DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012

Nomor: 13
Tahun: 2012
Ditetapkan: 16 Agustus 2012
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 1000

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.851 2
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Kementerian Agama;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1090/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Kementerian Agama; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

(1)Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah.
(2)Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Pasal 2

Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8513

1.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
2.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
3.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
4.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
5.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
6.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
7.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
8.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
9.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
10.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
11.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
13.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
14.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
16.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
17.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
18.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
21.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
22.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
23.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
24.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
25.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
26.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
27.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
28.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
29.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
30.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
31.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
32.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua; dan
33.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.851 4

Pasal 3

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Pasal 4

Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
b.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
c.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
d.pembinaan kerukunan umat beragama;
e.perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
f.pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
g.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Pasal 6

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Pasal 7

Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8515

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
b.pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
c.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
d.pembinaan kerukunan umat beragama;
e.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
f.pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
g.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Usaha;
2. b.Bidang Pendidikan Madrasah;
3. c.Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
4. d.Bidang Pendidikan Agama Islam;
5. e.Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
6. f.Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
7. g.Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf;
8. h.Pembimbing Masyarakat Kristen;
9. i.Pembimbing Masyarakat Katolik;
10. j.Pembimbing Masyarakat Hindu;
11. k.Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
12. l.Kelompok Jabatan Fungsional. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.851 6
(2)Selain organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh membawahi Kantor Kementerian Agama:
1. a.Kabupaten Aceh Selatan;
2. b.Kabupaten Aceh Timur;
3. c.Kabupaten Aceh Barat;
4. d.Kabupaten Aceh Besar;
5. e.Kabupaten Pidie;
6. f.Kabupaten Aceh Utara;
7. g.Kota Banda Aceh;
8. h.Kota Sabang;
9. i.Kabupaten Aceh Tengah;
10. j.Kabupaten Aceh Tenggara;
11. k.Kabupaten Aceh Tamiang;
12. l.Kabupaten Bireuen;
13. m.Kabupaten Simeulue;
14. n.Kabupaten Aceh Singkil;
15. o.Kabupaten Aceh Barat Daya;
16. p.Kabupaten Gayo Lues;
17. q.Kabupaten Nagan Raya;
18. r.Kabupaten Aceh Jaya;
19. s.Kabupaten Bener Meriah;
20. t.Kabupaten Pidie Jaya;
21. u.Kota Langsa;
22. v.Kota Lhokseumawe; dan
23. w.Kota Subulussalam.

Pasal 10

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8517

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta laporan;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.penyusunan organisasi dan tata laksana;
d.pengelolaan urusan kepegawaian;
e.penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama;
g.pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan
h.pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama.

Isi peraturan

Teks1000PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.851 2
3.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Kementerian Agama;
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592); Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1090/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 1 April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di lingkungan Kementerian Agama; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

(1)Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah.
(2)Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Pasal 2

Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas: www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8513

1.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
2.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
3.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
4.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;
5.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
6.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
7.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
8.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
9.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
10.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
11.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
13.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
14.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
15.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
16.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
17.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
18.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
21.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
22.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
23.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
24.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
25.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
26.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
27.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
28.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;
29.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
30.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;
31.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara;
32.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua; dan
33.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.851 4

Pasal 3

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Pasal 4

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
b.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
c.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
d.pembinaan kerukunan umat beragama;
e.perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
f.pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
g.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota;
b.pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
c.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
d.pembinaan kerukunan umat beragama;
e.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
f.pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
g.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di kabupaten/kota.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 9

(1)Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh terdiri atas:
1. a.Bagian Tata Usaha;
2. b.Bidang Pendidikan Madrasah;
3. c.Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
4. d.Bidang Pendidikan Agama Islam;
5. e.Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
6. f.Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
7. g.Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf;
8. h.Pembimbing Masyarakat Kristen;
9. i.Pembimbing Masyarakat Katolik;
10. j.Pembimbing Masyarakat Hindu;
11. k.Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
12. l.Kelompok Jabatan Fungsional. www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.851 6
(2)Selain organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh membawahi Kantor Kementerian Agama:
1. a.Kabupaten Aceh Selatan;
2. b.Kabupaten Aceh Timur;
3. c.Kabupaten Aceh Barat;
4. d.Kabupaten Aceh Besar;
5. e.Kabupaten Pidie;
6. f.Kabupaten Aceh Utara;
7. g.Kota Banda Aceh;
8. h.Kota Sabang;
9. i.Kabupaten Aceh Tengah;
10. j.Kabupaten Aceh Tenggara;
11. k.Kabupaten Aceh Tamiang;
12. l.Kabupaten Bireuen;
13. m.Kabupaten Simeulue;
14. n.Kabupaten Aceh Singkil;
15. o.Kabupaten Aceh Barat Daya;
16. p.Kabupaten Gayo Lues;
17. q.Kabupaten Nagan Raya;
18. r.Kabupaten Aceh Jaya;
19. s.Kabupaten Bener Meriah;
20. t.Kabupaten Pidie Jaya;
21. u.Kota Langsa;
22. v.Kota Lhokseumawe; dan
23. w.Kota Subulussalam.

Pasal 10

www.djpp.depkumham.go.id 2012, No.8517

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta laporan;
b.pelaksanaan urusan keuangan;
c.penyusunan organisasi dan tata laksana;
d.pengelolaan urusan kepegawaian;
e.penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
f.pelaksanaan bimbingan kerukunan umat beragama;
g.pelayanan informasi dan hubungan masyarakat; dan
h.pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama.