DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 April 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2018, No.480 Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2018, No.480 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
12.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PENGELUARAN KEUANGAN HAJI UNTUK PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah haji.
2.Badan Pengelolaan Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
3.Kas Haji adalah rekening BPKH pada bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang digunakan untuk menampung dana haji.
4.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
6.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 2

(1)BPKH mengeluarkan keuangan haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji. www.peraturan.go.id 2018, No.480
(2)Pengeluaran keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal dalam 2 (dua) tahap.
(3)Pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(4)Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari BPIH ditetapkan sampai dengan Jemaah Haji kloter ke 1 (satu) secara nasional masuk ke asrama haji embarkasi.
(5)Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari awal masuknya jemaah haji kloter pertama secara nasional di asrama haji embarkasi sampai dengan kembalinya jemaah haji kloter akhir secara nasional di tanah air.
(6)Besaran pemindahan dana pada tahap persiapan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan pada tahap pelaksanaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran pengeluaran keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 3

(1)Direktur Jenderal mengajukan permohonan dana Penyelenggaraan Ibadah Haji secara tertulis kepada Menteri sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan melampirkan rencana penggunaan dana.
(2)Menteri meminta kepada BPKH untuk memindahkan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal.
(3)BPKH memindahkan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam mata uang rupiah dan riyal Arab Saudi. www.peraturan.go.id 2018, No.480

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2018 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ttd. LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2018, No.480 Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
5.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2018, No.480 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
12.Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);
13.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA PENGELUARAN KEUANGAN HAJI UNTUK PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah haji.
2.Badan Pengelolaan Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
3.Kas Haji adalah rekening BPKH pada bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah yang digunakan untuk menampung dana haji.
4.Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
5.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
6.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Pasal 2

(1)BPKH mengeluarkan keuangan haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji. www.peraturan.go.id 2018, No.480
(2)Pengeluaran keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal dalam 2 (dua) tahap.
(3)Pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji.
(4)Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari BPIH ditetapkan sampai dengan Jemaah Haji kloter ke 1 (satu) secara nasional masuk ke asrama haji embarkasi.
(5)Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai dari awal masuknya jemaah haji kloter pertama secara nasional di asrama haji embarkasi sampai dengan kembalinya jemaah haji kloter akhir secara nasional di tanah air.
(6)Besaran pemindahan dana pada tahap persiapan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan pada tahap pelaksanaan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran pengeluaran keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Pasal 3

(1)Direktur Jenderal mengajukan permohonan dana Penyelenggaraan Ibadah Haji secara tertulis kepada Menteri sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan melampirkan rencana penggunaan dana.
(2)Menteri meminta kepada BPKH untuk memindahkan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal.
(3)BPKH memindahkan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam mata uang rupiah dan riyal Arab Saudi. www.peraturan.go.id 2018, No.480

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020