk mencapai mufakat.
4. a.mcninggal dunia;
5. b.mengundurkan diri;
6. c.diberhentikan;
7. d.mcnjabat sebagai Pimpinan OPR atau Pirnpinan DPO; atau
8. e.diusulkan penggantian oleh Fraksi/ Kelompok OPO. 2) Pimpinan MPR cliberbentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabiJa:
9. a.diberhentikan sebagai Anggola DPR atau Anggota DPO; atau
10. b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkeJanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpLnan. Paragraf9 Pemberhentian dan Penggantian Pimpinan Pasal 29 (I) Pimpinan ~1PR berhenti dari jabatannya karena: Pasa130
(1)Dalam hal salah seorang Pimpinan MPR atau lcbih berhenti dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana rugas semen tara sarnpai terpilihnya pengganti definitif.
(2)Dalam hal Pimpinan MPRdinyatakan sebagai terdakwa karena rnelakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Pimpinan MPRyang jabatannya.
(4)Penggantian Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan MPR dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya atau diberitahukan seeara terrulis kepada anggota.
(5)Pernberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan daftar riwayat hidup.

Pasal 31

(2)Fraksi atau Kelompok DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menetapkan nama pengganti calon Ketua MPR paling larubat 30 (tiga puluh) han setelah surat Pirnpinan MPR diterima Fraksi atau Kelompok DPD.
(3)Fraksi atau Kelompok DPD menyarnpaikan tetap, Pimpinan MPR yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kernbali sebagai Pimpinan MFR.
(1)Dalarn hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Ketua MPR, Pimpinan MPR menyarnpaikan surat pemberitahuan kepada Fraksi asal "Vakil Ketua MPR jika Wakil Ketua MPR berasal dari salah satu Fraksi atau kepada Kelompok DPD jika Wakil Ketua MPR berasal MPR dengan surat keputusan Pirnpinan MPR dan diJaporkan dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Anggota MPR paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pimpinan MPR menetapkan Ketua 1VIPRpengganti.
(2)Ketua M PR yang telah c1itetapkan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 24 di hadapan Pimpinan :\IPR, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD.
(3)Fraksi atau Kclompok DPD menyampaikan nama calon Wakil Ketua MPR kepada Pirnpinan MPR.
(4)Calon Wakil Ketua MPR ditetapkan menjadi Wakil Ketua MPR dengan surat keputusan Pimpinan MPR dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna l\1PR berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Anggota MPR. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pimpinan MPR menetapkan Wakil Ketua MPR pcngganti.
(5)Wakil Ketua MPR yang telah ditetapkan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 24 di hadapan Pimpinan ~1PR, Pirnpinan Fraksi, dan Pimpinan Kelornpok DPD.
(3)Dalarn hal terdapat fraksi danl atau Kelompok DPD tidak mengusulkan keanggotaan sejak pembentukannya, Panitia Ad Hoc tetap dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh r..IPR._ Pasa135
(1)Panitia Ad Hoc terdiri atas Pimpinan MPR dan paling sedikit 50/0 (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% [sepuluh persen) secara proporsional dari setiap Fraksi dan Kelornpok DPD MPR.
(2)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Fraksi dan Kelompok DPD. Paragraf2 Susunan

