DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 20 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji, perlu mengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan

Mengingat

Pasal 21 ayat (7)Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji; MENTERIAGAMAREPUBLIKINDONESIA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN2020 TENTANG TATACARAPENGELUARANKEUANGANHAJI UNTUKPENYELENGGARAANIBADAHHAJI Menimbang .... _--_ ...._------ UNTUKHAJJPENGELUARAN KEUANGAN PENYELENGGARAANIBADAHHAJI. MEMUTUSKAN: PERATURANMENTERI AGAMA TENTANG TATA CARA

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan Mengingat Pasal 3

(1)Pemindahan dana untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 2
(1)BPKH mengeluarkan keuangan haji untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler dan penyelenggaraan ibadah haji khusus.
(2)Pengeluaran keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal. Pasall Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji dan ibadah umrah.
2.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3.Badan Pengelolaan Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
4.Kas Haji adalah rekening BPKH pada bank umum syariah dan/ atau unit usaha syariah yang digunakan untuk menampung dana haji.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang membidangi penyelenggaraan haji dan umrah.
7.Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.

Pasal 5

(1)Pemindahan dana untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1)dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus persen) dari besaran pengeluaran W Pasa14
(1)Besaran pemindahan dana pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebesar:
1. a.95% (sembilan puluh lima persen) dari besaran pengeluaran keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler di dalam negeri;dan
2. b.100% (seratus persen) dari besaran pengeluaran keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler di Arab Saudi.
(2)Besaran pemindahan dana pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf b sebesar 5% (lima persen) dari besaran pengeluaran keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler di dalam negeri. 2 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang terdiri atas:
1. a.tahap persiapan; dan
2. b.tahap pelaksanaan.
(2)Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai dari BPIHditetapkan sampai dengan jemaah haji kelompok terbang ke 1 (satu) secara nasional masuk ke asrama haji embarkasi.
(3)Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dimulai dari awal masuk jemaah haji kelompokterbang ke 1 (satu) secara nasional di asrama haji embarkasi sampai dengan jemaah haji kelompok terbang terakhir secara nasional tiba di tanah air.

Pasal 7

(1)Dalam hal terdapat pengeluaran keuangan haji selain komponen operasional penyelenggaraan ibadah haji yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Direktur Jenderal dapat mengajukan permohonan dana kepada BPKH.
(2)Ketentuan mengenai pengeluaran keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pemindahan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan permohonan pemindahan dana dari Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada BPKH.
(2)Permohonan pemindahan dana sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan secara tertulis sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan PasalS.
(3)BPKH wajib memindahkan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
(4)Pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Riyal Arab Saudi. keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus.
(2)Pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak BPIH ditetapkan sampai dengan jemaah haji khusus mulai berangkat ke Arab Saudi. Pasa19 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penge1uaranKeuangan Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 480), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ~~~ Drs.M'.~udhofir, M.Si Q fNIB. 1~~081 01989031001./ Salinan sesuai dengan aslinya Kernenterian Agama RI Kepala Birol:lUkum dan Kerja Sarna Luar Negeri, .., BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 274 WIDODO EKATJAHJANA ttd DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 FACHRUL RAZI ttd MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 penernpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. denganiruMenteriPeraturanpengundangan Agar setiap orang rnengetahuinya, rnernerintahkan

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji, perlu mengganti Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengeluaran Keuangan Haji untuk Penyelenggaraan Ibadah Haji karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan

Mengingat

Pasal 21 ayat (7)Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, perlu

Menetapkan

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 ten tang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
6.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); Menetapkan Mengingat Pasal 3

(1)Pemindahan dana untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 2
(1)BPKH mengeluarkan keuangan haji untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler dan penyelenggaraan ibadah haji khusus.
(2)Pengeluaran keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahkan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal. Pasall Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji dan ibadah umrah.
2.Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat BPIH adalah sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji.
3.Badan Pengelolaan Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji.
4.Kas Haji adalah rekening BPKH pada bank umum syariah dan/ atau unit usaha syariah yang digunakan untuk menampung dana haji.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
6.Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah satuan kerja pada Kementerian Agama yang membidangi penyelenggaraan haji dan umrah.
7.Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.

Pasal 5

(1)Pemindahan dana untuk operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasa12 ayat (1)dilakukan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100% (seratus persen) dari besaran pengeluaran W Pasa14
(1)Besaran pemindahan dana pada tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sebesar:
1. a.95% (sembilan puluh lima persen) dari besaran pengeluaran keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler di dalam negeri;dan
2. b.100% (seratus persen) dari besaran pengeluaran keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler di Arab Saudi.
(2)Besaran pemindahan dana pada tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf b sebesar 5% (lima persen) dari besaran pengeluaran keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji reguler di dalam negeri. 2 ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang terdiri atas:
1. a.tahap persiapan; dan
2. b.tahap pelaksanaan.
(2)Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimulai dari BPIHditetapkan sampai dengan jemaah haji kelompok terbang ke 1 (satu) secara nasional masuk ke asrama haji embarkasi.
(3)Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dimulai dari awal masuk jemaah haji kelompokterbang ke 1 (satu) secara nasional di asrama haji embarkasi sampai dengan jemaah haji kelompok terbang terakhir secara nasional tiba di tanah air.

Pasal 7

(1)Dalam hal terdapat pengeluaran keuangan haji selain komponen operasional penyelenggaraan ibadah haji yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Direktur Jenderal dapat mengajukan permohonan dana kepada BPKH.
(2)Ketentuan mengenai pengeluaran keuangan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 6

(1)Pemindahan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan permohonan pemindahan dana dari Direktur Jenderal atas nama Menteri kepada BPKH.
(2)Permohonan pemindahan dana sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan secara tertulis sesuai dengan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan PasalS.
(3)BPKH wajib memindahkan dana dari Kas Haji ke kas Direktorat Jenderal dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
(4)Pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam mata uang Rupiah dan Riyal Arab Saudi. keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus.
(2)Pemindahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak BPIH ditetapkan sampai dengan jemaah haji khusus mulai berangkat ke Arab Saudi. Pasa19 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2014

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2014

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2018