DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019

Nomor: 19
Tahun: 2019
Ditetapkan: 30 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 909

Lembaga terkait

Kementerian Agama

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/211/M.KT.01/03/2018, tanggal 21 Maret 2018, perihal Penyempurnaan Nomenklatur Jabatan dan Penajaman Tugas dan Fungsi Organisasi Instansi Vertikal Kementerian Agama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2019, No.1115

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Kementerian Agama;
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Instansi Vertikal Kementerian Agama merupakan instansi pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah.
(2)Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas:
1. a.kantor wilayah Kementerian Agama provinsi; dan
2. b.kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Pasal 2

Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
b.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
c.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
d.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau; 2019, No.1115
e.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
f.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
g.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
h.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
i.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
j.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
k.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
l.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
m.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
n.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
o.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
p.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
q.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
r.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
s.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
t.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
u.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
v.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
w.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
x.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara;
y.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
z.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah; 2019, No.1115 aa. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan; bb. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara; cc. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo; dd. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat; ee. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku; ff. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara; gg. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua; dan hh. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

(1)Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(2)Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 4

Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
b.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama; 2019, No.1115
c.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
d.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
e.pembinaan kerukunan umat beragama;
f.perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
g.pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
h.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di provinsi.

Pasal 6

(1)Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
(2)Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 7

Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota; 2019, No.1115
b.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
c.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
d.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
e.pembinaan kerukunan umat beragama;
f.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
g.pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
h.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

Pasal 9

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha;
b.Bidang Pendidikan Madrasah;
c.Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
d.Bidang Pendidikan Agama Islam;
e.Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
f.Bidang Urusan Agama Islam;
g.Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; 2019, No.1115
h.Pembimbing Masyarakat Kristen;
i.Pembimbing Masyarakat Katolik;
j.Pembimbing Masyarakat Hindu;
k.Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
l.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1)huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Isi peraturan

Teks909PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama telah mendapat persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/211/M.KT.01/03/2018, tanggal 21 Maret 2018, perihal Penyempurnaan Nomenklatur Jabatan dan Penajaman Tugas dan Fungsi Organisasi Instansi Vertikal Kementerian Agama;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3.Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja lnstansi Vertikal Kementerian Agama;
4.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5.Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Instansi Vertikal Kementerian Agama merupakan instansi pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah.
(2)Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas:
1. a.kantor wilayah Kementerian Agama provinsi; dan
2. b.kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.

Pasal 2

Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;
b.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
c.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
d.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau; 2019, No.1115
e.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;
f.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
g.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
h.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
i.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
j.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;
k.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
l.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
m.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
n.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
o.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
p.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
q.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
r.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
s.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
t.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
u.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
v.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
w.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
x.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara;
y.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
z.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah; 2019, No.1115 aa. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan; bb. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara; cc. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo; dd. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat; ee. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku; ff. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara; gg. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua; dan hh. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat.

Pasal 3

(1)Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.
(2)Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 4

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
b.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama; 2019, No.1115
c.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
d.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
e.pembinaan kerukunan umat beragama;
f.perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
g.pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
h.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di provinsi.

Pasal 6

(1)Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.
(2)Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala.

Pasal 7

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di kabupaten/kota; 2019, No.1115
b.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
c.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
d.pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan;
e.pembinaan kerukunan umat beragama;
f.pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
g.pengoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
h.pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di kabupaten/kota.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

Pasal 9

Susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, terdiri atas:

a.Bagian Tata Usaha;
b.Bidang Pendidikan Madrasah;
c.Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
d.Bidang Pendidikan Agama Islam;
e.Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
f.Bidang Urusan Agama Islam;
g.Bidang Penerangan Agama Islam, dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf; 2019, No.1115
h.Pembimbing Masyarakat Kristen;
i.Pembimbing Masyarakat Katolik;
j.Pembimbing Masyarakat Hindu;
k.Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
l.Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1)huruf a bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas, pelayanan, pemberian dukungan, dan bina administrasi pada kantor wilayah Kementerian Agama provinsi berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2026