Pasal 38

(1)Panitia Ad Hoc sebagaimana dimaksud Pasa137 11) Rencana pembentukan Panitia Ad Hoc dibahas dalam Rapat Gabungan.
(2)Rapat Gabungan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) menentukan jumlah dan komposisi keanggotaan Panitia Ad Hoc sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1).
(3)Pimpinan MPR mengundang Anggota ~1PR untuk rnengadakan Sidang Paripurna MPR pembentukan Panitia Ad Hoc.
(4)Dalam Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan rincian tugas, mas a kerja, dan anggota Panitia Ad Hoc untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan MPRo Pasa139 (l) Panitia Ad Roc bertugas:
1. a.mernpersiapkan bahan sidang MPR;dan
2. b.menyusun rancangan keputusan MPR.
(2)Panitia Ad Hoc rnelaksanakan tugas sesuai dengan keputusan lVIPR.
(3)Dalam menjalankan rugasnya Panitia Ad Hoc dapat:
1. a.mengundang pakar / ahli, baik dari kalangan akadernisi maupun profesi, untuk mendengarkan pandangan keilmuannya yang dianggap dapat membantu dalam pernbahasan:
2. b.mengadakan seminar; dan
3. c.menyerap aspirasi masyarakat,
(4)Panitia Ad Hoc melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sldang Paripurna MPR.
(5)Pan itia Ad Hoc dibubarkan setelah rugasnya Pasal 41 Badan Sosialisasi rnerupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk oleh 11PR dalam Sidang Pari puma MPRuntuk melaksanakan tugas menyosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka, serta Ketetapan MPR.
(4)Sekretariat Jenderal MPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guns kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Ad Hoc. untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
(3)Pembicaraan dalam Panitia Ad Hoc disusun dalam suatu risalah. Pasa143
(1)Pimpinan Badan Sosialisasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan koLegial.
(2)Pirnpinan Badan SosiaJisasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketuayangdipilih daridan oleh anggota Badan Sosialisasi berdasarkan usulan Fraksi danZatau Kelornpok DPD sesuai dengan prinsip rnusyawarah untuk mufakat,
(3)Dalam hal pemilihan Pimpinari Badan banyak 45 (empat puluh lima) orang yang berasal dari Anggota MPR;
(2)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disusun secara proporsional dari setiap Fraksi dan Kelompok DPD;
(3)Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Fraksi dan Kelompok DPD.

Pasal 44

(1)Badan Sosialisasi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.
(2)Rincian rugas dan struktur Badan Sosialisasi diletapkan dengan Keputusan Pimpinan lvlPR berdasarkan pada Kcputusan Rapat Gabungan.
(5)Pimpinan, Keanggotaan, dan Tata Kerja Badan Sosialisasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan. dilakukan dalam rapat 8adan Sosialisasi yang dipimpin oleh Pirnpinan MPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan SosiaJisasi. Pasa146 Badan Pengkajlan merupakan alat keJengkapan MPR yang dibenruk oleh NIPR dalam Sidang Paripurna MPR untuk rnelaksanakan tugas mengkaji Sietern Ketatanegaraan, Undang- Undang Dasar Negara Republik Tndonesia Tahun 1945, serta peJaksanaannya; menyerap aspirasi
1. b.memasyarakatan Ketetapan MPR; C. menY1.1S1.1nmateri dan metodologi serta memantau dan mengevaluasi penyeJenggaraan kegiatan pemasyarakatan secara menyeluruh; dan
2. d.meJaporkan hasil peJaksanaan tugas daJam Rapat Gabungan. Pasa148 II) PlmpinanBadan Pengkajian rnerupakansatu Pasa147
(1)Jumlah anggota Badan Pengkajian paling banyak 45 (empat puluh lima) orang yang berasal dari Anggota MPR;
(2)Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) dlsusun secara proporsional dari setiap Fraksi dan Kelompok DPD;
(3)Anggota sebagaimana dimaksud padaayat (1) diusulkan oleh setiap Fraksi dan Kelompok DPD. Paragraf2 Susunan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, khususnya Pasal 4.
(3)Dalam hal pemilihan Pimpinan Badan Pengkajian berdasarkan musyawarah untuk rnufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(4)Penetapan Pimpinan Badan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalarn rapat Badan Pengkajian yang dipimpin oleh Pimpinan MPR setelah penerapan susunan dan keanggotaan Badan Pengkajian.
(5)Pimpinan, Keanggotaan, dan Tata Kerja Badan Pengkajian ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan t-,t[PRberdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.

3.merumuskan pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika aspirasi masyarakat;
4.rnerunjau dan mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan MPRRI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materidan Status Hukum Ketetapan 1\1PRSdan Ketetapan MPR Rl dari tahun 1960 sampai dengan tabun 2002, khususnya Pasal 4' dan, Undang- Indonesia Pasa150 BadanPengkajian bertugas:
1.mengkaji sislem ketatanegaraan, Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, serta pelaksanaannya;
2.menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan. Pasa152

(1)Jumlah anggota Badan Penganggaran paling banyak 15 (lima belas) orang yang berasa, dari Anggota MPR;

Pasal 53

(1)Pimpinan Badan Penganggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegiaL
(2)Pirnpinan Badan Penganggaran terctiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Penganggaran berdasarkan usulan Fraksi dan Zatau Kelornpok DPD sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakal.
(3)Dalam hal pemilihan Pimpinan Badan Penganggaran berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana climaksud pada ayat (2) tidak tercapai, kepurusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(4)Penctapan Pimpinan Badan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalarn rapat Badan Penganggaran yang dipimpin oleh Pimpinan MPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Penganggaran. Badan Penganggaran bertugas:

1.merencanakan arah kebijakan umum anggaran untuk tiap 1 (satu) tahun anggaran;
2.menyusuri program, kegiatan dan anggaran MPR;
3.melakukan evaluasi terhadap pelaksanaar: Pasa155 Pasal 54

(1)Badan Penganggaran dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.
(2)Rincian tugas dan struktur Badan Penganggaran ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan. Umum BABVI KOMISI Pasal 56 (I) Unruk melaksanakan wewenang dan tugas, jika diperlukan, MPR dapat membentuk badan lain. [2} Badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dibentuk dan ditetapkan oteh keputusan Pimpinan MPR berdasarkan keputusan Rapat Gabungan. [3) Jumlah anggota, komposisi keanggotaan, susunan, rincian tugas, tata kerja, dan masa kerja badan lain berlaku mutatis mutandis.
(1)Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan berjumlah sebanyak-banyaknya 45 [ernpat puluh lima) orang yang terdiri atas mantan anggota MPR dan pakar ketatanegaraan,
(2)Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Fraksi clan Kelompok DPD secara proporsional.
(3)Masa jabatan Anggota Komisi Kajian Pasa158
(2)Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan terdiri atas 1 [satu] orang ketua dan paling banyak 4 [ernpat] orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
(3)Dalam hal pernilihan Pirnpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
(4)Penetapan Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Komisi Kajian Ketatanegaraan yang dipimpin oleh Pimpinan NIPR serelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi Kajian Ketatanegaraan,
(5)Pirnpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan MPR.
(1)memberikan masukan rpertimbanganj' sarany'usulan yang berkaitan dengan pengkajian sistern ketatanegaraan;
(2)mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika Kornisi Kajian Ketatanegaraan bertugas: Pasa162 Pasal 61
(1)Kornisi Kajian Ketatanegaraan dibentuk dan ditetapkan dcngan Keputusan Pirnpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.
(2)Struktur Komisi Kajian Ketatanegaraan ditetapkan dengan Kepurusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.

Pasal 63

[I] MPR bersidang sedikitnya sekaIi daIam 5 (lima) tahun di ibu kota negara.

(2)MP1~menyelenggarakan sidang dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas MPR.
(3)MPR menyeJenggarakan Sidang Pari puma
(4)merumuskan pokok pikiran ten tang pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor II MPR/2003 ten tang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Rl dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, khususnya PasaI 4; dan
(5)meJaporkan hasil pelaksanaan tugas daIam Rapat Gabungan, Jenis rapat ]\1PR terdiri atas:
1. a.Sidang Paripurna MPR;
2. b.Rapat Gabungan:
3. c.rapat Pimpinan MPR;
4. d.rapat konsultaei dan kocrdinasi pimpinan dcngan Presiden danl atau pimpinan lembaga negara lainnya;